[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 2/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-05-18 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2016-02-15 13:34:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 2/PUU-XIV/2016, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 2/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-07-28 Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, Uji UU Advokat Ditolak
2 2016-07-22 MK Diminta Berwenang Adili “Constitutional Complaint”
3 2016-03-23 Ketentuan Mundur dari Jabatan dalam UU Pilkada Kembali Digugat
4 2016-07-28 Permohonan Uji UU DIY Warga Jawa Timur Tidak Diterima
5 2016-04-01 Aturan Pembatasan Grasi digugat ke MK
6 2016-09-29 Uji Ketentuan Penyerobotan Lahan, Pengusaha Kertas Perbaiki Permohonan
7 2016-11-16 Batas Usia Calon Anggota KPU Digugat
8 2016-08-26 Tata Cara Pemilihan Anggota KPI Digugat
9 2016-02-23 Gugat Pilgub Sumbar, Pemohon Uji UU Pilkada Tidak Hadiri Sidang
10 2016-11-29 Ahli: Ikut Susun Aturan Pemilu, DPRGanggu Kemandirian KPU
11 2016-09-09 Pemohon Uji UU Penyiaran Tidak Sampaikan Perbaikan Permohonan
12 2016-12-07 Bawaslu: Terkait Penyusunan Peraturan, Bawaslu Setara dengan Pemerintah dan DPR
13 2022-01-13 Menyoal Batas Usia Minimal Anggota KPU dan Bawaslu
14 2016-05-19 Syarat Pengisian Jabatan Gubernur Yogyakarta Digugat
15 2022-02-24 Permohonan Uji Aturan Batas Usia Calon Anggota KPU Tidak Dapat Diterima
16 2016-11-10 Pemerintah: Konsultasi Pembentukan Peraturan KPU untuk Sinkronisasi
17 2022-01-26 Advokat Perbaiki Posita Pengujian UU Pemilu
18 2016-09-16 Tafsir Kurang Lengkap, Pengusaha Kertas Uji KUHP
19 2024-07-18 Pemerintah: Persyaratan Usia dalam Jabatan Notaris Digunakan Sebagai Parameter
20 2016-04-07 Uji UU PPTKILN, Pemerintah: SPILN Tak Punya Kedudukan Hukum
21 2016-10-05 Tidak Miliki Batasan yang Jelas, UU KDRT Diuji
22 2016-03-08 MK Gugurkan Permohonan Empat Pemilih dalam Pilgub Sumbar
23 2016-10-26 Persoalkan Kemandirian, KPU Sampaikan Perbaikan Permohonan Uji UU Pilkada
24 2017-05-30 MK Tolak Uji Ketentuan Proses Sengketa TKI
25 2016-04-14 Kuasa Antasari Azhar Perbaiki Permohonan Uji UU Grasi
26 2016-04-26 Ahli: Pemerintah Alihkan Tanggung Jawab Perlindungan TKI
27 2017-04-06 Batas Usia bagi Anggota KPU Konstitusional
28 2016-05-11 TKI: Penyelesaian Sengketa di BNP2TKI Timbulkan Ketidakpastian
29 2016-11-09 Pemohon Kewenangan \"Constitutional Complaint\" Tak Miliki Kedudukan Hukum
30 2016-11-30 Uji Syarat Umur Calon Anggota KPU, Pemohon Tambah Pasal yang Diuji
31 2016-06-01 Ingin Jadi Gubernur DIY, Warga Jatim Perbaiki Permohonan UUK DIY
32 2016-10-12 Anggap Kewajiban Konsultasi Ganggu Kemandirian, KPU Uji Materiil UU Pilkada
33 2016-10-14 Pemohon Tak Miliki “Legal Standing”, Uji UU Penyiaran Tidak Dapat Diterima
34 2017-07-10 MK: Frasa yang Keputusannya Bersifat Mengikat Menyandera KPU
35 2017-02-08 Kehilangan Obyek, Uji Materiil KUHP Tidak Dapat Diterima
36 2016-03-08 Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri Perbaiki Permohonan Uji UU PPTKI
37 2016-02-24 Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri Gugat Proses Sengketa TKI dengan PPTKIS
38 2016-08-04 Perbaiki Permohonan, Seorang Warga Minta MK Mengadili “Constitutional Complaint”
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-05-30 00:00:00 MK Putuskan Gugatan Proses Sengketa TKI dengan PPTKIS
2 2017-07-10 00:00:00 MK PUTUS GUGATAN WAJIB KONSULTASI DALAM UU PILKADA
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-07-28 Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, Uji UU Advokat Ditolak
2 2016-07-22 MK Diminta Berwenang Adili “Constitutional Complaint”
3 2016-03-23 Ketentuan Mundur dari Jabatan dalam UU Pilkada Kembali Digugat
4 2016-07-28 Permohonan Uji UU DIY Warga Jawa Timur Tidak Diterima
5 2016-04-01 Aturan Pembatasan Grasi digugat ke MK
6 2016-09-29 Uji Ketentuan Penyerobotan Lahan, Pengusaha Kertas Perbaiki Permohonan
7 2016-11-16 Batas Usia Calon Anggota KPU Digugat
8 2016-08-26 Tata Cara Pemilihan Anggota KPI Digugat
9 2016-11-29 Ahli: Ikut Susun Aturan Pemilu, DPRGanggu Kemandirian KPU
10 2016-09-09 Pemohon Uji UU Penyiaran Tidak Sampaikan Perbaikan Permohonan
11 2016-12-07 Bawaslu: Terkait Penyusunan Peraturan, Bawaslu Setara dengan Pemerintah dan DPR
12 2022-01-13 Menyoal Batas Usia Minimal Anggota KPU dan Bawaslu
13 2016-05-19 Syarat Pengisian Jabatan Gubernur Yogyakarta Digugat
14 2022-02-24 Permohonan Uji Aturan Batas Usia Calon Anggota KPU Tidak Dapat Diterima
15 2016-11-10 Pemerintah: Konsultasi Pembentukan Peraturan KPU untuk Sinkronisasi
16 2016-09-16 Tafsir Kurang Lengkap, Pengusaha Kertas Uji KUHP
17 2016-04-07 Uji UU PPTKILN, Pemerintah: SPILN Tak Punya Kedudukan Hukum
18 2016-10-05 Tidak Miliki Batasan yang Jelas, UU KDRT Diuji
19 2016-03-08 MK Gugurkan Permohonan Empat Pemilih dalam Pilgub Sumbar
20 2016-10-26 Persoalkan Kemandirian, KPU Sampaikan Perbaikan Permohonan Uji UU Pilkada
21 2017-05-30 MK Tolak Uji Ketentuan Proses Sengketa TKI
22 2016-04-14 Kuasa Antasari Azhar Perbaiki Permohonan Uji UU Grasi
23 2016-04-26 Ahli: Pemerintah Alihkan Tanggung Jawab Perlindungan TKI
24 2017-04-06 Batas Usia bagi Anggota KPU Konstitusional
25 2016-05-11 TKI: Penyelesaian Sengketa di BNP2TKI Timbulkan Ketidakpastian
26 2016-11-09 Pemohon Kewenangan \"Constitutional Complaint\" Tak Miliki Kedudukan Hukum
27 2016-11-30 Uji Syarat Umur Calon Anggota KPU, Pemohon Tambah Pasal yang Diuji
28 2016-10-12 Anggap Kewajiban Konsultasi Ganggu Kemandirian, KPU Uji Materiil UU Pilkada
29 2016-10-14 Pemohon Tak Miliki “Legal Standing”, Uji UU Penyiaran Tidak Dapat Diterima
30 2017-07-10 MK: Frasa yang Keputusannya Bersifat Mengikat Menyandera KPU
31 2017-02-08 Kehilangan Obyek, Uji Materiil KUHP Tidak Dapat Diterima
32 2016-03-08 Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri Perbaiki Permohonan Uji UU PPTKI
33 2016-02-24 Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri Gugat Proses Sengketa TKI dengan PPTKIS
34 2016-08-04 Perbaiki Permohonan, Seorang Warga Minta MK Mengadili “Constitutional Complaint”