[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 3/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-02-24 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2015-01-09 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 3/PUU-XIII/2015, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 3/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2015-08-20 Pemerintah: Larangan Kepala Daerah Menjadi Wakil Demi Prinsip Keadilan
2 2022-09-14 Jika Menteri yang Maju Capres Harus Mundur, Pemerintahan Akan Terganggu
3 2015-09-30 MK Kabulkan Penarikan Kembali Gugatan UU Parpol
4 2015-09-22 MK Tolak Uji UU APBN
5 2015-07-31 Pendidikan Politik Bisa Mengurangi Politik Dinasti
6 2021-08-16 DPR: Hakim Ad Hoc di MA Dapat Disamakan Dengan Hakim Agung
7 2017-06-07 Surat Kuasa Belum Ditanda Tangan, Sidang Uji UU PDRD Ditunda
8 2017-07-06 Pemerintah Tegaskan Alat Berat Adalah Objek Pajak
9 2021-09-21 Ni’matul Huda: Pembentuk UU Berwenang Mengatur Rekrutmen Hakim Ad Hoc MA
10 2015-06-18 Syarat Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara Dalam Pilkada Diuji ke MK
11 2015-07-01 Ahli: Keterlibatan KY dalam Menyeleksi Hakim Tidak Ganggu Independensi
12 2021-09-02 Zainal Arifin Mochtar: Peran KY Diamanatkan untuk Mengusulkan Calon Hakim Agung
13 2015-11-11 Permohonan Uji Aturan Pengajuan Perkara ke Pengadilan Diperbaiki
14 2021-10-21 Benny K. Harman Ungkap Perdebatan Soal Hakim Ad Hoc Saat Pembahasan UU KY
15 2015-07-09 MK Anulir Larangan Politik Dinasti di Pilkada
16 2016-04-27 Ahli: Pelimpahan Perkara Tak Berbatas Waktu Lemahkan Penegakan Hukum
17 2017-11-28 MK Tolak Uji Kewajiban Mundur Anggota DPRD dalam Pilkada
18 2015-10-21 MK Tolak Permohonan Uji UU Pengelolaan Keuangan Haji
19 2015-08-20 Penerapan Hukuman UU Narkotika Dianggap Tidak Adil
20 2017-08-21 Ahli: Norma yang Menyatakan Alat Berat Kendaraan Bermotor Inkonstitusional
21 2015-04-16 Ahli: BPIH untuk Mengurangi Antrean Haji
22 2021-12-16 Sekjen MK: Putusan MK Penting Diperhatikan dalam Pembentukan UU
23 2021-11-24 MK Tolak Permohonan Uji materi UU KY yang Diajukan Mantan Calon Hakim Ad Hoc
24 2015-03-03 Kemenag: UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjamin Kepastian Hukum
25 2015-03-24 Ahli: Pelaksanaan Ibadah Haji Cukup Sekali
26 2019-09-25 Ahli: Constitutional Complaint Dapat Ditambahkan dalam Kewenangan MK
27 2015-10-30 Terkait Pilkada 2017, Aceh Harus Ikut Putusan MK
28 2017-01-11 Syarat PK dalam Pengadilan Pajak Konstitusional
29 2016-09-08 Ketentuan Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Sesuai Konstitusi
30 2015-06-03 Larangan Keluarga Petahana Maju Pilkada Tidak Batasi Hak Politik
31 2016-03-29 Ahli: Penyidik dan Jaksa Bisa Menyelidiki Bersama
32 2022-10-31 Tafsir Persyaratan Menteri Maju Menjadi Capres
33 2019-10-02 Era Informasi Aspek Kunci Kehidupan Manusia
34 2015-07-15 Hak dalam Pilkada
35 2017-07-18 Ahli: Alat Berat Bukan Obyek Pajak
36 2020-01-24 Ahli : PDTT Diperlukan Jika Ada Indikasi Kerugian
37 2015-06-22 Pelaku Usaha Terdampak Lumpur Lapindo Perbaiki Permohonan Uji UU APBN 2015
38 2016-09-08 LPS Hanya Menjual Seluruh Saham Pengendali Bank Gagal
39 2020-11-25 Aturan Pengunduran Diri Anggota Dewan yang Hendak Maju Pilkada Konstitusional
40 2015-01-21 Alat Berat Masuk Kategori Kendaraan Bermotor, UU LLAJ Digugat
41 2015-09-02 Perbaikan Permohonan Uji UU Narkotika Dinyatakan Belum Lengkap
42 2016-04-01 MK: Alat Berat Bukan Kategori Kendaraan Bermotor
43 2019-10-22 Pemerintah Belum Siapkan Jawaban, Sidang Uji Kewenangan BPK Ditunda
44 2015-04-29 Uji Ketentuan Seleksi Pengangkatan Hakim, Pengurus IKAHI Perbaiki Permohonan
45 2015-10-13 Mantan Pejabat Bea Cukai Entikong Perbaiki Permohonan Uji UU Kepabeanan
46 2017-07-27 Ahli Jelaskan Konstitusionalitas Makna Alat Berat
47 2015-09-15 Ketua MKRI: Perjanjian Internasional Kerap Dijadikan Referensi Putusan MKRI
48 2020-11-23 Penguji Kewenangan KY Perbaiki Kerugian Konstitusional
49 2015-07-09 Hamdan: Larangan Dinasti Politik Bukan Solusi Cegah Nepotisme
50 2015-06-16 Ahli: KY Tidak Berwenang Ikut Menyeleksi Hakim
51 2015-06-13 Ahli: LPS Berwenang Menjual Seluruh Saham Bank Gagal
52 2015-07-10 MK: Anggota TNI, Polri, Pegawai BUMN, dan PNS Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan Menjadi Calon Kepala Daerah
53 2020-02-18 Andi Mattalatta: Kewenangan PDTT Wujud Penguatan Fungsi BPK
54 2015-07-13 JK: Penyalahgunaan Wewenang Daerah Bukan Hanya Karena Kerabat
55 2020-02-07 Ahli Pemerintah: PDTT Milik BPK Tidak Hanya Meliputi Pemeriksaan Investigatif
56 2015-08-11 Ahli: Kewenangan KY dalam Konstitusi Limitatif
57 2020-11-02 Terdakwa Penanam Ganja Uji Kata “Pohon” dalam UU Narkotika
58 2015-03-11 APAKSINDO: Alat Berat Tidak Sama dengan Kendaraan Bermotor
59 2015-07-08 MK: Larang Keluarga Petahana Mencalonkan Diri, UU Pilkada Melanggar Konstitusi
60 2015-11-25 Pemerintah: Penyegeraan Proses Hukum Demi Keadilan
61 2015-04-24 Ahli Pemerintah: Alat Berat Termasuk Kategori Kendaraan Bermotor
62 2020-09-15 Kewajiban Mengundurkan Diri Bagi Calon Peserta Pilkada Tidak Halangi Hak Politik
63 2015-05-06 LPS Minta “Payung Hukum” untuk Menjual Seluruh Saham Bank Gagal
64 2015-11-10 Ahli: Ketiadaan Penjelasan Aturan Penentuan Kawasan Pabean Dapat Rugikan Aparat
65 2019-04-23 Pemohon Uji UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Perbaiki Permohonan
66 2019-10-08 Pemohon Uji Kewenangan PDTT BPK Perbaiki Permohonan
67 2015-01-27 Calon Jamaah Haji Gugat UU Penyelenggaraan Ibadah Haji
68 2017-05-02 Ketentuan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Alat Berat Diuji
69 2015-04-02 Polri: Termasuk Kendaraan Bermotor, Alat Berat Tetap Harus Uji Kelayakanp
70 2019-04-10 Tak Memuat Mekanisme Pengaduan Konstitusional, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
71 2015-03-03 Anggota Tim Pakar Otsus Kaltim Gugat UU APBN Tahun 2015
72 2019-11-11 Pemerintah: Pentingnya PDTT Untuk Investigasi Adanya Indikasi Kerugian Negara
73 2015-02-11 Pemohon Uji UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Perbaiki Permohonan
74 2019-09-26 Kewenangan PDTT yang Dimiliki BPK Dinilai Inkonstitusional
75 2017-08-28 Ahli Pemerintah: Pengaturan Pajak Daerah Sesuai Amanat UUD 1945
76 2015-06-09 Lagi, Pelaku Usaha Terdampak Lumpur Lapindo Gugat UU APBN 2015
77 2015-07-29 Ahli: KY Dirancang Untuk Menangani Sistem Rekrutmen Hakim
78 2015-07-30 Harus Mundur Karena Ikut Pilkada di Daerah Lain, Bupati Karimun Perbaiki Gugatan
79 2019-09-17 Pemerintah: Pengaduan Konstitusional Mengaburkan Kewenangan MK
80 2017-05-17 Pemohon Uji UU Pajak Daerah Perkuat Dalil Permohonan
81 2016-09-30 MK Tolak Permohonan Uji Aturan Penetapan Kawasan Pabean
82 2015-09-09 Pendaftaran Ditolak Karena Konflik Partai, Bakal Calon Bupati Gugat UU Parpol
83 2016-04-18 Ahli: Kewajiban Pajak Tetap Berlaku Sebelum Dibatalkan Putusan Banding
84 2016-05-17 Ahli: Jaksa Tak Boleh Diberi Kewenangan Penyidikan
85 2015-07-09 Kabulkan Permohonan, MK Koreksi Kesalahan Dalam UU Pilkada
86 2015-11-25 Likuidator Perbaiki Gugatan UU Pengadilan Pajak
87 2015-07-01 Uji Ketentuan Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara Pilkada, PMHI Perbaiki Permohonan
88 2015-10-01 Terjerat Masalah Hukum, PNS Bea Cukai Entikong Gugat UU Kepabeanan
89 2020-10-26 Uji Aturan PDTT BPK Tidak Dapat Diterima
90 2017-09-18 Wajib Mundur Saat Maju Kepala Daerah, Anggota DPD Uji UU Pilkada
91 2015-10-08 Kewenangan KY Ikut Proses Seleksi Hakim Inkonstitusional
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-01-11 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU Pengadilan Pajak
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2021-08-16 DPR: Hakim Ad Hoc di MA Dapat Disamakan Dengan Hakim Agung
2 2017-06-07 Surat Kuasa Belum Ditanda Tangan, Sidang Uji UU PDRD Ditunda
3 2017-07-06 Pemerintah Tegaskan Alat Berat Adalah Objek Pajak
4 2021-09-21 Ni’matul Huda: Pembentuk UU Berwenang Mengatur Rekrutmen Hakim Ad Hoc MA
5 2021-09-02 Zainal Arifin Mochtar: Peran KY Diamanatkan untuk Mengusulkan Calon Hakim Agung
6 2021-10-21 Benny K. Harman Ungkap Perdebatan Soal Hakim Ad Hoc Saat Pembahasan UU KY
7 2016-04-27 Ahli: Pelimpahan Perkara Tak Berbatas Waktu Lemahkan Penegakan Hukum
8 2017-11-28 MK Tolak Uji Kewajiban Mundur Anggota DPRD dalam Pilkada
9 2015-10-21 MK Tolak Permohonan Uji UU Pengelolaan Keuangan Haji
10 2017-08-21 Ahli: Norma yang Menyatakan Alat Berat Kendaraan Bermotor Inkonstitusional
11 2015-04-16 Ahli: BPIH untuk Mengurangi Antrean Haji
12 2015-03-03 Kemenag: UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjamin Kepastian Hukum
13 2015-03-24 Ahli: Pelaksanaan Ibadah Haji Cukup Sekali
14 2019-09-25 Ahli: Constitutional Complaint Dapat Ditambahkan dalam Kewenangan MK
15 2017-01-11 Syarat PK dalam Pengadilan Pajak Konstitusional
16 2016-09-08 Ketentuan Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Sesuai Konstitusi
17 2016-03-29 Ahli: Penyidik dan Jaksa Bisa Menyelidiki Bersama
18 2017-07-18 Ahli: Alat Berat Bukan Obyek Pajak
19 2020-01-24 Ahli : PDTT Diperlukan Jika Ada Indikasi Kerugian
20 2016-09-08 LPS Hanya Menjual Seluruh Saham Pengendali Bank Gagal
21 2020-11-25 Aturan Pengunduran Diri Anggota Dewan yang Hendak Maju Pilkada Konstitusional
22 2015-01-21 Alat Berat Masuk Kategori Kendaraan Bermotor, UU LLAJ Digugat
23 2016-04-01 MK: Alat Berat Bukan Kategori Kendaraan Bermotor
24 2015-10-13 Mantan Pejabat Bea Cukai Entikong Perbaiki Permohonan Uji UU Kepabeanan
25 2017-07-27 Ahli Jelaskan Konstitusionalitas Makna Alat Berat
26 2020-11-23 Penguji Kewenangan KY Perbaiki Kerugian Konstitusional
27 2020-11-02 Terdakwa Penanam Ganja Uji Kata “Pohon” dalam UU Narkotika
28 2015-03-11 APAKSINDO: Alat Berat Tidak Sama dengan Kendaraan Bermotor
29 2015-04-24 Ahli Pemerintah: Alat Berat Termasuk Kategori Kendaraan Bermotor
30 2019-04-23 Pemohon Uji UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Perbaiki Permohonan
31 2015-01-27 Calon Jamaah Haji Gugat UU Penyelenggaraan Ibadah Haji
32 2017-05-02 Ketentuan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Alat Berat Diuji
33 2015-04-02 Polri: Termasuk Kendaraan Bermotor, Alat Berat Tetap Harus Uji Kelayakanp
34 2019-04-10 Tak Memuat Mekanisme Pengaduan Konstitusional, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
35 2015-03-03 Anggota Tim Pakar Otsus Kaltim Gugat UU APBN Tahun 2015
36 2019-11-11 Pemerintah: Pentingnya PDTT Untuk Investigasi Adanya Indikasi Kerugian Negara
37 2015-02-11 Pemohon Uji UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Perbaiki Permohonan
38 2019-09-26 Kewenangan PDTT yang Dimiliki BPK Dinilai Inkonstitusional
39 2017-08-28 Ahli Pemerintah: Pengaturan Pajak Daerah Sesuai Amanat UUD 1945
40 2019-09-17 Pemerintah: Pengaduan Konstitusional Mengaburkan Kewenangan MK
41 2016-09-30 MK Tolak Permohonan Uji Aturan Penetapan Kawasan Pabean
42 2016-04-18 Ahli: Kewajiban Pajak Tetap Berlaku Sebelum Dibatalkan Putusan Banding
43 2016-05-17 Ahli: Jaksa Tak Boleh Diberi Kewenangan Penyidikan
44 2015-07-01 Uji Ketentuan Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara Pilkada, PMHI Perbaiki Permohonan
45 2020-10-26 Uji Aturan PDTT BPK Tidak Dapat Diterima
46 2017-09-18 Wajib Mundur Saat Maju Kepala Daerah, Anggota DPD Uji UU Pilkada