[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 4/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tehadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-03-14 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2016-02-15 14:01:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 4/PUU-XIV/2016, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 4/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tehadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-06-14 Syarat Dukungan Calon Perseorangan Tidak Mengacu DPT
2 2018-01-15 Advokat Nilai Aturan Penahanan dalam KUHAP Inkonstitusional
3 2016-10-21 Anak Terlibat Curanmor, Ayah Uji Materiil KUHAP dan UU Peradilan Anak
4 2016-04-06 Pemohon Uji UU Pilkada Pertajam Alasan Permohonan
5 2016-07-15 MK: UU Otsus Papua Kekhususan Bagi Provinsi Papua
6 2016-03-23 MK Tidak Terima Uji UU ASN oleh Mantan Anggota DPRD
7 2016-09-27 Tersangka Pencemaran Nama Baik Uji Materiil UU ITE
8 2017-07-10 MK Tolak Uji UU Energi
9 2016-09-07 Keterlibatan DPR dalam Penyusunan PKPU Digugat
10 2016-11-02 Ayah Tersangka Curanmor Perbaiki Uji UU Peradilan Anak dan KUHAP
11 2016-10-06 Anggap Lecehkan Agama, UU Energi Digugat
12 2017-10-10 Permohonan Uji UU MD3 Tidak Dapat Diterima
13 2016-10-19 Dosen Perbaiki Pengujian Definis Energi Terbarukan
14 2016-09-20 Pihak Terkait: Ketentuan Syarat Dukungan dan Cuti Kampanye Konstitusional
15 2016-08-04 “Teman Ahok” Gugat Syarat Calon Perseorangan dalam UU Pilkada
16 2016-03-07 Minta Diakui Sebagai Pejabat Negara, Mantan Anggota DPRD Perbaiki Permohonan
17 2018-06-26 Pemerintah: Delapan Organisasi Advokat Pendiri Peradi Tetap Punya Kewenangan
18 2016-03-23 Ketentuan Mundur dari Jabatan dalam UU Pilkada Kembali Digugat
19 2016-07-28 Pemohon Tidak Miliki Legal Standing, Uji UU Pilkada Tidak Dapat Diterima
20 2016-04-21 Putra Papua Persoalkan Syarat Kepala Daerah Harus Orang Asli Papua
21 2016-05-10 Pemohon Uji UU Otsus Papua Pertajam Kerugian Konstitusional
22 2016-02-24 Bukan Termasuk Pejabat Negara, Mantan Anggota DPRD Merasa Didiskriminasi
23 2016-07-15 Bukan Uji Materi, MK Tidak Berwenang Adili Gugatan Mantan Calon Bupati Mamuju Utara
24 2016-11-21 Calon Anggota DPD 2014 Gugat UU MD3
25 2016-03-08 MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji UU Pilkada
26 2016-09-07 DPR dan Pemerintah: Cuti Kampanye bagi Petahana Bersifat Wajib
27 2017-02-22 Ayah Pelaku Curanmor Tak Miliki Legal Standing Uji UU Peradilan Anak dan KUHAP
28 2022-09-21 Akses Data Gana-Gini Terhambat UU KIP Digugat
29 2017-02-07 Tidak Miliki Legal Standing, MK Tidak Terima Uji UU Pilkada
30 2019-11-28 Mutatis Mutandis, Permohonan Calon Peserta Pilkada 2020 Tidak Dapat Diterima
31 2016-09-20 Pemohon Uji UU Pilkada Perkuat Pokok Permohonan
32 2016-08-25 “Teman Ahok” Perbaiki Gugatan Syarat Calon Independen dalam Pilkada
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-12-05 00:00:00 Kaltara Tak Miliki Anggota Dewan, Uji Materi UU MD3 Diperbaiki
2 2017-02-21 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU KUHP dan UU Peradilan Anak
3 2017-10-10 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU MD3
4 2017-06-14 00:00:00 MK Putus Gugatan Teman Ahok
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-06-14 Syarat Dukungan Calon Perseorangan Tidak Mengacu DPT
2 2016-10-21 Anak Terlibat Curanmor, Ayah Uji Materiil KUHAP dan UU Peradilan Anak
3 2016-04-06 Pemohon Uji UU Pilkada Pertajam Alasan Permohonan
4 2016-07-15 MK: UU Otsus Papua Kekhususan Bagi Provinsi Papua
5 2016-03-23 MK Tidak Terima Uji UU ASN oleh Mantan Anggota DPRD
6 2016-09-27 Tersangka Pencemaran Nama Baik Uji Materiil UU ITE
7 2017-07-10 MK Tolak Uji UU Energi
8 2016-09-07 Keterlibatan DPR dalam Penyusunan PKPU Digugat
9 2016-11-02 Ayah Tersangka Curanmor Perbaiki Uji UU Peradilan Anak dan KUHAP
10 2016-10-06 Anggap Lecehkan Agama, UU Energi Digugat
11 2016-10-19 Dosen Perbaiki Pengujian Definis Energi Terbarukan
12 2016-09-20 Pihak Terkait: Ketentuan Syarat Dukungan dan Cuti Kampanye Konstitusional
13 2016-08-04 “Teman Ahok” Gugat Syarat Calon Perseorangan dalam UU Pilkada
14 2016-03-07 Minta Diakui Sebagai Pejabat Negara, Mantan Anggota DPRD Perbaiki Permohonan
15 2018-06-26 Pemerintah: Delapan Organisasi Advokat Pendiri Peradi Tetap Punya Kewenangan
16 2016-03-23 Ketentuan Mundur dari Jabatan dalam UU Pilkada Kembali Digugat
17 2016-07-28 Pemohon Tidak Miliki Legal Standing, Uji UU Pilkada Tidak Dapat Diterima
18 2016-04-21 Putra Papua Persoalkan Syarat Kepala Daerah Harus Orang Asli Papua
19 2016-05-10 Pemohon Uji UU Otsus Papua Pertajam Kerugian Konstitusional
20 2016-02-24 Bukan Termasuk Pejabat Negara, Mantan Anggota DPRD Merasa Didiskriminasi
21 2016-07-15 Bukan Uji Materi, MK Tidak Berwenang Adili Gugatan Mantan Calon Bupati Mamuju Utara
22 2016-11-21 Calon Anggota DPD 2014 Gugat UU MD3
23 2016-03-08 MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji UU Pilkada
24 2016-09-07 DPR dan Pemerintah: Cuti Kampanye bagi Petahana Bersifat Wajib
25 2017-02-22 Ayah Pelaku Curanmor Tak Miliki Legal Standing Uji UU Peradilan Anak dan KUHAP
26 2017-02-07 Tidak Miliki Legal Standing, MK Tidak Terima Uji UU Pilkada
27 2019-11-28 Mutatis Mutandis, Permohonan Calon Peserta Pilkada 2020 Tidak Dapat Diterima
28 2016-09-20 Pemohon Uji UU Pilkada Perkuat Pokok Permohonan
29 2016-08-25 “Teman Ahok” Perbaiki Gugatan Syarat Calon Independen dalam Pilkada