| STEP | TANGGAL | PROSES | FILE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016-02-26 00:00:00 | Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor |
|
| 2 | Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan | ||
| 3 | - | Perbaikan Permohonan | - |
| 4 | 2015-03-27 00:00:00 | Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 43/PUU-XIII/2015, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor | ARPK |
| 5 | - | elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... | - |
| 7 | - | Penyerahan Perbaikan Permohonan | - |
Kegiatan Sidang
Nomor Perkara 43/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahum 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengujian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Detail Perkara
| No Perkara | : | 43/PUU-XIII/2015 |
| Pokok Perkara | : | Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahum 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengujian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Pemohon | : | |
| Kuasa Hukum | : |
Risalah Sidang
| AUDIO | ||||
|---|---|---|---|---|
Berita Sidang
Siaran Pers
Video 2 Menit
| 1 | 2019-11-11 | Pemerintah: Pentingnya PDTT Untuk Investigasi Adanya Indikasi Kerugian Negara |
| 2 | 2019-09-26 | Kewenangan PDTT yang Dimiliki BPK Dinilai Inkonstitusional |
| 3 | 2020-10-26 | Uji Aturan PDTT BPK Tidak Dapat Diterima |
| 4 | 2021-09-02 | Zainal Arifin Mochtar: Peran KY Diamanatkan untuk Mengusulkan Calon Hakim Agung |
| 5 | 2021-10-21 | Benny K. Harman Ungkap Perdebatan Soal Hakim Ad Hoc Saat Pembahasan UU KY |
| 6 | 2021-09-21 | Ni’matul Huda: Pembentuk UU Berwenang Mengatur Rekrutmen Hakim Ad Hoc MA |
| 7 | 2021-08-16 | DPR: Hakim Ad Hoc di MA Dapat Disamakan Dengan Hakim Agung |
| 8 | 2020-01-24 | Ahli : PDTT Diperlukan Jika Ada Indikasi Kerugian |
| 9 | 2020-11-23 | Penguji Kewenangan KY Perbaiki Kerugian Konstitusional |