[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 5/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-02-24 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2015-01-14 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 5/PUU-XIII/2015, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 5/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2015-08-11 Uji UU Perlindungan Konsumen, Saksi Akui Informasi Produsen Atas Produk Tidak Jelas
2 2015-11-30 Perbaikan Gugatan Penghilangan Hak Pilih Bagi Penderita Gangguan Jiwa
3 2015-03-24 Tidak Miliki Kepentingan Dengan UU MD3, Permohonan Abu Bakar Tidak Diterima
4 2015-08-25 Beri Kesaksian, Ayah Korban Tragedi Semanggi I Tuntut Keadilan
5 2016-08-05 Bukan Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji UU Perlindungan Konsumen
6 2015-09-15 Saksi Uji UU Rusun Ungkap Permasalahan Akibat Belum Disahkannya P3SRS
7 2017-05-10 Pemerintah: Kata “Sejak” dalam UU Pilkada Tidak Bertentangan dengan UUD 1945
8 2022-12-13 Ahli: Pengampuan Bukan Lagi Perlindungan
9 2015-02-24 DPR dan Pemerintah: UU Yayasan untuk Mengembalikan Fungsi Yayasan
10 2016-11-09 Persoalan Implementasi Norma, Permohonan Mantan Komisioner KY Tidak Diterima
11 2017-02-24 Pemohon Uji UU Pilkada Perbaiki Permohonan
12 2017-02-10 Tim Sukses Pilkada Persoalkan Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah
13 2016-06-15 Bukan Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji Materi UU Pilkada
14 2015-11-12 Hilangkan Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa, UU Pilkada Digugat
15 2016-06-01 MK: Pemberhentian Sementara Pimpinan KPK yang Ditersangkakan Jamin Kepastian Hukum
16 2015-11-12 Ketentuan “Hari Kalender” dalam UU Pilkada Digugat
17 2015-04-29 Mantan Kepala Bapeda Kabupaten Nagan Raya Tarik Permohonan Uji UU Pemilukada
18 2022-11-23 DPR Bahas Definisi Pengampuan dalam KUHPerdata
19 2015-05-18 Uji UU KPK, Ahli Pemohon dan Ahli Pemerintah Berhalangan Hadir
20 2022-09-26 Menghapus Stigma Penyandang Disabilitas Mental dalam KUHPerdata
21 2015-03-26 Pimpinan Berhenti Sementara Karena Menjadi Tersangka Untuk Menjaga Wibawa KPK
22 2015-03-11 Uji Ketentuan Berhenti Sementara Ketua KPK, Pemohon Pertajam Dalil Permohonan
23 2015-07-08 Keluarga Korban Tragedi Mei 98 Perbaiki Permohonan
24 2015-04-06 DPP SBSI Perbaiki Permohonan Pengujian Ketentuan Praperadilan dalam KUHAP
25 2015-07-27 Pemerintah Anggap Permohonan Uji Materiil UU Perlindungan Konsumen Terkait Implementasi Norma
26 2016-08-23 MK: Tidak Ada Persoalan Diskriminatif dalan UU Pengadilan HAM
27 2015-08-19 Perkuat Kedudukan Hukum, Pemilik Sarusun Perbaiki Permohonan Uji UU Rusun
28 2018-10-30 MK Tidak Dapat Menerima Uji Materiil Aturan PK
29 2015-01-28 Anggap DPR Tak Berfungsi, UU MD3 Kembali Digugat ke MK
30 2015-03-23 DPP SBSI Minta MK Tegaskan Ketentuan Praperadilan
31 2015-12-11 Pernah Diputus, MK Tidak Dapat menerima Uji Ketentuan Peninjauan Kembali
32 2015-09-01 Ahli: Aturan Pengembalian Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Melanggar Konstitusi
33 2019-09-26 Wahiduddin Adams: Tindak Lanjut Putusan MK Harus Dilandasi Semangat Konstitusionalisme
34 2015-06-09 Tuntut Transparansi, UU Perlindungan Konsumen Digugat ke MK
35 2015-10-06 KPU: Larangan Kepala Daerah Mencalonkan Jadi Wakil Demi Jaga Marwah Pemimpin
36 2022-12-05 Penentuan Tindakan Pengampuan Tergantung pada Hakim
37 2015-09-09 Komnas HAM: Ada Perbedaan Persepsi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
38 2015-11-11 MK Kabulkan Permohonan Uji Materi Ketentuan Penanganan Perkara Sengketa Pilkada
39 2016-12-14 MK: Aturan PPPSRS dalam UU Rusun Sudah Tepat
40 2015-09-29 Referendum bagi Calon Tunggal pada Pilkada
41 2015-08-24 Menyoal Aturan Informasi Produsen, Dua Ahli Berbeda Pendapat
42 2015-05-06 Pemohon Uji Ketentuan PK Perkuat Legal Standing
43 2015-09-29 Wasekjen Partai Perindo Perbaiki Gugatan UU Pilkada
44 2016-03-28 Reses, DPR Tidak Hadiri Sidang Pengujian UU KY dan UU MA
45 2015-02-26 Digugat, Ketentuan Berhenti Sementara Pimpinan KPK karena Menjadi Tersangka
46 2015-01-22 Tuntut Kesejahteraan, Pembina Yayasan Gugat UU Yayasan
47 2015-08-05 Berpotensi Munculkan Dualisme Perhimpunan Penghuni, UU Rusun Digugat
48 2015-08-19 Aturan Syarat Minimal Dua Pasang Calon dalam Pilkada Digugat ke MK
49 2018-10-30 Permohonan Uji UU Yayasan Tidak Dapat Diterima
50 2015-08-05 Pemerintah Anggap Uji Materi UU Pengadilan HAM Merupakan Constitutional Complaint
51 2015-03-16 Ahli: Pendidikan di Indonesia Tidak Terlepas dari Eksistensi Yayasan
52 2015-04-20 Uji UU KPK, Ahli Pemohon dan Ahli Pemerintah Berhalangan Hadir
53 2015-09-28 Saksi dan Ahli Tidak Hadir, MK Tunda Sidang Uji UU Rusun
54 2015-09-09 KPU: Aturan Pilkada Mensyaratkan Minimal Dua Pasang Calon
55 2015-05-27 Ahli: Penersangkaan Pimpinan KPK Bukan Bentuk Pelemahan
56 2015-06-25 Keluarga Korban Tragedi Mei 98 Gugat UU Pengadilan HAM
57 2015-09-15 Wasekjen Partai Perindo Gugat UU Pilkada
58 2016-10-17 Penderita Gangguan Jiwa atau Ingatan Dapat Menggunakan Hak Pilih
59 2015-04-21 PK Hanya Sekali, UU Mahkamah Agung Digugat
60 2015-06-22 Pemohon Uji UU Perlindungan Konsumen Perbaiki Permohonan
61 2017-05-31 Uji UU Pilkada, Ahli Pemohon Sampaikan Keterangan Tertulis
62 2016-03-14 Pemerintah: Hak Pilih bagi Psikososial Justru Menimbulkan Ketidakpastian Hukum
63 2015-08-27 MK Tolak Uji UU Yayasan
64 2015-10-01 Sudah Diputus, Pemohon Uji Ketentuan Calon Tunggal Pilkada Cabut Permohonan
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-12-14 00:00:00 MK PUTUSKAN UJI MATERI UU RUSUN
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2015-03-24 Tidak Miliki Kepentingan Dengan UU MD3, Permohonan Abu Bakar Tidak Diterima
2 2016-08-05 Bukan Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji UU Perlindungan Konsumen
3 2017-05-10 Pemerintah: Kata “Sejak” dalam UU Pilkada Tidak Bertentangan dengan UUD 1945
4 2016-11-09 Persoalan Implementasi Norma, Permohonan Mantan Komisioner KY Tidak Diterima
5 2017-02-24 Pemohon Uji UU Pilkada Perbaiki Permohonan
6 2017-02-10 Tim Sukses Pilkada Persoalkan Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah
7 2016-06-15 Bukan Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji Materi UU Pilkada
8 2016-06-01 MK: Pemberhentian Sementara Pimpinan KPK yang Ditersangkakan Jamin Kepastian Hukum
9 2015-03-26 Pimpinan Berhenti Sementara Karena Menjadi Tersangka Untuk Menjaga Wibawa KPK
10 2015-03-11 Uji Ketentuan Berhenti Sementara Ketua KPK, Pemohon Pertajam Dalil Permohonan
11 2016-08-23 MK: Tidak Ada Persoalan Diskriminatif dalan UU Pengadilan HAM
12 2015-01-28 Anggap DPR Tak Berfungsi, UU MD3 Kembali Digugat ke MK
13 2015-03-23 DPP SBSI Minta MK Tegaskan Ketentuan Praperadilan
14 2015-11-11 MK Kabulkan Permohonan Uji Materi Ketentuan Penanganan Perkara Sengketa Pilkada
15 2016-12-14 MK: Aturan PPPSRS dalam UU Rusun Sudah Tepat
16 2016-03-28 Reses, DPR Tidak Hadiri Sidang Pengujian UU KY dan UU MA
17 2015-02-26 Digugat, Ketentuan Berhenti Sementara Pimpinan KPK karena Menjadi Tersangka
18 2015-01-22 Tuntut Kesejahteraan, Pembina Yayasan Gugat UU Yayasan
19 2018-10-30 Permohonan Uji UU Yayasan Tidak Dapat Diterima
20 2015-03-16 Ahli: Pendidikan di Indonesia Tidak Terlepas dari Eksistensi Yayasan
21 2015-04-20 Uji UU KPK, Ahli Pemohon dan Ahli Pemerintah Berhalangan Hadir
22 2015-05-27 Ahli: Penersangkaan Pimpinan KPK Bukan Bentuk Pelemahan
23 2016-10-17 Penderita Gangguan Jiwa atau Ingatan Dapat Menggunakan Hak Pilih
24 2015-04-21 PK Hanya Sekali, UU Mahkamah Agung Digugat
25 2016-03-14 Pemerintah: Hak Pilih bagi Psikososial Justru Menimbulkan Ketidakpastian Hukum