[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 95/PUU-XII/2014 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2014-09-30 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 95/PUU-XII/2014, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 95/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2025-06-18 Menyeimbangkan Penegakan Hukum Kehutanan dengan Perlindungan terhadap Masyarakat Adat
2 2025-11-17 Urgensi Pembentukan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat
3 2024-08-30 MK-Unmul Gelar Monitoring dan Evaluasi Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang
4 2024-08-31 Pertimbangan Hukum Putusan MK Juga Bersifat Final dan Mengikat
5 2025-10-16 MK Beri Perlindungan Hukum Perkebunan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan
6 2024-09-02 Beragam Dinamika dan Tantangan Implementasi Putusan MK
7 2023-03-17 Implementasi Konsep Ekonomi Hijau dan Gagasan Konstitusi Hijau dalam Putusan MK
8 2014-10-15 Ketentuan Penetapan Kawasan Hutan Digugat Organisasi Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat
9 2015-12-10 MK: Masyarakat di Dalam Hutan Tidak Dilarang Memungut Hasil Hutan
10 2014-11-20 Saksi Pemohon : UU P3H Ancam Kelangsungan Hidup Masyarakat Adat
11 2014-11-04 Pemerintah: Tak Ada Pidana, Manfaatkan Hasil Hutan Selain Tujuan Komersial
12 2014-10-28 Organisasi Lingkungan Hidup dan Petani Perbaiki Uji Materi Aturan Penetapan Kawasan Hutan
13 2022-10-06 Keberadaan Lembaga Penguji Undang-Undang Bagi Perjuangan Hak Konstitusional Warga Negara
14 2025-10-04 MK Adakan Diskusi dengan Masyarakat Desa Konstitusi Bangbang Bali
15 2024-11-23 MK Jamin Kepastian Hukum untuk Energi Berkelanjutan
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-10-15 Ketentuan Penetapan Kawasan Hutan Digugat Organisasi Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat
2 2014-11-04 Pemerintah: Tak Ada Pidana, Manfaatkan Hasil Hutan Selain Tujuan Komersial
3 2014-10-28 Organisasi Lingkungan Hidup dan Petani Perbaiki Uji Materi Aturan Penetapan Kawasan Hutan