[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-02-26 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2015-03-02 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 33/PUU-XIII/2015, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 33/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2015-07-15 Hak dalam Pilkada
2 2020-11-25 Aturan Pengunduran Diri Anggota Dewan yang Hendak Maju Pilkada Konstitusional
3 2015-09-15 Ketua MKRI: Perjanjian Internasional Kerap Dijadikan Referensi Putusan MKRI
4 2015-07-09 Hamdan: Larangan Dinasti Politik Bukan Solusi Cegah Nepotisme
5 2015-07-10 MK: Anggota TNI, Polri, Pegawai BUMN, dan PNS Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan Menjadi Calon Kepala Daerah
6 2015-07-13 JK: Penyalahgunaan Wewenang Daerah Bukan Hanya Karena Kerabat
7 2015-07-08 MK: Larang Keluarga Petahana Mencalonkan Diri, UU Pilkada Melanggar Konstitusi
8 2020-09-15 Kewajiban Mengundurkan Diri Bagi Calon Peserta Pilkada Tidak Halangi Hak Politik
9 2016-04-18 Ahli: Kewajiban Pajak Tetap Berlaku Sebelum Dibatalkan Putusan Banding
10 2015-07-09 Kabulkan Permohonan, MK Koreksi Kesalahan Dalam UU Pilkada
11 2015-11-25 Likuidator Perbaiki Gugatan UU Pengadilan Pajak
12 2022-09-14 Jika Menteri yang Maju Capres Harus Mundur, Pemerintahan Akan Terganggu
13 2015-07-31 Pendidikan Politik Bisa Mengurangi Politik Dinasti
14 2015-07-09 MK Anulir Larangan Politik Dinasti di Pilkada
15 2017-11-28 MK Tolak Uji Kewajiban Mundur Anggota DPRD dalam Pilkada
16 2021-12-16 Sekjen MK: Putusan MK Penting Diperhatikan dalam Pembentukan UU
17 2015-10-30 Terkait Pilkada 2017, Aceh Harus Ikut Putusan MK
18 2017-01-11 Syarat PK dalam Pengadilan Pajak Konstitusional
19 2015-06-03 Larangan Keluarga Petahana Maju Pilkada Tidak Batasi Hak Politik
20 2022-10-31 Tafsir Persyaratan Menteri Maju Menjadi Capres
21 2019-10-02 Era Informasi Aspek Kunci Kehidupan Manusia
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-01-11 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU Pengadilan Pajak
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2020-11-25 Aturan Pengunduran Diri Anggota Dewan yang Hendak Maju Pilkada Konstitusional
2 2016-04-18 Ahli: Kewajiban Pajak Tetap Berlaku Sebelum Dibatalkan Putusan Banding
3 2017-11-28 MK Tolak Uji Kewajiban Mundur Anggota DPRD dalam Pilkada
4 2017-01-11 Syarat PK dalam Pengadilan Pajak Konstitusional