[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 5/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-03-10 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2016-02-16 14:12:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 5/PUU-XIV/2016, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 5/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-06-28 PPP “Muktamar Bandung” Anggap UU Parpol Tidak MilikiMasalah Konstitusionalitas
2 2016-07-15 Permohonan Uji UU Peradilan Umum Tidak Dapat Diterima
3 2018-05-09 Berstatus Anggota DPR, MK Tidak Dapat Terima Uji UU Parpol
4 2017-01-25 Tidak Miliki Kepentingan Hukum, Uji UU Parpol Tidak Diterima
5 2019-11-05 Peran MK RI dalam Melindungi Hak Sosial Ekonomi
6 2016-06-20 Mantan Bupati Waropen Jadi Pihak Terkait Uji UU Tipikor
7 2016-09-20 Pihak Terkait: Ketentuan Syarat Dukungan dan Cuti Kampanye Konstitusional
8 2016-10-07 Kewenangan KPPU Dianggap Tidak Jelas, UU Larangan Monopoli Digugat
9 2017-05-30 Tak Miliki Legal Standing, MK Tidak Terima Uji UU Pilkada
10 2016-12-05 Advokat Muda Perbaiki Permohonan Penegasan Kewajiban Mematuhi Putusan MK
11 2016-08-04 “Teman Ahok” Gugat Syarat Calon Perseorangan dalam UU Pilkada
12 2017-01-30 Ahli Tidak Hadir, Sidang Uji UU MK Ditunda
13 2016-06-08 Ahli: UU Tipikor Perlu Direvisi
14 2016-04-15 Kader PPP Gugat UU Parpol
15 2016-02-24 Pensiunan PNS Gugat Aturan Kedaluwarsa Pembayaran Pensiun
16 2018-07-05 Ketua APPI Uji Kembali Aturan Terkait Pendidikan Profesi
17 2016-06-02 DPR Tegaskan UU Parpol Beri Jaminan Perlindungan Bagi Parpol
18 2019-09-26 Pemohon Jabarkan Contoh Konkret Pemaknaan Multitafsir UU KIP
19 2021-02-22 Sekjen MK Bahas Korupsi dari Perspektif Administrasi Negara
20 2016-11-24 DPR: Kewenangan Penindakan KPPU Bersifat Administratif
21 2017-11-01 Anggota PPP Gugat UU Parpol
22 2016-11-30 Ahli: KPPU Menjalankan Fungsi Administratif dan Yustisial
23 2020-10-26 MK Tolak Permohonan Pegawai Sekretariat KPPU
24 2017-09-28 MK Kabulkan Permohonan Uji UU Perbendaharaan Negara
25 2016-03-08 Pemohon Uji UU Peradilan Umum Perbaiki Permohonan
26 2016-06-15 Uji UU Parpol, Ahli: Menkumham Harus Patuhi Putusan Pengadilan
27 2016-10-19 Pemohon Uji UU Larangan Monopoli Perbaiki Permohonan
28 2016-11-23 Advokat Muda Minta MK Tegaskan Kewajiban Mematuhi Putusan MK
29 2016-10-21 Perguruan Tinggi Gugat Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Advokat
30 2017-03-01 MK Tolak Uji Materi Ketentuan Mundur dan Cuti bagi Petahana
31 2024-10-16 MK Tolak Permohonan Mantan Direktur PT Taspen yang Uji UU Tipikor
32 2016-07-20 Uji UU Tipikor: Ahli Bupati Waropen Tidak Hadir
33 2017-01-25 Tak Punya Legal Standing, MK Tidak Terima Permohonan PPP
34 2016-02-24 Hak Milik Tanah Dieksekusi, Wewenang Panitera Pengadilan Negeri Digugat
35 2016-04-19 Pemerintah: Hak Tagih Hanya Berlaku untuk Utang Negara
36 2024-08-30 Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat
37 2016-03-10 Pensiunan PNS Gugat Aturan Kedaluwarsa Pembayaran Pensiun
38 2016-09-07 DPR dan Pemerintah: Cuti Kampanye bagi Petahana Bersifat Wajib
39 2017-05-23 Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Harus Gandeng Perguruan Tinggi
40 2017-09-20 MK: Pelaku Usaha Dilarang Bersekongkol dengan Pelaku Usaha Lain
41 2016-10-11 Anggota DPR Papua Barat Perbaiki Permohonan Uji UU Pilkada
42 2017-01-26 Multitafsir, Kata Dapat dalam UU Tipikor Inkonstitusional
43 2016-09-20 Pemohon Uji UU Pilkada Perkuat Pokok Permohonan
44 2016-06-23 Kader PPP Perbaiki Permohonan Uji UU Parpol
45 2016-04-27 Pengurus PPP Perbaiki Permohonan Uji UU Parpol
46 2017-10-03 MK Tidak Dapat Terima Permohonan FAMI
47 2016-09-27 Tak Bisa Usung Calon, Masyarakat Adat Papua Barat Gugat UU Pilkada
48 2016-08-25 “Teman Ahok” Perbaiki Gugatan Syarat Calon Independen dalam Pilkada
49 2016-05-25 Ahli: Kata \\"Dapat\\" dalam UU Tipikor Multitafsir dan Ambigu
50 2016-06-09 Pemerintah Ikut Campur Urusan Internal Parpol, Kader PPP Kembali Gugat UU Parpol
51 2017-09-20 MK Tolak Permohonan Anggota DPR Papua Barat
52 2016-04-06 PNS Perbaiki Permohonan Uji UU Tipikor
53 2016-11-15 Pemerintah: Permohonan Uji UU Larangan Monopoli Tidak Tepat
54 2016-05-10 Ahli: Ketentuan Korupsi dalam UU Tipikor Rancu
55 2016-05-18 Uji UU Parpol, Pemerintah: Keputusan Menteri Tindak Lanjut Putusan MA
56 2016-03-23 Berpotensi Terjerat Tindak Pidana Korupsi, PNS Gugat UU Tipikor
57 2017-01-09 Ahli: UU Larangan Praktik Monopoli untuk Ciptakan Iklim Usaha Kondusif
58 2016-04-21 Pemerintah: Larangan PNS Memperkaya Diri Guna Pemberantasan Korupsi
59 2017-02-09 Ahli : Banyak Putusan MK yang Tidak Ditaati
60 2016-09-27 Menyoal Petahana Maju Pilkada, Ahli Berbeda Pendapat
61 2016-09-07 Keterlibatan DPR dalam Penyusunan PKPU Digugat
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-09-28 00:00:00 MK Putus Ketentuan Pelaksanaan Putusan MK
2 2016-12-05 00:00:00 FAMI Perbaiki Permohonan Uji Materi UU MK
3 2017-02-28 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU PILKADA
4 2017-01-10 00:00:00 MK Dengar Keterangan Presiden dan DPR Dalam Uji Materi UU MK
5 2017-09-20 00:00:00 MK PUTUSKAN UJI UU LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI
6 2017-01-25 00:00:00 MK Putus Ketentuan Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal Parpol
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-06-28 PPP “Muktamar Bandung” Anggap UU Parpol Tidak MilikiMasalah Konstitusionalitas
2 2016-07-15 Permohonan Uji UU Peradilan Umum Tidak Dapat Diterima
3 2017-01-25 Tidak Miliki Kepentingan Hukum, Uji UU Parpol Tidak Diterima
4 2016-06-20 Mantan Bupati Waropen Jadi Pihak Terkait Uji UU Tipikor
5 2016-09-20 Pihak Terkait: Ketentuan Syarat Dukungan dan Cuti Kampanye Konstitusional
6 2016-10-07 Kewenangan KPPU Dianggap Tidak Jelas, UU Larangan Monopoli Digugat
7 2016-12-05 Advokat Muda Perbaiki Permohonan Penegasan Kewajiban Mematuhi Putusan MK
8 2016-08-04 “Teman Ahok” Gugat Syarat Calon Perseorangan dalam UU Pilkada
9 2017-01-30 Ahli Tidak Hadir, Sidang Uji UU MK Ditunda
10 2016-06-08 Ahli: UU Tipikor Perlu Direvisi
11 2016-04-15 Kader PPP Gugat UU Parpol
12 2016-02-24 Pensiunan PNS Gugat Aturan Kedaluwarsa Pembayaran Pensiun
13 2018-07-05 Ketua APPI Uji Kembali Aturan Terkait Pendidikan Profesi
14 2016-06-02 DPR Tegaskan UU Parpol Beri Jaminan Perlindungan Bagi Parpol
15 2019-09-26 Pemohon Jabarkan Contoh Konkret Pemaknaan Multitafsir UU KIP
16 2016-11-24 DPR: Kewenangan Penindakan KPPU Bersifat Administratif
17 2016-11-30 Ahli: KPPU Menjalankan Fungsi Administratif dan Yustisial
18 2020-10-26 MK Tolak Permohonan Pegawai Sekretariat KPPU
19 2016-03-08 Pemohon Uji UU Peradilan Umum Perbaiki Permohonan
20 2016-06-15 Uji UU Parpol, Ahli: Menkumham Harus Patuhi Putusan Pengadilan
21 2016-10-19 Pemohon Uji UU Larangan Monopoli Perbaiki Permohonan
22 2016-11-23 Advokat Muda Minta MK Tegaskan Kewajiban Mematuhi Putusan MK
23 2016-10-21 Perguruan Tinggi Gugat Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Advokat
24 2017-03-01 MK Tolak Uji Materi Ketentuan Mundur dan Cuti bagi Petahana
25 2016-07-20 Uji UU Tipikor: Ahli Bupati Waropen Tidak Hadir
26 2017-01-25 Tak Punya Legal Standing, MK Tidak Terima Permohonan PPP
27 2016-02-24 Hak Milik Tanah Dieksekusi, Wewenang Panitera Pengadilan Negeri Digugat
28 2016-04-19 Pemerintah: Hak Tagih Hanya Berlaku untuk Utang Negara
29 2016-03-10 Pensiunan PNS Gugat Aturan Kedaluwarsa Pembayaran Pensiun
30 2016-09-07 DPR dan Pemerintah: Cuti Kampanye bagi Petahana Bersifat Wajib
31 2017-05-23 Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Harus Gandeng Perguruan Tinggi
32 2017-09-20 MK: Pelaku Usaha Dilarang Bersekongkol dengan Pelaku Usaha Lain
33 2016-10-11 Anggota DPR Papua Barat Perbaiki Permohonan Uji UU Pilkada
34 2017-01-26 Multitafsir, Kata Dapat dalam UU Tipikor Inkonstitusional
35 2016-09-20 Pemohon Uji UU Pilkada Perkuat Pokok Permohonan
36 2016-06-23 Kader PPP Perbaiki Permohonan Uji UU Parpol
37 2016-04-27 Pengurus PPP Perbaiki Permohonan Uji UU Parpol
38 2016-09-27 Tak Bisa Usung Calon, Masyarakat Adat Papua Barat Gugat UU Pilkada
39 2016-08-25 “Teman Ahok” Perbaiki Gugatan Syarat Calon Independen dalam Pilkada
40 2016-05-25 Ahli: Kata \\"Dapat\\" dalam UU Tipikor Multitafsir dan Ambigu
41 2016-06-09 Pemerintah Ikut Campur Urusan Internal Parpol, Kader PPP Kembali Gugat UU Parpol
42 2016-04-06 PNS Perbaiki Permohonan Uji UU Tipikor
43 2016-11-15 Pemerintah: Permohonan Uji UU Larangan Monopoli Tidak Tepat
44 2016-05-10 Ahli: Ketentuan Korupsi dalam UU Tipikor Rancu
45 2016-05-18 Uji UU Parpol, Pemerintah: Keputusan Menteri Tindak Lanjut Putusan MA
46 2016-03-23 Berpotensi Terjerat Tindak Pidana Korupsi, PNS Gugat UU Tipikor
47 2017-01-09 Ahli: UU Larangan Praktik Monopoli untuk Ciptakan Iklim Usaha Kondusif
48 2016-04-21 Pemerintah: Larangan PNS Memperkaya Diri Guna Pemberantasan Korupsi
49 2017-02-09 Ahli : Banyak Putusan MK yang Tidak Ditaati
50 2016-09-27 Menyoal Petahana Maju Pilkada, Ahli Berbeda Pendapat
51 2016-09-07 Keterlibatan DPR dalam Penyusunan PKPU Digugat