[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 7/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-05-18 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2016-02-16 14:23:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 7/PUU-XIV/2016, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 7/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2023-04-13 Suhartoyo Bahas Peran MKRI Menjamin Hak Konstitusional
2 2016-10-26 Pemohon Tak Serius, MK Tutup Perkara Pengujian Ketentuan Pengawasan Ketenagakerjaan
3 2016-11-01 Ahli: Tax Amnesty untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
4 2021-09-16 Ni’matul Huda : Pancasila Sudah Memayungi Seluruh Agama
5 2022-05-28 Hakim Konstitusi Bicara Kriteria Putusan Monumental
6 2017-02-02 Ahli: Negara Wajib Mengakui Agama/Kepercayaan Tiap Penduduk
7 2016-09-21 Menkeu: UU Pengampunan Pajak Menguntungkan Masyarakat
8 2024-03-21 MK Tolak Uji Aturan Larangan Penambangan Mineral di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
9 2016-04-07 Calon Bupati Fakfak Perbaiki Gugatan Ketentuan Putusan PK Perkara Pilkada
10 2016-10-12 LSM Perbaiki Permohonan Uji Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi
11 2017-11-07 Penghayat Kepercayaan Masuk Kolom Agama dalam KK dan KTP
12 2017-02-08 MK: Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Harus Melalui Seleksi
13 2016-09-30 Kehilangan Objek, Permohonan Calon Bupati Fakfak Tidak Dapat Diterima
14 2016-10-12 Ahli: UU Pengampunan Pajak Merapuhkan Sistem Perpajakan
15 2016-03-08 Ingin Menjabat Lagi, Mantan Bupati Simeulue Perbaiki Gugatan Pembatasan Masa Jabatan
16 2016-10-12 Buruh Gugat Pengalihan Pengawasan Ketenagakerjaan
17 2016-10-07 Lagi, Mantan Bupati Simeulue Gugat UU Pemerintahan Aceh
18 2016-05-11 Gugat Ketentuan Pilkada DKI, Warga Jakarta Perbaiki Permohonan
19 2016-03-10 Anggap PLN Mampu Tangani Krisis Listrik di Luar Pulau Jawa, Permohonan UU Ketenagalistrikan Diperbaiki
20 2016-08-25 Pemohon Uji “Tax Amnesty” Perbaiki Permohonan
21 2016-11-09 Ahli: UU Pengampunan Pajak Untungkan Perekonomian Nasional
22 2016-11-15 Penganut Kepercayaan Gugat Ketentuan Pengosongan Kolom Agama
23 2016-02-24 Menjabat Dua Periode, Mantan Bupati Simeulue Gugat Pembatasan Masa Jabatan
24 2016-06-21 Permohonan Kabur, Uji UU Ketenagalistrikan Tidak Dapat Diterima
25 2016-04-05 Pemerintah: Pemda Berwenang Lakukan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
26 2016-07-27 Dinilai Diskriminatif, UU Pengampunan Pajak Diuji
27 2016-06-10 Kepesertaan Bersifat Wajib, Pekerja PLN Gugat UU BPJS
28 2016-09-15 MK Diminta Tafsirkan “Kelalaian”dalam Kecelakaan Lalu Lintas
29 2016-04-06 Balon Bupati Fakfak Perbaiki Gugatan Putusan PK Perkara Pilkada
30 2016-09-28 Ahli: UU Pengampunan Pajak Melegalisasi Kejahatan
31 2017-05-05 Ahli: Pengosongan Kolom Agama Timbulkan Diskriminasi Pelayanan Publik
32 2016-08-25 Gugatan Mantan Bupati Simeulue Tidak Diterima
33 2017-02-22 Ahli: Pengosongan Kolom KTP Penganut Kepercayaan Dsikriminatif
34 2016-11-29 Penghayat Kepercayaan Perbaiki Permohonan Uji Aturan Kolom Agama dalam KTP
35 2016-03-24 Merasa Dipersempit Haknya, Calon Bupati Fakfak Gugat UU Pilkada
36 2024-10-18 Dinamika Hukum Islam dan Ekonomi Syariah dalam Putusan MK
37 2016-10-14 MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji Pasal “Kelalaian” UU LLAJ
38 2017-06-14 MK Tolak Uji UU BPJS
39 2016-06-23 Uji Materi UU BPJS, Pemohon Tambah Pasal yang Diuji
40 2024-11-12 CLJC UIN Syarief Hidayatullah Belajar Konstitusi di MK
41 2017-01-23 Saksi: Pengosongan Kolom Agama pada KTP Bentuk Diskriminatif
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-06-14 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU BPJS
2 2016-12-07 00:00:00 Sri Bintang Pamungkas Uji Materi UU Perbendaharaan Negara
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-11-01 Ahli: Tax Amnesty untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
2 2017-02-02 Ahli: Negara Wajib Mengakui Agama/Kepercayaan Tiap Penduduk
3 2016-09-21 Menkeu: UU Pengampunan Pajak Menguntungkan Masyarakat
4 2016-04-07 Calon Bupati Fakfak Perbaiki Gugatan Ketentuan Putusan PK Perkara Pilkada
5 2016-10-12 LSM Perbaiki Permohonan Uji Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi
6 2017-11-07 Penghayat Kepercayaan Masuk Kolom Agama dalam KK dan KTP
7 2017-02-08 MK: Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Harus Melalui Seleksi
8 2016-09-30 Kehilangan Objek, Permohonan Calon Bupati Fakfak Tidak Dapat Diterima
9 2016-10-12 Ahli: UU Pengampunan Pajak Merapuhkan Sistem Perpajakan
10 2016-03-08 Ingin Menjabat Lagi, Mantan Bupati Simeulue Perbaiki Gugatan Pembatasan Masa Jabatan
11 2016-10-12 Buruh Gugat Pengalihan Pengawasan Ketenagakerjaan
12 2016-10-07 Lagi, Mantan Bupati Simeulue Gugat UU Pemerintahan Aceh
13 2016-05-11 Gugat Ketentuan Pilkada DKI, Warga Jakarta Perbaiki Permohonan
14 2016-03-10 Anggap PLN Mampu Tangani Krisis Listrik di Luar Pulau Jawa, Permohonan UU Ketenagalistrikan Diperbaiki
15 2016-08-25 Pemohon Uji “Tax Amnesty” Perbaiki Permohonan
16 2016-11-09 Ahli: UU Pengampunan Pajak Untungkan Perekonomian Nasional
17 2016-11-15 Penganut Kepercayaan Gugat Ketentuan Pengosongan Kolom Agama
18 2016-02-24 Menjabat Dua Periode, Mantan Bupati Simeulue Gugat Pembatasan Masa Jabatan
19 2016-06-21 Permohonan Kabur, Uji UU Ketenagalistrikan Tidak Dapat Diterima
20 2016-04-05 Pemerintah: Pemda Berwenang Lakukan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
21 2016-07-27 Dinilai Diskriminatif, UU Pengampunan Pajak Diuji
22 2016-06-10 Kepesertaan Bersifat Wajib, Pekerja PLN Gugat UU BPJS
23 2016-09-15 MK Diminta Tafsirkan “Kelalaian”dalam Kecelakaan Lalu Lintas
24 2016-04-06 Balon Bupati Fakfak Perbaiki Gugatan Putusan PK Perkara Pilkada
25 2016-09-28 Ahli: UU Pengampunan Pajak Melegalisasi Kejahatan
26 2017-05-05 Ahli: Pengosongan Kolom Agama Timbulkan Diskriminasi Pelayanan Publik
27 2016-08-25 Gugatan Mantan Bupati Simeulue Tidak Diterima
28 2017-02-22 Ahli: Pengosongan Kolom KTP Penganut Kepercayaan Dsikriminatif
29 2016-11-29 Penghayat Kepercayaan Perbaiki Permohonan Uji Aturan Kolom Agama dalam KTP
30 2016-03-24 Merasa Dipersempit Haknya, Calon Bupati Fakfak Gugat UU Pilkada
31 2016-10-14 MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji Pasal “Kelalaian” UU LLAJ
32 2017-06-14 MK Tolak Uji UU BPJS
33 2016-06-23 Uji Materi UU BPJS, Pemohon Tambah Pasal yang Diuji
34 2017-01-23 Saksi: Pengosongan Kolom Agama pada KTP Bentuk Diskriminatif