[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 5/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2014-01-15 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 5/PUU-XII/2014, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 5/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Pengujian undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-10-13 Obyek Sudah Tidak Ada, MK Sarankan Uji Materi UU Pilkada Dicabut
2 2024-09-02 Beragam Dinamika dan Tantangan Implementasi Putusan MK
3 2014-09-18 Anggota DPRD Minta Ketua DPRD Dipilih Secara Langsung
4 2014-10-23 Objek Permohonan Sudah Tidak Ada, MK Putus Uji UU Pilkada Tidak Diterima
5 2024-08-30 MK-Unmul Gelar Monitoring dan Evaluasi Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang
6 2024-08-31 Pertimbangan Hukum Putusan MK Juga Bersifat Final dan Mengikat
7 2015-03-24 Tidak Punya Kedudukan Hukum, Permohonan Uji UU MD3 Tidak Dapat Diterima
8 2023-09-07 Eksistensi Kewenangan OJK Dipertanyakan
9 2014-10-15 Ketentuan Penetapan Kawasan Hutan Digugat Organisasi Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat
10 2014-09-11 MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan “Suntik Mati” Ryan
11 2014-04-30 Ahli: Tiga Syarat Pembatalan Putusan Arbitrase Berpotensi Timbulkan Ketidakpastian Hukum
12 2015-05-27 Miliki Kursi di DPR, PKB Tidak Miliki “Legal Standing” Menguji Undang-Undang
13 2014-11-20 Saksi Pemohon : UU P3H Ancam Kelangsungan Hidup Masyarakat Adat
14 2015-02-18 Kehilangan Objek, Uji Perpu Pilkada Tidak Diterima
15 2014-07-21 DPR: PKB Ikut Merumuskan dan Menyetujui Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
16 2023-11-29 Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum, Uji Eksistensi OJK Tidak Dapat Diterima
17 2024-01-16 MK Tegaskan Ketetapan MPR Tak Masuk Hierarki Perundang-undangan
18 2015-08-04 MK: Independensi OJK Tidak Bersifat Mutlak
19 2014-07-11 Tidak Bisa Kasasi Putusan Praperadilan, UU MA Digugat
20 2023-03-17 Implementasi Konsep Ekonomi Hijau dan Gagasan Konstitusi Hijau dalam Putusan MK
21 2014-04-03 Aturan Penetapan Caleg Terpilih Berdasar Suara Terbanyak Digugat ke MK
22 2023-06-12 Partai Berkarya Uji Syarat Capres dan Cawapres
23 2014-09-10 Pemohon Tidak Hadir, Sidang Perbaikan Permohonan Uji UU Pelayaran Ditunda
24 2015-12-10 MK: Masyarakat di Dalam Hutan Tidak Dilarang Memungut Hasil Hutan
25 2023-09-20 Pemohon Uji Eksistensi OJK Perbaiki Kedudukan Hukum
26 2014-09-12 Pemerintah: Pengujian Aturan Pembatasan Kasasi Masalah Implementasi Norma
27 2014-11-11 Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Timbulkan Norma Baru, MK Hapus Norma Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase
28 2014-12-01 Ahli: Pengawasan Industi Keuangan Amanat UUD 1945
29 2014-09-18 Pulihkan Nama Baik Soekarno, Pemohon Uji TAP MPRS Perbaiki Permohonan
30 2017-01-25 Tidak Miliki Kepentingan Hukum, Uji UU Parpol Tidak Diterima
31 2014-11-04 Pemerintah: Tak Ada Pidana, Manfaatkan Hasil Hutan Selain Tujuan Komersial
32 2014-08-26 Ahli: Putusan Arbitrase Jangan Mudah Dibatalkan
33 2014-04-15 PKB: Sistem Proporsional Terbuka Berakibat Biaya Tinggi, Politik Uang, dan Untungkan Calon Populer
34 2014-07-08 Pengurus PKB Tak Hadir, Pengujian Aturan Proporsional Terbuka Ditunda
35 2014-12-17 Mekanisme Pengangkatan Wakil Gubernur Menjadi Gubernur dalam Perpu Pilkada Kembali Digugat
36 2014-09-05 Pulihkan Nama Baik Bung Karno, Tap MPRS Digugat
37 2014-03-07 Aturan Pembatalan Putusan Arbitrase Timbulkan Ketidakpastian Hukum, UU Arbitrase Digugat
38 2015-01-22 Tidak Miliki Kedudukan Hukum, Forkot Gresik Tak Bisa Uji UU Pelayaran
39 2014-10-28 Organisasi Lingkungan Hidup dan Petani Perbaiki Uji Materi Aturan Penetapan Kawasan Hutan
40 2023-06-26 Partai Berkarya Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
41 2014-04-14 Uji UU Arbitrase, Pemerintah: Dalil Pemohon Tidak Konsisten dan Tidak Operasional
42 2022-10-06 Keberadaan Lembaga Penguji Undang-Undang Bagi Perjuangan Hak Konstitusional Warga Negara
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-10-13 Obyek Sudah Tidak Ada, MK Sarankan Uji Materi UU Pilkada Dicabut
2 2014-09-18 Anggota DPRD Minta Ketua DPRD Dipilih Secara Langsung
3 2015-03-24 Tidak Punya Kedudukan Hukum, Permohonan Uji UU MD3 Tidak Dapat Diterima
4 2014-10-15 Ketentuan Penetapan Kawasan Hutan Digugat Organisasi Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat
5 2014-09-11 MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan “Suntik Mati” Ryan
6 2015-02-18 Kehilangan Objek, Uji Perpu Pilkada Tidak Diterima
7 2014-07-11 Tidak Bisa Kasasi Putusan Praperadilan, UU MA Digugat
8 2014-04-03 Aturan Penetapan Caleg Terpilih Berdasar Suara Terbanyak Digugat ke MK
9 2014-09-12 Pemerintah: Pengujian Aturan Pembatasan Kasasi Masalah Implementasi Norma
10 2014-11-11 Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Timbulkan Norma Baru, MK Hapus Norma Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase
11 2014-09-18 Pulihkan Nama Baik Soekarno, Pemohon Uji TAP MPRS Perbaiki Permohonan
12 2017-01-25 Tidak Miliki Kepentingan Hukum, Uji UU Parpol Tidak Diterima
13 2014-11-04 Pemerintah: Tak Ada Pidana, Manfaatkan Hasil Hutan Selain Tujuan Komersial
14 2014-09-05 Pulihkan Nama Baik Bung Karno, Tap MPRS Digugat
15 2015-01-22 Tidak Miliki Kedudukan Hukum, Forkot Gresik Tak Bisa Uji UU Pelayaran
16 2014-10-28 Organisasi Lingkungan Hidup dan Petani Perbaiki Uji Materi Aturan Penetapan Kawasan Hutan
17 2014-04-14 Uji UU Arbitrase, Pemerintah: Dalil Pemohon Tidak Konsisten dan Tidak Operasional