[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 6/PUU-XI/2013 Tentang Permohonan Pengujian Pasal 22 ayat (5) dan Lampiran Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2013-01-09 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 6/PUU-XI/2013, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2013-01-28
13:10 WIB		 Agenda Sidang : PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2013-02-12
13:33		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 6/PUU-XI/2013
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Pasal 22 ayat (5) dan Lampiran Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2013-01-28
13:10 WIB		 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF Audio
2 2013-02-12
13:33 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-06-25 Saurip Kadi Sampaikan Perbaikan Permohonan
2 2013-05-15 DPR dan Pemerintah: PK Satu Kali Jamin Kepastian Hukum
3 2013-03-27 Pemerintah: UU Kaltara Sesuai Desain Besar Penataan Daerah
4 2023-11-29 Aturan Hak Imunitas dalam UU Advokat Konstitusional
5 2013-06-21 Ahli Pemohon: PK Jalan Memperbaiki Kealpaan Hakim
6 2025-06-02 Advokat Pertegas Petitum Permohonan Soal Perbedaan Hak Imunitas Jaksa dalam UU Kejaksaan
7 2013-05-30 Farhat Abbas dan Iwan Piliang Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu Presiden
8 2013-03-05 Ahli Pemohon: Daerah Pemilihan Belum Pertimbangkan Aspek Keterwakilan dengan Baik
9 2014-05-07 Uji Materi Soal Status Pekerja, MK Tolak Permohonan APINDO
10 2013-06-11 Peradi dan KAI Anggap Advokat Berhak Atas Perlindungan Hukum
11 2014-03-13 Saksi Koalisi Buruh: Perlu Komisi Pengawas Perburuhan Seperti KPK
12 2013-09-05 MK: Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Tidak Ada Relevansinya dengan Penentuan Dapil
13 2015-11-04 MK Kabulkan Permohonan Uji UU Ketenagakerjaan
14 2014-01-08 Lagi, UU Ketenagalistrikan Diuji ke MK
15 2013-06-25 Advokat: UU Advokat Tidak Signifikan Lindungi Advokat
16 2013-07-22 Pemohon Pemindahan Ibukota Kabupaten Maybrat Tambahkan Bukti
17 2014-01-08 DPR: UU Ketenagakerjaan Beri Kepastian Hukum pada Pekerja
18 2013-11-28 APINDO Gugat UU Ketenagakerjaan
19 2018-04-26 Pernah Diputus, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Garuda
20 2013-09-17 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji Aturan Gaji Presiden
21 2013-05-14 Advokat Memberikan Kesaksian Tiadanya Perlindungan Profesi di Luar Sidang Pengadilan
22 2014-02-06 Pihak Terkait Belum Siap, Uji UU Ketenagakerjaan Ditunda
23 2014-05-14 MK Tegaskan Imunitas Advokat di Dalam dan di Luar Pengadilan
24 2013-12-05 MK Tolak Permohonan Uji UU Pembetukan Provinsi Kalimantan Utara
25 2014-01-29 Pemohon Ubah Permohonan UU Ketenagalistrikan
26 2014-01-24 Dua Ahli APINDO: “Demi Hukum” PKWT Menjadi PKWTT Harus Ada Putusan Pengadilan
27 2013-01-28 Uji UU Pemilu: Kurang Terwakili, Masyarakat Gayo Tuntut Perwakilan di DPR
28 2013-05-16 Tidak Diusung Parpol, Farhat Abbas Uji UU Pilpres
29 2013-11-13 Penggugat Kedudukan Tap MPR Perbaiki Permohonan
30 2013-03-06 Pemohon Uji UU Kaltara Perbaiki Permohonan
31 2013-06-11 Saurip Kadi Persoalkan Paket UU Bidang Politik
32 2014-02-12 Serikat Buruh Minta Kepastian Pengangkatan Sebagai Pekerja Tetap Melalui Pengadilan Negeri
33 2025-07-15 MA Soroti Potensi Impunitas Jaksa
34 2025-08-11 Izin Jaksa Agung Hambat Penegakan Hukum
35 2013-08-28 "Gaji Presiden Tidak Toleran dengan Keadaan Ekonomi Rakyat"
36 2025-08-20 Kekhususan Jaksa Beda dengan ASN pada Umumnya
37 2013-09-19 MK: Ibu Kota Kabupaten Maybrat Berkedudukan di Ayamaru
38 2013-04-11 Saksi Pemohon Ungkap Kesalahan DPT dan Bansos dalam Pemilukada Sumut
39 2025-08-26 Ahli: Hak Imunitas Jaksa Terbatas
40 2014-05-15 Uji UU Ketenagalistrikan: MK Nyatakan Pemohon Tak Punya Kedudukan Hukum
41 2013-09-10 Penggugat Gaji Presiden Cabut Permohonan
42 2018-07-11 Aturan Hak Imunitas Advokat Digugat
43 2025-08-04 Potensi Standar Ganda Perlakuan Hukum terhadap Jaksa
44 2013-04-18 Pemerintah: UU Advokat Perwujudan Kehendak Para Advokat Sendiri
45 2014-02-26 Koalisi Buruh untuk Keadilan Anggap Permohonan Uji Ketenagakerjaan Menyesatkan
46 2025-11-26 Menyoal Kewenangan Organisasi Advokat yang Dinilai Terlalu Luas
47 2025-07-24 Uji UU Kejaksaan: Imunitas Tak Berbatas Berujung Impunitas
48 2025-07-03 Respons Pemerintah, Polri, Kejaksaan dan Persaja Terhadap Uji Imunitas Jaksa
49 2025-05-16 Advokat Persoalkan Ketimpangan Hak Imunitas Jaksa dengan Penegak Hukum Lainnya dalam UU Kejaksaan
50 2013-02-19 Baru Terbentuk, Aturan Pilgub Pada UU Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Digugat
51 2018-07-24 Pemohon Uji UU Advokat Perbaiki Permohonan
52 2025-10-16 Uji Pasal Imunitas Jaksa Kehilangan Objek
53 2013-02-18 Uji UU Pemilu Legislatif: DPR Sampaikan Prinsip-prinsip Pembagian Dapil
54 2013-04-04 Pemohon Uji UU Advokat Perbaiki Permohonan
55 2025-06-19 Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-06-25 Saurip Kadi Sampaikan Perbaikan Permohonan
2 2013-05-15 DPR dan Pemerintah: PK Satu Kali Jamin Kepastian Hukum
3 2013-03-27 Pemerintah: UU Kaltara Sesuai Desain Besar Penataan Daerah
4 2013-06-21 Ahli Pemohon: PK Jalan Memperbaiki Kealpaan Hakim
5 2013-05-30 Farhat Abbas dan Iwan Piliang Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu Presiden
6 2013-03-05 Ahli Pemohon: Daerah Pemilihan Belum Pertimbangkan Aspek Keterwakilan dengan Baik
7 2013-06-11 Peradi dan KAI Anggap Advokat Berhak Atas Perlindungan Hukum
8 2014-03-13 Saksi Koalisi Buruh: Perlu Komisi Pengawas Perburuhan Seperti KPK
9 2013-09-05 MK: Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Tidak Ada Relevansinya dengan Penentuan Dapil
10 2015-11-04 MK Kabulkan Permohonan Uji UU Ketenagakerjaan
11 2014-01-08 Lagi, UU Ketenagalistrikan Diuji ke MK
12 2013-06-25 Advokat: UU Advokat Tidak Signifikan Lindungi Advokat
13 2013-07-22 Pemohon Pemindahan Ibukota Kabupaten Maybrat Tambahkan Bukti
14 2014-01-08 DPR: UU Ketenagakerjaan Beri Kepastian Hukum pada Pekerja
15 2013-11-28 APINDO Gugat UU Ketenagakerjaan
16 2013-09-17 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji Aturan Gaji Presiden
17 2013-05-14 Advokat Memberikan Kesaksian Tiadanya Perlindungan Profesi di Luar Sidang Pengadilan
18 2014-05-14 MK Tegaskan Imunitas Advokat di Dalam dan di Luar Pengadilan
19 2013-12-05 MK Tolak Permohonan Uji UU Pembetukan Provinsi Kalimantan Utara
20 2014-01-24 Dua Ahli APINDO: “Demi Hukum” PKWT Menjadi PKWTT Harus Ada Putusan Pengadilan
21 2013-01-28 Uji UU Pemilu: Kurang Terwakili, Masyarakat Gayo Tuntut Perwakilan di DPR
22 2013-05-16 Tidak Diusung Parpol, Farhat Abbas Uji UU Pilpres
23 2013-03-06 Pemohon Uji UU Kaltara Perbaiki Permohonan
24 2013-06-11 Saurip Kadi Persoalkan Paket UU Bidang Politik
25 2014-02-12 Serikat Buruh Minta Kepastian Pengangkatan Sebagai Pekerja Tetap Melalui Pengadilan Negeri
26 2013-08-28 "Gaji Presiden Tidak Toleran dengan Keadaan Ekonomi Rakyat"
27 2013-09-19 MK: Ibu Kota Kabupaten Maybrat Berkedudukan di Ayamaru
28 2013-04-11 Saksi Pemohon Ungkap Kesalahan DPT dan Bansos dalam Pemilukada Sumut
29 2014-05-15 Uji UU Ketenagalistrikan: MK Nyatakan Pemohon Tak Punya Kedudukan Hukum
30 2013-09-10 Penggugat Gaji Presiden Cabut Permohonan
31 2018-07-11 Aturan Hak Imunitas Advokat Digugat
32 2013-04-18 Pemerintah: UU Advokat Perwujudan Kehendak Para Advokat Sendiri
33 2013-02-19 Baru Terbentuk, Aturan Pilgub Pada UU Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Digugat
34 2018-07-24 Pemohon Uji UU Advokat Perbaiki Permohonan
35 2013-02-18 Uji UU Pemilu Legislatif: DPR Sampaikan Prinsip-prinsip Pembagian Dapil
36 2013-04-04 Pemohon Uji UU Advokat Perbaiki Permohonan