[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 3/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian materril Undang-Undang Nomor 17 Th 2013 ttg organisasi kemasyarakatan

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2014-01-09 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 3/PUU-XII/2014, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 3/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Pengujian materril Undang-Undang Nomor 17 Th 2013 ttg organisasi kemasyarakatan
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-08-29 Aturan Penyidikan Anggota DPR Dianggap Diskriminatif, UU MD3 Digugat
2 2015-02-05 Pemohon Berubah, Permohonan Uji Ketentuan Subsidi BBM Tidak Dapat Menerima
3 2014-10-13 Obyek Sudah Tidak Ada, MK Sarankan Uji Materi UU Pilkada Dicabut
4 2014-12-03 Pernah Diputus, Uji Ketentuan Wadah Tunggal Organisasi Notaris Dinyatakan “Mutatis Mutandis”
5 2014-11-04 Tak Dapat Menggugat Keputusan TUN Organ Yudikatif, UU PTUN Digugat
6 2014-09-10 Uji Aturan Penyidikan Anggota DPR, Pemohon Perbaiki Permohonan
7 2014-10-06 Anggota DPRD Purwakarta, Lahat dan Musi Rawas Gugat Mekanisme Penentuan Pimpinan DPRD
8 2024-01-25 Pendapat Ahli Ihwal Kewenangan DPD dalam Pembentukan UU Kesehatan
9 2015-01-22 Turut Menyetujui, Permohonan Pengujian UU MD3 Anggota F-Hanura dan F-PKB Tidak Dapat Diterima
10 2015-03-24 Tidak Punya Kedudukan Hukum, Permohonan Uji UU MD3 Tidak Dapat Diterima
11 2014-10-20 Uji Aturan Pemilihan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Purwakarta Tetap Meneruskan Permohonan
12 2015-09-25 Seskab: Izin Pemeriksaan Anggota DPR, Presiden Jamin Tak Halangi Proses Hukum
13 2015-02-05 Pernah Diputus, Uji Ketentuan Keterwakilan Perempuan di DPR Tidak Diterima
14 2014-11-05 MK: Pimpinan DPRD Berdasar Perolehan Kursi Terbanyak Tidak Bertentangan dengan Konstitusi
15 2014-05-07 Tidak Terdaftar dalam DPT, UU Pileg Diujikan ke MK
16 2015-09-16 Pemerintah: Satu Organisasi untuk Setiap Profesi Tenaga Kesehatan Sudah Tepat
17 2014-07-23 Syarat Pendidikan Sarjana bagi Kepala Daerah Papua Konstitusional
18 2014-03-26 MK Tidak Berwenang Adili PK atas Putusan MK
19 2014-06-18 Tiga Pemohon Tafsir Aturan Penetapan Capres Terpilih Perbaiki Permohonan
20 2014-12-23 MK : Selain Musyawarah-Mufakat, Pemilihan Kepengurusan Ormas Dilakukan Lewat Suara Terbanyak
21 2015-01-22 MK Tolak Gugatan Ketentuan Komposisi Pimpinan DPRD dalam UU MD3
22 2017-01-25 Substansi Permohonan Pernah Diputus, MK Tolak UU PTUN
23 2014-01-28 Ahli dan Saksi Pemerintah: UU Ormas Tidak Represif
24 2014-10-29 Ahli: Imunitas Anggota DPR Melanggar Hak Korban Atas Keadilan
25 2014-08-29 Aturan Pemilihan Pimpinan DPR dan Keterwakilan Perempuan Diuji ke MK
26 2014-04-02 Pemohon Uji UU Jasa Konstruksi Perbaiki Permohonan
27 2017-01-25 Tidak Miliki Kepentingan Hukum, Uji UU Parpol Tidak Diterima
28 2014-10-10 Uji UU MD3, Ahli: Mahkamah Kehormatan Dewan Intervensi Kekuasaan Kehakiman
29 2014-09-10 Perbaiki Permohonan Uji UU MD3, PDIP Mohonkan Putusan Sela
30 2014-07-14 Penguji Aturan Soal Daftar Pemilih Tambahan Perbaiki Permohonan
31 2015-01-22 Dalil Tidak Jelas, MK Tidak Dapat Menerima Permohonan Uji UU Pilpres dan UU Pileg
32 2014-11-18 Pemohon Uji Materi UU PTUN Perbaiki Permohonan
33 2014-11-20 Anggota DPRD NTT dan DKI Jakarta Gugat Ketentuan Komposisi Pimpinan DPRD
34 2015-02-11 Pemohon Uji UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Perbaiki Permohonan
35 2014-09-23 Uji UU MD3, DPR: Terlibat Penyusunan Undang-Undang, PDIP Tidak Miliki Kedudukan Hukum
36 2014-04-08 Menyoal Syarat Pendidikan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua
37 2014-09-24 Pemerintah: Penyidikan Harus Izin Mahkamah Kehormatan Dewan demi Asas Praduga Tak Bersalah
38 2015-04-21 Tidak Beralasan Menurut Hukum, MK Tolak Permohonan Uji Materi UU PTUN
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-08-29 Aturan Penyidikan Anggota DPR Dianggap Diskriminatif, UU MD3 Digugat
2 2015-02-05 Pemohon Berubah, Permohonan Uji Ketentuan Subsidi BBM Tidak Dapat Menerima
3 2014-10-13 Obyek Sudah Tidak Ada, MK Sarankan Uji Materi UU Pilkada Dicabut
4 2014-12-03 Pernah Diputus, Uji Ketentuan Wadah Tunggal Organisasi Notaris Dinyatakan “Mutatis Mutandis”
5 2014-11-04 Tak Dapat Menggugat Keputusan TUN Organ Yudikatif, UU PTUN Digugat
6 2014-09-10 Uji Aturan Penyidikan Anggota DPR, Pemohon Perbaiki Permohonan
7 2014-10-06 Anggota DPRD Purwakarta, Lahat dan Musi Rawas Gugat Mekanisme Penentuan Pimpinan DPRD
8 2015-01-22 Turut Menyetujui, Permohonan Pengujian UU MD3 Anggota F-Hanura dan F-PKB Tidak Dapat Diterima
9 2015-03-24 Tidak Punya Kedudukan Hukum, Permohonan Uji UU MD3 Tidak Dapat Diterima
10 2014-10-20 Uji Aturan Pemilihan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Purwakarta Tetap Meneruskan Permohonan
11 2015-02-05 Pernah Diputus, Uji Ketentuan Keterwakilan Perempuan di DPR Tidak Diterima
12 2014-11-05 MK: Pimpinan DPRD Berdasar Perolehan Kursi Terbanyak Tidak Bertentangan dengan Konstitusi
13 2014-06-18 Tiga Pemohon Tafsir Aturan Penetapan Capres Terpilih Perbaiki Permohonan
14 2015-01-22 MK Tolak Gugatan Ketentuan Komposisi Pimpinan DPRD dalam UU MD3
15 2017-01-25 Substansi Permohonan Pernah Diputus, MK Tolak UU PTUN
16 2014-01-28 Ahli dan Saksi Pemerintah: UU Ormas Tidak Represif
17 2014-10-29 Ahli: Imunitas Anggota DPR Melanggar Hak Korban Atas Keadilan
18 2014-04-02 Pemohon Uji UU Jasa Konstruksi Perbaiki Permohonan
19 2017-01-25 Tidak Miliki Kepentingan Hukum, Uji UU Parpol Tidak Diterima
20 2014-09-10 Perbaiki Permohonan Uji UU MD3, PDIP Mohonkan Putusan Sela
21 2014-07-14 Penguji Aturan Soal Daftar Pemilih Tambahan Perbaiki Permohonan
22 2015-01-22 Dalil Tidak Jelas, MK Tidak Dapat Menerima Permohonan Uji UU Pilpres dan UU Pileg
23 2014-11-20 Anggota DPRD NTT dan DKI Jakarta Gugat Ketentuan Komposisi Pimpinan DPRD
24 2015-02-11 Pemohon Uji UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Perbaiki Permohonan
25 2014-09-23 Uji UU MD3, DPR: Terlibat Penyusunan Undang-Undang, PDIP Tidak Miliki Kedudukan Hukum
26 2014-09-24 Pemerintah: Penyidikan Harus Izin Mahkamah Kehormatan Dewan demi Asas Praduga Tak Bersalah
27 2015-04-21 Tidak Beralasan Menurut Hukum, MK Tolak Permohonan Uji Materi UU PTUN