[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 6/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-02-24 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2015-01-14 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 6/PUU-XIII/2015, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 6/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2015-04-06 Putusan MK Belum Dijalankan, Ketentuan Sumpah Advokat Kembali Diuji
2 2015-12-11 Pernah Diputus, MK Tidak Dapat menerima Uji Ketentuan Peninjauan Kembali
3 2016-08-04 MK: Demi Perlindungan, TKI Wajib Miliki KTKLN
4 2015-09-29 MK: Sumpah Advokat Tidak Boleh Dikaitkan dengan Keanggotaan Organisasi
5 2015-11-24 Bupati Donggala Gugat Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
6 2015-11-05 Terpidana Gugat Ketentuan Penyelidikan dalam KUHAP
7 2015-04-23 Kembali, UU Pilkada Digugat Formil dan Materiil
8 2015-09-29 Referendum bagi Calon Tunggal pada Pilkada
9 2015-05-21 MK Gelar Sidang Terakhir Pengujian Ketentuan Sumpah Advokat
10 2017-01-11 MK Tidak Dapat Menerima Permohonan Bupati Donggala
11 2015-05-07 Pemerintah: Permasalahan Sumpah Advokat Tidak Tepat Diajukan ke MK
12 2015-06-10 PK Ditolak dalam Sengketa Tanah, Warga Surabaya Uji Tiga UU Sekaligus
13 2015-07-10 MK: Anggota TNI, Polri, Pegawai BUMN, dan PNS Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan Menjadi Calon Kepala Daerah
14 2015-08-27 Mahkamah Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan Uji UU Ketenagalistrikan
15 2015-08-19 Aturan Syarat Minimal Dua Pasang Calon dalam Pilkada Digugat ke MK
16 2015-04-17 Ahli: Tenaga Kefarmasian Perlu Tingkatkan Keahlian
17 2015-05-27 Merasa Dirugikan, Advokat Uji Materil UU Advokat
18 2015-09-09 KPU: Aturan Pilkada Mensyaratkan Minimal Dua Pasang Calon
19 2015-11-19 Terpidana Kasus Bilyet Giro Kosong Perbaiki Gugatan KUHAP
20 2016-03-22 Gugat UU Pemda, Pemerintah Anggap Bupati Tidak Miliki Legal Standing
21 2015-07-27 Persoalkan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, Mantan Pegawai Pertamina Uji UU PTUN
22 2015-08-19 Serikat Pekerja PLN Cabut Permohonan Uji UU Ketenagalistrikan
23 2015-03-04 Kemenkes: Pemohon Tidak Punya Legal Standing Uji UU Tenaga Kesehatan
24 2015-03-17 Pemohon Uji UU Pilkada Perbaiki “Legal Standing”
25 2015-03-04 UU Penetapan Perpu Pilkada Digugat ke MK
26 2015-08-05 Dianggap Sarat Intervensi Asing, UU Ketenagalistrikan Digugat
27 2015-06-04 Uji Materi UU Grasi, Aktivis Perbaiki Pokok Permohonan dan Kedudukan Hukum
28 2021-07-22 Ketua MK Bahas Wadah Profesi Advokat di Indonesia
29 2015-12-08 Pernah Diputus, MK Tidak Dapat Terima Uji Ketentuan Peninjauan Kembali
30 2020-09-29 Uji UU Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Dapat Diterima
31 2015-12-07 Uji UU Pemda, Bupati Donggala Perbaiki Kedudukan Hukum
32 2015-08-25 Pemerintah: Aturan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan PTUN untuk Kepastian Hukum
33 2016-06-15 Uji UU PTUN, MK Tolak Permohonan Mantan Pegawai Pertamina
34 2015-03-25 Ahli: Perlu, Pengakuan Keahlian untuk Tenaga Kesehatan Lulusan SMK
35 2016-04-15 Ahli: Distribusi Kekuasaan Bukan Monopoli Pemerintah Pusat
36 2015-09-10 Timbulkan Ketidakadilan, Aturan Dana Aspirasi Digugat ke MK
37 2015-08-10 Mantan Pegawai Pertamina Perbaiki Permohonan Tenggang Waktu Gugatan TUN
38 2015-10-07 DPD KAI Ajukan Permohonan Penyumpahan ke PT Jabar
39 2015-12-11 MK: Pembatasan Kualifikasi Tenaga Kesehatan Penting
40 2015-12-11 MK Putuskan Tidak Dapat Menerima Pengujian UU Grasi
41 2015-11-04 MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan Uji UU PPHI
42 2015-01-23 ABK Gugat Ketentuan yang Wajibkan Pelaut Miliki KTKLN
43 2015-10-06 Penyandang Disabilitas Korban PHK Gugat UU PPHI
44 2015-06-22 Lagi, Kalah dalam Sengketa Tanah Warga Surabaya Uji UU MA dan UU Agraria
45 2015-05-06 Pemohon Uji UU Pilkada Perbaiki Permohonan
46 2015-05-06 Ahli: Penguatan Pendidikan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Maksimal
47 2015-05-20 LSM dan Aktivis HAM Gugat Pembatasan Warga Asing Berperkara di MK dan Grasi Presiden
48 2015-07-09 Norma Sudah Diputus, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Uji UU Pilkada oleh Dosen PNS
49 2016-03-23 Tidak Miliki Kedudukan Hukum, Permohonan Uji KUHAP Tidak Dapat Diterima
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-01-11 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU Pemda
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2015-04-06 Putusan MK Belum Dijalankan, Ketentuan Sumpah Advokat Kembali Diuji
2 2016-08-04 MK: Demi Perlindungan, TKI Wajib Miliki KTKLN
3 2017-01-11 MK Tidak Dapat Menerima Permohonan Bupati Donggala
4 2016-03-22 Gugat UU Pemda, Pemerintah Anggap Bupati Tidak Miliki Legal Standing
5 2015-03-04 Kemenkes: Pemohon Tidak Punya Legal Standing Uji UU Tenaga Kesehatan
6 2015-03-17 Pemohon Uji UU Pilkada Perbaiki “Legal Standing”
7 2015-03-04 UU Penetapan Perpu Pilkada Digugat ke MK
8 2021-07-22 Ketua MK Bahas Wadah Profesi Advokat di Indonesia
9 2020-09-29 Uji UU Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Dapat Diterima
10 2016-06-15 Uji UU PTUN, MK Tolak Permohonan Mantan Pegawai Pertamina
11 2015-03-25 Ahli: Perlu, Pengakuan Keahlian untuk Tenaga Kesehatan Lulusan SMK
12 2016-04-15 Ahli: Distribusi Kekuasaan Bukan Monopoli Pemerintah Pusat
13 2015-01-23 ABK Gugat Ketentuan yang Wajibkan Pelaut Miliki KTKLN
14 2015-10-06 Penyandang Disabilitas Korban PHK Gugat UU PPHI
15 2016-03-23 Tidak Miliki Kedudukan Hukum, Permohonan Uji KUHAP Tidak Dapat Diterima