[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 7/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2014-01-22 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 7/PUU-XII/2014, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 7/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2021-12-15 Penghentian Penyelidikan Bukan Objek Pengujian Praperadilan
2 2014-10-09 Pemerintah: Kelemahan Praktik Praperadilan Persoalan Implementasi Norma
3 2014-10-09 Mahkamah Nyatakan Gugatan Aturan Komposisi Pimpinan DPRD Gugur
4 2016-04-21 Uji Materi UU KIP, Ahli Nilai Edaran Dirjen Langgar Putusan MK
5 2014-04-10 Uji Dua Undang-Undang, Lembaga Penjamin Simpanan Perkuat Kedudukan Hukum dan Permohonan
6 2014-10-22 Sidang Perdana Uji Materi UU MD3, Tiga Anggota MPR Tidak Hadir
7 2015-01-21 Permohonan Tidak Memenuhi Syarat, Uji KUHAP Ditolak
8 2016-02-23 Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan Dirahasiakan, Buruh Gugat UU KIP
9 2014-09-24 Gugat Aturan Komposisi Pimpinan DPRD, Pemohon Tidak Hadiri Sidang Perdana
10 2014-10-07 Uji UU PPh, Ahli: Regulasi Pajak Harus Jelas
11 2015-01-28 MK Tolak Seluruh Permohonan Lembaga Penjamin Simpanan
12 2014-10-09 PPATK dan KPK Minta MK Tolak Permohonan Akil Mochtar
13 2018-01-29 Anggap Perjanjian PKWT Multitafsir, UU Ketenagakerjaan Diuji
14 2014-11-26 Bukti Permulaan Multitafsir, Bupati Tapanuli Tengah Perbaiki Permohonan Uji KUHAP
15 2018-05-31 MK Tolak Uji Materiil UU Ketenagakerjaan
16 2014-03-25 Sering Sakit-sakitan, Pemohon Minta Pemilu “Langsung” Bisa Diwakilkan
17 2014-09-11 Pemohon Gugatan UU TPPU Perbaiki Permohonan
18 2015-11-04 MK Kabulkan Permohonan Uji UU Ketenagakerjaan
19 2015-10-20 Ahli: Pembuktian Pidana Asal Dapat Hilangkan Jejak TPPU
20 2015-03-19 MK Tolak Permohonan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
21 2014-11-12 Dasar Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan Multitafsir, Bupati Tapanuli Tengah Uji KUHAP
22 2015-08-31 Komisaris PT Panca Logam Makmur Perbaiki Permohonan Uji Materi UU TPPU
23 2015-02-12 MK Tolak Gugatan UU TPPU yang Dimohonkan Akil Mochtar
24 2014-04-02 Karyawan Kontrak Bersaksi di Sidang Pengujian UU Ketenagakerjaan
25 2014-11-07 Ahli: Pengaturan Jenis Pajak dengan Peraturan Menkeu Konstitusional
26 2014-12-12 Pemerintah: Permohonan Bupati Tapanuli Tengah Bukan Kewenangan MK
27 2015-01-08 Ahli: Perpu Pilkada Tidak Memenuhi Syarat Formil
28 2014-09-01 Ahli: Kinerja LPS Terhambat UU LPS
29 2016-04-29 MK: Pemerintah dapat Keluarkan Peraturan PNBP di Bawah Undang-Undang
30 2014-08-26 Perusahaan Pelayaran Perbaiki Permohonan Uji UU PPh
31 2014-09-16 Ikuti Nasihat Hakim, Pemohon Uji Ketentuan Praperadilan Perbaiki Permohonan
32 2014-10-28 Tiga Anggota MPR Cabut Permohonan Uji UU MD3
33 2014-09-22 DPR dan Pemerintah : Pemidanaan TPPU Terpisah dari Pemidanaan Kejahatan Asal
34 2015-02-13 MK Tolak Permohonan Akil Mochtar, KPK Tetap Berwenang Usut Pencucian Uang
35 2014-11-07 MK Kabulkan Pencabutan Perkara Uji UU MD3 oleh Anggota MPR
36 2015-01-08 Pemohon Uji Ketentuan “Legal Standing” bagi WNA Minta Waktu Tambahan
37 2015-01-21 Frasa Jenis Jasa Lain UU PPh Konstitusional
38 2014-03-27 \"Tugas LPS Terhambat Karena Rahasia Bank\"
39 2016-05-10 Ahli: Nota Pemeriksaan Bukan Informasi Publik
40 2016-03-07 Buruh Perbaiki Petitum Uji Ketentuan Kerahasiaan Nota Pemeriksaan Pegawai
41 2015-08-18 Merasa Tidak Lakukan Pidana Pencucian Uang, Komisaris Panca Lomba Makmur Uji UU TPPU
42 2016-03-29 Pemerintah: Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan Dirahasiakan demi Kepentingan Publik
43 2014-12-22 Merasa Dibedakan di Muka Hukum, Warga Negara Nigeria Terdakwa Kasus Narkoba Gugat UU MK
44 2015-01-21 Dalil Tidak Tepat, MK Tolak Permohonan Pengujian UU PPh
45 2014-05-19 Pemohon Meninggal Dunia, Pengujian UU Veteran Dinyatakan Gugur
46 2014-03-10 Uji Aturan PKWT, Pemerintah: Frasa Demi Hukum untuk Keadilan
47 2014-02-25 Uji UU Ketenagakerjaan, Pemohon Perbaiki Petitum
48 2014-05-05 Pemerintah: Pengujian UU Pasal Modal dan LPS bukan Isu Konstitusionalitas
49 2014-02-12 Serikat Buruh Minta Kepastian Pengangkatan Sebagai Pekerja Tetap Melalui Pengadilan Negeri
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-10-09 Pemerintah: Kelemahan Praktik Praperadilan Persoalan Implementasi Norma
2 2014-10-09 Mahkamah Nyatakan Gugatan Aturan Komposisi Pimpinan DPRD Gugur
3 2016-04-21 Uji Materi UU KIP, Ahli Nilai Edaran Dirjen Langgar Putusan MK
4 2015-01-21 Permohonan Tidak Memenuhi Syarat, Uji KUHAP Ditolak
5 2016-02-23 Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan Dirahasiakan, Buruh Gugat UU KIP
6 2014-10-07 Uji UU PPh, Ahli: Regulasi Pajak Harus Jelas
7 2015-01-28 MK Tolak Seluruh Permohonan Lembaga Penjamin Simpanan
8 2014-10-09 PPATK dan KPK Minta MK Tolak Permohonan Akil Mochtar
9 2018-01-29 Anggap Perjanjian PKWT Multitafsir, UU Ketenagakerjaan Diuji
10 2014-03-25 Sering Sakit-sakitan, Pemohon Minta Pemilu “Langsung” Bisa Diwakilkan
11 2015-11-04 MK Kabulkan Permohonan Uji UU Ketenagakerjaan
12 2015-03-19 MK Tolak Permohonan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
13 2014-04-02 Karyawan Kontrak Bersaksi di Sidang Pengujian UU Ketenagakerjaan
14 2014-11-07 Ahli: Pengaturan Jenis Pajak dengan Peraturan Menkeu Konstitusional
15 2015-01-08 Ahli: Perpu Pilkada Tidak Memenuhi Syarat Formil
16 2014-09-01 Ahli: Kinerja LPS Terhambat UU LPS
17 2016-04-29 MK: Pemerintah dapat Keluarkan Peraturan PNBP di Bawah Undang-Undang
18 2014-08-26 Perusahaan Pelayaran Perbaiki Permohonan Uji UU PPh
19 2014-09-16 Ikuti Nasihat Hakim, Pemohon Uji Ketentuan Praperadilan Perbaiki Permohonan
20 2014-10-28 Tiga Anggota MPR Cabut Permohonan Uji UU MD3
21 2014-09-22 DPR dan Pemerintah : Pemidanaan TPPU Terpisah dari Pemidanaan Kejahatan Asal
22 2014-11-07 MK Kabulkan Pencabutan Perkara Uji UU MD3 oleh Anggota MPR
23 2015-01-08 Pemohon Uji Ketentuan “Legal Standing” bagi WNA Minta Waktu Tambahan
24 2015-01-21 Frasa Jenis Jasa Lain UU PPh Konstitusional
25 2014-03-27 \"Tugas LPS Terhambat Karena Rahasia Bank\"
26 2016-05-10 Ahli: Nota Pemeriksaan Bukan Informasi Publik
27 2016-03-07 Buruh Perbaiki Petitum Uji Ketentuan Kerahasiaan Nota Pemeriksaan Pegawai
28 2016-03-29 Pemerintah: Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan Dirahasiakan demi Kepentingan Publik
29 2015-01-21 Dalil Tidak Tepat, MK Tolak Permohonan Pengujian UU PPh
30 2014-05-19 Pemohon Meninggal Dunia, Pengujian UU Veteran Dinyatakan Gugur
31 2014-03-10 Uji Aturan PKWT, Pemerintah: Frasa Demi Hukum untuk Keadilan
32 2014-02-12 Serikat Buruh Minta Kepastian Pengangkatan Sebagai Pekerja Tetap Melalui Pengadilan Negeri