[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 105/PUU-XIII/2015 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-02-26 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2015-08-26 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 105/PUU-XIII/2015, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 105/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2015-09-29 Wasekjen Partai Perindo Perbaiki Gugatan UU Pilkada
2 2015-09-15 Wasekjen Partai Perindo Gugat UU Pilkada
3 2017-05-31 Uji UU Pilkada, Ahli Pemohon Sampaikan Keterangan Tertulis
4 2017-05-10 Pemerintah: Kata “Sejak” dalam UU Pilkada Tidak Bertentangan dengan UUD 1945
5 2017-02-24 Pemohon Uji UU Pilkada Perbaiki Permohonan
6 2017-02-10 Tim Sukses Pilkada Persoalkan Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah
7 2016-06-15 Bukan Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji Materi UU Pilkada
8 2015-11-12 Ketentuan “Hari Kalender” dalam UU Pilkada Digugat
9 2015-10-06 KPU: Larangan Kepala Daerah Mencalonkan Jadi Wakil Demi Jaga Marwah Pemimpin
10 2015-11-11 MK Kabulkan Permohonan Uji Materi Ketentuan Penanganan Perkara Sengketa Pilkada
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-05-10 Pemerintah: Kata “Sejak” dalam UU Pilkada Tidak Bertentangan dengan UUD 1945
2 2017-02-24 Pemohon Uji UU Pilkada Perbaiki Permohonan
3 2017-02-10 Tim Sukses Pilkada Persoalkan Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah
4 2016-06-15 Bukan Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji Materi UU Pilkada
5 2015-11-11 MK Kabulkan Permohonan Uji Materi Ketentuan Penanganan Perkara Sengketa Pilkada