[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 4/PUU-XII/2014 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambraw Di Provinsi Papua Barat

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2014-01-09 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 4/PUU-XII/2014, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 4/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambraw Di Provinsi Papua Barat
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-09-29 Ahli: Belum 19 Tahun, Organ Reproduksi Perempuan Masih Rentan
2 2014-12-16 UU Aparatur Sipil Negara Kembali Digugat ke MK
3 2014-04-08 Uji UU Praktik Kedokteran, Pemerintah: Permohonan Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma
4 2019-04-11 Pemerintah: Kegiatan Survei di Masa Tenang Mengganggu Ketertiban Umum
5 2014-08-29 Anggap Karyanya Dijiplak Jamsostek, Seorang Warga Gugat UU Hak Cipta
6 2014-10-30 Ahli Pemohon: Pernikahan Usia Dini Langgengkan Kemiskinan
7 2017-05-24 Persoalkan Batas Usia Perempuan Menikah, UU Perkawinan Kembali Diuji
8 2014-10-13 Obyek Sudah Tidak Ada, MK Sarankan Uji Materi UU Pilkada Dicabut
9 2014-12-03 Objek Permohonan Tidak Ada, Uji Materi UU Hak Cipta Tidak Dapat Diterima
10 2026-01-19 Rekomendasi MDP Berlaku Bagi Dugaan Pidana Terkait Pelayanan Kesehatan
11 2015-01-08 PNS Pertanahan Kutai Timur Perbaiki Permohonan Uji UU ASN
12 2014-10-23 Objek Permohonan Sudah Tidak Ada, MK Putus Uji UU Pilkada Tidak Diterima
13 2014-02-27 MK Tolak Permohonan Uji UU Pembentukan Kab. Tambrauw
14 2014-09-08 Batas Usia Menikah Perempuan 16 Tahun, Kembali Diuji ke MK
15 2014-03-27 Uji Materi Aturan Hitung Cepat Pemilu: Pemohon Perbaiki Redaksional dan Kedudukan Hukum
16 2015-06-18 Usia Minimal 16 Tahun Bagi Perempuan untuk Menikah Tidak Langgar Konstitusi
17 2014-10-20 Uji Aturan Pemilihan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Purwakarta Tetap Meneruskan Permohonan
18 2019-04-08 Pemohon Uji Ketentuan Survei dan Hitung Cepat Sampaikan Perbaikan
19 2014-10-06 Anggota DPRD Purwakarta, Lahat dan Musi Rawas Gugat Mekanisme Penentuan Pimpinan DPRD
20 2014-09-17 Pemerintah: Kerugian Negara Hanya Bisa Diungkap dengan Pemeriksaan Investigatif
21 2015-11-04 Tidak Miliki Legal Standing, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Uji UU Pileg
22 2018-12-14 Aturan Batas Usia 16 Tahun Bagi Perempuan Menikah Inkonstitusional
23 2015-06-17 Koalisi 18+ desak MK tentukan batas kawin bagi anak di bawah umur
24 2014-11-11 Penentuan Jarak Pengadilan Hubungan Industrial Melalui Keppres Konstitusional
25 2023-01-31 Aturan Kewenangan MKDKI Konstitusional
26 2014-02-10 Kuasa Hukum 14 Tokoh Adat Suku Moi dan Bupati Kabupaten Sorong Perbaiki Permohonan
27 2015-01-22 MK Tolak Gugatan Ketentuan Komposisi Pimpinan DPRD dalam UU MD3
28 2015-06-19 MK Putuskan Batas Usia Nikah Wanita 16 Tahun
29 2014-11-05 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU MD3 oleh Anggota DPRD
30 2014-10-27 Uji UU BPK, Ahli: Penyidikan Harus oleh Pegawai Negara
31 2014-10-17 Ahli Pemohon : Perkawinan Dini Ganggu Kesehatan Reproduksi dan Mental
32 2014-04-16 Cegah Kepala Daerah Mundur Sebelum Masa Jabatan Berakhir, UU Pemda Digugat
33 2015-04-21 MK Tolak Uji UU Praktik Kedokteran
34 2014-10-07 Uji UU BPK, Ahli: “Perbuatan Melawan Hukum” Harus Didasari Pemeriksaan Investigatif
35 2015-06-17 MK Segera Putuskan Nasib Tiga Pengujian UU Perkawinan
36 2014-03-05 Tafsir Luas Pelanggaran Disiplin Dokter Jadi Tindak Pidana, Dokter Ujikan UU Praktik Kedokteran
37 2014-09-25 Uji Aturan Batas Usia Menikah, YPHA Perbaiki Permohonan
38 2014-11-11 BPK: Tiga Konsekuensi Apabila Uji Materi UU BPK Dikabulkan
39 2014-11-04 Tiga Warga Jateng Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif
40 2014-01-28 Lagi, UU Pembentukan Kabupaten Tambraw Diujikan ke MK
41 2019-04-02 Ketentuan Hasil Survei dan Hitung Cepat Diuji ke MK
42 2014-04-03 Pembatasan Pengumuman Quick Count Bertentangan dengan UUD 1945
43 2015-01-22 Permohonan Tidak Jelas, Uji UU Pemerintahan Daerah Tidak Diterima
44 2014-07-15 Pemohon Tuntutan Hukuman Maksimal bagi Koruptor Perbaiki Permohonan
45 2019-04-16 Pengumuman Quick Count Harus Dua Jam Setelah Pemungutan Suara Indonesia Bagian Barat
46 2014-08-26 Perbaiki Permohonan, Pemohon Pengujian UU BPK Hilangkan Sejumlah Frasa
47 2015-01-28 Kasus Konkret, MK Nyatakan Tak Berwenang Menguji Gugatan UU ASN PNS Pertanahan Kutai Timur
48 2014-07-17 Tersangka Kasus LHP Sumut Gugat Aturan Penilaian Kerugian Negara dengan Keputusan BPK
49 2014-11-20 Anggota DPRD NTT dan DKI Jakarta Gugat Ketentuan Komposisi Pimpinan DPRD
50 2014-09-23 Uji UU MD3, DPR: Terlibat Penyusunan Undang-Undang, PDIP Tidak Miliki Kedudukan Hukum
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-09-29 Ahli: Belum 19 Tahun, Organ Reproduksi Perempuan Masih Rentan
2 2014-12-16 UU Aparatur Sipil Negara Kembali Digugat ke MK
3 2014-04-08 Uji UU Praktik Kedokteran, Pemerintah: Permohonan Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma
4 2019-04-11 Pemerintah: Kegiatan Survei di Masa Tenang Mengganggu Ketertiban Umum
5 2014-10-30 Ahli Pemohon: Pernikahan Usia Dini Langgengkan Kemiskinan
6 2017-05-24 Persoalkan Batas Usia Perempuan Menikah, UU Perkawinan Kembali Diuji
7 2014-10-13 Obyek Sudah Tidak Ada, MK Sarankan Uji Materi UU Pilkada Dicabut
8 2014-12-03 Objek Permohonan Tidak Ada, Uji Materi UU Hak Cipta Tidak Dapat Diterima
9 2015-01-08 PNS Pertanahan Kutai Timur Perbaiki Permohonan Uji UU ASN
10 2014-09-08 Batas Usia Menikah Perempuan 16 Tahun, Kembali Diuji ke MK
11 2014-10-20 Uji Aturan Pemilihan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Purwakarta Tetap Meneruskan Permohonan
12 2014-10-06 Anggota DPRD Purwakarta, Lahat dan Musi Rawas Gugat Mekanisme Penentuan Pimpinan DPRD
13 2014-09-17 Pemerintah: Kerugian Negara Hanya Bisa Diungkap dengan Pemeriksaan Investigatif
14 2015-11-04 Tidak Miliki Legal Standing, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Uji UU Pileg
15 2014-02-10 Kuasa Hukum 14 Tokoh Adat Suku Moi dan Bupati Kabupaten Sorong Perbaiki Permohonan
16 2015-01-22 MK Tolak Gugatan Ketentuan Komposisi Pimpinan DPRD dalam UU MD3
17 2014-11-05 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU MD3 oleh Anggota DPRD
18 2014-10-27 Uji UU BPK, Ahli: Penyidikan Harus oleh Pegawai Negara
19 2014-10-17 Ahli Pemohon : Perkawinan Dini Ganggu Kesehatan Reproduksi dan Mental
20 2015-04-21 MK Tolak Uji UU Praktik Kedokteran
21 2014-10-07 Uji UU BPK, Ahli: “Perbuatan Melawan Hukum” Harus Didasari Pemeriksaan Investigatif
22 2014-03-05 Tafsir Luas Pelanggaran Disiplin Dokter Jadi Tindak Pidana, Dokter Ujikan UU Praktik Kedokteran
23 2014-09-25 Uji Aturan Batas Usia Menikah, YPHA Perbaiki Permohonan
24 2014-01-28 Lagi, UU Pembentukan Kabupaten Tambraw Diujikan ke MK
25 2019-04-02 Ketentuan Hasil Survei dan Hitung Cepat Diuji ke MK
26 2014-04-03 Pembatasan Pengumuman Quick Count Bertentangan dengan UUD 1945
27 2015-01-22 Permohonan Tidak Jelas, Uji UU Pemerintahan Daerah Tidak Diterima
28 2014-07-15 Pemohon Tuntutan Hukuman Maksimal bagi Koruptor Perbaiki Permohonan
29 2019-04-16 Pengumuman Quick Count Harus Dua Jam Setelah Pemungutan Suara Indonesia Bagian Barat
30 2014-08-26 Perbaiki Permohonan, Pemohon Pengujian UU BPK Hilangkan Sejumlah Frasa
31 2015-01-28 Kasus Konkret, MK Nyatakan Tak Berwenang Menguji Gugatan UU ASN PNS Pertanahan Kutai Timur
32 2014-11-20 Anggota DPRD NTT dan DKI Jakarta Gugat Ketentuan Komposisi Pimpinan DPRD
33 2014-09-23 Uji UU MD3, DPR: Terlibat Penyusunan Undang-Undang, PDIP Tidak Miliki Kedudukan Hukum