[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 1/PUU-XII/2014 Tentang PengujianUndang-Undang Republik Indonesia tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-UndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang terhadapUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2014-01-08 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 1/PUU-XII/2014, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 1/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : PengujianUndang-Undang Republik Indonesia tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-UndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang terhadapUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-08-13 Paradigma Lindungi Harkat dan Martabat Manusia dalam Tatanan Implementasi Hukum
2 2021-12-15 Penghentian Penyelidikan Bukan Objek Pengujian Praperadilan
3 2014-11-06 MK Nyatakan APKASI Tidak Miliki Kedudukan Hukum Uji UU Pemda dan UU Tata Ruang
4 2014-02-14 Bukan Kegentingan Memaksa, MK Putus Tidak Mengikat Seluruh UU Penetapan Perpu MK
5 2024-02-13 Tiada Upaya Paksa dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan
6 2014-09-24 Pengujian Aturan PK Perkara Perdata: Pemohon Hanya Ajukan Satu Pasal Batu Uji
7 2014-10-23 Objek Permohonan Sudah Tidak Ada, MK Putus Uji UU Pilkada Tidak Diterima
8 2014-12-01 PUU Otsus Papua: Pemohon Sampaikan Perbaikan Permohonan
9 2023-10-31 Permohonan Kabur, Uji KUHAP Tidak Dapat Diterima
10 2014-06-23 Tiga Ahli Berpendapat Pilpres Cukup Satu Putaran
11 2024-01-31 Tenggang Waktu Praperadilan Demi Kepastian Hukum
12 2015-07-28 Kejati DKI: Putusan MK Tidak Berlaku Pada Kasus Dahlan
13 2015-05-15 KPK Jadi Korban Pertama Putusan MK, Jaksa Agung Pun Minta Jaksa Lebih Teliti
14 2014-09-03 APKASI Gugat Aturan Kewenangan Pemerintah Pusat Mengelola Hutan dan Tata Ruang
15 2014-12-24 Pemerintah: MK Tidak Boleh Adili Batas Masa Jabatan Hakim Konstitusi
16 2014-02-03 Pengacara Penguji UU Penetapan Perpu MK Perbaiki Permohonan
17 2015-07-09 Norma Sudah Diputus, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Uji UU Pilkada oleh Dosen PNS
18 2014-03-19 Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan Harus Berdasar Minimum Dua Alat Bukti
19 2014-06-18 Tiga Pemohon Tafsir Aturan Penetapan Capres Terpilih Perbaiki Permohonan
20 2015-04-28 MK: Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan
21 2015-07-09 Tidak Perlu Mundur Saat Mendaftar, PNS Wajib Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Daerah
22 2016-06-01 MK Tolak Permohonan Mantan Wakil Ketua KPK
23 2022-10-31 Tafsir Persyaratan Menteri Maju Menjadi Capres
24 2015-05-06 KPK: Putusan MK Tidak Selalu Diikuti Hakim
25 2023-10-10 Aturan Tenggang Waktu Pengajuan Upaya Hukum Praperadilan Diuji ke MK
26 2023-10-23 Advokat Perbaiki Permohonan Uji Materiil KUHAP
27 2022-12-20 Bukan Persoalan Konstitusionalitas, MK Tolak Uji Ketentuan Proses Pemeriksaan Perkara Pidana
28 2014-10-16 Permohonan Tidak Jelas dan Kabur, MK Tidak Dapat Terima Uji UU SJSN
29 2015-07-29 Kejati DKI: Pernyataan Dahlan Putusan MK Setingkat UU Tak Berdasar
30 2015-09-29 MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan Uji Masa Jabatan Hakim Konstitusi
31 2014-02-18 Hamdan Zoelva Menjawab Polemik atas Putusan UU Penetapan Perpu MK
32 2014-10-06 Terdakwa Kasus KDRT Uji Materi Pembatasan Kasasi dalam UU MA
33 2014-04-15 Anggap Sistem Noken Konstitusional, Caleg Uji UU Pileg
34 2014-04-01 Sistem Noken Tidak Diatur, UU Pileg Digugat
35 2014-04-23 Pemerintah: MK Tidak Berwenang Mengadili Uji Aturan Soal Penyidikan, Penangkapan, dan Penahahan
36 2015-03-19 MK Menolak Permohonan Uji UU Ketenagakerjaan APINDO
37 2015-07-10 MK: Anggota TNI, Polri, Pegawai BUMN, dan PNS Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan Menjadi Calon Kepala Daerah
38 2014-10-22 Pemerintah Nilai Dasar Pengujian Aturan PK Perkara Perdata Tidak Tepat
39 2014-09-11 Diperlakukan Tidak Adil, Polisi yang Diberhentikan Uji UU MA ke MK
40 2015-01-21 Permohonan Uji UU Otsus Papua Tidak Dapat Diterima
41 2015-03-11 MK Tolak Permohonan Uji Ketentuan “PK” Mantan Anggota Brimob
42 2017-01-11 Kewenangan Seponering Jaksa Agung Diperketat
43 2016-11-29 MK: Praperadilan Gugur Saat Pokok Perkara Disidangkan
44 2014-01-25 Para Advokat dan Dosen FH Universitas Jember Gugat UU Penetapan Perpu MK
45 2014-09-08 Anggota DPRD Kabupaten Nias Perbaiki Permohonan Uji UU Pembentukan Kab. Nias Barat
46 2015-05-15 Batalkan Penetapan Tersangka, Hakim Dasarkan Putusan MK
47 2015-05-22 Langkah Antisipatif Penegak Hukum Pasca Putusan MK
48 2014-10-21 Uji Formil UU Pemilukada, Pemohon Sudah Pertimbangkan Adanya Perpu
49 2015-08-14 Merajut Benang Kusut Praperadilan
50 2015-01-22 Tidak Miliki Kedudukan Hukum, Forkot Gresik Tak Bisa Uji UU Pelayaran
51 2016-09-07 Komponen Upah Minimum UU Ketenagakerjaan Tidak Timbulkan Ambiguitas
52 2016-06-16 MK Tambah Jangka Waktu Pemberhentian PNS Usai Masa Jabatan
53 2015-05-11 Peradi Nilai Putusan MK Soal Praperadilan Berdampak Negatif
54 2015-05-13 Putusan MK Jadi Dasar Kekalahan KPK
55 2023-05-25 Praperadilan Wewenang Pengadilan Negeri
56 2015-06-17 Hakim Agung Usulkan Tiga Opsi Kebijakan Praperadilan
57 2014-07-10 Pemohon: Diskriminatif, Kewajiban Mundur bagi PNS Mencalonkan Diri Sebagai Presiden dan Kepala Daerah
58 2014-06-16 MK Diminta Tafsirkan Aturan Penetapan Capres Terpilih
59 2014-08-26 Anggota DPRD Kabupaten Nias Uji Materi UU Pembentukan Kabupaten Nias Barat
60 2015-07-31 Harus Ada Audit BPK untuk Penyidikan Korupsi
61 2014-12-04 Persoalkan Masa Jabatan Hakim MK, Pemohon Perbaiki Gugatan UU MK
62 2015-06-12 DPR Desak Gugatan Praperadilan Dibatasi
63 2018-10-31 MK Tegaskan Aturan Praperadilan Konstitusional
64 2015-05-06 Putusan Kontroversial MK
65 2014-05-07 Pemerintah Anggap Sistem Noken Akan Timbulkan Masalah Ketatanegaraan
66 2016-03-08 Perjuangkan Upah Layak, Buruh Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Ketenagakerjaan
67 2014-10-13 Obyek Sudah Tidak Ada, MK Sarankan Uji Materi UU Pilkada Dicabut
68 2017-09-18 Wajib Mundur Saat Maju Kepala Daerah, Anggota DPD Uji UU Pilkada
69 2014-09-16 APKASI Perbaiki Gugatan Aturan Pengelolaan Hutan dan Tata Ruang
70 2022-09-14 Jika Menteri yang Maju Capres Harus Mundur, Pemerintahan Akan Terganggu
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-11-06 MK Nyatakan APKASI Tidak Miliki Kedudukan Hukum Uji UU Pemda dan UU Tata Ruang
2 2014-02-14 Bukan Kegentingan Memaksa, MK Putus Tidak Mengikat Seluruh UU Penetapan Perpu MK
3 2014-09-24 Pengujian Aturan PK Perkara Perdata: Pemohon Hanya Ajukan Satu Pasal Batu Uji
4 2014-12-01 PUU Otsus Papua: Pemohon Sampaikan Perbaikan Permohonan
5 2014-06-23 Tiga Ahli Berpendapat Pilpres Cukup Satu Putaran
6 2014-09-03 APKASI Gugat Aturan Kewenangan Pemerintah Pusat Mengelola Hutan dan Tata Ruang
7 2014-02-03 Pengacara Penguji UU Penetapan Perpu MK Perbaiki Permohonan
8 2014-03-19 Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan Harus Berdasar Minimum Dua Alat Bukti
9 2014-06-18 Tiga Pemohon Tafsir Aturan Penetapan Capres Terpilih Perbaiki Permohonan
10 2016-06-01 MK Tolak Permohonan Mantan Wakil Ketua KPK
11 2014-10-06 Terdakwa Kasus KDRT Uji Materi Pembatasan Kasasi dalam UU MA
12 2014-04-01 Sistem Noken Tidak Diatur, UU Pileg Digugat
13 2014-10-22 Pemerintah Nilai Dasar Pengujian Aturan PK Perkara Perdata Tidak Tepat
14 2014-09-11 Diperlakukan Tidak Adil, Polisi yang Diberhentikan Uji UU MA ke MK
15 2015-01-21 Permohonan Uji UU Otsus Papua Tidak Dapat Diterima
16 2017-01-11 Kewenangan Seponering Jaksa Agung Diperketat
17 2016-11-29 MK: Praperadilan Gugur Saat Pokok Perkara Disidangkan
18 2014-01-25 Para Advokat dan Dosen FH Universitas Jember Gugat UU Penetapan Perpu MK
19 2014-09-08 Anggota DPRD Kabupaten Nias Perbaiki Permohonan Uji UU Pembentukan Kab. Nias Barat
20 2015-01-22 Tidak Miliki Kedudukan Hukum, Forkot Gresik Tak Bisa Uji UU Pelayaran
21 2016-09-07 Komponen Upah Minimum UU Ketenagakerjaan Tidak Timbulkan Ambiguitas
22 2016-06-16 MK Tambah Jangka Waktu Pemberhentian PNS Usai Masa Jabatan
23 2014-07-10 Pemohon: Diskriminatif, Kewajiban Mundur bagi PNS Mencalonkan Diri Sebagai Presiden dan Kepala Daerah
24 2014-06-16 MK Diminta Tafsirkan Aturan Penetapan Capres Terpilih
25 2014-08-26 Anggota DPRD Kabupaten Nias Uji Materi UU Pembentukan Kabupaten Nias Barat
26 2018-10-31 MK Tegaskan Aturan Praperadilan Konstitusional
27 2016-03-08 Perjuangkan Upah Layak, Buruh Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Ketenagakerjaan
28 2014-10-13 Obyek Sudah Tidak Ada, MK Sarankan Uji Materi UU Pilkada Dicabut
29 2017-09-18 Wajib Mundur Saat Maju Kepala Daerah, Anggota DPD Uji UU Pilkada
30 2014-09-16 APKASI Perbaiki Gugatan Aturan Pengelolaan Hutan dan Tata Ruang