[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 3/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-07-22 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2016-02-15 13:56:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 3/PUU-XIV/2016, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 3/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-04-07 Pemohon Uji UU PPHI Ubah Objek Permohonan
2 2023-02-23 Notaris Pertanyakan Kewenangan Jaksa Ajukan PK
3 2017-10-26 MK Tolak Permohonan Ketua Umum PPP
4 2016-09-29 CSSUI Perbaiki Uji Aturan Batas Masa Jabatan Hakim Konstitusi
5 2017-07-20 Masa Jabatan Hakim Konstitusi Konstitusional
6 2016-03-10 Kewajiban Pajak Berlaku Surut , Pengusaha Material Perbaiki Gugatan UU Tata Cara Perpajakan
7 2017-02-22 Kewajiban Pajak Berlaku Surut Bagi Pengusaha Konstitusional
8 2016-06-17 Ahli: Penerbitan “Seponering” Harus Dilandasi Kepentingan Bangsa dan Negara
9 2017-01-25 Keistimewaan Aceh Tidak Termasuk Masa Jabatan Gubernur
10 2016-10-12 Ahli: UU Pengampunan Pajak Merapuhkan Sistem Perpajakan
11 2016-04-07 Istri Terpidana Korupsi Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan PK
12 2016-10-07 Lagi, Mantan Bupati Simeulue Gugat UU Pemerintahan Aceh
13 2016-05-12 MK Tegaskan PK Hanya Diajukan Terpidana dan Ahli Warisnya
14 2016-04-29 Ahli: Kewajiban Pungutan Pajak Berlaku Surut Ciptakan Ketidakadilan
15 2016-09-20 Ahli: Perbedaan Syarat Hakim Karier dan Nonkarier Tidak Diskriminatif
16 2016-07-27 Uji Ketentuan Hakim Karir, Pemohon Perbaiki Permohonan
17 2016-03-25 Istri Terpidana Korupsi Gugat Aturan PK
18 2016-05-10 Ahli: Nota Pemeriksaan Bukan Informasi Publik
19 2016-06-03 Uji UU Kejaksaan, Ahli Pemerintah Sampaikan Keterangan Tertulis
20 2016-07-15 MK Tolak Uji UU Penyelesaian Hubungan Industrial
21 2016-05-19 Kewenangan Seponering Jaksa Agung Kembali Digugat
22 2017-01-25 MK Kembali Tidak Terima Permohonan PPP
23 2016-06-02 Gugat Kewenangan Seponering Jaksa Agung, Pemohon UU Kejaksaan Perkuat Kedudukan Hukum
24 2016-03-07 Buruh Perbaiki Petitum Uji Ketentuan Kerahasiaan Nota Pemeriksaan Pegawai
25 2016-11-09 Ahli: UU Pengampunan Pajak Untungkan Perekonomian Nasional
26 2019-11-27 Perbaikan Permohonan Uji UU Perpajakan
27 2016-04-14 Pemerintah: Pengusaha Wajib Pungut PPN Sebelum Ditetapkan Sebagai PKP
28 2016-03-29 Pemerintah: Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan Dirahasiakan demi Kepentingan Publik
29 2016-09-16 Batas Masa Jabatan Hakim Konstitusi Digugat
30 2023-04-14 Kewenangan Jaksa Ajukan Peninjauan Kembali Inkonstitusional
31 2016-08-30 Ahli: Syarat Hakim Karier dan Nonkarier Mesti Disamakan
32 2016-10-19 PPP Djan Faridz Gugat Ketentuan Pencalonan Kepala Daerah
33 2016-02-25 Dikenakan Pajak Berlaku Surut, Pengusaha Material Gugat UU Perpajakan
34 2017-01-09 DPR: Minutasi Perkara di MA Tidak Rugikan Hak Konstitusional
35 2016-09-28 Ahli: UU Pengampunan Pajak Melegalisasi Kejahatan
36 2016-09-15 Buruh Perbaiki Permohonan UU Pengampunan Pajak
37 2021-08-26 OC Kaligis Anggap Remisi Napi Diskriminatif
38 2021-08-09 Tanggung Beban Berat, DPR Diminta Klarifikasi Perihal Keterlibatan Hakim Konstitusi dalam Revisi UU MK
39 2016-12-14 UU Pengampunan Pajak Konstitusional
40 2016-08-23 Uji UU MK dan UU MA, Pemerintah Anggap Pemohon Tak Miliki Kedudukan Hukum
41 2016-11-21 Syarat Materi dalam Putusan Mahkamah Agung Diuji ke MK
42 2016-09-01 Lagi, UU Pengampunan Pajak Digugat
43 2016-03-23 Aktivis Buruh Gugat UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI
44 2016-09-06 Uji UU MA, Ahli Persoalkan Pengalaman Hakim Nonkarier
45 2022-11-23 Pemberhentian Hakim Konstitusi Sebelum Masa Jabatan Berakhir
46 2017-01-11 Pemohon Uji UU KIP Tidak Alami Kerugian Konstitusional
47 2022-06-29 Keadilan Lebih Utama Daripada Kepastian Hukum
48 2024-09-26 MK Konsisten Ihwal Inkonstitusionalitas Jaksa Ajukan PK
49 2017-07-20 Calon Hakim Agung Jalur Karier Tak Perlu Jadi Hakim Tinggi Selama Tiga Tahun
50 2016-11-01 Ahli: Tax Amnesty untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
51 2016-07-14 Hakim Karier Uji Materi Ketentuan Persyaratan Hakim Agung
52 2016-02-23 Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan Dirahasiakan, Buruh Gugat UU KIP
53 2022-09-21 Akses Data Gana-Gini Terhambat UU KIP Digugat
54 2016-12-05 Advokat Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Penyelesaian Perkara di MA
55 2016-09-21 Menkeu: UU Pengampunan Pajak Menguntungkan Masyarakat
56 2017-10-10 MK Putus Aturan Syarat Materi Putusan MA Konstitusional Bersyarat
57 2016-11-02 Djan Faridz Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Pengajuan Calon Pilkada
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-12-05 00:00:00 Persatuan Advokat Indonesia Perbaiki Permohonan Uji Materi KUHAP
2 2017-01-09 00:00:00 MK Dengar Keterangan Pemerintah dan DPR Dalam Uji Materi KUHAP
3 2017-02-21 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU Tata Cara Perpajakan
4 2017-01-11 00:00:00 MK Putuskan Uji Materi UU KIP, Terkait Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan
5 2017-07-19 00:00:00 MK Putus Uji Materi Ketentuan Hakim Karir
6 2017-10-10 00:00:00 MK Putus Ketentuan Syarat Materi dalam Putusan MA
7 2017-07-19 00:00:00 MK PUTUS UJI MATERI MASA JABATAN HAKIM MK
8 2016-12-14 00:00:00 MK PUTUSKAN UJI MATERI UU TAX AMNESTY
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-04-07 Pemohon Uji UU PPHI Ubah Objek Permohonan
2 2016-09-29 CSSUI Perbaiki Uji Aturan Batas Masa Jabatan Hakim Konstitusi
3 2017-07-20 Masa Jabatan Hakim Konstitusi Konstitusional
4 2016-03-10 Kewajiban Pajak Berlaku Surut , Pengusaha Material Perbaiki Gugatan UU Tata Cara Perpajakan
5 2017-02-22 Kewajiban Pajak Berlaku Surut Bagi Pengusaha Konstitusional
6 2016-06-17 Ahli: Penerbitan “Seponering” Harus Dilandasi Kepentingan Bangsa dan Negara
7 2017-01-25 Keistimewaan Aceh Tidak Termasuk Masa Jabatan Gubernur
8 2016-10-12 Ahli: UU Pengampunan Pajak Merapuhkan Sistem Perpajakan
9 2016-04-07 Istri Terpidana Korupsi Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan PK
10 2016-10-07 Lagi, Mantan Bupati Simeulue Gugat UU Pemerintahan Aceh
11 2016-05-12 MK Tegaskan PK Hanya Diajukan Terpidana dan Ahli Warisnya
12 2016-04-29 Ahli: Kewajiban Pungutan Pajak Berlaku Surut Ciptakan Ketidakadilan
13 2016-09-20 Ahli: Perbedaan Syarat Hakim Karier dan Nonkarier Tidak Diskriminatif
14 2016-07-27 Uji Ketentuan Hakim Karir, Pemohon Perbaiki Permohonan
15 2016-03-25 Istri Terpidana Korupsi Gugat Aturan PK
16 2016-05-10 Ahli: Nota Pemeriksaan Bukan Informasi Publik
17 2016-06-03 Uji UU Kejaksaan, Ahli Pemerintah Sampaikan Keterangan Tertulis
18 2016-07-15 MK Tolak Uji UU Penyelesaian Hubungan Industrial
19 2016-05-19 Kewenangan Seponering Jaksa Agung Kembali Digugat
20 2017-01-25 MK Kembali Tidak Terima Permohonan PPP
21 2016-06-02 Gugat Kewenangan Seponering Jaksa Agung, Pemohon UU Kejaksaan Perkuat Kedudukan Hukum
22 2016-03-07 Buruh Perbaiki Petitum Uji Ketentuan Kerahasiaan Nota Pemeriksaan Pegawai
23 2016-11-09 Ahli: UU Pengampunan Pajak Untungkan Perekonomian Nasional
24 2016-04-14 Pemerintah: Pengusaha Wajib Pungut PPN Sebelum Ditetapkan Sebagai PKP
25 2016-03-29 Pemerintah: Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan Dirahasiakan demi Kepentingan Publik
26 2016-09-16 Batas Masa Jabatan Hakim Konstitusi Digugat
27 2016-08-30 Ahli: Syarat Hakim Karier dan Nonkarier Mesti Disamakan
28 2016-10-19 PPP Djan Faridz Gugat Ketentuan Pencalonan Kepala Daerah
29 2016-02-25 Dikenakan Pajak Berlaku Surut, Pengusaha Material Gugat UU Perpajakan
30 2017-01-09 DPR: Minutasi Perkara di MA Tidak Rugikan Hak Konstitusional
31 2016-09-28 Ahli: UU Pengampunan Pajak Melegalisasi Kejahatan
32 2016-09-15 Buruh Perbaiki Permohonan UU Pengampunan Pajak
33 2021-08-26 OC Kaligis Anggap Remisi Napi Diskriminatif
34 2021-08-09 Tanggung Beban Berat, DPR Diminta Klarifikasi Perihal Keterlibatan Hakim Konstitusi dalam Revisi UU MK
35 2016-12-14 UU Pengampunan Pajak Konstitusional
36 2016-08-23 Uji UU MK dan UU MA, Pemerintah Anggap Pemohon Tak Miliki Kedudukan Hukum
37 2016-11-21 Syarat Materi dalam Putusan Mahkamah Agung Diuji ke MK
38 2016-09-01 Lagi, UU Pengampunan Pajak Digugat
39 2016-03-23 Aktivis Buruh Gugat UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI
40 2016-09-06 Uji UU MA, Ahli Persoalkan Pengalaman Hakim Nonkarier
41 2017-01-11 Pemohon Uji UU KIP Tidak Alami Kerugian Konstitusional
42 2017-07-20 Calon Hakim Agung Jalur Karier Tak Perlu Jadi Hakim Tinggi Selama Tiga Tahun
43 2016-11-01 Ahli: Tax Amnesty untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
44 2016-07-14 Hakim Karier Uji Materi Ketentuan Persyaratan Hakim Agung
45 2016-02-23 Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan Dirahasiakan, Buruh Gugat UU KIP
46 2016-12-05 Advokat Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Penyelesaian Perkara di MA
47 2016-09-21 Menkeu: UU Pengampunan Pajak Menguntungkan Masyarakat
48 2017-10-10 MK Putus Aturan Syarat Materi Putusan MA Konstitusional Bersyarat
49 2016-11-02 Djan Faridz Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Pengajuan Calon Pilkada