[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 8/PUU-XII/2014 Tentang Permohonan Pengujian Pasal 16 dan Pasal 26 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2014-01-23 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 8/PUU-XII/2014, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 8/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Pasal 16 dan Pasal 26 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-12-19 PNS Uji Aturan Jaminan Kecelakaan Kerja
2 2015-06-19 Soal Nikah Beda Agama, Perwakilan Buddha Tak Ambil Pusing
3 2014-12-03 Pemohon Mangkir Sidang, Uji Perppu Gugur
4 2022-07-18 Dewan Da’wah: Dalil Pemohon Soal Nikah Beda Agama Tidak Beralasan Hukum
5 2014-07-07 Pasangan Cabub-Cawabub Sumba Barat Daya Terpilih Perbaiki Permohonan Uji UU Pemda
6 2014-04-23 Pemerintah: Aturan Izin Pengelolaan Limbah B3 Sudah Jelas dan Tegas
7 2015-02-18 Kehilangan Objek, Uji Perpu Pilkada Tidak Diterima
8 2014-11-13 Pemegang Saham PT Newmont Nusa Tenggara Cabut Permohonan Pengujian UU Minerba
9 2014-11-12 Gugatan Aturan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Publik Ditolak MK
10 2014-04-02 Masyarakat Konstitusi Indonesia Uji UU Penetapan Perpu MK
11 2014-12-04 MK : UU Pangan Tidak Bertentangan Dengan Konstitusi
12 2014-02-26 LSM Perkuat Legal Standing dalam Pengujian UU Penanganan Konflik Sosial
13 2014-06-16 Jalani Ujian Semester, Mahasiswa Penggugat Usia Minimal Pencalonan Presiden dan Wapres Tidak Hadiri Sidang
14 2014-10-23 Anggap Pemerintah Langgar Kontrak Karya, Pemegang Saham PT Newmont Nusa Tenggara Gugat UU Minerba
15 2015-04-06 Ahli: BPJS Kesehatan Jawaban Atas Kegagalan Jaminan Kesehatan Privat
16 2015-06-23 Mahasiswa Program USIPP Belajar Kehidupan Berdemokrasi ke MKRI
17 2014-07-15 Ahli: Penetapan Status Keadaan Konflik Mutlak Otoritas Presiden
18 2015-06-19 Aturan Keabsahan Perkawinan Menurut Agama Tidak Melanggar Konstitusi
19 2014-12-12 Ahli: Peralatan Listrik Harus Memenuhi Standar
20 2015-06-17 MK Segera Putuskan Nasib Tiga Pengujian UU Perkawinan
21 2014-04-29 Terganjal Gubernur NTT, Aturan Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Digugat ke MK
22 2015-09-22 MK Hapus Ketentuan Sanksi Kurungan Penjara Pemasangan Listrik
23 2014-09-29 Dokumen Rencana Pengadaan Tanah Dirahasiakan, UU Pengadaan Tanah Digugat
24 2014-10-14 Ikuti Nasihat Hakim MK, Penguji UU Pengadaan Tanah Perbaiki Permohonan
25 2014-11-26 Pemohon Penghapusan Perppu Pilkada Perbaiki Permohonan
26 2015-05-27 Tidak Jelas, Permohonan Uji UU Pilpres Aliansi Advokat Merah Putih Tidak Diterima
27 2014-09-10 Ahli: UU PKS Timbulkan Dualisme Hukum Pengaturan Keadaan Darurat
28 2015-04-28 Ahli: BPJS Wujud Negara Kesejahteraan
29 2017-05-24 Sistem BPJS Konstitusional
30 2020-01-28 DPR: Pengalihan Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan Berpedoman pada Prinsip Kegotongroyongan
31 2015-01-20 Pemohon Uji Ketentuan Wajib Daftar BPJS Perbaiki Permohonan
32 2015-02-24 Ahli: Kewajiban Mendaftar BPJS Diskriminatif
33 2015-01-07 Timbulkan Monopoli dan Diskriminasi, UU BPJS Digugat
34 2014-07-22 Tuding Rugikan Konsumen, Pakar Kelistrikan Gugat Ketentuan Sertifikat Layak Operasi
35 2014-02-13 LSM Gugat Kewenangan Kepala Daerah Tetapkan Status Konflik
36 2014-09-06 Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
37 2015-06-19 Parisada Hindu Dharma Indonesia Tolak Revisi UU Perkawinan
38 2014-03-13 Terdakwa Kasus Bioremediasi Fiktif Ajukan Uji UU Lingkungan
39 2014-04-24 Komnas HAM: Kekuasaan Menyatakan Keadaan Darurat di Tangan Presiden
40 2014-11-13 Dianggap Tidak Memenuhi Syarat, Perpu Pilkada Langsung Digugat
41 2014-07-03 Digugurkan dan Tidak Diterima, MK Putus Dua Pengujian Syarat Pencapresan dalam UU Pilpres
42 2014-10-13 Obyek Sudah Tidak Ada, MK Sarankan Uji Materi UU Pilkada Dicabut
43 2014-04-03 Pemerintah Nilai UU Penanganan Konflik Sosial Sudah Tepat
44 2017-06-14 MK Tolak Uji UU BPJS
45 2024-11-01 Implementasi Hukum Islam atas Hak Konstitusional Warga Negara dalam Putusan MK
46 2015-06-19 MK Tolak Uji Materi soal Perkawinan Beda Agama
47 2024-12-10 Keterwakilan Perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan
48 2014-10-23 Objek Permohonan Sudah Tidak Ada, MK Putus Uji UU Pilkada Tidak Diterima
49 2014-04-24 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU Penetapan Perpu MK
50 2023-01-31 MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-12-19 PNS Uji Aturan Jaminan Kecelakaan Kerja
2 2014-12-03 Pemohon Mangkir Sidang, Uji Perppu Gugur
3 2014-07-07 Pasangan Cabub-Cawabub Sumba Barat Daya Terpilih Perbaiki Permohonan Uji UU Pemda
4 2015-02-18 Kehilangan Objek, Uji Perpu Pilkada Tidak Diterima
5 2014-11-12 Gugatan Aturan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Publik Ditolak MK
6 2014-04-02 Masyarakat Konstitusi Indonesia Uji UU Penetapan Perpu MK
7 2014-06-16 Jalani Ujian Semester, Mahasiswa Penggugat Usia Minimal Pencalonan Presiden dan Wapres Tidak Hadiri Sidang
8 2014-10-23 Anggap Pemerintah Langgar Kontrak Karya, Pemegang Saham PT Newmont Nusa Tenggara Gugat UU Minerba
9 2015-04-06 Ahli: BPJS Kesehatan Jawaban Atas Kegagalan Jaminan Kesehatan Privat
10 2014-07-15 Ahli: Penetapan Status Keadaan Konflik Mutlak Otoritas Presiden
11 2014-09-29 Dokumen Rencana Pengadaan Tanah Dirahasiakan, UU Pengadaan Tanah Digugat
12 2014-10-14 Ikuti Nasihat Hakim MK, Penguji UU Pengadaan Tanah Perbaiki Permohonan
13 2015-04-28 Ahli: BPJS Wujud Negara Kesejahteraan
14 2017-05-24 Sistem BPJS Konstitusional
15 2015-01-20 Pemohon Uji Ketentuan Wajib Daftar BPJS Perbaiki Permohonan
16 2015-02-24 Ahli: Kewajiban Mendaftar BPJS Diskriminatif
17 2015-01-07 Timbulkan Monopoli dan Diskriminasi, UU BPJS Digugat
18 2014-07-22 Tuding Rugikan Konsumen, Pakar Kelistrikan Gugat Ketentuan Sertifikat Layak Operasi
19 2014-02-13 LSM Gugat Kewenangan Kepala Daerah Tetapkan Status Konflik
20 2014-09-06 Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
21 2014-03-13 Terdakwa Kasus Bioremediasi Fiktif Ajukan Uji UU Lingkungan
22 2014-11-13 Dianggap Tidak Memenuhi Syarat, Perpu Pilkada Langsung Digugat
23 2014-07-03 Digugurkan dan Tidak Diterima, MK Putus Dua Pengujian Syarat Pencapresan dalam UU Pilpres
24 2014-10-13 Obyek Sudah Tidak Ada, MK Sarankan Uji Materi UU Pilkada Dicabut
25 2014-04-03 Pemerintah Nilai UU Penanganan Konflik Sosial Sudah Tepat
26 2017-06-14 MK Tolak Uji UU BPJS