[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 3/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-02-24 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2015-01-09 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 3/PUU-XIII/2015, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 3/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2015-10-13 Mantan Pejabat Bea Cukai Entikong Perbaiki Permohonan Uji UU Kepabeanan
2 2017-07-27 Ahli Jelaskan Konstitusionalitas Makna Alat Berat
3 2015-09-15 Ketua MKRI: Perjanjian Internasional Kerap Dijadikan Referensi Putusan MKRI
4 2020-11-23 Penguji Kewenangan KY Perbaiki Kerugian Konstitusional
5 2015-07-09 Hamdan: Larangan Dinasti Politik Bukan Solusi Cegah Nepotisme
6 2015-06-16 Ahli: KY Tidak Berwenang Ikut Menyeleksi Hakim
7 2015-06-13 Ahli: LPS Berwenang Menjual Seluruh Saham Bank Gagal
8 2015-07-10 MK: Anggota TNI, Polri, Pegawai BUMN, dan PNS Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan Menjadi Calon Kepala Daerah
9 2020-02-18 Andi Mattalatta: Kewenangan PDTT Wujud Penguatan Fungsi BPK
10 2015-07-13 JK: Penyalahgunaan Wewenang Daerah Bukan Hanya Karena Kerabat
11 2020-02-07 Ahli Pemerintah: PDTT Milik BPK Tidak Hanya Meliputi Pemeriksaan Investigatif
12 2015-08-11 Ahli: Kewenangan KY dalam Konstitusi Limitatif
13 2020-11-02 Terdakwa Penanam Ganja Uji Kata “Pohon” dalam UU Narkotika
14 2015-03-11 APAKSINDO: Alat Berat Tidak Sama dengan Kendaraan Bermotor
15 2015-07-08 MK: Larang Keluarga Petahana Mencalonkan Diri, UU Pilkada Melanggar Konstitusi
16 2015-11-25 Pemerintah: Penyegeraan Proses Hukum Demi Keadilan
17 2015-04-24 Ahli Pemerintah: Alat Berat Termasuk Kategori Kendaraan Bermotor
18 2020-09-15 Kewajiban Mengundurkan Diri Bagi Calon Peserta Pilkada Tidak Halangi Hak Politik
19 2015-05-06 LPS Minta “Payung Hukum” untuk Menjual Seluruh Saham Bank Gagal
20 2015-11-10 Ahli: Ketiadaan Penjelasan Aturan Penentuan Kawasan Pabean Dapat Rugikan Aparat
21 2019-04-23 Pemohon Uji UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Perbaiki Permohonan
22 2019-10-08 Pemohon Uji Kewenangan PDTT BPK Perbaiki Permohonan
23 2015-01-27 Calon Jamaah Haji Gugat UU Penyelenggaraan Ibadah Haji
24 2015-04-02 Polri: Termasuk Kendaraan Bermotor, Alat Berat Tetap Harus Uji Kelayakanp
25 2017-05-02 Ketentuan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Alat Berat Diuji
26 2019-04-10 Tak Memuat Mekanisme Pengaduan Konstitusional, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
27 2015-03-03 Anggota Tim Pakar Otsus Kaltim Gugat UU APBN Tahun 2015
28 2019-11-11 Pemerintah: Pentingnya PDTT Untuk Investigasi Adanya Indikasi Kerugian Negara
29 2015-02-11 Pemohon Uji UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Perbaiki Permohonan
30 2019-09-26 Kewenangan PDTT yang Dimiliki BPK Dinilai Inkonstitusional
31 2017-08-28 Ahli Pemerintah: Pengaturan Pajak Daerah Sesuai Amanat UUD 1945
32 2015-06-09 Lagi, Pelaku Usaha Terdampak Lumpur Lapindo Gugat UU APBN 2015
33 2015-07-29 Ahli: KY Dirancang Untuk Menangani Sistem Rekrutmen Hakim
34 2015-07-30 Harus Mundur Karena Ikut Pilkada di Daerah Lain, Bupati Karimun Perbaiki Gugatan
35 2019-09-17 Pemerintah: Pengaduan Konstitusional Mengaburkan Kewenangan MK
36 2017-05-17 Pemohon Uji UU Pajak Daerah Perkuat Dalil Permohonan
37 2016-09-30 MK Tolak Permohonan Uji Aturan Penetapan Kawasan Pabean
38 2015-09-09 Pendaftaran Ditolak Karena Konflik Partai, Bakal Calon Bupati Gugat UU Parpol
39 2016-04-18 Ahli: Kewajiban Pajak Tetap Berlaku Sebelum Dibatalkan Putusan Banding
40 2016-05-17 Ahli: Jaksa Tak Boleh Diberi Kewenangan Penyidikan
41 2015-07-09 Kabulkan Permohonan, MK Koreksi Kesalahan Dalam UU Pilkada
42 2015-11-25 Likuidator Perbaiki Gugatan UU Pengadilan Pajak
43 2015-07-01 Uji Ketentuan Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara Pilkada, PMHI Perbaiki Permohonan
44 2015-10-01 Terjerat Masalah Hukum, PNS Bea Cukai Entikong Gugat UU Kepabeanan
45 2020-10-26 Uji Aturan PDTT BPK Tidak Dapat Diterima
46 2017-09-18 Wajib Mundur Saat Maju Kepala Daerah, Anggota DPD Uji UU Pilkada
47 2015-10-08 Kewenangan KY Ikut Proses Seleksi Hakim Inkonstitusional
48 2015-08-20 Pemerintah: Larangan Kepala Daerah Menjadi Wakil Demi Prinsip Keadilan
49 2015-09-22 MK Tolak Uji UU APBN
50 2021-09-02 Zainal Arifin Mochtar: Peran KY Diamanatkan untuk Mengusulkan Calon Hakim Agung
51 2021-10-21 Benny K. Harman Ungkap Perdebatan Soal Hakim Ad Hoc Saat Pembahasan UU KY
52 2022-09-14 Jika Menteri yang Maju Capres Harus Mundur, Pemerintahan Akan Terganggu
53 2021-09-21 Ni’matul Huda: Pembentuk UU Berwenang Mengatur Rekrutmen Hakim Ad Hoc MA
54 2021-08-16 DPR: Hakim Ad Hoc di MA Dapat Disamakan Dengan Hakim Agung
55 2015-07-31 Pendidikan Politik Bisa Mengurangi Politik Dinasti
56 2017-06-07 Surat Kuasa Belum Ditanda Tangan, Sidang Uji UU PDRD Ditunda
57 2017-07-06 Pemerintah Tegaskan Alat Berat Adalah Objek Pajak
58 2015-07-01 Ahli: Keterlibatan KY dalam Menyeleksi Hakim Tidak Ganggu Independensi
59 2015-09-30 MK Kabulkan Penarikan Kembali Gugatan UU Parpol
60 2015-06-18 Syarat Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara Dalam Pilkada Diuji ke MK
61 2015-11-11 Permohonan Uji Aturan Pengajuan Perkara ke Pengadilan Diperbaiki
62 2015-07-09 MK Anulir Larangan Politik Dinasti di Pilkada
63 2016-04-27 Ahli: Pelimpahan Perkara Tak Berbatas Waktu Lemahkan Penegakan Hukum
64 2017-11-28 MK Tolak Uji Kewajiban Mundur Anggota DPRD dalam Pilkada
65 2015-10-21 MK Tolak Permohonan Uji UU Pengelolaan Keuangan Haji
66 2015-08-20 Penerapan Hukuman UU Narkotika Dianggap Tidak Adil
67 2017-08-21 Ahli: Norma yang Menyatakan Alat Berat Kendaraan Bermotor Inkonstitusional
68 2015-04-16 Ahli: BPIH untuk Mengurangi Antrean Haji
69 2021-12-16 Sekjen MK: Putusan MK Penting Diperhatikan dalam Pembentukan UU
70 2021-11-24 MK Tolak Permohonan Uji materi UU KY yang Diajukan Mantan Calon Hakim Ad Hoc
71 2015-03-03 Kemenag: UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjamin Kepastian Hukum
72 2015-03-24 Ahli: Pelaksanaan Ibadah Haji Cukup Sekali
73 2019-09-25 Ahli: Constitutional Complaint Dapat Ditambahkan dalam Kewenangan MK
74 2015-10-30 Terkait Pilkada 2017, Aceh Harus Ikut Putusan MK
75 2017-01-11 Syarat PK dalam Pengadilan Pajak Konstitusional
76 2016-09-08 Ketentuan Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Sesuai Konstitusi
77 2015-06-03 Larangan Keluarga Petahana Maju Pilkada Tidak Batasi Hak Politik
78 2016-03-29 Ahli: Penyidik dan Jaksa Bisa Menyelidiki Bersama
79 2022-10-31 Tafsir Persyaratan Menteri Maju Menjadi Capres
80 2019-10-02 Era Informasi Aspek Kunci Kehidupan Manusia
81 2015-07-15 Hak dalam Pilkada
82 2017-07-18 Ahli: Alat Berat Bukan Obyek Pajak
83 2020-01-24 Ahli : PDTT Diperlukan Jika Ada Indikasi Kerugian
84 2015-06-22 Pelaku Usaha Terdampak Lumpur Lapindo Perbaiki Permohonan Uji UU APBN 2015
85 2016-09-08 LPS Hanya Menjual Seluruh Saham Pengendali Bank Gagal
86 2020-11-25 Aturan Pengunduran Diri Anggota Dewan yang Hendak Maju Pilkada Konstitusional
87 2015-01-21 Alat Berat Masuk Kategori Kendaraan Bermotor, UU LLAJ Digugat
88 2015-09-02 Perbaikan Permohonan Uji UU Narkotika Dinyatakan Belum Lengkap
89 2016-04-01 MK: Alat Berat Bukan Kategori Kendaraan Bermotor
90 2019-10-22 Pemerintah Belum Siapkan Jawaban, Sidang Uji Kewenangan BPK Ditunda
91 2015-04-29 Uji Ketentuan Seleksi Pengangkatan Hakim, Pengurus IKAHI Perbaiki Permohonan
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-01-11 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU Pengadilan Pajak
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2015-10-13 Mantan Pejabat Bea Cukai Entikong Perbaiki Permohonan Uji UU Kepabeanan
2 2017-07-27 Ahli Jelaskan Konstitusionalitas Makna Alat Berat
3 2020-11-23 Penguji Kewenangan KY Perbaiki Kerugian Konstitusional
4 2020-11-02 Terdakwa Penanam Ganja Uji Kata “Pohon” dalam UU Narkotika
5 2015-03-11 APAKSINDO: Alat Berat Tidak Sama dengan Kendaraan Bermotor
6 2015-04-24 Ahli Pemerintah: Alat Berat Termasuk Kategori Kendaraan Bermotor
7 2019-04-23 Pemohon Uji UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Perbaiki Permohonan
8 2015-01-27 Calon Jamaah Haji Gugat UU Penyelenggaraan Ibadah Haji
9 2015-04-02 Polri: Termasuk Kendaraan Bermotor, Alat Berat Tetap Harus Uji Kelayakanp
10 2017-05-02 Ketentuan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Alat Berat Diuji
11 2019-04-10 Tak Memuat Mekanisme Pengaduan Konstitusional, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
12 2015-03-03 Anggota Tim Pakar Otsus Kaltim Gugat UU APBN Tahun 2015
13 2019-11-11 Pemerintah: Pentingnya PDTT Untuk Investigasi Adanya Indikasi Kerugian Negara
14 2015-02-11 Pemohon Uji UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Perbaiki Permohonan
15 2019-09-26 Kewenangan PDTT yang Dimiliki BPK Dinilai Inkonstitusional
16 2017-08-28 Ahli Pemerintah: Pengaturan Pajak Daerah Sesuai Amanat UUD 1945
17 2019-09-17 Pemerintah: Pengaduan Konstitusional Mengaburkan Kewenangan MK
18 2016-09-30 MK Tolak Permohonan Uji Aturan Penetapan Kawasan Pabean
19 2016-04-18 Ahli: Kewajiban Pajak Tetap Berlaku Sebelum Dibatalkan Putusan Banding
20 2016-05-17 Ahli: Jaksa Tak Boleh Diberi Kewenangan Penyidikan
21 2015-07-01 Uji Ketentuan Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara Pilkada, PMHI Perbaiki Permohonan
22 2020-10-26 Uji Aturan PDTT BPK Tidak Dapat Diterima
23 2017-09-18 Wajib Mundur Saat Maju Kepala Daerah, Anggota DPD Uji UU Pilkada
24 2021-09-02 Zainal Arifin Mochtar: Peran KY Diamanatkan untuk Mengusulkan Calon Hakim Agung
25 2021-10-21 Benny K. Harman Ungkap Perdebatan Soal Hakim Ad Hoc Saat Pembahasan UU KY
26 2021-09-21 Ni’matul Huda: Pembentuk UU Berwenang Mengatur Rekrutmen Hakim Ad Hoc MA
27 2021-08-16 DPR: Hakim Ad Hoc di MA Dapat Disamakan Dengan Hakim Agung
28 2017-06-07 Surat Kuasa Belum Ditanda Tangan, Sidang Uji UU PDRD Ditunda
29 2017-07-06 Pemerintah Tegaskan Alat Berat Adalah Objek Pajak
30 2016-04-27 Ahli: Pelimpahan Perkara Tak Berbatas Waktu Lemahkan Penegakan Hukum
31 2017-11-28 MK Tolak Uji Kewajiban Mundur Anggota DPRD dalam Pilkada
32 2015-10-21 MK Tolak Permohonan Uji UU Pengelolaan Keuangan Haji
33 2017-08-21 Ahli: Norma yang Menyatakan Alat Berat Kendaraan Bermotor Inkonstitusional
34 2015-04-16 Ahli: BPIH untuk Mengurangi Antrean Haji
35 2015-03-03 Kemenag: UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjamin Kepastian Hukum
36 2015-03-24 Ahli: Pelaksanaan Ibadah Haji Cukup Sekali
37 2019-09-25 Ahli: Constitutional Complaint Dapat Ditambahkan dalam Kewenangan MK
38 2017-01-11 Syarat PK dalam Pengadilan Pajak Konstitusional
39 2016-09-08 Ketentuan Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Sesuai Konstitusi
40 2016-03-29 Ahli: Penyidik dan Jaksa Bisa Menyelidiki Bersama
41 2017-07-18 Ahli: Alat Berat Bukan Obyek Pajak
42 2020-01-24 Ahli : PDTT Diperlukan Jika Ada Indikasi Kerugian
43 2016-09-08 LPS Hanya Menjual Seluruh Saham Pengendali Bank Gagal
44 2020-11-25 Aturan Pengunduran Diri Anggota Dewan yang Hendak Maju Pilkada Konstitusional
45 2015-01-21 Alat Berat Masuk Kategori Kendaraan Bermotor, UU LLAJ Digugat
46 2016-04-01 MK: Alat Berat Bukan Kategori Kendaraan Bermotor