[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 7/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2014-01-22 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 7/PUU-XII/2014, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 7/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-03-29 Pemerintah: Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan Dirahasiakan demi Kepentingan Publik
2 2014-12-22 Merasa Dibedakan di Muka Hukum, Warga Negara Nigeria Terdakwa Kasus Narkoba Gugat UU MK
3 2015-01-21 Dalil Tidak Tepat, MK Tolak Permohonan Pengujian UU PPh
4 2014-05-19 Pemohon Meninggal Dunia, Pengujian UU Veteran Dinyatakan Gugur
5 2014-03-10 Uji Aturan PKWT, Pemerintah: Frasa Demi Hukum untuk Keadilan
6 2014-02-25 Uji UU Ketenagakerjaan, Pemohon Perbaiki Petitum
7 2014-05-05 Pemerintah: Pengujian UU Pasal Modal dan LPS bukan Isu Konstitusionalitas
8 2014-02-12 Serikat Buruh Minta Kepastian Pengangkatan Sebagai Pekerja Tetap Melalui Pengadilan Negeri
9 2021-12-15 Penghentian Penyelidikan Bukan Objek Pengujian Praperadilan
10 2014-10-09 Mahkamah Nyatakan Gugatan Aturan Komposisi Pimpinan DPRD Gugur
11 2014-10-09 Pemerintah: Kelemahan Praktik Praperadilan Persoalan Implementasi Norma
12 2016-04-21 Uji Materi UU KIP, Ahli Nilai Edaran Dirjen Langgar Putusan MK
13 2014-04-10 Uji Dua Undang-Undang, Lembaga Penjamin Simpanan Perkuat Kedudukan Hukum dan Permohonan
14 2014-10-22 Sidang Perdana Uji Materi UU MD3, Tiga Anggota MPR Tidak Hadir
15 2015-01-21 Permohonan Tidak Memenuhi Syarat, Uji KUHAP Ditolak
16 2016-02-23 Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan Dirahasiakan, Buruh Gugat UU KIP
17 2014-09-24 Gugat Aturan Komposisi Pimpinan DPRD, Pemohon Tidak Hadiri Sidang Perdana
18 2014-10-07 Uji UU PPh, Ahli: Regulasi Pajak Harus Jelas
19 2015-01-28 MK Tolak Seluruh Permohonan Lembaga Penjamin Simpanan
20 2014-10-09 PPATK dan KPK Minta MK Tolak Permohonan Akil Mochtar
21 2018-01-29 Anggap Perjanjian PKWT Multitafsir, UU Ketenagakerjaan Diuji
22 2014-11-26 Bukti Permulaan Multitafsir, Bupati Tapanuli Tengah Perbaiki Permohonan Uji KUHAP
23 2018-05-31 MK Tolak Uji Materiil UU Ketenagakerjaan
24 2014-03-25 Sering Sakit-sakitan, Pemohon Minta Pemilu “Langsung” Bisa Diwakilkan
25 2014-09-11 Pemohon Gugatan UU TPPU Perbaiki Permohonan
26 2015-11-04 MK Kabulkan Permohonan Uji UU Ketenagakerjaan
27 2015-10-20 Ahli: Pembuktian Pidana Asal Dapat Hilangkan Jejak TPPU
28 2015-03-19 MK Tolak Permohonan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
29 2014-11-12 Dasar Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan Multitafsir, Bupati Tapanuli Tengah Uji KUHAP
30 2015-08-31 Komisaris PT Panca Logam Makmur Perbaiki Permohonan Uji Materi UU TPPU
31 2015-02-12 MK Tolak Gugatan UU TPPU yang Dimohonkan Akil Mochtar
32 2014-04-02 Karyawan Kontrak Bersaksi di Sidang Pengujian UU Ketenagakerjaan
33 2014-11-07 Ahli: Pengaturan Jenis Pajak dengan Peraturan Menkeu Konstitusional
34 2014-12-12 Pemerintah: Permohonan Bupati Tapanuli Tengah Bukan Kewenangan MK
35 2015-01-08 Ahli: Perpu Pilkada Tidak Memenuhi Syarat Formil
36 2014-09-01 Ahli: Kinerja LPS Terhambat UU LPS
37 2016-04-29 MK: Pemerintah dapat Keluarkan Peraturan PNBP di Bawah Undang-Undang
38 2014-08-26 Perusahaan Pelayaran Perbaiki Permohonan Uji UU PPh
39 2014-09-16 Ikuti Nasihat Hakim, Pemohon Uji Ketentuan Praperadilan Perbaiki Permohonan
40 2014-10-28 Tiga Anggota MPR Cabut Permohonan Uji UU MD3
41 2014-09-22 DPR dan Pemerintah : Pemidanaan TPPU Terpisah dari Pemidanaan Kejahatan Asal
42 2015-02-13 MK Tolak Permohonan Akil Mochtar, KPK Tetap Berwenang Usut Pencucian Uang
43 2014-11-07 MK Kabulkan Pencabutan Perkara Uji UU MD3 oleh Anggota MPR
44 2015-01-08 Pemohon Uji Ketentuan “Legal Standing” bagi WNA Minta Waktu Tambahan
45 2015-01-21 Frasa Jenis Jasa Lain UU PPh Konstitusional
46 2014-03-27 \"Tugas LPS Terhambat Karena Rahasia Bank\"
47 2016-05-10 Ahli: Nota Pemeriksaan Bukan Informasi Publik
48 2016-03-07 Buruh Perbaiki Petitum Uji Ketentuan Kerahasiaan Nota Pemeriksaan Pegawai
49 2015-08-18 Merasa Tidak Lakukan Pidana Pencucian Uang, Komisaris Panca Lomba Makmur Uji UU TPPU
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-03-29 Pemerintah: Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan Dirahasiakan demi Kepentingan Publik
2 2015-01-21 Dalil Tidak Tepat, MK Tolak Permohonan Pengujian UU PPh
3 2014-05-19 Pemohon Meninggal Dunia, Pengujian UU Veteran Dinyatakan Gugur
4 2014-03-10 Uji Aturan PKWT, Pemerintah: Frasa Demi Hukum untuk Keadilan
5 2014-02-12 Serikat Buruh Minta Kepastian Pengangkatan Sebagai Pekerja Tetap Melalui Pengadilan Negeri
6 2014-10-09 Mahkamah Nyatakan Gugatan Aturan Komposisi Pimpinan DPRD Gugur
7 2014-10-09 Pemerintah: Kelemahan Praktik Praperadilan Persoalan Implementasi Norma
8 2016-04-21 Uji Materi UU KIP, Ahli Nilai Edaran Dirjen Langgar Putusan MK
9 2015-01-21 Permohonan Tidak Memenuhi Syarat, Uji KUHAP Ditolak
10 2016-02-23 Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan Dirahasiakan, Buruh Gugat UU KIP
11 2014-10-07 Uji UU PPh, Ahli: Regulasi Pajak Harus Jelas
12 2015-01-28 MK Tolak Seluruh Permohonan Lembaga Penjamin Simpanan
13 2014-10-09 PPATK dan KPK Minta MK Tolak Permohonan Akil Mochtar
14 2018-01-29 Anggap Perjanjian PKWT Multitafsir, UU Ketenagakerjaan Diuji
15 2014-03-25 Sering Sakit-sakitan, Pemohon Minta Pemilu “Langsung” Bisa Diwakilkan
16 2015-11-04 MK Kabulkan Permohonan Uji UU Ketenagakerjaan
17 2015-03-19 MK Tolak Permohonan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
18 2014-04-02 Karyawan Kontrak Bersaksi di Sidang Pengujian UU Ketenagakerjaan
19 2014-11-07 Ahli: Pengaturan Jenis Pajak dengan Peraturan Menkeu Konstitusional
20 2015-01-08 Ahli: Perpu Pilkada Tidak Memenuhi Syarat Formil
21 2014-09-01 Ahli: Kinerja LPS Terhambat UU LPS
22 2016-04-29 MK: Pemerintah dapat Keluarkan Peraturan PNBP di Bawah Undang-Undang
23 2014-08-26 Perusahaan Pelayaran Perbaiki Permohonan Uji UU PPh
24 2014-09-16 Ikuti Nasihat Hakim, Pemohon Uji Ketentuan Praperadilan Perbaiki Permohonan
25 2014-10-28 Tiga Anggota MPR Cabut Permohonan Uji UU MD3
26 2014-09-22 DPR dan Pemerintah : Pemidanaan TPPU Terpisah dari Pemidanaan Kejahatan Asal
27 2014-11-07 MK Kabulkan Pencabutan Perkara Uji UU MD3 oleh Anggota MPR
28 2015-01-08 Pemohon Uji Ketentuan “Legal Standing” bagi WNA Minta Waktu Tambahan
29 2015-01-21 Frasa Jenis Jasa Lain UU PPh Konstitusional
30 2014-03-27 \"Tugas LPS Terhambat Karena Rahasia Bank\"
31 2016-05-10 Ahli: Nota Pemeriksaan Bukan Informasi Publik
32 2016-03-07 Buruh Perbaiki Petitum Uji Ketentuan Kerahasiaan Nota Pemeriksaan Pegawai