[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 8/PUU-XI/2013 Tentang Permohonan pengujian Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 140)

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2013-01-15 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 8/PUU-XI/2013, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 8/PUU-XI/2013
Pokok Perkara : Permohonan pengujian Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 140)
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-09-17 Direktur WALHI Sumsel Perbaiki Permohonan Uji Materi Batas Waktu Pemeriksaan Praperadilan
2 2013-04-16 Perbaiki Berkas, Pemohon Uji UU Perkoperasian Tambah Dua Posita
3 2014-02-21 Bukan Persoalan Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Permohonan Direktur Eksekutif WALHI
4 2013-10-08 Sependapat dengan Pemerintah, KPK Setuju BPK Audit BUMN
5 2013-07-08 UU Perkoperasian Kembali Diuji
6 2013-10-18 Tiada Kerugian Konstitusional, MK Tidak Dapat Menerima Uji UU Kepailitan
7 2013-06-04 DPR: UU Perkoperasian Tidak Membatasi Koperasi
8 2014-10-16 Menteri BUMN Berkunjung ke MK
9 2013-06-05 Pemohon: Keuangan Negara Tidak Boleh Terbebani Kerugian BUMN/BUMD
10 2020-08-22 M. Guntur Hamzah Paparkan Kekayaan BUMN dalam Putusan MK
11 2013-09-25 Ahli Pemerintah: UU Keuangan Negara Meminimalisasi Potensi Korupsi di BUMN
12 2014-05-22 Kelola Rumah Sakit, Organisasi Nirlaba Tidak Harus Berbentuk Badan Hukum Khusus Rumah Sakit
13 2013-09-16 Para Dirut BUMN Khawatir Akibat UU Keuangan Negara
14 2013-05-02 Pemerintah: Uji UU Perkoperasian Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma
15 2013-04-19 Terhambat Perizinan, Muhammadiyah Gugat UU Rumah Sakit
16 2013-11-12 Mahasiswa dan Dosen Gugat Aturan Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat
17 2013-11-26 Pemohon Cabut Uji Materi UU MK
18 2023-04-11 Advokat Perbaiki Kedudukan Hukum dalam Uji KUHAP
19 2013-04-30 MK Batalkan Aturan Pelaporan Kelahiran Maksimal 1 Tahun
20 2014-03-20 Sudah Pernah Diputus, Gugatan Pemilu Serentak Tidak Dapat Diterima
21 2013-12-03 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji Ketentuan Sifat Putusan Final MK
22 2013-02-05 Tidak Punya Hak Gugat atas Penghentian Perkara Korupsi, MAKI Uji UU PTPK
23 2014-09-18 MK: BUMN dan BHMN PT Merupakan Kepanjangan Tangan dari Negara
24 2018-04-18 Ahli: Operasional Usaha BUMN Belum Memperhatikan Kesejahteraan Rakyat
25 2013-02-19 MAKI Tuntut Hak Gugat atas Penghentian Perkara Korupsi
26 2015-08-24 DPD RI Rampungkan RUU Perkoperasian
27 2014-05-28 UU Telah Dibatalkan, MK Putus Pungujian UU Koperasi Tidak Diterima
28 2013-05-02 Aktivis Desak Pemkab Hentikan Denda Akta Kelahiran
29 2013-03-20 UU Perkoperasian Dinilai Ubah Paradigma Usaha Bersama Menjadi Usaha Pribadi
30 2013-06-19 Ahli Pemohon: Koperasi Harus Libatkan Masyarakat
31 2013-05-21 MK: Praperadilan Berlaku untuk Pemberantasan Korupsi
32 2013-09-04 BPK dan DPR: Keuangan BUMN Harus Akuntabel
33 2014-05-28 MK: Seluruh Isi UU Koperasi Bertentangan dengan UUD 1945
34 2013-06-27 Para Direktur RS Muhammadiyah Ungkap Kesulitan Urus Izin
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-09-17 Direktur WALHI Sumsel Perbaiki Permohonan Uji Materi Batas Waktu Pemeriksaan Praperadilan
2 2013-04-16 Perbaiki Berkas, Pemohon Uji UU Perkoperasian Tambah Dua Posita
3 2014-02-21 Bukan Persoalan Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Permohonan Direktur Eksekutif WALHI
4 2013-10-08 Sependapat dengan Pemerintah, KPK Setuju BPK Audit BUMN
5 2013-07-08 UU Perkoperasian Kembali Diuji
6 2013-10-18 Tiada Kerugian Konstitusional, MK Tidak Dapat Menerima Uji UU Kepailitan
7 2013-06-04 DPR: UU Perkoperasian Tidak Membatasi Koperasi
8 2013-06-05 Pemohon: Keuangan Negara Tidak Boleh Terbebani Kerugian BUMN/BUMD
9 2013-09-25 Ahli Pemerintah: UU Keuangan Negara Meminimalisasi Potensi Korupsi di BUMN
10 2013-09-16 Para Dirut BUMN Khawatir Akibat UU Keuangan Negara
11 2013-05-02 Pemerintah: Uji UU Perkoperasian Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma
12 2013-04-19 Terhambat Perizinan, Muhammadiyah Gugat UU Rumah Sakit
13 2013-11-26 Pemohon Cabut Uji Materi UU MK
14 2013-04-30 MK Batalkan Aturan Pelaporan Kelahiran Maksimal 1 Tahun
15 2014-03-20 Sudah Pernah Diputus, Gugatan Pemilu Serentak Tidak Dapat Diterima
16 2013-02-05 Tidak Punya Hak Gugat atas Penghentian Perkara Korupsi, MAKI Uji UU PTPK
17 2014-09-18 MK: BUMN dan BHMN PT Merupakan Kepanjangan Tangan dari Negara
18 2018-04-18 Ahli: Operasional Usaha BUMN Belum Memperhatikan Kesejahteraan Rakyat
19 2013-02-19 MAKI Tuntut Hak Gugat atas Penghentian Perkara Korupsi
20 2014-05-28 UU Telah Dibatalkan, MK Putus Pungujian UU Koperasi Tidak Diterima
21 2013-03-20 UU Perkoperasian Dinilai Ubah Paradigma Usaha Bersama Menjadi Usaha Pribadi
22 2013-06-19 Ahli Pemohon: Koperasi Harus Libatkan Masyarakat
23 2013-05-21 MK: Praperadilan Berlaku untuk Pemberantasan Korupsi
24 2013-09-04 BPK dan DPR: Keuangan BUMN Harus Akuntabel
25 2014-05-28 MK: Seluruh Isi UU Koperasi Bertentangan dengan UUD 1945
26 2013-06-27 Para Direktur RS Muhammadiyah Ungkap Kesulitan Urus Izin