[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 4/PUU-XII/2014 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambraw Di Provinsi Papua Barat

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2014-01-09 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 4/PUU-XII/2014, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 4/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambraw Di Provinsi Papua Barat
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-10-06 Anggota DPRD Purwakarta, Lahat dan Musi Rawas Gugat Mekanisme Penentuan Pimpinan DPRD
2 2014-10-23 Objek Permohonan Sudah Tidak Ada, MK Putus Uji UU Pilkada Tidak Diterima
3 2015-11-04 Tidak Miliki Legal Standing, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Uji UU Pileg
4 2015-01-08 PNS Pertanahan Kutai Timur Perbaiki Permohonan Uji UU ASN
5 2015-06-19 MK Putuskan Batas Usia Nikah Wanita 16 Tahun
6 2014-02-27 MK Tolak Permohonan Uji UU Pembentukan Kab. Tambrauw
7 2015-04-21 MK Tolak Uji UU Praktik Kedokteran
8 2014-11-11 Penentuan Jarak Pengadilan Hubungan Industrial Melalui Keppres Konstitusional
9 2014-10-20 Uji Aturan Pemilihan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Purwakarta Tetap Meneruskan Permohonan
10 2015-06-17 Koalisi 18+ desak MK tentukan batas kawin bagi anak di bawah umur
11 2015-06-18 Usia Minimal 16 Tahun Bagi Perempuan untuk Menikah Tidak Langgar Konstitusi
12 2014-10-07 Uji UU BPK, Ahli: “Perbuatan Melawan Hukum” Harus Didasari Pemeriksaan Investigatif
13 2014-03-27 Uji Materi Aturan Hitung Cepat Pemilu: Pemohon Perbaiki Redaksional dan Kedudukan Hukum
14 2014-12-03 Objek Permohonan Tidak Ada, Uji Materi UU Hak Cipta Tidak Dapat Diterima
15 2019-04-08 Pemohon Uji Ketentuan Survei dan Hitung Cepat Sampaikan Perbaikan
16 2014-10-27 Uji UU BPK, Ahli: Penyidikan Harus oleh Pegawai Negara
17 2014-02-10 Kuasa Hukum 14 Tokoh Adat Suku Moi dan Bupati Kabupaten Sorong Perbaiki Permohonan
18 2014-09-17 Pemerintah: Kerugian Negara Hanya Bisa Diungkap dengan Pemeriksaan Investigatif
19 2014-10-17 Ahli Pemohon : Perkawinan Dini Ganggu Kesehatan Reproduksi dan Mental
20 2014-04-16 Cegah Kepala Daerah Mundur Sebelum Masa Jabatan Berakhir, UU Pemda Digugat
21 2014-09-08 Batas Usia Menikah Perempuan 16 Tahun, Kembali Diuji ke MK
22 2015-01-22 MK Tolak Gugatan Ketentuan Komposisi Pimpinan DPRD dalam UU MD3
23 2015-06-17 MK Segera Putuskan Nasib Tiga Pengujian UU Perkawinan
24 2014-03-05 Tafsir Luas Pelanggaran Disiplin Dokter Jadi Tindak Pidana, Dokter Ujikan UU Praktik Kedokteran
25 2014-09-25 Uji Aturan Batas Usia Menikah, YPHA Perbaiki Permohonan
26 2014-11-11 BPK: Tiga Konsekuensi Apabila Uji Materi UU BPK Dikabulkan
27 2014-11-04 Tiga Warga Jateng Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif
28 2014-01-28 Lagi, UU Pembentukan Kabupaten Tambraw Diujikan ke MK
29 2019-04-02 Ketentuan Hasil Survei dan Hitung Cepat Diuji ke MK
30 2014-04-03 Pembatasan Pengumuman Quick Count Bertentangan dengan UUD 1945
31 2015-01-22 Permohonan Tidak Jelas, Uji UU Pemerintahan Daerah Tidak Diterima
32 2023-01-31 Aturan Kewenangan MKDKI Konstitusional
33 2014-07-15 Pemohon Tuntutan Hukuman Maksimal bagi Koruptor Perbaiki Permohonan
34 2019-04-16 Pengumuman Quick Count Harus Dua Jam Setelah Pemungutan Suara Indonesia Bagian Barat
35 2014-08-26 Perbaiki Permohonan, Pemohon Pengujian UU BPK Hilangkan Sejumlah Frasa
36 2018-12-14 Aturan Batas Usia 16 Tahun Bagi Perempuan Menikah Inkonstitusional
37 2015-01-28 Kasus Konkret, MK Nyatakan Tak Berwenang Menguji Gugatan UU ASN PNS Pertanahan Kutai Timur
38 2014-07-17 Tersangka Kasus LHP Sumut Gugat Aturan Penilaian Kerugian Negara dengan Keputusan BPK
39 2014-11-20 Anggota DPRD NTT dan DKI Jakarta Gugat Ketentuan Komposisi Pimpinan DPRD
40 2014-11-05 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU MD3 oleh Anggota DPRD
41 2014-09-23 Uji UU MD3, DPR: Terlibat Penyusunan Undang-Undang, PDIP Tidak Miliki Kedudukan Hukum
42 2014-09-29 Ahli: Belum 19 Tahun, Organ Reproduksi Perempuan Masih Rentan
43 2014-12-16 UU Aparatur Sipil Negara Kembali Digugat ke MK
44 2014-04-08 Uji UU Praktik Kedokteran, Pemerintah: Permohonan Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma
45 2019-04-11 Pemerintah: Kegiatan Survei di Masa Tenang Mengganggu Ketertiban Umum
46 2014-08-29 Anggap Karyanya Dijiplak Jamsostek, Seorang Warga Gugat UU Hak Cipta
47 2014-10-30 Ahli Pemohon: Pernikahan Usia Dini Langgengkan Kemiskinan
48 2017-05-24 Persoalkan Batas Usia Perempuan Menikah, UU Perkawinan Kembali Diuji
49 2014-10-13 Obyek Sudah Tidak Ada, MK Sarankan Uji Materi UU Pilkada Dicabut
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-10-06 Anggota DPRD Purwakarta, Lahat dan Musi Rawas Gugat Mekanisme Penentuan Pimpinan DPRD
2 2015-11-04 Tidak Miliki Legal Standing, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Uji UU Pileg
3 2015-01-08 PNS Pertanahan Kutai Timur Perbaiki Permohonan Uji UU ASN
4 2015-04-21 MK Tolak Uji UU Praktik Kedokteran
5 2014-10-20 Uji Aturan Pemilihan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Purwakarta Tetap Meneruskan Permohonan
6 2014-10-07 Uji UU BPK, Ahli: “Perbuatan Melawan Hukum” Harus Didasari Pemeriksaan Investigatif
7 2014-12-03 Objek Permohonan Tidak Ada, Uji Materi UU Hak Cipta Tidak Dapat Diterima
8 2014-10-27 Uji UU BPK, Ahli: Penyidikan Harus oleh Pegawai Negara
9 2014-02-10 Kuasa Hukum 14 Tokoh Adat Suku Moi dan Bupati Kabupaten Sorong Perbaiki Permohonan
10 2014-09-17 Pemerintah: Kerugian Negara Hanya Bisa Diungkap dengan Pemeriksaan Investigatif
11 2014-10-17 Ahli Pemohon : Perkawinan Dini Ganggu Kesehatan Reproduksi dan Mental
12 2014-09-08 Batas Usia Menikah Perempuan 16 Tahun, Kembali Diuji ke MK
13 2015-01-22 MK Tolak Gugatan Ketentuan Komposisi Pimpinan DPRD dalam UU MD3
14 2014-03-05 Tafsir Luas Pelanggaran Disiplin Dokter Jadi Tindak Pidana, Dokter Ujikan UU Praktik Kedokteran
15 2014-09-25 Uji Aturan Batas Usia Menikah, YPHA Perbaiki Permohonan
16 2014-01-28 Lagi, UU Pembentukan Kabupaten Tambraw Diujikan ke MK
17 2019-04-02 Ketentuan Hasil Survei dan Hitung Cepat Diuji ke MK
18 2014-04-03 Pembatasan Pengumuman Quick Count Bertentangan dengan UUD 1945
19 2015-01-22 Permohonan Tidak Jelas, Uji UU Pemerintahan Daerah Tidak Diterima
20 2014-07-15 Pemohon Tuntutan Hukuman Maksimal bagi Koruptor Perbaiki Permohonan
21 2019-04-16 Pengumuman Quick Count Harus Dua Jam Setelah Pemungutan Suara Indonesia Bagian Barat
22 2014-08-26 Perbaiki Permohonan, Pemohon Pengujian UU BPK Hilangkan Sejumlah Frasa
23 2015-01-28 Kasus Konkret, MK Nyatakan Tak Berwenang Menguji Gugatan UU ASN PNS Pertanahan Kutai Timur
24 2014-11-20 Anggota DPRD NTT dan DKI Jakarta Gugat Ketentuan Komposisi Pimpinan DPRD
25 2014-11-05 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU MD3 oleh Anggota DPRD
26 2014-09-23 Uji UU MD3, DPR: Terlibat Penyusunan Undang-Undang, PDIP Tidak Miliki Kedudukan Hukum
27 2014-09-29 Ahli: Belum 19 Tahun, Organ Reproduksi Perempuan Masih Rentan
28 2014-12-16 UU Aparatur Sipil Negara Kembali Digugat ke MK
29 2014-04-08 Uji UU Praktik Kedokteran, Pemerintah: Permohonan Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma
30 2019-04-11 Pemerintah: Kegiatan Survei di Masa Tenang Mengganggu Ketertiban Umum
31 2014-10-30 Ahli Pemohon: Pernikahan Usia Dini Langgengkan Kemiskinan
32 2017-05-24 Persoalkan Batas Usia Perempuan Menikah, UU Perkawinan Kembali Diuji
33 2014-10-13 Obyek Sudah Tidak Ada, MK Sarankan Uji Materi UU Pilkada Dicabut