[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 9/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-02-24 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2015-01-14 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 9/PUU-XIII/2015, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 9/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2015-08-03 Ahli Paparkan Latar Belakang dan Sejarah Pancasila Sebagai Dasar Negara
2 2015-01-28 Anggap Status PPPK Inkonstitusional, UU ASN Digugat
3 2016-04-27 Ahli: Impor Ternak Hidup Rentan Tularkan Penyakit
4 2015-07-01 Bakal Calon Bupati Kabupaten Pinrang Gugat UU Pilkada
5 2023-07-26 Menguji Kewenangan Polri dalam Registrasi dan Identifikasi Ranmor
6 2015-03-25 Perbaiki Permohonan, PNS Kemenhub Perjelas “Legal Standing” Uji UU Penerbangan
7 2015-08-06 Permasalahkan Kewenangan Polri Menerbitkan SIM, Sejumlah Aktivis Uji UU Polri
8 2015-04-07 Kewenangan Pengawasan Hakim oleh MA Digugat
9 2023-09-11 Guntur Hamzah Bahas Perkembangan Isu Hukum Bersama WNI di Kazakhstan
10 2016-11-01 MK: Perjanjian Perkawinan dapat Dilakukan Selama Masa Perkawinan
11 2016-03-16 Pemerintah: UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tidak Hidupkan Kembali Sistem Zona
12 2015-08-19 Sejumlah Aktivis Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Polri Menerbitkan SIM
13 2015-04-29 Lagi, Aturan Pengunduran Diri Bagi PNS dalam UU Pilkada Digugat
14 2015-02-03 Aturan Batas Waktu Putusan Arbitrase Dinilai Diskriminatif, UU Arbitrase Digugat
15 2015-09-08 Ahli: Ketentuan Pemilikan Properti WNA Perlu Disesuaikan dengan UU Perkawinan
16 2015-09-22 MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji KUHP
17 2017-05-24 Sistem BPJS Konstitusional
18 2015-07-08 MK: Larang Keluarga Petahana Mencalonkan Diri, UU Pilkada Melanggar Konstitusi
19 2015-04-20 Pemohon Uji Dualisme Pengawasan Internal Hakim Perbaiki Permohonan
20 2015-02-11 Pegawai PPPK Perbaiki Permohonan Uji UU ASN
21 2016-03-23 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum, MK Tidak Dapat Terima Uji UU MA
22 2015-07-08 Bakal Calon Bupati Kabupaten Pinrang Perbaiki Gugatan UU Pilkada
23 2015-06-05 Ahli: Larangan Mantan Narapidana Mencalonkan Diri dalam Pilkada Bertentangan dengan Tujuan Pemidanaan
24 2020-05-19 MK Tolak Permohonan Uji UU ASN
25 2017-02-07 MK Tegaskan Prinsip Kehati-Hatian dalam Impor Daging
26 2015-03-12 PNS Kemenhub Gugat UU Penerbangan
27 2015-10-15 Pemerintah: Penyidik KPK Telah Memenuhi Kualifikasi
28 2022-11-25 Wahiduddin Adams Jelaskan Fungsi MK dalam Hukum Islam
29 2016-06-16 MK Tambah Jangka Waktu Pemberhentian PNS Usai Masa Jabatan
30 2015-11-12 Ahli: KPK Berwenang Mengangkat Penyelidik dan Penyidik Sendiri
31 2015-04-15 Saksi: Kewajiban Tenaga Harian Lepas Sama Dengan PNS, Hak Berbeda
32 2023-08-15 Permohonan Tidak Jelas, Uji Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Tidak Dapat Diterima
33 2015-11-19 Peternak Hewan Perbaiki Permohonan Uji UU Peternakan
34 2015-10-27 MK Tunda Sidang Pengujian UU KPK
35 2016-07-29 MK: BPJS Sesuai Tujuan Negara
36 2015-11-05 UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Dianggap Memberi Kebebasan Impor Ternak
37 2015-10-13 Ahli: Polri Terbitkan SIM Relevan dengan Tugas Melindungi Masyarakat
38 2015-02-16 Direktur PT. Indiratex Spindo Perbaikai Permohonan Uji UU Arbitrase
39 2015-10-22 Buruh Perbaiki Gugatan UU BPJS
40 2016-09-08 MK Tegaskan Kedudukan Pancasila Dalam UUD 1945
41 2015-09-17 OC Kaligis Layangkan Tiga Gugatan, MK Minta Permohonan Difokuskan
42 2016-04-19 Ahli: Penetapan Kawasan Hutan dalam UU P3H Rugikan Masyarakat Adat
43 2017-02-07 MK Tolak Seluruh Permohonan Uji UU P3H
44 2015-08-12 Ahli: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perlu Dilakukan dengan Paradigma Sistemik
45 2015-11-03 Ahli: Penyidik KPK Seharusnya Hanya Berasal dari Kepolisian
46 2017-06-14 MK Tolak Uji UU BPJS
47 2015-07-27 Produk Wakil Rakyat tak Boleh Melanggar Konstitusi
48 2015-02-27 DPR dan Pemerintah: ASN Harus Menjaga Netralitas dari Pengaruh Politik
49 2015-09-07 DPR dan Pemerintah: Polri Terbitkan SIM Bentuk Tugas Menjaga Ketertiban
50 2024-10-16 Hak Pegawai Honorer Tetap Terakomodir dalam UU ASN
51 2015-12-11 Tak Miliki Kedudukan Hukum, Gugatan UU Arbitrase Tidak Dapat Diterima
52 2017-02-03 MKMK Sambangi KPK
53 2015-07-02 MK Uji Larangan Ipar Petahana Ikut Pilkada
54 2015-04-15 Pemerintah: UU Penerbangan Tidak Diskriminatif
55 2016-08-04 Minimum Kepemilikan Pesawat Usaha Penerbangan Tidak Diskriminatif
56 2015-09-16 Jadi Tersangka, OC Kaligis Gugat Rumusan Istilah Penyidik dan Penyidikan
57 2016-04-12 Ahli: UU Peternakan Berpotensi Penularan Penyakit Mulut dan Kuku
58 2015-05-04 DPR: Perusahaan Penerbangan Tidak Perlu Banyak, Tetapi Kuat
59 2015-03-19 Ahli Nilai Aturan PNS Mundur Ketika Pencalonan Pilkada Diskriminatif
60 2015-07-09 Norma Sudah Diputus, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Uji UU Pilkada oleh Dosen PNS
61 2015-12-03 DPR: Lembaga Khusus, KPK Dapat Mengangkat Penyidik Dari Mana Saja
62 2015-05-26 Penghapusan TAP MPR Dianggap Hilangkan Landasan Pancasila
63 2024-01-16 MK Tegaskan Ketetapan MPR Tak Masuk Hierarki Perundang-undangan
64 2015-06-25 DPR-Pemerintah: Undang-Undang Sudah Menegaskan Pancasila Sebagai Dasar Negara
65 2015-11-17 MK: Perlu Perbaikan, Polri Tetap Berwenang Terbitkan SIM
66 2016-03-24 Pemerintah : Sanksi Pidana Bagi Perusak Hutan Bukan Bentuk Kriminalisasi
67 2015-10-22 Ahli: Penerbitan SIM Lebih Efektif Dilakukan oleh Polri
68 2023-01-31 MK Tolak Permohonan Uji Aturan Impor Hewan
69 2015-04-22 DPR: PN Tidak Wajib Sampaikan Pemberitahuan Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional
70 2015-03-09 Pemerintah: Aturan Pendaftaran Permohonan Arbitrase Internasional sesuai Tata Cara Hukum Perdata
71 2015-08-27 Ahli: Perjanjian Kawin Tidak Harus Dibuat Sebelum Menikah
72 2015-10-08 Wajib Ikut BPJS, Karyawan Gugat UU BPJS
73 2015-11-24 Warga Kabupaten Indragiri Hilir Gugat UU Perusakan Hutan
74 2015-12-07 Uji UU Pemberantasan Perusakan Hutan, Petani Perbaiki Permohonan
75 2016-11-10 MK: KPK Dapat Rekrut Penyidik Sendiri
76 2015-07-29 Atur Hak Milik Perkawinan WNI dengan WNA, Pemerintah Dorong MK Buat Terobosan
77 2018-11-27 MK Tidak Dapat Terima Uji UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-02-07 00:00:00 MK Putuskan Uji Materi Ketentuan Impor Hewan Ternak
2 2017-02-07 00:00:00 MK Putuskan Uji Materi Ketentuan Impor Hewan Ternak
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2015-01-28 Anggap Status PPPK Inkonstitusional, UU ASN Digugat
2 2016-04-27 Ahli: Impor Ternak Hidup Rentan Tularkan Penyakit
3 2015-07-01 Bakal Calon Bupati Kabupaten Pinrang Gugat UU Pilkada
4 2015-03-25 Perbaiki Permohonan, PNS Kemenhub Perjelas “Legal Standing” Uji UU Penerbangan
5 2015-04-07 Kewenangan Pengawasan Hakim oleh MA Digugat
6 2016-11-01 MK: Perjanjian Perkawinan dapat Dilakukan Selama Masa Perkawinan
7 2016-03-16 Pemerintah: UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tidak Hidupkan Kembali Sistem Zona
8 2015-02-03 Aturan Batas Waktu Putusan Arbitrase Dinilai Diskriminatif, UU Arbitrase Digugat
9 2017-05-24 Sistem BPJS Konstitusional
10 2015-04-20 Pemohon Uji Dualisme Pengawasan Internal Hakim Perbaiki Permohonan
11 2015-02-11 Pegawai PPPK Perbaiki Permohonan Uji UU ASN
12 2016-03-23 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum, MK Tidak Dapat Terima Uji UU MA
13 2020-05-19 MK Tolak Permohonan Uji UU ASN
14 2017-02-07 MK Tegaskan Prinsip Kehati-Hatian dalam Impor Daging
15 2015-03-12 PNS Kemenhub Gugat UU Penerbangan
16 2016-06-16 MK Tambah Jangka Waktu Pemberhentian PNS Usai Masa Jabatan
17 2015-04-15 Saksi: Kewajiban Tenaga Harian Lepas Sama Dengan PNS, Hak Berbeda
18 2016-07-29 MK: BPJS Sesuai Tujuan Negara
19 2015-02-16 Direktur PT. Indiratex Spindo Perbaikai Permohonan Uji UU Arbitrase
20 2016-09-08 MK Tegaskan Kedudukan Pancasila Dalam UUD 1945
21 2016-04-19 Ahli: Penetapan Kawasan Hutan dalam UU P3H Rugikan Masyarakat Adat
22 2017-02-07 MK Tolak Seluruh Permohonan Uji UU P3H
23 2015-11-03 Ahli: Penyidik KPK Seharusnya Hanya Berasal dari Kepolisian
24 2017-06-14 MK Tolak Uji UU BPJS
25 2015-02-27 DPR dan Pemerintah: ASN Harus Menjaga Netralitas dari Pengaruh Politik
26 2015-04-15 Pemerintah: UU Penerbangan Tidak Diskriminatif
27 2016-08-04 Minimum Kepemilikan Pesawat Usaha Penerbangan Tidak Diskriminatif
28 2016-04-12 Ahli: UU Peternakan Berpotensi Penularan Penyakit Mulut dan Kuku
29 2015-03-19 Ahli Nilai Aturan PNS Mundur Ketika Pencalonan Pilkada Diskriminatif
30 2015-05-26 Penghapusan TAP MPR Dianggap Hilangkan Landasan Pancasila
31 2016-03-24 Pemerintah : Sanksi Pidana Bagi Perusak Hutan Bukan Bentuk Kriminalisasi
32 2015-03-09 Pemerintah: Aturan Pendaftaran Permohonan Arbitrase Internasional sesuai Tata Cara Hukum Perdata
33 2015-11-24 Warga Kabupaten Indragiri Hilir Gugat UU Perusakan Hutan
34 2016-11-10 MK: KPK Dapat Rekrut Penyidik Sendiri