[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2014-02-26 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 21/PUU-XII/2014, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 21/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-04-23 Pemerintah: MK Tidak Berwenang Mengadili Uji Aturan Soal Penyidikan, Penangkapan, dan Penahahan
2 2015-01-21 Permohonan Uji UU Otsus Papua Tidak Dapat Diterima
3 2017-01-11 Kewenangan Seponering Jaksa Agung Diperketat
4 2016-11-29 MK: Praperadilan Gugur Saat Pokok Perkara Disidangkan
5 2015-05-15 Batalkan Penetapan Tersangka, Hakim Dasarkan Putusan MK
6 2015-05-22 Langkah Antisipatif Penegak Hukum Pasca Putusan MK
7 2015-08-14 Merajut Benang Kusut Praperadilan
8 2015-05-11 Peradi Nilai Putusan MK Soal Praperadilan Berdampak Negatif
9 2015-05-13 Putusan MK Jadi Dasar Kekalahan KPK
10 2023-05-25 Praperadilan Wewenang Pengadilan Negeri
11 2015-06-17 Hakim Agung Usulkan Tiga Opsi Kebijakan Praperadilan
12 2015-07-31 Harus Ada Audit BPK untuk Penyidikan Korupsi
13 2015-06-12 DPR Desak Gugatan Praperadilan Dibatasi
14 2018-10-31 MK Tegaskan Aturan Praperadilan Konstitusional
15 2015-05-06 Putusan Kontroversial MK
16 2024-08-13 Paradigma Lindungi Harkat dan Martabat Manusia dalam Tatanan Implementasi Hukum
17 2021-12-15 Penghentian Penyelidikan Bukan Objek Pengujian Praperadilan
18 2024-02-13 Tiada Upaya Paksa dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan
19 2014-12-01 PUU Otsus Papua: Pemohon Sampaikan Perbaikan Permohonan
20 2023-10-31 Permohonan Kabur, Uji KUHAP Tidak Dapat Diterima
21 2024-01-31 Tenggang Waktu Praperadilan Demi Kepastian Hukum
22 2015-07-28 Kejati DKI: Putusan MK Tidak Berlaku Pada Kasus Dahlan
23 2015-05-15 KPK Jadi Korban Pertama Putusan MK, Jaksa Agung Pun Minta Jaksa Lebih Teliti
24 2014-03-19 Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan Harus Berdasar Minimum Dua Alat Bukti
25 2015-04-28 MK: Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan
26 2016-06-01 MK Tolak Permohonan Mantan Wakil Ketua KPK
27 2015-05-06 KPK: Putusan MK Tidak Selalu Diikuti Hakim
28 2023-10-10 Aturan Tenggang Waktu Pengajuan Upaya Hukum Praperadilan Diuji ke MK
29 2023-10-23 Advokat Perbaiki Permohonan Uji Materiil KUHAP
30 2022-12-20 Bukan Persoalan Konstitusionalitas, MK Tolak Uji Ketentuan Proses Pemeriksaan Perkara Pidana
31 2015-07-29 Kejati DKI: Pernyataan Dahlan Putusan MK Setingkat UU Tak Berdasar
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2015-01-21 Permohonan Uji UU Otsus Papua Tidak Dapat Diterima
2 2017-01-11 Kewenangan Seponering Jaksa Agung Diperketat
3 2016-11-29 MK: Praperadilan Gugur Saat Pokok Perkara Disidangkan
4 2018-10-31 MK Tegaskan Aturan Praperadilan Konstitusional
5 2014-12-01 PUU Otsus Papua: Pemohon Sampaikan Perbaikan Permohonan
6 2014-03-19 Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan Harus Berdasar Minimum Dua Alat Bukti
7 2016-06-01 MK Tolak Permohonan Mantan Wakil Ketua KPK