[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 7/PUU-XI/2013 Tentang Permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2013-01-09 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 7/PUU-XI/2013, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2013-01-18
09:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2013-01-31
10:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 7/PUU-XI/2013
Pokok Perkara : Permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2013-01-18
09:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2013-01-31
10:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2013-02-11
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (III) PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2020-01-24 Ahli : PDTT Diperlukan Jika Ada Indikasi Kerugian
2 2013-12-16 Diperbaiki, Permohonan Pengujian Kewenangan MK Mengadili Sengketa Pemilukada
3 2013-04-11 Saksi Pemohon Ungkap Kesalahan DPT dan Bansos dalam Pemilukada Sumut
4 2020-11-25 Aturan Pengunduran Diri Anggota Dewan yang Hendak Maju Pilkada Konstitusional
5 2013-01-31 Pemohon Uji UU MK Nyatakan Batas Usia Pengangkatan Hakim Konstitusi Diskriminatif
6 2013-12-02 Kewenangan MK Mengadili Sengketa Pemilukada Digugat
7 2019-12-11 Menguji Konstitusionalitas Wakil Menteri
8 2014-01-16 Merasa Tak Diinformasikan Utang Pajak, Pengusaha Gugat UU Perpajakan
9 2013-02-21 Ketua GNPK Jakarta: Rekrutmen Capres Dibatasi dari Parpol Langgar Konstitusi
10 2021-11-28 Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Jelaskan Mekanisme Hukum Acara MK
11 2019-10-22 Pemerintah Belum Siapkan Jawaban, Sidang Uji Kewenangan BPK Ditunda
12 2016-10-12 Mahasiswa FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Kunjungi MK
13 2013-08-30 Pemerintah: PHK Karena Tindak Pidana Berikan Perlindungan dan Keseimbangan
14 2015-06-29 Soal Kewenangan Mengadili Pilkada, Jimly Minta DPR Konsisten
15 2015-10-12 MK Selenggarakan Bimtek Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada bagi KPU se-Indonesia Angkatan III
16 2021-09-11 Ketua MK Bicara Sistem dan Sengketa Pilkada dalam CLFest UB
17 2014-01-09 MK: DPR Hanya Menyetujui atau Tidak Menyetujui Calon Hakim Agung
18 2022-06-25 Wahiduddin Adams Bahas MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
19 2014-11-26 Pemohon Penghapusan Perppu Pilkada Perbaiki Permohonan
20 2017-01-31 Songsong Pilkada Serentak 2017, Bawaslu Audiensi ke MK
21 2020-09-25 Paralegal Tetap dapat Berikan Bantuan Hukum bagi Warga Tidak Mampu
22 2013-03-28 Usia Hakim Konstitusi Maksimal 65 Tahun Hanya untuk Pengangkatan Pertama
23 2020-08-17 Arief Hidayat: Kultur Hukum Pilkada Harus Diperbaiki
24 2020-02-18 Andi Mattalatta: Kewenangan PDTT Wujud Penguatan Fungsi BPK
25 2021-10-14 Romo Andang: Hukum yang Memuat Keuntungan Pribadi Diragukan Objektivitasnya
26 2016-09-07 Keterlibatan DPR dalam Penyusunan PKPU Digugat
27 2020-02-07 Ahli Pemerintah: PDTT Milik BPK Tidak Hanya Meliputi Pemeriksaan Investigatif
28 2020-11-10 Syarat Usia Hakim Konstitusi Diuji
29 2020-10-02 Daniel Yusmic Paparkan Hukum Acara MK kepada Peserta Pendidikan Advokat
30 2022-06-20 Permohonan Uji Formil UU MK Ditolak
31 2014-03-11 Ahli Pemohon:Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilukada Tidak Sesuai Pancasila
32 2017-04-18 Sidang PHP Bupati Bombana, Ahli Persoalkan Rekomendasi Panwas
33 2014-12-23 Presiden Cukup Ajukan Jumlah Calon Anggota KY Sesuai yang Dibutuhkan
34 2013-03-19 Mekanisme Pemilihan Hakim Agung Saling Bertentangan, UU MA dan UU KY Diuji
35 2013-05-28 Pemohon Cabut Permohonan Uji UU Kepolisian
36 2014-01-30 PUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani: Pemohon Hadirkan Dua Ahli
37 2020-02-29 Menjaga Demokrasi Bermartabat dalam Pilkada 2020, MK Gelar Seminar Nasional
38 2019-10-08 Pemohon Uji Kewenangan PDTT BPK Perbaiki Permohonan
39 2013-09-11 Saksi Uji UU Ketenagakerjaan: Tidak Ada Jaminan untuk Buruh yang Di-PHK
40 2019-11-11 Pemerintah: Pentingnya PDTT Untuk Investigasi Adanya Indikasi Kerugian Negara
41 2013-09-16 Pemohon Uji UU Sisdiknas Kasus Dualisme Undar Tetap Bertahan dalam Permohonan
42 2019-09-26 Kewenangan PDTT yang Dimiliki BPK Dinilai Inkonstitusional
43 2013-06-20 Menteri Jadi Caleg Diminta Mundur
44 2013-06-12 Menteri Boleh Nyaleg Tanpa Mundur, Pegawai BUMN Tuntut Keadilan
45 2013-04-23 DPR: Calon Hakim Agung Dapat Tidak Disetujui DPR
46 2013-03-06 PUU Partai Politik: Pemohon Anggap Bukti-Bukti Sudah Cukup
47 2013-01-20 Pemohon Uji UU MK: Usia Hakim Konstitusi Diskriminatif
48 2022-03-12 Daniel Yusmic P. Foekh Beri Kuliah Umum “Sistem Ekonomi Pancasila” di UKWMS
49 2014-11-05 MK: Sewakan Tanah Bebas Kepada Petani, Negara Langgar Prinsip Pengelolaan SDA
50 2014-08-19 Maria Farida: Hakim Konstitusi Perlu Menjaga Integritas
51 2021-06-11 Kedudukan MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
52 2014-09-02 Sekjen MK Sampaikan RKA-K/L MK TA 2015 di DPR
53 2013-06-12 Permohonan "Capres Independen" Tidak Beralasan Hukum
54 2020-11-09 Daniel Yusmic P. Foekh Bahas Kebebasan Berpendapat di Tengah Keberlakuan UU ITE
55 2013-07-16 Lagi, UU Ketenagakerjaan Diuji ke MK
56 2021-08-09 Tanggung Beban Berat, DPR Diminta Klarifikasi Perihal Keterlibatan Hakim Konstitusi dalam Revisi UU MK
57 2020-10-26 Uji Aturan PDTT BPK Tidak Dapat Diterima
58 2015-07-24 Beri Kuliah Umum, Wakil Ketua MK Paparkan Perkembangan Kewenangan MK
59 2014-11-13 Dianggap Tidak Memenuhi Syarat, Perpu Pilkada Langsung Digugat
60 2013-04-08 Pemohon Minta MK Tafsirkan Hakim Agung “Disetujui oleh DPR”, Bukan “Dipilih oleh DPR”
61 2020-08-27 Wakil Menteri Konstitusional
62 2014-01-30 MK Kabulkan Penarikan Permohonan Pengujian UU Sisdiknas
63 2021-08-28 Sosialisasi Kewenangan MK di Hadapan Polda Sumbar
64 2017-09-18 Wajib Mundur Saat Maju Kepala Daerah, Anggota DPD Uji UU Pilkada
65 2023-10-23 MK Bentuk MKMK Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi
66 2022-09-14 Jika Menteri yang Maju Capres Harus Mundur, Pemerintahan Akan Terganggu
67 2013-05-29 MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan PUU Perkoperasian
68 2021-09-15 Perubahan Ketiga UU MK Menurut I Gde Pantja Astawa dan Zainal Arifin Mochtar
69 2024-10-01 Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pilkada di MK
70 2013-05-16 Ahli Pemohon: DPR Hanya Berwenang Menyetujui atau Menolak Calon Hakim Agung
71 2020-10-11 Wakil Ketua MK Ulas Perselisihan Hasil Pilkada dalam Sekolah Pemilu
72 2020-11-24 Pemohon Uji UU MK Pertegas Kedudukan Hukum
73 2015-04-28 Palguna: Pilkada Ciptakan Demokrasi Rakyat di Daerah
74 2021-08-24 Dua Ahli Pemohon Paparkan Pendapat Soal Perubahan Ketiga UU MK
75 2015-05-06 Menkum HAM: Sengketa Pilkada Ditangani Mahkamah Konstitusi
76 2022-09-29 Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen
77 2021-06-15 DPR dan Pemerintah Belum Siap Beri Keterangan, Sidang Uji UU MK Ditunda
78 2015-10-20 Bekali Sengketa Hasil Pilkada, MK Gelar Bimtek Bagi KPU Indonesia Timur
79 2021-11-18 Bagir Manan: Uji UU MK Sebaiknya Dilakukan Secara Formil
80 2023-04-03 Pengaturan Batasan Usia Perlu Alasan Rasional
81 2018-10-04 MK dan Mahkamah Persekutuan Malaysia Gelar Kuliah Umum di UII
82 2015-02-18 Kehilangan Objek, Uji Perpu Pilkada Tidak Diterima
83 2022-05-25 Putusan MK Hasil Pembahasan Sembilan Hakim
84 2014-07-01 Hasil Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Digugat ke MK
85 2016-09-06 MK Terima Kunjungan Mahasiswa UNJ, UB, dan Universitas Leipzig Jerman
86 2016-06-08 MK Terima Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Kristen Indonesia
87 2016-09-20 Pemohon Uji UU Pilkada Perkuat Pokok Permohonan
88 2014-05-19 Bukan Rezim Pemilu, Kewenangan MK Memutus Sengketa Hasil Pemilukada Inkonstitusional
89 2017-10-27 Wakil Ketua MK Sosialisasikan MK di Universitas Wiralodra Indramayu
90 2022-04-23 Ketua MK: Sejak Pandemi Covid-19 Mayoritas Permohonan Masuk secara Online
91 2021-04-19 Daniel Yusmic: Pemohon Dapat Mengajukan Sidang Jarak Jauh
92 2022-11-19 Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen
93 2015-02-09 Maria Farida Indrati Terima Kunjungan Mahasiswa STIH Sumpah Pemuda Palembang
94 2014-01-23 MK: Menteri Jadi Caleg Tidak Harus Mundur
95 2013-02-12 Pemerintah: Syarat Maksimal Usia 65 Tahun Untuk Menjadi Hakim MK Konstitusional
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2020-01-24 Ahli : PDTT Diperlukan Jika Ada Indikasi Kerugian
2 2013-04-11 Saksi Pemohon Ungkap Kesalahan DPT dan Bansos dalam Pemilukada Sumut
3 2020-11-25 Aturan Pengunduran Diri Anggota Dewan yang Hendak Maju Pilkada Konstitusional
4 2013-01-31 Pemohon Uji UU MK Nyatakan Batas Usia Pengangkatan Hakim Konstitusi Diskriminatif
5 2013-12-02 Kewenangan MK Mengadili Sengketa Pemilukada Digugat
6 2019-12-11 Menguji Konstitusionalitas Wakil Menteri
7 2014-01-16 Merasa Tak Diinformasikan Utang Pajak, Pengusaha Gugat UU Perpajakan
8 2013-02-21 Ketua GNPK Jakarta: Rekrutmen Capres Dibatasi dari Parpol Langgar Konstitusi
9 2016-10-12 Mahasiswa FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Kunjungi MK
10 2013-08-30 Pemerintah: PHK Karena Tindak Pidana Berikan Perlindungan dan Keseimbangan
11 2015-10-12 MK Selenggarakan Bimtek Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada bagi KPU se-Indonesia Angkatan III
12 2014-01-09 MK: DPR Hanya Menyetujui atau Tidak Menyetujui Calon Hakim Agung
13 2017-01-31 Songsong Pilkada Serentak 2017, Bawaslu Audiensi ke MK
14 2020-09-25 Paralegal Tetap dapat Berikan Bantuan Hukum bagi Warga Tidak Mampu
15 2013-03-28 Usia Hakim Konstitusi Maksimal 65 Tahun Hanya untuk Pengangkatan Pertama
16 2021-10-14 Romo Andang: Hukum yang Memuat Keuntungan Pribadi Diragukan Objektivitasnya
17 2016-09-07 Keterlibatan DPR dalam Penyusunan PKPU Digugat
18 2020-11-10 Syarat Usia Hakim Konstitusi Diuji
19 2020-10-02 Daniel Yusmic Paparkan Hukum Acara MK kepada Peserta Pendidikan Advokat
20 2017-04-18 Sidang PHP Bupati Bombana, Ahli Persoalkan Rekomendasi Panwas
21 2013-03-19 Mekanisme Pemilihan Hakim Agung Saling Bertentangan, UU MA dan UU KY Diuji
22 2013-05-28 Pemohon Cabut Permohonan Uji UU Kepolisian
23 2013-09-11 Saksi Uji UU Ketenagakerjaan: Tidak Ada Jaminan untuk Buruh yang Di-PHK
24 2019-11-11 Pemerintah: Pentingnya PDTT Untuk Investigasi Adanya Indikasi Kerugian Negara
25 2013-09-16 Pemohon Uji UU Sisdiknas Kasus Dualisme Undar Tetap Bertahan dalam Permohonan
26 2019-09-26 Kewenangan PDTT yang Dimiliki BPK Dinilai Inkonstitusional
27 2013-06-20 Menteri Jadi Caleg Diminta Mundur
28 2013-06-12 Menteri Boleh Nyaleg Tanpa Mundur, Pegawai BUMN Tuntut Keadilan
29 2013-04-23 DPR: Calon Hakim Agung Dapat Tidak Disetujui DPR
30 2013-03-06 PUU Partai Politik: Pemohon Anggap Bukti-Bukti Sudah Cukup
31 2013-01-20 Pemohon Uji UU MK: Usia Hakim Konstitusi Diskriminatif
32 2014-11-05 MK: Sewakan Tanah Bebas Kepada Petani, Negara Langgar Prinsip Pengelolaan SDA
33 2014-08-19 Maria Farida: Hakim Konstitusi Perlu Menjaga Integritas
34 2021-06-11 Kedudukan MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
35 2013-06-12 Permohonan "Capres Independen" Tidak Beralasan Hukum
36 2020-11-09 Daniel Yusmic P. Foekh Bahas Kebebasan Berpendapat di Tengah Keberlakuan UU ITE
37 2013-07-16 Lagi, UU Ketenagakerjaan Diuji ke MK
38 2021-08-09 Tanggung Beban Berat, DPR Diminta Klarifikasi Perihal Keterlibatan Hakim Konstitusi dalam Revisi UU MK
39 2020-10-26 Uji Aturan PDTT BPK Tidak Dapat Diterima
40 2014-11-13 Dianggap Tidak Memenuhi Syarat, Perpu Pilkada Langsung Digugat
41 2013-04-08 Pemohon Minta MK Tafsirkan Hakim Agung “Disetujui oleh DPR”, Bukan “Dipilih oleh DPR”
42 2020-08-27 Wakil Menteri Konstitusional
43 2014-01-30 MK Kabulkan Penarikan Permohonan Pengujian UU Sisdiknas
44 2017-09-18 Wajib Mundur Saat Maju Kepala Daerah, Anggota DPD Uji UU Pilkada
45 2013-05-29 MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan PUU Perkoperasian
46 2013-05-16 Ahli Pemohon: DPR Hanya Berwenang Menyetujui atau Menolak Calon Hakim Agung
47 2020-10-11 Wakil Ketua MK Ulas Perselisihan Hasil Pilkada dalam Sekolah Pemilu
48 2020-11-24 Pemohon Uji UU MK Pertegas Kedudukan Hukum
49 2021-08-24 Dua Ahli Pemohon Paparkan Pendapat Soal Perubahan Ketiga UU MK
50 2021-06-15 DPR dan Pemerintah Belum Siap Beri Keterangan, Sidang Uji UU MK Ditunda
51 2015-02-18 Kehilangan Objek, Uji Perpu Pilkada Tidak Diterima
52 2014-07-01 Hasil Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Digugat ke MK
53 2016-09-06 MK Terima Kunjungan Mahasiswa UNJ, UB, dan Universitas Leipzig Jerman
54 2016-06-08 MK Terima Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Kristen Indonesia
55 2016-09-20 Pemohon Uji UU Pilkada Perkuat Pokok Permohonan
56 2014-01-23 MK: Menteri Jadi Caleg Tidak Harus Mundur
57 2013-02-12 Pemerintah: Syarat Maksimal Usia 65 Tahun Untuk Menjadi Hakim MK Konstitusional