[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 38/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-02-26 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2015-03-18 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 38/PUU-XIII/2015, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 38/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-05-18 Ahli: Penggunaan Tanah Sesuai Hukum Adat Tak Bisa Dipidana
2 2015-11-24 Tak Terlibat Kemitraan, Asosiasi Petani Gugat UU Perkebunan
3 2016-05-04 Ahli: UU Perkebunan Batasi Petani Kecil Mengakses Benih
4 2015-12-07 Uji UU Perkebunan, Organisasi Petani Perbaiki Permohonan
5 2015-04-23 Uji UU Pilkada: Pemerintah dan DPR Sampaikan Alasan Pembentukan Norma
6 2016-10-27 MK Tegaskan Pemuliaan Tanaman oleh Petani Kecil Tak Perlu Izin
7 2016-06-10 Ahli: UU Perkebunan Jamin Kepastian Hukum
8 2016-06-01 Ahli: Komoditas Perkebunan Harus Membawa Kemakmuran Bagi Petani
9 2016-04-19 Ahli: Pengusaha Perkebunan Wajib Bersepakat dengan Masyarakat Adat
10 2016-03-23 Pemerintah: UU Perkebunan Lindungi Pelaku Usaha Perkebunan dan Masyarakat Adat
11 2015-07-08 MK: Larang Keluarga Petahana Mencalonkan Diri, UU Pilkada Melanggar Konstitusi
12 2015-05-27 Ahli: Keikutsertaan Keluarga Petahana dalam Pilkada Tidak Menjamin Kemenangan
13 2016-05-04 Ahli: UU Perkebunan Batasi Petani Kecil Mengakses Benih
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-05-18 Ahli: Penggunaan Tanah Sesuai Hukum Adat Tak Bisa Dipidana
2 2015-11-24 Tak Terlibat Kemitraan, Asosiasi Petani Gugat UU Perkebunan
3 2016-05-04 Ahli: UU Perkebunan Batasi Petani Kecil Mengakses Benih
4 2016-10-27 MK Tegaskan Pemuliaan Tanaman oleh Petani Kecil Tak Perlu Izin
5 2016-06-10 Ahli: UU Perkebunan Jamin Kepastian Hukum
6 2016-06-01 Ahli: Komoditas Perkebunan Harus Membawa Kemakmuran Bagi Petani
7 2016-04-19 Ahli: Pengusaha Perkebunan Wajib Bersepakat dengan Masyarakat Adat
8 2016-03-23 Pemerintah: UU Perkebunan Lindungi Pelaku Usaha Perkebunan dan Masyarakat Adat
9 2016-05-04 Ahli: UU Perkebunan Batasi Petani Kecil Mengakses Benih