[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 1/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-02-24 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2015-01-09 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 1/PUU-XIII/2015, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 1/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2015-11-16 Ahli: Pengeloaan Listrik oleh Swasta Dapat Timbulkan Monopoli
2 2015-12-10 MK: Penghinaan Terhadap Pejabat Adalah Delik Aduan
3 2015-05-20 Ahli: Aturan Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rusun Telah Menjamin Kepastian Hukum
4 2015-07-29 Terjerat Kasus Izin Pertambangan, Mantan Pekerja Usaha Pertambangan Uji UU Minerba
5 2015-03-17 DPR dan Pemerintah: Dalil Pemohon Uji Materi UU Rusun Tidak Tepat
6 2015-09-03 Dianggap Sarat Intervensi, Pegiat Pemilu Uji Ketentuan Proses Penetapan Peraturan KPU
7 2015-05-01 Pegiat Pemilu Uji Formil dan Materiil UU Pemilukada
8 2015-03-02 Perinci Kerugian Konstitusional, Pemohon Uji Materi UU Rumah Susun Perbaiki Permohonan
9 2015-01-28 Guru Non PNS Gugat UU Guru dan Dosen
10 2015-06-30 Permasalahkan Anggota Legislatif Ikut Pilkada, Pemohon Perbaiki Petitum
11 2015-04-23 Pemohon Uji Aturan Perluasan Obyek Praperadilan Perbaiki Permohonan
12 2023-05-08 Serikat Pekerja PLN Uji UU Cipta Kerja
13 2015-11-10 Mahasiswa Gugat Putusan Calon Tunggal Pilkada
14 2016-03-15 Pihak Terkait Anggap UU Ketenagalistrikan Korbankan Kesejahteraan Buruh
15 2015-04-10 Berpotensi Mengalami Kesewenang-wenangan, Advokat Minta Praperadilan Diperluas
16 2015-12-07 Kebijakan Hukum Terbuka, MK Tolak Uji Ketentuan Pendanaan Kampanye Pilkada
17 2015-04-07 \"Negara Tak Miliki Peran, Pengembang Rusun Dominasi Pembentukan Perhimpunan Penghuni\"
18 2015-07-08 MK: Larang Keluarga Petahana Mencalonkan Diri, UU Pilkada Melanggar Konstitusi
19 2015-09-29 Serikat Pekerja PLN Gugat Aturan “Unbundling” Ketenagalistrikan
20 2015-06-04 APERSSI: Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rusun Selalu Bermasalah
21 2015-04-14 Ahli: UU Telah Sesuai dengan Konsep Guru Profesional
22 2016-05-10 Pengembang Fasilitasi Pembentukkan Perhimpunan Penghuni Rusun Selambatnya Satu Tahun
23 2016-04-07 Ahli: UU Ketenagalistrikan Mengandung Misi Liberalisasi
24 2015-06-05 BNP2TKI dianggap Tak Berperan, UU PPTKI Digugat
25 2015-03-19 Terdakwa Kasus Pencemaran Nama Baik Gugat KUHP
26 2015-05-21 Ahli: Membatasi Keluarga Petahana Ikut Pilkada Merupakan Penghilangan Hak Politik
27 2015-03-02 Kemendikbud: Perlakuan Berbeda Status Guru Bukan Diskriminasi
28 2015-10-20 Pemohon Tidak Miliki Kedudukan Hukum, Gugatan UU APBN 2015 Tidak Dapat Diterima
29 2015-09-22 Pemohon Tidak Miliki “Legal Standing”, Pengujian UU Minerba Tidak Diterima
30 2015-06-18 Tidak Ada Aturan Mundur bagi Anggota Legislatif, UU Pilkada Digugat
31 2015-02-17 Khawatir “Developer” Keruk Keuntungan, Tujuh Orang Pemilik Rusun Gugat UU Rusun
32 2015-02-11 Pemohon Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen
33 2016-09-07 MK Tegaskan Penafsiran \\"Pemufakatan Jahat\\"
34 2015-10-26 Pemerintah: Sifat “Unbundling” UU Ketenagalistrikan Berbeda dengan UU Sebelumnya
35 2015-07-09 Kabulkan Permohonan, MK Koreksi Kesalahan Dalam UU Pilkada
36 2015-10-15 Pensiunan Pegawai Pegadaian Gugat UU Pensiun
37 2015-11-04 Uji Aturan “Unbundling”, Pemohon Uji UU Ketenagalistrikan Hadirkan Saksi
38 2016-06-15 Bukan Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji Materi UU Pilkada
39 2020-11-09 Daniel Yusmic P. Foekh Bahas Kebebasan Berpendapat di Tengah Keberlakuan UU ITE
40 2015-08-20 Anggap Ada Penyalahgunaan Utang Negara, Mapancas Gugat UU APBN 2015
41 2015-09-16 Gugat Keterlibatan DPR dalam Penetapan Peraturan KPU, Pegiat Pemilu Perkuat Kedudukan Hukum
42 2015-05-01 Uji UU Rusun, Saksi Ungkap Kesulitan Membentuk Perhimpunan Penghuni
43 2016-03-23 Permohonan Kabur, MK Tidak Dapat Menerima Permohonan Uji UU Pilkada
44 2024-11-29 MK Kembali Tegaskan Sistem “Unbundling” dalam Usaha Penyediaan Listrik Inkonstitusional
45 2023-04-11 Advokat Perbaiki Kedudukan Hukum dalam Uji KUHAP
46 2015-06-17 Uji Pembatasan Pengiriman TKI, Pemohon Perbaiki Pokok Permohonan
47 2015-11-17 Tak Miliki Legal Standing, MK Tidak Dapat Menerima Permohonan Perludem
48 2016-12-14 MK: Penyediaan Listrik Harus Sesuai Prinsip “Dikuasai Negara”
49 2015-02-05 Permohonan Uji Ketentuan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Ditarik Kembali
50 2015-10-21 MK Tidak Dapat Terima Permohonan Perluasan Obyek Praperadilan
51 2015-11-26 DPR: UU Ketenagalistrikan untuk Penuhi Kebutuhan Tenaga Listrik yang Bermutu
52 2016-06-24 Permohonan Kabur, MK Tidak Terima Uji UU Sisdiknas
53 2015-04-24 Pemerintah: Pengujian Pasal Penghinaan Bukan Kewenangan MK
54 2015-03-23 Tanggung Jawab Sama Dengan Guru PNS, Guru Honorer Berharap Kelayakan dan Status yang Jelas
55 2015-10-21 MK: Moratorium Pengiriman TKI Kebijakan Hukum Terbuka
56 2023-11-14 MK Dengar Keterangan Pemerintah soal Sistem “Unbundling” dalam UU Cipta Kerja
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-12-14 00:00:00 MK Putus Uji Materi Ketenagalistrikan
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2015-03-17 DPR dan Pemerintah: Dalil Pemohon Uji Materi UU Rusun Tidak Tepat
2 2015-03-02 Perinci Kerugian Konstitusional, Pemohon Uji Materi UU Rumah Susun Perbaiki Permohonan
3 2015-01-28 Guru Non PNS Gugat UU Guru dan Dosen
4 2015-11-10 Mahasiswa Gugat Putusan Calon Tunggal Pilkada
5 2016-03-15 Pihak Terkait Anggap UU Ketenagalistrikan Korbankan Kesejahteraan Buruh
6 2015-04-10 Berpotensi Mengalami Kesewenang-wenangan, Advokat Minta Praperadilan Diperluas
7 2015-04-07 \"Negara Tak Miliki Peran, Pengembang Rusun Dominasi Pembentukan Perhimpunan Penghuni\"
8 2015-04-14 Ahli: UU Telah Sesuai dengan Konsep Guru Profesional
9 2016-05-10 Pengembang Fasilitasi Pembentukkan Perhimpunan Penghuni Rusun Selambatnya Satu Tahun
10 2016-04-07 Ahli: UU Ketenagalistrikan Mengandung Misi Liberalisasi
11 2015-06-05 BNP2TKI dianggap Tak Berperan, UU PPTKI Digugat
12 2015-03-19 Terdakwa Kasus Pencemaran Nama Baik Gugat KUHP
13 2015-03-02 Kemendikbud: Perlakuan Berbeda Status Guru Bukan Diskriminasi
14 2015-02-17 Khawatir “Developer” Keruk Keuntungan, Tujuh Orang Pemilik Rusun Gugat UU Rusun
15 2015-02-11 Pemohon Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen
16 2016-09-07 MK Tegaskan Penafsiran \\"Pemufakatan Jahat\\"
17 2016-06-15 Bukan Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji Materi UU Pilkada
18 2020-11-09 Daniel Yusmic P. Foekh Bahas Kebebasan Berpendapat di Tengah Keberlakuan UU ITE
19 2016-03-23 Permohonan Kabur, MK Tidak Dapat Menerima Permohonan Uji UU Pilkada
20 2016-12-14 MK: Penyediaan Listrik Harus Sesuai Prinsip “Dikuasai Negara”
21 2015-02-05 Permohonan Uji Ketentuan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Ditarik Kembali
22 2015-11-26 DPR: UU Ketenagalistrikan untuk Penuhi Kebutuhan Tenaga Listrik yang Bermutu
23 2016-06-24 Permohonan Kabur, MK Tidak Terima Uji UU Sisdiknas
24 2015-03-23 Tanggung Jawab Sama Dengan Guru PNS, Guru Honorer Berharap Kelayakan dan Status yang Jelas