[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 9/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-02-24 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2015-01-14 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 9/PUU-XIII/2015, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 9/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-04-19 Ahli: Penetapan Kawasan Hutan dalam UU P3H Rugikan Masyarakat Adat
2 2017-02-07 MK Tolak Seluruh Permohonan Uji UU P3H
3 2015-08-12 Ahli: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perlu Dilakukan dengan Paradigma Sistemik
4 2017-06-14 MK Tolak Uji UU BPJS
5 2017-02-03 MKMK Sambangi KPK
6 2015-09-07 DPR dan Pemerintah: Polri Terbitkan SIM Bentuk Tugas Menjaga Ketertiban
7 2015-04-15 Pemerintah: UU Penerbangan Tidak Diskriminatif
8 2015-11-03 Ahli: Penyidik KPK Seharusnya Hanya Berasal dari Kepolisian
9 2015-07-27 Produk Wakil Rakyat tak Boleh Melanggar Konstitusi
10 2015-02-27 DPR dan Pemerintah: ASN Harus Menjaga Netralitas dari Pengaruh Politik
11 2015-07-02 MK Uji Larangan Ipar Petahana Ikut Pilkada
12 2015-12-11 Tak Miliki Kedudukan Hukum, Gugatan UU Arbitrase Tidak Dapat Diterima
13 2024-10-16 Hak Pegawai Honorer Tetap Terakomodir dalam UU ASN
14 2016-08-04 Minimum Kepemilikan Pesawat Usaha Penerbangan Tidak Diskriminatif
15 2015-09-16 Jadi Tersangka, OC Kaligis Gugat Rumusan Istilah Penyidik dan Penyidikan
16 2016-04-12 Ahli: UU Peternakan Berpotensi Penularan Penyakit Mulut dan Kuku
17 2015-05-04 DPR: Perusahaan Penerbangan Tidak Perlu Banyak, Tetapi Kuat
18 2015-03-19 Ahli Nilai Aturan PNS Mundur Ketika Pencalonan Pilkada Diskriminatif
19 2015-07-09 Norma Sudah Diputus, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Uji UU Pilkada oleh Dosen PNS
20 2015-12-03 DPR: Lembaga Khusus, KPK Dapat Mengangkat Penyidik Dari Mana Saja
21 2015-05-26 Penghapusan TAP MPR Dianggap Hilangkan Landasan Pancasila
22 2024-01-16 MK Tegaskan Ketetapan MPR Tak Masuk Hierarki Perundang-undangan
23 2015-06-25 DPR-Pemerintah: Undang-Undang Sudah Menegaskan Pancasila Sebagai Dasar Negara
24 2015-11-17 MK: Perlu Perbaikan, Polri Tetap Berwenang Terbitkan SIM
25 2016-03-24 Pemerintah : Sanksi Pidana Bagi Perusak Hutan Bukan Bentuk Kriminalisasi
26 2015-10-22 Ahli: Penerbitan SIM Lebih Efektif Dilakukan oleh Polri
27 2023-01-31 MK Tolak Permohonan Uji Aturan Impor Hewan
28 2015-04-22 DPR: PN Tidak Wajib Sampaikan Pemberitahuan Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional
29 2015-03-09 Pemerintah: Aturan Pendaftaran Permohonan Arbitrase Internasional sesuai Tata Cara Hukum Perdata
30 2015-08-27 Ahli: Perjanjian Kawin Tidak Harus Dibuat Sebelum Menikah
31 2015-10-08 Wajib Ikut BPJS, Karyawan Gugat UU BPJS
32 2015-11-24 Warga Kabupaten Indragiri Hilir Gugat UU Perusakan Hutan
33 2015-12-07 Uji UU Pemberantasan Perusakan Hutan, Petani Perbaiki Permohonan
34 2016-11-10 MK: KPK Dapat Rekrut Penyidik Sendiri
35 2015-07-29 Atur Hak Milik Perkawinan WNI dengan WNA, Pemerintah Dorong MK Buat Terobosan
36 2018-11-27 MK Tidak Dapat Terima Uji UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
37 2015-08-03 Ahli Paparkan Latar Belakang dan Sejarah Pancasila Sebagai Dasar Negara
38 2015-01-28 Anggap Status PPPK Inkonstitusional, UU ASN Digugat
39 2016-04-27 Ahli: Impor Ternak Hidup Rentan Tularkan Penyakit
40 2015-07-01 Bakal Calon Bupati Kabupaten Pinrang Gugat UU Pilkada
41 2023-07-26 Menguji Kewenangan Polri dalam Registrasi dan Identifikasi Ranmor
42 2015-03-25 Perbaiki Permohonan, PNS Kemenhub Perjelas “Legal Standing” Uji UU Penerbangan
43 2015-08-06 Permasalahkan Kewenangan Polri Menerbitkan SIM, Sejumlah Aktivis Uji UU Polri
44 2015-04-07 Kewenangan Pengawasan Hakim oleh MA Digugat
45 2023-09-11 Guntur Hamzah Bahas Perkembangan Isu Hukum Bersama WNI di Kazakhstan
46 2016-11-01 MK: Perjanjian Perkawinan dapat Dilakukan Selama Masa Perkawinan
47 2016-03-16 Pemerintah: UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tidak Hidupkan Kembali Sistem Zona
48 2015-08-19 Sejumlah Aktivis Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Polri Menerbitkan SIM
49 2015-04-29 Lagi, Aturan Pengunduran Diri Bagi PNS dalam UU Pilkada Digugat
50 2015-02-03 Aturan Batas Waktu Putusan Arbitrase Dinilai Diskriminatif, UU Arbitrase Digugat
51 2015-09-08 Ahli: Ketentuan Pemilikan Properti WNA Perlu Disesuaikan dengan UU Perkawinan
52 2015-09-22 MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji KUHP
53 2017-05-24 Sistem BPJS Konstitusional
54 2015-07-08 MK: Larang Keluarga Petahana Mencalonkan Diri, UU Pilkada Melanggar Konstitusi
55 2015-04-20 Pemohon Uji Dualisme Pengawasan Internal Hakim Perbaiki Permohonan
56 2015-02-11 Pegawai PPPK Perbaiki Permohonan Uji UU ASN
57 2016-03-23 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum, MK Tidak Dapat Terima Uji UU MA
58 2015-07-08 Bakal Calon Bupati Kabupaten Pinrang Perbaiki Gugatan UU Pilkada
59 2015-06-05 Ahli: Larangan Mantan Narapidana Mencalonkan Diri dalam Pilkada Bertentangan dengan Tujuan Pemidanaan
60 2020-05-19 MK Tolak Permohonan Uji UU ASN
61 2017-02-07 MK Tegaskan Prinsip Kehati-Hatian dalam Impor Daging
62 2015-03-12 PNS Kemenhub Gugat UU Penerbangan
63 2015-10-15 Pemerintah: Penyidik KPK Telah Memenuhi Kualifikasi
64 2022-11-25 Wahiduddin Adams Jelaskan Fungsi MK dalam Hukum Islam
65 2016-06-16 MK Tambah Jangka Waktu Pemberhentian PNS Usai Masa Jabatan
66 2015-11-12 Ahli: KPK Berwenang Mengangkat Penyelidik dan Penyidik Sendiri
67 2015-04-15 Saksi: Kewajiban Tenaga Harian Lepas Sama Dengan PNS, Hak Berbeda
68 2023-08-15 Permohonan Tidak Jelas, Uji Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Tidak Dapat Diterima
69 2015-11-19 Peternak Hewan Perbaiki Permohonan Uji UU Peternakan
70 2015-10-27 MK Tunda Sidang Pengujian UU KPK
71 2016-07-29 MK: BPJS Sesuai Tujuan Negara
72 2015-11-05 UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Dianggap Memberi Kebebasan Impor Ternak
73 2015-10-13 Ahli: Polri Terbitkan SIM Relevan dengan Tugas Melindungi Masyarakat
74 2015-02-16 Direktur PT. Indiratex Spindo Perbaikai Permohonan Uji UU Arbitrase
75 2015-10-22 Buruh Perbaiki Gugatan UU BPJS
76 2016-09-08 MK Tegaskan Kedudukan Pancasila Dalam UUD 1945
77 2015-09-17 OC Kaligis Layangkan Tiga Gugatan, MK Minta Permohonan Difokuskan
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-02-07 00:00:00 MK Putuskan Uji Materi Ketentuan Impor Hewan Ternak
2 2017-02-07 00:00:00 MK Putuskan Uji Materi Ketentuan Impor Hewan Ternak
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-04-19 Ahli: Penetapan Kawasan Hutan dalam UU P3H Rugikan Masyarakat Adat
2 2017-02-07 MK Tolak Seluruh Permohonan Uji UU P3H
3 2017-06-14 MK Tolak Uji UU BPJS
4 2015-04-15 Pemerintah: UU Penerbangan Tidak Diskriminatif
5 2015-11-03 Ahli: Penyidik KPK Seharusnya Hanya Berasal dari Kepolisian
6 2015-02-27 DPR dan Pemerintah: ASN Harus Menjaga Netralitas dari Pengaruh Politik
7 2016-08-04 Minimum Kepemilikan Pesawat Usaha Penerbangan Tidak Diskriminatif
8 2016-04-12 Ahli: UU Peternakan Berpotensi Penularan Penyakit Mulut dan Kuku
9 2015-03-19 Ahli Nilai Aturan PNS Mundur Ketika Pencalonan Pilkada Diskriminatif
10 2015-05-26 Penghapusan TAP MPR Dianggap Hilangkan Landasan Pancasila
11 2016-03-24 Pemerintah : Sanksi Pidana Bagi Perusak Hutan Bukan Bentuk Kriminalisasi
12 2015-03-09 Pemerintah: Aturan Pendaftaran Permohonan Arbitrase Internasional sesuai Tata Cara Hukum Perdata
13 2015-11-24 Warga Kabupaten Indragiri Hilir Gugat UU Perusakan Hutan
14 2016-11-10 MK: KPK Dapat Rekrut Penyidik Sendiri
15 2015-01-28 Anggap Status PPPK Inkonstitusional, UU ASN Digugat
16 2016-04-27 Ahli: Impor Ternak Hidup Rentan Tularkan Penyakit
17 2015-07-01 Bakal Calon Bupati Kabupaten Pinrang Gugat UU Pilkada
18 2015-03-25 Perbaiki Permohonan, PNS Kemenhub Perjelas “Legal Standing” Uji UU Penerbangan
19 2015-04-07 Kewenangan Pengawasan Hakim oleh MA Digugat
20 2016-11-01 MK: Perjanjian Perkawinan dapat Dilakukan Selama Masa Perkawinan
21 2016-03-16 Pemerintah: UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tidak Hidupkan Kembali Sistem Zona
22 2015-02-03 Aturan Batas Waktu Putusan Arbitrase Dinilai Diskriminatif, UU Arbitrase Digugat
23 2017-05-24 Sistem BPJS Konstitusional
24 2015-04-20 Pemohon Uji Dualisme Pengawasan Internal Hakim Perbaiki Permohonan
25 2015-02-11 Pegawai PPPK Perbaiki Permohonan Uji UU ASN
26 2016-03-23 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum, MK Tidak Dapat Terima Uji UU MA
27 2020-05-19 MK Tolak Permohonan Uji UU ASN
28 2017-02-07 MK Tegaskan Prinsip Kehati-Hatian dalam Impor Daging
29 2015-03-12 PNS Kemenhub Gugat UU Penerbangan
30 2016-06-16 MK Tambah Jangka Waktu Pemberhentian PNS Usai Masa Jabatan
31 2015-04-15 Saksi: Kewajiban Tenaga Harian Lepas Sama Dengan PNS, Hak Berbeda
32 2016-07-29 MK: BPJS Sesuai Tujuan Negara
33 2015-02-16 Direktur PT. Indiratex Spindo Perbaikai Permohonan Uji UU Arbitrase
34 2016-09-08 MK Tegaskan Kedudukan Pancasila Dalam UUD 1945