[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 9/PUU-XI/2013 Tentang Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2013-01-15 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 9/PUU-XI/2013, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2013-02-07
13:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2013-02-27
13:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 9/PUU-XI/2013
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2013-02-07
13:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2013-02-27
13:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2013-03-26
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (III) PDF Audio
4 2013-04-04
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (IV) PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-05-21 Uji UU Kawasan Perdagangan Bebas Salah Objek, BP Batam Tetap Beroperasi
2 2013-05-23 Kerja Kolektif Pimpinan KPK Dianggap Kurang Efektif dan Hambat Kreativitas Ketua KPK
3 2014-03-26 MK: UU Ketenagalistrikan Tidak Halangi Kecukupan Listrik Warga
4 2013-07-31 MK: Pindah Parpol, Anggota DPR/DPRD Tidak Harus Mengundurkan Diri
5 2014-02-21 Pemerintah: UU PKPU Memberikan Keadilan Terhadap Debitur dan Kreditur
6 2013-07-31 MK: Pedoman Teknis Pemilu Melalui Peraturan KPU Suatu Kelaziman
7 2013-05-07 Anggota DPRD Pemohon Uji Materi UU Parpol Perbaiki Permohonan
8 2014-02-04 Pemohon Uji UU Kepailitan Perbaiki Permohonan: Badan Hukum Jadi Perseorangan
9 2013-09-11 Saksi Uji UU Ketenagakerjaan: Tidak Ada Jaminan untuk Buruh yang Di-PHK
10 2013-06-20 Menteri Jadi Caleg Diminta Mundur
11 2013-06-10 Pemohon Uji Materi UU KPK Sampaikan Perbaikan Permohonan
12 2013-04-18 Batasi Hak Maju dalam Pileg, 11 Anggota DPRD Uji Materi UU Parpol
13 2013-06-13 Pemerintah: Parpolnya Tak Lolos, Anggota DPRD Tetap Menjabat Hingga Selesai
14 2023-08-31 Dilema Anggota DPRD dari Parpol Tak Lolos Verifikasi
15 2013-12-18 Buruh Penggugat Aturan Perselisihan Hubungan Industrial Perbaiki Permohonan
16 2014-04-24 MK: Aturan Sita atau Penyanderaan Gugur Pascaputusan PKPU Tidak Melanggar Konstitusi
17 2013-07-04 Anggota DPC PPP Surakarta Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu Legislatif
18 2013-02-22 Pemohon: Masuknya Lima Distrik ke Kabupaten Tambrauw Munculkan Berbagai Persoalan
19 2014-01-23 MK: Menteri Jadi Caleg Tidak Harus Mundur
20 2013-08-26 Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo Konsultasi ke MK
21 2013-07-30 MK Tolak Permohonan Bupati Sorong, Distrik Moraid Tetap Wilayah Tambrauw
22 2013-11-11 Anggap Bukan Pemilik Narkoba, Pengguna Narkoba Minta Pembedaan Hukuman
23 2014-03-20 Soal Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tidak Dilaksanakan, MK Putus Tolak Gugatan Dua Karyawan
24 2020-11-02 Terdakwa Penanam Ganja Uji Kata “Pohon” dalam UU Narkotika
25 2013-02-27 Bupati Tanah Bumbu Perbaiki Permohonan Uji UU Ketenagalistrikan
26 2013-07-26 Buruh Asal Pasuruan Gugat UU Ketenagajeraan
27 2014-01-21 Tak Bisa Sita Jaminan, UU Kepailitan Digugat
28 2013-04-04 Saksi Pemohon: Banyak Desa di Kab. Tanah Bumbu Belum Teraliri Listrik PLN
29 2023-10-31 MK Putus Soal Pemberhentian Anggota DPRD Pindah Parpol
30 2013-09-24 Minta Kesejahteraan Bagi Kabupaten Buru, UU KEK Digugat ke MK
31 2013-11-14 MK: Pimpinan KPK Bekerja Secara Kolektif Tidak Bertentangan dengan UUD 1945
32 2018-02-15 MK Jelaskan Polemik Putusan Hak Angket DPR
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-05-21 Uji UU Kawasan Perdagangan Bebas Salah Objek, BP Batam Tetap Beroperasi
2 2013-05-23 Kerja Kolektif Pimpinan KPK Dianggap Kurang Efektif dan Hambat Kreativitas Ketua KPK
3 2014-03-26 MK: UU Ketenagalistrikan Tidak Halangi Kecukupan Listrik Warga
4 2013-07-31 MK: Pindah Parpol, Anggota DPR/DPRD Tidak Harus Mengundurkan Diri
5 2014-02-21 Pemerintah: UU PKPU Memberikan Keadilan Terhadap Debitur dan Kreditur
6 2013-07-31 MK: Pedoman Teknis Pemilu Melalui Peraturan KPU Suatu Kelaziman
7 2013-05-07 Anggota DPRD Pemohon Uji Materi UU Parpol Perbaiki Permohonan
8 2014-02-04 Pemohon Uji UU Kepailitan Perbaiki Permohonan: Badan Hukum Jadi Perseorangan
9 2013-09-11 Saksi Uji UU Ketenagakerjaan: Tidak Ada Jaminan untuk Buruh yang Di-PHK
10 2013-06-20 Menteri Jadi Caleg Diminta Mundur
11 2013-06-10 Pemohon Uji Materi UU KPK Sampaikan Perbaikan Permohonan
12 2013-04-18 Batasi Hak Maju dalam Pileg, 11 Anggota DPRD Uji Materi UU Parpol
13 2013-06-13 Pemerintah: Parpolnya Tak Lolos, Anggota DPRD Tetap Menjabat Hingga Selesai
14 2013-07-04 Anggota DPC PPP Surakarta Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu Legislatif
15 2014-01-23 MK: Menteri Jadi Caleg Tidak Harus Mundur
16 2013-08-26 Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo Konsultasi ke MK
17 2013-07-30 MK Tolak Permohonan Bupati Sorong, Distrik Moraid Tetap Wilayah Tambrauw
18 2014-03-20 Soal Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tidak Dilaksanakan, MK Putus Tolak Gugatan Dua Karyawan
19 2020-11-02 Terdakwa Penanam Ganja Uji Kata “Pohon” dalam UU Narkotika
20 2013-02-27 Bupati Tanah Bumbu Perbaiki Permohonan Uji UU Ketenagalistrikan
21 2013-07-26 Buruh Asal Pasuruan Gugat UU Ketenagajeraan
22 2014-01-21 Tak Bisa Sita Jaminan, UU Kepailitan Digugat
23 2013-04-04 Saksi Pemohon: Banyak Desa di Kab. Tanah Bumbu Belum Teraliri Listrik PLN
24 2013-09-24 Minta Kesejahteraan Bagi Kabupaten Buru, UU KEK Digugat ke MK