[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 23/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-02-26 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2015-02-04 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 23/PUU-XIII/2015, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 23/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2015-11-11 Permohonan Uji Aturan Pengajuan Perkara ke Pengadilan Diperbaiki
2 2016-04-27 Ahli: Pelimpahan Perkara Tak Berbatas Waktu Lemahkan Penegakan Hukum
3 2019-09-25 Ahli: Constitutional Complaint Dapat Ditambahkan dalam Kewenangan MK
4 2016-09-08 Ketentuan Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Sesuai Konstitusi
5 2016-03-29 Ahli: Penyidik dan Jaksa Bisa Menyelidiki Bersama
6 2015-11-25 Pemerintah: Penyegeraan Proses Hukum Demi Keadilan
7 2019-04-23 Pemohon Uji UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Perbaiki Permohonan
8 2019-04-10 Tak Memuat Mekanisme Pengaduan Konstitusional, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
9 2015-03-03 Anggota Tim Pakar Otsus Kaltim Gugat UU APBN Tahun 2015
10 2019-09-17 Pemerintah: Pengaduan Konstitusional Mengaburkan Kewenangan MK
11 2016-05-17 Ahli: Jaksa Tak Boleh Diberi Kewenangan Penyidikan
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-04-27 Ahli: Pelimpahan Perkara Tak Berbatas Waktu Lemahkan Penegakan Hukum
2 2019-09-25 Ahli: Constitutional Complaint Dapat Ditambahkan dalam Kewenangan MK
3 2016-09-08 Ketentuan Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Sesuai Konstitusi
4 2016-03-29 Ahli: Penyidik dan Jaksa Bisa Menyelidiki Bersama
5 2019-04-23 Pemohon Uji UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Perbaiki Permohonan
6 2019-04-10 Tak Memuat Mekanisme Pengaduan Konstitusional, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
7 2015-03-03 Anggota Tim Pakar Otsus Kaltim Gugat UU APBN Tahun 2015
8 2019-09-17 Pemerintah: Pengaduan Konstitusional Mengaburkan Kewenangan MK
9 2016-05-17 Ahli: Jaksa Tak Boleh Diberi Kewenangan Penyidikan