[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 2/PUU-XII/2014 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang yang secara formal terbentuk atau dibentuk dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk diberlakukan menjadi Undang-Undang

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2014-01-08 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 2/PUU-XII/2014, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 2/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang yang secara formal terbentuk atau dibentuk dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk diberlakukan menjadi Undang-Undang
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-10-13 Ahli Pemohon: UU MD3 Langgengkan Proses Legislatif Koruptif
2 2015-01-15 Ahli dan Saksi: Dokter Layanan Primer Rugikan Profesi Dokter Umum
3 2014-09-30 Saksi Pemohon: Pemerintah Kerap Tetapkan Harga di Bawah NJOP
4 2014-05-28 MK: Anggota TNI dan Polri Harus Netral dalam Pilpres 2014
5 2014-09-29 MK: Keterwakilan Perempuan sebagai Pimpinan DPR Harus Diutamakan
6 2014-12-23 Advokat Penggugat Subsidi BBM Ubah “Legal Standing”
7 2020-10-26 Uji Aturan PDTT BPK Tidak Dapat Diterima
8 2017-05-09 Pemerintah Belum Siap, Sidang Uji UU Kedokteran Ditunda
9 2020-08-27 Wakil Menteri Konstitusional
10 2015-10-05 Putusan MK Sejalan dengan SK KMA No. 73
11 2014-09-18 Gugatan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Diperbaiki
12 2015-12-07 MK Tolak Permohonan Uji UU Pendidikan Kedokteran
13 2014-10-21 Pemohon: 7-18 Tahun, Usia Wajib Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
14 2014-04-28 Pemerintah: Tanpa Hak Pilih untuk Menjaga Netralitas TNI/Polri
15 2022-03-16 Poros Nasional Kedaulatan Negara Uji UU IKN
16 2014-02-14 Bukan Kegentingan Memaksa, MK Putus Tidak Mengikat Seluruh UU Penetapan Perpu MK
17 2014-12-02 PDUI Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Program Pendidikan Dokter dan Uji Kompetensi Dokter
18 2015-02-05 Pernah Diputus, Uji Ketentuan Keterwakilan Perempuan di DPR Tidak Diterima
19 2014-11-18 Anggap Merusak Sistem Uji Kompetensi, PDUI Uji UU Pendidikan Kedokteran
20 2014-09-24 MA: Hakim Ad Hoc Berada di Lima Pengadilan Khusus
21 2014-10-09 Template Braille Sudah Diatur, MK Tolak Uji Materi UU Pemilu Legislatif
22 2014-02-03 Pengacara Penguji UU Penetapan Perpu MK Perbaiki Permohonan
23 2014-09-04 Advokat Gugat Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Hukum
24 2017-02-22 MK Tolak Uji Materi UU PNBP
25 2014-04-02 Masyarakat Konstitusi Indonesia Uji UU Penetapan Perpu MK
26 2015-01-22 MK: Kepala Daerah Maju Sebagai Capres Tidak Harus Mengundurkan Diri
27 2014-07-22 Saksi: Hakim Ad Hoc Merasa Didiskriminasi
28 2014-04-02 Mantan Ketua Komnas HAM Gugat Aturan Hak Memilih bagi Anggota TNI dan Polri
29 2017-02-22 Hakim Ad Hoc PHI Dapat Diangkat Kembali Lebih dari Satu Kali
30 2015-09-29 MK: Sumpah Advokat Tidak Boleh Dikaitkan dengan Keanggotaan Organisasi
31 2014-05-19 Bukan Rezim Pemilu, Kewenangan MK Memutus Sengketa Hasil Pemilukada Inkonstitusional
32 2015-03-19 MK Tolak Permohonan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
33 2017-02-24 Uji UU Praktik Kedokteran, Dokter Perkuat Legal Standing
34 2023-02-23 PKS dan PSI Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
35 2020-05-11 Pemohon Uji UU Jabatan Notaris Sampaikan Perbaikan
36 2017-08-23 Saksi Pemerintah Tegaskan IDI Tolak Program DLP
37 2020-01-24 Ahli : PDTT Diperlukan Jika Ada Indikasi Kerugian
38 2014-12-11 Subsidi BBM Bebani APBN, Advokat Uji UU APBN Tahun 2015
39 2015-04-28 MK Tolak Permohonan Uji Materi UU Pengadaan Tanah
40 2014-04-07 Aturan Pengecualian Hakim Ad Hoc sebagai Pejabat Negara Digugat
41 2015-05-21 MK Gelar Sidang Terakhir Pengujian Ketentuan Sumpah Advokat
42 2014-02-18 Hamdan Zoelva Menjawab Polemik atas Putusan UU Penetapan Perpu MK
43 2015-01-08 Ahli: Perpu Pilkada Tidak Memenuhi Syarat Formil
44 2020-02-26 Dianggap Rugikan Jaksa dan Publik, UU Jabatan Notaris Diuji
45 2014-10-14 Ikuti Nasihat Hakim MK, Penguji UU Pengadaan Tanah Perbaiki Permohonan
46 2016-08-25 Pemerintah : Masa Jabatan Hakim Ad Hoc Sesuai Kebutuhan
47 2019-10-22 Pemerintah Belum Siapkan Jawaban, Sidang Uji Kewenangan BPK Ditunda
48 2015-04-21 MK: Hakim Ad Hoc Bukan Pejabat Negara
49 2020-02-18 Andi Mattalatta: Kewenangan PDTT Wujud Penguatan Fungsi BPK
50 2015-10-01 MK: Sumpah Advokat Tidak Terkait Asal Organisasi
51 2014-06-18 Minta Pejabat dan Kepala Daerah Mundur, Pemohon Uji UU Pilpres Perbaiki Permohonan
52 2014-08-29 Aturan Pemilihan Pimpinan DPR dan Keterwakilan Perempuan Diuji ke MK
53 2014-11-17 Hindari Nebis In Idem, Pemohon Uji Sumpah Advokat Tambah Batu Uji
54 2020-02-07 Ahli Pemerintah: PDTT Milik BPK Tidak Hanya Meliputi Pemeriksaan Investigatif
55 2015-08-28 Permohonan Uji UU Jabatan Notaris Tidak Dapat Diterima
56 2014-11-03 Pernah Diputus, Advokat KAI Kembali Gugat Ketentuan Wajib Sumpah di Pengadilan Tinggi
57 2015-02-17 Pemerintah: Pengaturan Iuran BPH Migas Melalui PP Agar Lebih Fleksibel
58 2014-01-25 Para Advokat dan Dosen FH Universitas Jember Gugat UU Penetapan Perpu MK
59 2014-09-10 Perbaiki Permohonan Uji UU MD3, PDIP Mohonkan Putusan Sela
60 2015-10-08 MK: Ketentuan Wajib Belajar Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka
61 2019-10-08 Pemohon Uji Kewenangan PDTT BPK Perbaiki Permohonan
62 2014-04-17 Sebelas Hakim Ad Hoc Penguji UU Aparatur Sipil Negara Perbaiki Permohonan
63 2014-07-14 Penguji Aturan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Perbaiki Petitum
64 2021-07-22 Ketua MK Bahas Wadah Profesi Advokat di Indonesia
65 2014-04-08 MK: Pencalonan Hakim Konstitusi Harus Dilaksanakan secara Terbuka
66 2019-11-11 Pemerintah: Pentingnya PDTT Untuk Investigasi Adanya Indikasi Kerugian Negara
67 2014-10-08 Bersifat Diskriminatif dan Ketinggalan Zaman, Program Wajib Belajar 9 Tahun Digugat
68 2019-09-26 Kewenangan PDTT yang Dimiliki BPK Dinilai Inkonstitusional
69 2017-02-10 Kritisi Kewenangan IDI, Dokter Uji UU Kedokteran
70 2014-09-23 Uji UU MD3, DPR: Terlibat Penyusunan Undang-Undang, PDIP Tidak Miliki Kedudukan Hukum
71 2015-10-07 DPD KAI Ajukan Permohonan Penyumpahan ke PT Jabar
72 2014-09-10 Penyandang Tuna Netra Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2015-01-15 Ahli dan Saksi: Dokter Layanan Primer Rugikan Profesi Dokter Umum
2 2014-09-30 Saksi Pemohon: Pemerintah Kerap Tetapkan Harga di Bawah NJOP
3 2014-05-28 MK: Anggota TNI dan Polri Harus Netral dalam Pilpres 2014
4 2014-09-29 MK: Keterwakilan Perempuan sebagai Pimpinan DPR Harus Diutamakan
5 2020-10-26 Uji Aturan PDTT BPK Tidak Dapat Diterima
6 2020-08-27 Wakil Menteri Konstitusional
7 2014-09-18 Gugatan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Diperbaiki
8 2014-10-21 Pemohon: 7-18 Tahun, Usia Wajib Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
9 2014-02-14 Bukan Kegentingan Memaksa, MK Putus Tidak Mengikat Seluruh UU Penetapan Perpu MK
10 2014-12-02 PDUI Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Program Pendidikan Dokter dan Uji Kompetensi Dokter
11 2015-02-05 Pernah Diputus, Uji Ketentuan Keterwakilan Perempuan di DPR Tidak Diterima
12 2014-11-18 Anggap Merusak Sistem Uji Kompetensi, PDUI Uji UU Pendidikan Kedokteran
13 2014-10-09 Template Braille Sudah Diatur, MK Tolak Uji Materi UU Pemilu Legislatif
14 2014-02-03 Pengacara Penguji UU Penetapan Perpu MK Perbaiki Permohonan
15 2014-09-04 Advokat Gugat Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Hukum
16 2017-02-22 MK Tolak Uji Materi UU PNBP
17 2014-04-02 Masyarakat Konstitusi Indonesia Uji UU Penetapan Perpu MK
18 2015-01-22 MK: Kepala Daerah Maju Sebagai Capres Tidak Harus Mengundurkan Diri
19 2014-07-22 Saksi: Hakim Ad Hoc Merasa Didiskriminasi
20 2017-02-22 Hakim Ad Hoc PHI Dapat Diangkat Kembali Lebih dari Satu Kali
21 2015-03-19 MK Tolak Permohonan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
22 2017-02-24 Uji UU Praktik Kedokteran, Dokter Perkuat Legal Standing
23 2020-05-11 Pemohon Uji UU Jabatan Notaris Sampaikan Perbaikan
24 2017-08-23 Saksi Pemerintah Tegaskan IDI Tolak Program DLP
25 2020-01-24 Ahli : PDTT Diperlukan Jika Ada Indikasi Kerugian
26 2015-04-28 MK Tolak Permohonan Uji Materi UU Pengadaan Tanah
27 2014-04-07 Aturan Pengecualian Hakim Ad Hoc sebagai Pejabat Negara Digugat
28 2015-01-08 Ahli: Perpu Pilkada Tidak Memenuhi Syarat Formil
29 2020-02-26 Dianggap Rugikan Jaksa dan Publik, UU Jabatan Notaris Diuji
30 2014-10-14 Ikuti Nasihat Hakim MK, Penguji UU Pengadaan Tanah Perbaiki Permohonan
31 2016-08-25 Pemerintah : Masa Jabatan Hakim Ad Hoc Sesuai Kebutuhan
32 2014-06-18 Minta Pejabat dan Kepala Daerah Mundur, Pemohon Uji UU Pilpres Perbaiki Permohonan
33 2014-11-17 Hindari Nebis In Idem, Pemohon Uji Sumpah Advokat Tambah Batu Uji
34 2014-11-03 Pernah Diputus, Advokat KAI Kembali Gugat Ketentuan Wajib Sumpah di Pengadilan Tinggi
35 2015-02-17 Pemerintah: Pengaturan Iuran BPH Migas Melalui PP Agar Lebih Fleksibel
36 2014-01-25 Para Advokat dan Dosen FH Universitas Jember Gugat UU Penetapan Perpu MK
37 2014-09-10 Perbaiki Permohonan Uji UU MD3, PDIP Mohonkan Putusan Sela
38 2015-10-08 MK: Ketentuan Wajib Belajar Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka
39 2021-07-22 Ketua MK Bahas Wadah Profesi Advokat di Indonesia
40 2019-11-11 Pemerintah: Pentingnya PDTT Untuk Investigasi Adanya Indikasi Kerugian Negara
41 2014-10-08 Bersifat Diskriminatif dan Ketinggalan Zaman, Program Wajib Belajar 9 Tahun Digugat
42 2019-09-26 Kewenangan PDTT yang Dimiliki BPK Dinilai Inkonstitusional
43 2017-02-10 Kritisi Kewenangan IDI, Dokter Uji UU Kedokteran
44 2014-09-23 Uji UU MD3, DPR: Terlibat Penyusunan Undang-Undang, PDIP Tidak Miliki Kedudukan Hukum