[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 4/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tehadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-03-14 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2016-02-15 14:01:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 4/PUU-XIV/2016, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 4/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tehadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-09-07 Keterlibatan DPR dalam Penyusunan PKPU Digugat
2 2016-11-02 Ayah Tersangka Curanmor Perbaiki Uji UU Peradilan Anak dan KUHAP
3 2016-10-06 Anggap Lecehkan Agama, UU Energi Digugat
4 2017-10-10 Permohonan Uji UU MD3 Tidak Dapat Diterima
5 2016-10-19 Dosen Perbaiki Pengujian Definis Energi Terbarukan
6 2016-09-20 Pihak Terkait: Ketentuan Syarat Dukungan dan Cuti Kampanye Konstitusional
7 2016-08-04 “Teman Ahok” Gugat Syarat Calon Perseorangan dalam UU Pilkada
8 2016-03-07 Minta Diakui Sebagai Pejabat Negara, Mantan Anggota DPRD Perbaiki Permohonan
9 2018-06-26 Pemerintah: Delapan Organisasi Advokat Pendiri Peradi Tetap Punya Kewenangan
10 2016-03-23 Ketentuan Mundur dari Jabatan dalam UU Pilkada Kembali Digugat
11 2016-07-28 Pemohon Tidak Miliki Legal Standing, Uji UU Pilkada Tidak Dapat Diterima
12 2016-04-21 Putra Papua Persoalkan Syarat Kepala Daerah Harus Orang Asli Papua
13 2016-05-10 Pemohon Uji UU Otsus Papua Pertajam Kerugian Konstitusional
14 2016-02-24 Bukan Termasuk Pejabat Negara, Mantan Anggota DPRD Merasa Didiskriminasi
15 2016-11-21 Calon Anggota DPD 2014 Gugat UU MD3
16 2016-07-15 Bukan Uji Materi, MK Tidak Berwenang Adili Gugatan Mantan Calon Bupati Mamuju Utara
17 2016-03-08 MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji UU Pilkada
18 2016-09-07 DPR dan Pemerintah: Cuti Kampanye bagi Petahana Bersifat Wajib
19 2017-02-22 Ayah Pelaku Curanmor Tak Miliki Legal Standing Uji UU Peradilan Anak dan KUHAP
20 2022-09-21 Akses Data Gana-Gini Terhambat UU KIP Digugat
21 2017-02-07 Tidak Miliki Legal Standing, MK Tidak Terima Uji UU Pilkada
22 2019-11-28 Mutatis Mutandis, Permohonan Calon Peserta Pilkada 2020 Tidak Dapat Diterima
23 2016-09-20 Pemohon Uji UU Pilkada Perkuat Pokok Permohonan
24 2016-08-25 “Teman Ahok” Perbaiki Gugatan Syarat Calon Independen dalam Pilkada
25 2017-06-14 Syarat Dukungan Calon Perseorangan Tidak Mengacu DPT
26 2018-01-15 Advokat Nilai Aturan Penahanan dalam KUHAP Inkonstitusional
27 2016-10-21 Anak Terlibat Curanmor, Ayah Uji Materiil KUHAP dan UU Peradilan Anak
28 2016-04-06 Pemohon Uji UU Pilkada Pertajam Alasan Permohonan
29 2016-07-15 MK: UU Otsus Papua Kekhususan Bagi Provinsi Papua
30 2016-03-23 MK Tidak Terima Uji UU ASN oleh Mantan Anggota DPRD
31 2016-09-27 Tersangka Pencemaran Nama Baik Uji Materiil UU ITE
32 2017-07-10 MK Tolak Uji UU Energi
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-12-05 00:00:00 Kaltara Tak Miliki Anggota Dewan, Uji Materi UU MD3 Diperbaiki
2 2017-02-21 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU KUHP dan UU Peradilan Anak
3 2017-10-10 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU MD3
4 2017-06-14 00:00:00 MK Putus Gugatan Teman Ahok
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-09-07 Keterlibatan DPR dalam Penyusunan PKPU Digugat
2 2016-11-02 Ayah Tersangka Curanmor Perbaiki Uji UU Peradilan Anak dan KUHAP
3 2016-10-06 Anggap Lecehkan Agama, UU Energi Digugat
4 2016-10-19 Dosen Perbaiki Pengujian Definis Energi Terbarukan
5 2016-09-20 Pihak Terkait: Ketentuan Syarat Dukungan dan Cuti Kampanye Konstitusional
6 2016-08-04 “Teman Ahok” Gugat Syarat Calon Perseorangan dalam UU Pilkada
7 2016-03-07 Minta Diakui Sebagai Pejabat Negara, Mantan Anggota DPRD Perbaiki Permohonan
8 2018-06-26 Pemerintah: Delapan Organisasi Advokat Pendiri Peradi Tetap Punya Kewenangan
9 2016-03-23 Ketentuan Mundur dari Jabatan dalam UU Pilkada Kembali Digugat
10 2016-07-28 Pemohon Tidak Miliki Legal Standing, Uji UU Pilkada Tidak Dapat Diterima
11 2016-04-21 Putra Papua Persoalkan Syarat Kepala Daerah Harus Orang Asli Papua
12 2016-05-10 Pemohon Uji UU Otsus Papua Pertajam Kerugian Konstitusional
13 2016-02-24 Bukan Termasuk Pejabat Negara, Mantan Anggota DPRD Merasa Didiskriminasi
14 2016-11-21 Calon Anggota DPD 2014 Gugat UU MD3
15 2016-07-15 Bukan Uji Materi, MK Tidak Berwenang Adili Gugatan Mantan Calon Bupati Mamuju Utara
16 2016-03-08 MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji UU Pilkada
17 2016-09-07 DPR dan Pemerintah: Cuti Kampanye bagi Petahana Bersifat Wajib
18 2017-02-22 Ayah Pelaku Curanmor Tak Miliki Legal Standing Uji UU Peradilan Anak dan KUHAP
19 2017-02-07 Tidak Miliki Legal Standing, MK Tidak Terima Uji UU Pilkada
20 2019-11-28 Mutatis Mutandis, Permohonan Calon Peserta Pilkada 2020 Tidak Dapat Diterima
21 2016-09-20 Pemohon Uji UU Pilkada Perkuat Pokok Permohonan
22 2016-08-25 “Teman Ahok” Perbaiki Gugatan Syarat Calon Independen dalam Pilkada
23 2017-06-14 Syarat Dukungan Calon Perseorangan Tidak Mengacu DPT
24 2016-10-21 Anak Terlibat Curanmor, Ayah Uji Materiil KUHAP dan UU Peradilan Anak
25 2016-04-06 Pemohon Uji UU Pilkada Pertajam Alasan Permohonan
26 2016-07-15 MK: UU Otsus Papua Kekhususan Bagi Provinsi Papua
27 2016-03-23 MK Tidak Terima Uji UU ASN oleh Mantan Anggota DPRD
28 2016-09-27 Tersangka Pencemaran Nama Baik Uji Materiil UU ITE
29 2017-07-10 MK Tolak Uji UU Energi