[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 6/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tehadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-03-07 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2016-02-16 14:16:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 6/PUU-XIV/2016, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 6/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tehadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-03-07 IKAHI Perbaiki Uji Materi UU Pengadilan Pajak
2 2025-05-20 Hakim Ad Hoc PHI Sempurnakan Dalil Uji Ketentuan Usia Pensiun
3 2024-10-16 Perluasan Makna Subjek Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam UU Pemilu, Kewenangan Pembuat Undang-Undang
4 2017-06-06 Ahli: Negara Harus Lindungi Hak Milik
5 2018-05-31 MK Tolak Permohonan Pengemudi Taksi Aplikasi Berbasis Teknologi
6 2016-11-09 Ahli: Aturan Kesusilaan dalam KUHP Harus Ditinjau Kembali
7 2016-03-24 Pemohon Tidak Hadir, Sidang Uji UU Dikti Ditunda
8 2017-05-17 Ahli: Perpu 51/1960 Beri Perlindungan bagi Perseorangan dan Badan Hukum
9 2025-07-07 Mahasiswa Universitas Pancasila Belajar Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan
10 2016-10-11 Advokat Perbaiki Gugatan Komposisi Pimpinan MKD
11 2016-02-24 Aturan Tentang Subsidi BBM pada APBN 2009 Digugat ke MK
12 2017-12-14 Ranah Kewenangan Pembentuk UU, MK Tolak Uji Aturan Perzinaan
13 2022-12-20 Aturan Sanksi Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Sediaan Farmasi Konstitusional
14 2016-08-02 Ahli: LGBT Bertentangan dengan Tujuan Pendidikan Nasional
15 2024-02-29 MK Perluas Cakupan Aturan Pelarangan Penjualan, Penayangan, dan/atau Penggandaan Hasil Pelanggaran Hak Cipta
16 2016-05-03 Ahli: Jumlah Hakim Pengadilan Pajak Berdampak pada Keuangan Negara
17 2016-05-10 Pemohon Tak Miliki Kedudukan Hukum, Permohonan Uji UU APBN 2016Tidak Diterima
18 2017-05-30 Tidak Memenuhi Ketentuan, Uji UU Perbendaharaan Negara Tidak Diterima
19 2017-01-25 MK Tidak Dapat Terima Uji Materi Jumlah Pimpinan MKD
20 2016-11-29 Pemerintah: Pengosongan Lahan Secara Paksa oleh Pemerintah Kriminalisasi
21 2016-10-21 Ahli: Delik Aduan Pasal Zina demi Lindungi Hak Asasi
22 2017-02-06 Ahli: Penggusuran Paksa Melanggar Hak Asasi Manusia
23 2016-06-08 Mantan Calon Bupati Gugat Pendapat Ahli, Hakim Sarankan Cabut Permohonan
24 2016-10-12 Dipidana Karena Atap Puskesmas Roboh, Kontraktor Gugat UU Jasa Konstruksi
25 2016-11-09 Kontraktor Pengugat UU Jasa Konstruksi Tarik Permohonan
26 2016-09-09 Dua Pihak Berbeda Pandangan Soal Pasal Zina dalam KUHP
27 2016-04-15 Pemerintah: Bukan Pejabat Negara, Masa Jabatan Hakim Pengadilan Pajak Dibatasi
28 2016-09-07 Kewenangan Pemerintah Pusat Batalkan Perda Kembali Digugat
29 2016-11-16 Korban Penggusuran Perbaiki Gugatan Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin
30 2016-04-29 Pembina Yayasan Cabut Permohonan Uji Materi UU Yayasan
31 2016-06-08 Pasal Zina dalam KUHP Digugat
32 2016-03-10 Uji Pasal Subsidi BBM Salah Obyek, Pemohon Perbaiki Permohonan
33 2017-01-10 Ahli: Perpu Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Seharusnya Sudah Tak Berlaku
34 2020-07-23 Hakim PTUN Uji UU Pengadilan Pajak ke MK
35 2016-09-27 Dua Advokat Gugat Susunan Pimpinan MKD
36 2017-05-02 Ahli Pemerintah dan DPR Tidak Hadir, Uji Perpu 51/1960 Ditunda
37 2016-09-21 Pemohon Uji Ketentuan Pembatalan Perda Terima Saran Hakim
38 2016-03-31 Pemohon Tidak Hadir, Uji Materi UU Dikti Gugur
39 2016-09-21 Ahli: Hanya Pengadilan yang Berwenang Batalkan Perda
40 2016-06-21 Uji Materi Pasal Zina dalam KUHP, Pemohon Perbaiki Permohonan
41 2017-01-25 Ahli: Perppu No. 5/1960 Tidak Diperlukan Saat Negara Aman
42 2016-09-07 Pemerintah: Pengawasan Peraturan Daerah Diperlukan
43 2017-12-14 MK Tolak Uji UU Pemda dan UU MA
44 2016-09-26 YLBHI: Perluasan Definisi Zina Berdampak pada HAM
45 2016-07-28 Kewenangan Pemerintah Pusat Batalkan Perda Dipersoalkan
46 2016-10-19 Ahli: Pembatalan Perda oleh Pemerintah Tidak Rugikan Pemohon
47 2016-02-23 Hakim Pengadilan Pajak Gugat Pembatasan Masa Jabatan
48 2016-10-06 Ahli: Kemendagri Tidak Tepat Batalkan Perda
49 2016-08-23 Ketua KPAI: Kejahatan Seksual Termasuk Kejahatan Luar Biasa
50 2017-02-20 Korban Penggusuran Ungkap Kerugian Akibat Perpu 51/1960
51 2016-08-31 Ahli: Perbedaan Batasan Masa Jabatan Hakim PHI Langgar Konstitusi
52 2016-11-23 Pesangon Tak Dibayar, Mantan Prajurit TNI Uji UU Perbendaharan Negara
53 2026-03-16 UU Tipikor Telah Beri Batasan Jelas Kewenangan KPK
54 2017-02-02 Ahli YLBHI: Sanksi Hukum bagi LGBT Mereduksi Nilai-Nilai Agama
55 2016-07-20 Uji Pasal Zina dalam KUHP, Pemerintah Anggap Pemohon Tak Miliki Legal Standing
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-12-18 00:00:00 Siaran Pers Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016
2 2017-05-30 00:00:00 MK Putuskan Uji Materi Ketentuan Hak Tagih Pesangon
3 2016-12-05 00:00:00 Pensiunan TNI Perbaiki Uji Ketentuan Hak Tagih Pesangon
4 2017-06-14 00:00:00 MK Putus Gugatan UU Pemda
5 2017-01-10 00:00:00 Kuatkan Uji Materi Larangan Pemakaian Tanah, Pemohon Hadirkan Ahli
6 2016-12-06 00:00:00 MK KEMBALI DENGARKAN KETERANGAN AHLI DARI KOALISI PEREMPUAN INDONESIA DALAM UJI MATERI PASAL PERZINAAN
7 2017-01-25 00:00:00 MK Putus Uji Materi Jumlah Pimpinan MKD
8 2017-02-20 00:00:00 Pemohon Hadirkan Saksi Terkait Uji Materi Larangan Pemakaian Tanah
9 2017-01-19 00:00:00 MK KEMBALI DENGARKAN KETERANGAN AHLI DARI PERSATUAN ISLAM ISTRI DAN YLBHI DALAM UJI MATERI PASAL PERZINAAN
10 2017-01-12 00:00:00 MK DENGARKAN KETERANGAN AHLI DARI PERSATUAN ISLAM ISTRI DALAM UJI MATERI PASAL PERZINAAN
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-03-07 IKAHI Perbaiki Uji Materi UU Pengadilan Pajak
2 2017-06-06 Ahli: Negara Harus Lindungi Hak Milik
3 2016-11-09 Ahli: Aturan Kesusilaan dalam KUHP Harus Ditinjau Kembali
4 2017-05-17 Ahli: Perpu 51/1960 Beri Perlindungan bagi Perseorangan dan Badan Hukum
5 2016-10-11 Advokat Perbaiki Gugatan Komposisi Pimpinan MKD
6 2016-02-24 Aturan Tentang Subsidi BBM pada APBN 2009 Digugat ke MK
7 2017-12-14 Ranah Kewenangan Pembentuk UU, MK Tolak Uji Aturan Perzinaan
8 2016-08-02 Ahli: LGBT Bertentangan dengan Tujuan Pendidikan Nasional
9 2016-05-03 Ahli: Jumlah Hakim Pengadilan Pajak Berdampak pada Keuangan Negara
10 2016-05-10 Pemohon Tak Miliki Kedudukan Hukum, Permohonan Uji UU APBN 2016Tidak Diterima
11 2017-01-25 MK Tidak Dapat Terima Uji Materi Jumlah Pimpinan MKD
12 2016-11-29 Pemerintah: Pengosongan Lahan Secara Paksa oleh Pemerintah Kriminalisasi
13 2016-10-21 Ahli: Delik Aduan Pasal Zina demi Lindungi Hak Asasi
14 2017-02-06 Ahli: Penggusuran Paksa Melanggar Hak Asasi Manusia
15 2016-06-08 Mantan Calon Bupati Gugat Pendapat Ahli, Hakim Sarankan Cabut Permohonan
16 2016-10-12 Dipidana Karena Atap Puskesmas Roboh, Kontraktor Gugat UU Jasa Konstruksi
17 2016-11-09 Kontraktor Pengugat UU Jasa Konstruksi Tarik Permohonan
18 2016-09-09 Dua Pihak Berbeda Pandangan Soal Pasal Zina dalam KUHP
19 2016-04-15 Pemerintah: Bukan Pejabat Negara, Masa Jabatan Hakim Pengadilan Pajak Dibatasi
20 2016-09-07 Kewenangan Pemerintah Pusat Batalkan Perda Kembali Digugat
21 2016-11-16 Korban Penggusuran Perbaiki Gugatan Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin
22 2016-04-29 Pembina Yayasan Cabut Permohonan Uji Materi UU Yayasan
23 2016-06-08 Pasal Zina dalam KUHP Digugat
24 2016-03-10 Uji Pasal Subsidi BBM Salah Obyek, Pemohon Perbaiki Permohonan
25 2017-01-10 Ahli: Perpu Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Seharusnya Sudah Tak Berlaku
26 2016-09-27 Dua Advokat Gugat Susunan Pimpinan MKD
27 2016-09-21 Pemohon Uji Ketentuan Pembatalan Perda Terima Saran Hakim
28 2016-03-31 Pemohon Tidak Hadir, Uji Materi UU Dikti Gugur
29 2016-09-21 Ahli: Hanya Pengadilan yang Berwenang Batalkan Perda
30 2016-06-21 Uji Materi Pasal Zina dalam KUHP, Pemohon Perbaiki Permohonan
31 2017-01-25 Ahli: Perppu No. 5/1960 Tidak Diperlukan Saat Negara Aman
32 2016-09-07 Pemerintah: Pengawasan Peraturan Daerah Diperlukan
33 2016-09-26 YLBHI: Perluasan Definisi Zina Berdampak pada HAM
34 2016-07-28 Kewenangan Pemerintah Pusat Batalkan Perda Dipersoalkan
35 2016-10-19 Ahli: Pembatalan Perda oleh Pemerintah Tidak Rugikan Pemohon
36 2016-02-23 Hakim Pengadilan Pajak Gugat Pembatasan Masa Jabatan
37 2016-10-06 Ahli: Kemendagri Tidak Tepat Batalkan Perda
38 2016-08-23 Ketua KPAI: Kejahatan Seksual Termasuk Kejahatan Luar Biasa
39 2017-02-20 Korban Penggusuran Ungkap Kerugian Akibat Perpu 51/1960
40 2016-08-31 Ahli: Perbedaan Batasan Masa Jabatan Hakim PHI Langgar Konstitusi
41 2016-11-23 Pesangon Tak Dibayar, Mantan Prajurit TNI Uji UU Perbendaharan Negara
42 2017-02-02 Ahli YLBHI: Sanksi Hukum bagi LGBT Mereduksi Nilai-Nilai Agama
43 2016-07-20 Uji Pasal Zina dalam KUHP, Pemerintah Anggap Pemohon Tak Miliki Legal Standing