[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 6/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2014-01-15 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 6/PUU-XII/2014, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 6/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2022-06-20 Ketentuan Syarat Pengangkatan Calon Anggota BPK Konstitusional
2 2014-10-28 Permasalahkan Syarat Anggota BPK, Permohonan Uji UU BPK Diperbaiki
3 2014-10-06 Tenaga Honorer Penguji UU Aparatur Sipil Negara Perbaiki Permohonan
4 2014-09-10 Uji Aturan Penyidikan Anggota DPR, Pemohon Perbaiki Permohonan
5 2014-10-15 Aturan Pencalonan Anggota DPRA dan DPRK oleh Parpol Lokal Tidak Jelas, UU Pemerintahan Aceh Digugat
6 2015-08-06 Inilah Putusan MK tentang Kemandirian KIP
7 2014-10-14 Terjegal Persyaratan Jadi Anggota, UU BPK Digugat
8 2014-11-25 Tuntut Kemandirian, Komisioner Komisi Informasi Perbaiki Gugatan UU KIP
9 2014-07-18 Harus Mundur Bila Calonkan sebagai Pejabat Publik, PNS Papua Gugat UU Aparatur Sipil Negara
10 2015-08-04 MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan Uji UU Dana Pensiun
11 2014-10-29 Politisi PAN Cabut Perkara Pengujian UU Pemerintahan Aceh
12 2014-12-19 Anggap Proses Eksekusi Jaksa Tidak Sesuai Prosedur, Terpidana Kasus Korupsi Uji KUHAP
13 2015-07-09 Norma Sudah Diputus, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Uji UU Pilkada oleh Dosen PNS
14 2014-11-11 Tuntut Kemandirian, Komisioner Komisi Informasi Gugat UU KIP
15 2014-09-02 Ingin Gunakan Lambang Garuda, UU Lambang Negara Kembali Diuji
16 2015-01-21 Pemohon Meninggal Dunia, MK Nyatakan Permohonan Pengujian KUHAP Gugur
17 2015-05-26 Aturan Penetapan Tarif Retribusi Pengendalilan Menara Telekomunikasi Inkonstitusional
18 2015-07-09 Tidak Perlu Mundur Saat Mendaftar, PNS Wajib Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Daerah
19 2015-01-28 Negara Berhak Atur Identitas Sebagai Lambang, MK tolak Permohonan Pengujian UU Lambang Negara
20 2014-09-22 Perjuangkan Hak Pegawai Honorer, FPHI Gugat UU ASN
21 2015-11-04 MK Tolak Permohonan Uji Larangan Rangkap Jabatan dalam UU BPK
22 2014-08-25 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Diuji Materiil ke MK
23 2014-05-06 Uji UU KY dan UU KPK, Ahli: Seleksi Pimpinan Komisi Negara Didominasi Kepentingan Politik
24 2014-11-26 Ahli Pemohon: Syarat Anggota DPR Menjadi Calon Anggota BPK Timbulkan Konflik Kepentingan
25 2014-10-15 UU Pemda yang Diuji Sudah Berganti, FKHK Pertimbangkan Cabut Permohonan
26 2014-11-10 Pemerintah: UU BPK Tidak Halangi Masyarakat Biasa Maju Jadi Anggota BPK
27 2015-08-04 Bukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman, Kemandirian Komisi Informasi Tidak Terkait Prinsip Kemerdekaan
28 2015-08-05 Inilah Putusan MK tentang Kemandirian KIP
29 2015-08-24 Pekan Konstitusi UII Kaji Problem Ketatanegaraan
30 2014-11-06 Beralasan Hukum, Penarikan Permohonan Uji UU Pemerintahan Aceh Dikabulkan
31 2014-05-07 Tak Punya Kedudukan Hukum, Permohonan Pegawai Kontrak Jamkesmas Tidak Dapat Diterima
32 2014-10-02 Ahli: Tidak Atur Rumus Penghitungan, Retribusi Daerah Jadi Pungutan Paksaan\"l
33 2014-04-15 KPK: Proses Rekrutmen Pimpinan KPK Berpotensi Diintervensi
34 2017-12-13 Pemohon Uji KPK Sampaikan Sejumlah Perbaikan
35 2014-03-11 Kewenangan DPR Memilih Komisioner KY dan KPK Dinilai Kebablasan
36 2018-03-29 Lagi, UU MD3 Diuji
37 2014-11-06 MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan Uji UU Pemda
38 2015-06-23 Pensiunan Karyawan Kembali Uji Materiil UU Dana Pensiun ke MK
39 2014-12-04 Pemerintah: Komisi Informasi Wajib Tunduk pada UU KIP
40 2015-09-23 MK: Pemeriksaan Anggota DPR Tidak Perlu Izin Mahkamah Kehormatan
41 2023-08-15 Permohonan Tidak Jelas, Uji Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Tidak Dapat Diterima
42 2014-08-29 Aturan Penyidikan Anggota DPR Dianggap Diskriminatif, UU MD3 Digugat
43 2018-06-28 MK: Aturan Pemanggilan Paksa oleh DPR Bertentangan dengan UUD 1945
44 2018-04-12 Pengelola Situs Online Perbaiki Penyebutan Identitas Pemohon
45 2014-09-15 Ingin Gunakan Lambang Garuda, Permohonan Uji UU Lambang Negara Diperbaiki
46 2015-08-20 Konsep Open Legal Policy Perlu Dikoreksi
47 2017-11-30 Dianggap Hilangkan Kebebasan Pemohon, UU KPK Diuji
48 2018-05-15 Lagi, LSM Kembali Uji UU MD3
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-10-28 Permasalahkan Syarat Anggota BPK, Permohonan Uji UU BPK Diperbaiki
2 2014-10-06 Tenaga Honorer Penguji UU Aparatur Sipil Negara Perbaiki Permohonan
3 2014-09-10 Uji Aturan Penyidikan Anggota DPR, Pemohon Perbaiki Permohonan
4 2014-10-15 Aturan Pencalonan Anggota DPRA dan DPRK oleh Parpol Lokal Tidak Jelas, UU Pemerintahan Aceh Digugat
5 2014-11-25 Tuntut Kemandirian, Komisioner Komisi Informasi Perbaiki Gugatan UU KIP
6 2014-09-02 Ingin Gunakan Lambang Garuda, UU Lambang Negara Kembali Diuji
7 2015-01-21 Pemohon Meninggal Dunia, MK Nyatakan Permohonan Pengujian KUHAP Gugur
8 2015-05-26 Aturan Penetapan Tarif Retribusi Pengendalilan Menara Telekomunikasi Inkonstitusional
9 2015-01-28 Negara Berhak Atur Identitas Sebagai Lambang, MK tolak Permohonan Pengujian UU Lambang Negara
10 2014-09-22 Perjuangkan Hak Pegawai Honorer, FPHI Gugat UU ASN
11 2015-11-04 MK Tolak Permohonan Uji Larangan Rangkap Jabatan dalam UU BPK
12 2014-08-25 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Diuji Materiil ke MK
13 2014-11-26 Ahli Pemohon: Syarat Anggota DPR Menjadi Calon Anggota BPK Timbulkan Konflik Kepentingan
14 2014-10-15 UU Pemda yang Diuji Sudah Berganti, FKHK Pertimbangkan Cabut Permohonan
15 2014-11-10 Pemerintah: UU BPK Tidak Halangi Masyarakat Biasa Maju Jadi Anggota BPK
16 2014-11-06 Beralasan Hukum, Penarikan Permohonan Uji UU Pemerintahan Aceh Dikabulkan
17 2014-10-02 Ahli: Tidak Atur Rumus Penghitungan, Retribusi Daerah Jadi Pungutan Paksaan\"l
18 2014-03-11 Kewenangan DPR Memilih Komisioner KY dan KPK Dinilai Kebablasan
19 2018-03-29 Lagi, UU MD3 Diuji
20 2014-11-06 MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan Uji UU Pemda
21 2014-12-04 Pemerintah: Komisi Informasi Wajib Tunduk pada UU KIP
22 2014-08-29 Aturan Penyidikan Anggota DPR Dianggap Diskriminatif, UU MD3 Digugat
23 2018-06-28 MK: Aturan Pemanggilan Paksa oleh DPR Bertentangan dengan UUD 1945
24 2018-04-12 Pengelola Situs Online Perbaiki Penyebutan Identitas Pemohon
25 2014-09-15 Ingin Gunakan Lambang Garuda, Permohonan Uji UU Lambang Negara Diperbaiki
26 2017-11-30 Dianggap Hilangkan Kebebasan Pemohon, UU KPK Diuji
27 2018-05-15 Lagi, LSM Kembali Uji UU MD3