[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 5/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-03-10 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2016-02-16 14:12:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 5/PUU-XIV/2016, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 5/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-04-19 Pemerintah: Hak Tagih Hanya Berlaku untuk Utang Negara
2 2016-05-10 Ahli: Ketentuan Korupsi dalam UU Tipikor Rancu
3 2016-06-23 Kader PPP Perbaiki Permohonan Uji UU Parpol
4 2016-05-18 Uji UU Parpol, Pemerintah: Keputusan Menteri Tindak Lanjut Putusan MA
5 2016-03-23 Berpotensi Terjerat Tindak Pidana Korupsi, PNS Gugat UU Tipikor
6 2016-04-21 Pemerintah: Larangan PNS Memperkaya Diri Guna Pemberantasan Korupsi
7 2017-02-09 Ahli : Banyak Putusan MK yang Tidak Ditaati
8 2016-09-07 Keterlibatan DPR dalam Penyusunan PKPU Digugat
9 2016-09-27 Menyoal Petahana Maju Pilkada, Ahli Berbeda Pendapat
10 2016-06-28 PPP “Muktamar Bandung” Anggap UU Parpol Tidak MilikiMasalah Konstitusionalitas
11 2016-07-15 Permohonan Uji UU Peradilan Umum Tidak Dapat Diterima
12 2018-05-09 Berstatus Anggota DPR, MK Tidak Dapat Terima Uji UU Parpol
13 2017-01-25 Tidak Miliki Kepentingan Hukum, Uji UU Parpol Tidak Diterima
14 2019-11-05 Peran MK RI dalam Melindungi Hak Sosial Ekonomi
15 2016-06-20 Mantan Bupati Waropen Jadi Pihak Terkait Uji UU Tipikor
16 2016-10-07 Kewenangan KPPU Dianggap Tidak Jelas, UU Larangan Monopoli Digugat
17 2016-09-20 Pihak Terkait: Ketentuan Syarat Dukungan dan Cuti Kampanye Konstitusional
18 2017-05-30 Tak Miliki Legal Standing, MK Tidak Terima Uji UU Pilkada
19 2016-12-05 Advokat Muda Perbaiki Permohonan Penegasan Kewajiban Mematuhi Putusan MK
20 2016-08-04 “Teman Ahok” Gugat Syarat Calon Perseorangan dalam UU Pilkada
21 2017-01-30 Ahli Tidak Hadir, Sidang Uji UU MK Ditunda
22 2016-06-08 Ahli: UU Tipikor Perlu Direvisi
23 2016-04-15 Kader PPP Gugat UU Parpol
24 2016-02-24 Pensiunan PNS Gugat Aturan Kedaluwarsa Pembayaran Pensiun
25 2018-07-05 Ketua APPI Uji Kembali Aturan Terkait Pendidikan Profesi
26 2016-06-02 DPR Tegaskan UU Parpol Beri Jaminan Perlindungan Bagi Parpol
27 2019-09-26 Pemohon Jabarkan Contoh Konkret Pemaknaan Multitafsir UU KIP
28 2021-02-22 Sekjen MK Bahas Korupsi dari Perspektif Administrasi Negara
29 2016-11-24 DPR: Kewenangan Penindakan KPPU Bersifat Administratif
30 2017-11-01 Anggota PPP Gugat UU Parpol
31 2016-11-30 Ahli: KPPU Menjalankan Fungsi Administratif dan Yustisial
32 2020-10-26 MK Tolak Permohonan Pegawai Sekretariat KPPU
33 2017-09-28 MK Kabulkan Permohonan Uji UU Perbendaharaan Negara
34 2016-03-08 Pemohon Uji UU Peradilan Umum Perbaiki Permohonan
35 2016-06-15 Uji UU Parpol, Ahli: Menkumham Harus Patuhi Putusan Pengadilan
36 2016-10-19 Pemohon Uji UU Larangan Monopoli Perbaiki Permohonan
37 2016-11-23 Advokat Muda Minta MK Tegaskan Kewajiban Mematuhi Putusan MK
38 2017-09-20 MK Tolak Permohonan Anggota DPR Papua Barat
39 2016-04-06 PNS Perbaiki Permohonan Uji UU Tipikor
40 2025-08-14 Uji Gaji Pokok Pensiunan Kemlu Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma
41 2024-08-30 Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat
42 2024-10-16 MK Tolak Permohonan Mantan Direktur PT Taspen yang Uji UU Tipikor
43 2025-03-04 Pensiunan Kemlu Tuntut Pembayaran Gaji Pokok
44 2026-03-05 Pemohon Uji UU Administrasi Pemerintahan Perbaiki Kedudukan Hukum
45 2024-11-28 Mantan Direktur PT Merpati Airlines Uji Pasal Sapu Jagat UU Tipikor
46 2025-10-13 Polri Sebut Penerapan Pasal 14 dalam UU Tipikor Gunakan Asas Kekhususan Sistematis
47 2026-05-18 Pemohon Fokuskan Pasal Pengujian Frasa “Merugikan Keuangan Negara” dalam KUHP
48 2025-07-28 Ahli Presiden: Kerugian Keuangan Negara dalam Tipikor Harus Dibuktikan Secara Nyata
49 2026-06-08 Meminta Perluasan Pengecualian Kedaluwarsa Hak Tagih Negara dari Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua
50 2025-11-11 Uji UU Tipikor: Syarat Adanya Kerugian Keuangan Negara Secara Nyata
51 2017-03-01 MK Tolak Uji Materi Ketentuan Mundur dan Cuti bagi Petahana
52 2016-02-24 Hak Milik Tanah Dieksekusi, Wewenang Panitera Pengadilan Negeri Digugat
53 2026-05-04 Uji KUHP: Ambiguitas Pemaknaan Frasa “Merugikan Keuangan Negara” pada PNBP Terutang
54 2017-09-20 MK: Pelaku Usaha Dilarang Bersekongkol dengan Pelaku Usaha Lain
55 2026-06-17 MK Telah Beri Pemaknaan Frasa “Merugikan Keuangan Negara” pada PNBP Terutang
56 2016-07-20 Uji UU Tipikor: Ahli Bupati Waropen Tidak Hadir
57 2016-09-20 Pemohon Uji UU Pilkada Perkuat Pokok Permohonan
58 2016-10-11 Anggota DPR Papua Barat Perbaiki Permohonan Uji UU Pilkada
59 2016-09-27 Tak Bisa Usung Calon, Masyarakat Adat Papua Barat Gugat UU Pilkada
60 2016-04-27 Pengurus PPP Perbaiki Permohonan Uji UU Parpol
61 2016-08-25 “Teman Ahok” Perbaiki Gugatan Syarat Calon Independen dalam Pilkada
62 2016-09-07 DPR dan Pemerintah: Cuti Kampanye bagi Petahana Bersifat Wajib
63 2016-10-21 Perguruan Tinggi Gugat Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Advokat
64 2017-01-09 Ahli: UU Larangan Praktik Monopoli untuk Ciptakan Iklim Usaha Kondusif
65 2017-10-03 MK Tidak Dapat Terima Permohonan FAMI
66 2016-06-09 Pemerintah Ikut Campur Urusan Internal Parpol, Kader PPP Kembali Gugat UU Parpol
67 2016-05-25 Ahli: Kata \\"Dapat\\" dalam UU Tipikor Multitafsir dan Ambigu
68 2016-11-15 Pemerintah: Permohonan Uji UU Larangan Monopoli Tidak Tepat
69 2016-03-10 Pensiunan PNS Gugat Aturan Kedaluwarsa Pembayaran Pensiun
70 2017-01-26 Multitafsir, Kata Dapat dalam UU Tipikor Inkonstitusional
71 2017-01-25 Tak Punya Legal Standing, MK Tidak Terima Permohonan PPP
72 2017-05-23 Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Harus Gandeng Perguruan Tinggi
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-09-28 00:00:00 MK Putus Ketentuan Pelaksanaan Putusan MK
2 2017-02-28 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU PILKADA
3 2016-12-05 00:00:00 FAMI Perbaiki Permohonan Uji Materi UU MK
4 2017-01-10 00:00:00 MK Dengar Keterangan Presiden dan DPR Dalam Uji Materi UU MK
5 2017-09-20 00:00:00 MK PUTUSKAN UJI UU LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI
6 2017-01-25 00:00:00 MK Putus Ketentuan Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal Parpol
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-04-19 Pemerintah: Hak Tagih Hanya Berlaku untuk Utang Negara
2 2016-05-10 Ahli: Ketentuan Korupsi dalam UU Tipikor Rancu
3 2016-06-23 Kader PPP Perbaiki Permohonan Uji UU Parpol
4 2016-05-18 Uji UU Parpol, Pemerintah: Keputusan Menteri Tindak Lanjut Putusan MA
5 2016-03-23 Berpotensi Terjerat Tindak Pidana Korupsi, PNS Gugat UU Tipikor
6 2016-04-21 Pemerintah: Larangan PNS Memperkaya Diri Guna Pemberantasan Korupsi
7 2017-02-09 Ahli : Banyak Putusan MK yang Tidak Ditaati
8 2016-09-07 Keterlibatan DPR dalam Penyusunan PKPU Digugat
9 2016-09-27 Menyoal Petahana Maju Pilkada, Ahli Berbeda Pendapat
10 2016-06-28 PPP “Muktamar Bandung” Anggap UU Parpol Tidak MilikiMasalah Konstitusionalitas
11 2016-07-15 Permohonan Uji UU Peradilan Umum Tidak Dapat Diterima
12 2017-01-25 Tidak Miliki Kepentingan Hukum, Uji UU Parpol Tidak Diterima
13 2016-06-20 Mantan Bupati Waropen Jadi Pihak Terkait Uji UU Tipikor
14 2016-10-07 Kewenangan KPPU Dianggap Tidak Jelas, UU Larangan Monopoli Digugat
15 2016-09-20 Pihak Terkait: Ketentuan Syarat Dukungan dan Cuti Kampanye Konstitusional
16 2016-12-05 Advokat Muda Perbaiki Permohonan Penegasan Kewajiban Mematuhi Putusan MK
17 2016-08-04 “Teman Ahok” Gugat Syarat Calon Perseorangan dalam UU Pilkada
18 2017-01-30 Ahli Tidak Hadir, Sidang Uji UU MK Ditunda
19 2016-06-08 Ahli: UU Tipikor Perlu Direvisi
20 2016-04-15 Kader PPP Gugat UU Parpol
21 2016-02-24 Pensiunan PNS Gugat Aturan Kedaluwarsa Pembayaran Pensiun
22 2018-07-05 Ketua APPI Uji Kembali Aturan Terkait Pendidikan Profesi
23 2016-06-02 DPR Tegaskan UU Parpol Beri Jaminan Perlindungan Bagi Parpol
24 2019-09-26 Pemohon Jabarkan Contoh Konkret Pemaknaan Multitafsir UU KIP
25 2016-11-24 DPR: Kewenangan Penindakan KPPU Bersifat Administratif
26 2016-11-30 Ahli: KPPU Menjalankan Fungsi Administratif dan Yustisial
27 2020-10-26 MK Tolak Permohonan Pegawai Sekretariat KPPU
28 2016-03-08 Pemohon Uji UU Peradilan Umum Perbaiki Permohonan
29 2016-06-15 Uji UU Parpol, Ahli: Menkumham Harus Patuhi Putusan Pengadilan
30 2016-10-19 Pemohon Uji UU Larangan Monopoli Perbaiki Permohonan
31 2016-11-23 Advokat Muda Minta MK Tegaskan Kewajiban Mematuhi Putusan MK
32 2016-04-06 PNS Perbaiki Permohonan Uji UU Tipikor
33 2017-03-01 MK Tolak Uji Materi Ketentuan Mundur dan Cuti bagi Petahana
34 2016-02-24 Hak Milik Tanah Dieksekusi, Wewenang Panitera Pengadilan Negeri Digugat
35 2017-09-20 MK: Pelaku Usaha Dilarang Bersekongkol dengan Pelaku Usaha Lain
36 2016-07-20 Uji UU Tipikor: Ahli Bupati Waropen Tidak Hadir
37 2016-09-20 Pemohon Uji UU Pilkada Perkuat Pokok Permohonan
38 2016-10-11 Anggota DPR Papua Barat Perbaiki Permohonan Uji UU Pilkada
39 2016-09-27 Tak Bisa Usung Calon, Masyarakat Adat Papua Barat Gugat UU Pilkada
40 2016-04-27 Pengurus PPP Perbaiki Permohonan Uji UU Parpol
41 2016-08-25 “Teman Ahok” Perbaiki Gugatan Syarat Calon Independen dalam Pilkada
42 2016-09-07 DPR dan Pemerintah: Cuti Kampanye bagi Petahana Bersifat Wajib
43 2016-10-21 Perguruan Tinggi Gugat Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Advokat
44 2017-01-09 Ahli: UU Larangan Praktik Monopoli untuk Ciptakan Iklim Usaha Kondusif
45 2016-06-09 Pemerintah Ikut Campur Urusan Internal Parpol, Kader PPP Kembali Gugat UU Parpol
46 2016-05-25 Ahli: Kata \\"Dapat\\" dalam UU Tipikor Multitafsir dan Ambigu
47 2016-11-15 Pemerintah: Permohonan Uji UU Larangan Monopoli Tidak Tepat
48 2016-03-10 Pensiunan PNS Gugat Aturan Kedaluwarsa Pembayaran Pensiun
49 2017-01-26 Multitafsir, Kata Dapat dalam UU Tipikor Inkonstitusional
50 2017-01-25 Tak Punya Legal Standing, MK Tidak Terima Permohonan PPP
51 2017-05-23 Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Harus Gandeng Perguruan Tinggi