[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 20/PUU-XI/2013 Tentang Permohonan Pengujian Pasal 8 ayat 2e, Pasal 55, Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215b Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2013-02-05 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 20/PUU-XI/2013, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2013-02-15
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2013-04-02
13:40		 Agenda Sidang : PERBAIKAN PERMOHONAN (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 20/PUU-XI/2013
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Pasal 8 ayat 2e, Pasal 55, Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215b Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2013-02-15
10:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2013-04-02
13:40 WIB		 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF Audio
3 2013-04-16
10:30 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR (III) PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-05-23 Ahli Pemohon: Ketentuan Affirmative Action dalam UU Pemilu Legislatif Kabur
2 2013-02-13 Affirmative Action Keterwakilan 30% Perempuan Digugat Ke MK
3 2019-12-04 Pemohon Uji UU Pilkada Pertegas Permohonan
4 2014-08-29 Aturan Pemilihan Pimpinan DPR dan Keterwakilan Perempuan Diuji ke MK
5 2013-04-25 Ahli: Politik Indonesia Masih Didominasi Kepentingan Laki-Laki
6 2014-09-29 MK: Keterwakilan Perempuan sebagai Pimpinan DPR Harus Diutamakan
7 2013-04-16 Pemerintah dan DPR: UU Pemilu Legislatif Jamin Keterwakilan Perempuan
8 2014-09-29 MK Kukuhkan Pimpinan DPR Dipilih Lewat Musyawarah Mufakat
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-05-23 Ahli Pemohon: Ketentuan Affirmative Action dalam UU Pemilu Legislatif Kabur
2 2013-02-13 Affirmative Action Keterwakilan 30% Perempuan Digugat Ke MK
3 2019-12-04 Pemohon Uji UU Pilkada Pertegas Permohonan
4 2013-04-25 Ahli: Politik Indonesia Masih Didominasi Kepentingan Laki-Laki
5 2014-09-29 MK: Keterwakilan Perempuan sebagai Pimpinan DPR Harus Diutamakan
6 2013-04-16 Pemerintah dan DPR: UU Pemilu Legislatif Jamin Keterwakilan Perempuan
7 2014-09-29 MK Kukuhkan Pimpinan DPR Dipilih Lewat Musyawarah Mufakat