[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 5/PUU-XI/2013 Tentang Permohonan Pengujian Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445)

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2013-01-09 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 5/PUU-XI/2013, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 5/PUU-XI/2013
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445)
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-06-20 Menteri Jadi Caleg Diminta Mundur
2 2014-12-03 MK Tolak Permohonan Tersangka Proyek Pengadaan Al-Quran Zulkarnain Djabar
3 2014-01-20 Pemohon Perbaiki Gugatan UU Pembentukan Kabupaten Tambrauw
4 2013-11-27 Pemblokiran Kemenkeu Terhadap APBN dan APBN-P Digugat ke MK
5 2013-09-17 Ahli Pemerintah: Minimal, Risiko Koperasi Fokus di Satu Bidang Usaha
6 2013-09-19 Permohonan Zulkarnain, DPR: UU PTPK Untuk Menjamin Kepastian Hukum
7 2013-06-19 Antasari Tegaskan Saat Jalani Proses Hukum Masih Berstatus Jaksa Aktif
8 2023-09-18 Daniel Yusmic Bahas Peran MK dalam Menjaga Ideologi Pancasila
9 2015-06-19 Pengusaha Khawatirkan Aturan Pengusahaan Air
Ada dua jenis industri yang memanfaatkan air.
10 2014-05-23 MK: DPR Tidak Berwenang Tunda Pencairan Anggaran
11 2020-12-09 Perbaikan Permohonan Uji UU Guru dan Dosen
12 2013-07-11 Ahli: Kewenangan Banggar Terlalu Besar, Rentan Penyalahgunaan
13 2013-06-05 Antasari dan MAKI Uji Aturan Penahanan dan Penangkapan Jaksa Harus Izin Jaksa Agung
14 2015-07-01 Pemerintah Harus Perkuat BUMN/BUMD Untuk Kelola Sumber Daya Air
15 2016-04-25 Ketua MKRI Berikan Kuliah Umum di Hadapan Pejabat Aljazair
16 2014-02-27 MK Tolak Permohonan Uji UU Pembentukan Kab. Tambrauw
17 2013-07-16 Uji UU Pemilu dan UU Parpol: Anggota DPRD Anggap Kewajiban Mundur Ganggu Kinerja DPRD
18 2013-05-16 Ahli Pemohon: DPR Hanya Berwenang Menyetujui atau Menolak Calon Hakim Agung
19 2013-04-11 Empat LSM Gugat Keberadaan Banggar DPR
20 2013-01-23 Keluarga TKI Uji UU Perlindungan TKI di Luar Negeri
21 2013-07-10 Pemerintah: Izin Jaksa Agung Untuk Perlindungan Pelaksanaan Tugas Jaksa
22 2015-04-06 Putusan MK Belum Dijalankan, Ketentuan Sumpah Advokat Kembali Diuji
23 2013-03-27 Mantan Calon Hakim Agung Perbaiki Permohonan Uji UU MA
24 2015-05-11 Pemerintah Kesulitan Terjemahkan Putusan MK
Butuh kajian mendalam untuk menerjemahkan putusan MK ketika akan dituangkan dalam norma peraturan perundang-undangan tertulis.
25 2014-01-07 Uji UU Pembentukan Kab. Tambraw, Pemohon: Masuknya Empat Distrik Melanggar Hak Masyarakat Adat
26 2013-10-03 Ahli: Ancaman Penerima Gratifikasi dalam UU PTPK Tidak Proporsional dan Diskriminatif
27 2013-08-28 Dianggap Tak Dapat Mewakili, Permohonan Keluarga TKI Tidak Dapat Diterima
28 2014-11-13 Prinsip Kehati-hatian, Menteri Keuangan Berwenang Lakukan Pembintangan Anggaran
29 2013-05-14 Anggota DPRD: KPU Berlebihan Memverifikasi Syarat Formal Keanggotaan Parpol
30 2013-11-13 Para Tokoh dan Ormas Penguji Uji UU SDA Perbaiki Permohonan
31 2013-08-21 KPK: Kewenangan Banggar Terlalu Besar, Rawan Penyelewengan
32 2018-11-27 MK Tidak Dapat Terima Uji UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
33 2014-01-29 Buktikan Dalil Kesalahan UU SDA, PP Muhammadiyah dkk Hadirkan Tiga Ahli
34 2014-01-09 MK: DPR Hanya Menyetujui atau Tidak Menyetujui Calon Hakim Agung
35 2013-04-09 MK: Maju Menjadi Caleg, PNS dan Kepala Daerah Harus Mundur
36 2013-07-01 Ahli: UU Penyelenggara Pemilu Beri Kewenangan Longgar kepada KPU
37 2013-04-30 Sistem Penganggaran Bermasalah, Keberadaan Banggar Digugat
38 2015-05-22 Demokrasi Partisipasi
39 2015-11-24 Indonesia Sedang dalam Krisis Air
40 2013-01-29 Hak Jadi Caleg Dibatasi Syarat Pengunduran Diri, Empat Kepala Daerah Uji UU Pemilu
41 2013-07-26 Ahli: Izin Jaksa Agung Bentuk Pemanjaan Penegak Hukum
42 2014-01-28 Lagi, UU Pembentukan Kabupaten Tambraw Diujikan ke MK
43 2014-04-24 MK: Tindakan Kepolisian terhadap Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung
44 2013-05-08 Pemerintah dan DPR Tegaskan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Agung Sesuai UUD 1945
45 2013-06-24 Ahli Pemohon: Semakin Rinci Pembahasan Anggaran, Semakin Kecil Potensi Penyimpangan
46 2013-09-05 "Tidak Bijak, Pemerintah Batasi Koperasi Simpan Pinjam Jalankan Sektor Riil"
47 2019-11-05 Peran MK RI dalam Melindungi Hak Sosial Ekonomi
48 2013-07-31 MK: Pedoman Teknis Pemilu Melalui Peraturan KPU Suatu Kelaziman
49 2016-03-22 Air dan Pekerjaan
50 2015-05-06 Masih Ada Celah Asing Berinvestasi di Sektor Air
Kemungkinan besar investor asing akan membuat kontrak dengan perusahaan pemegang izin.
51 2013-05-28 PUU Penyelenggara Pemilu: Pemohon Sampaikan Sejumlah Perbaikan
52 2013-12-04 Dua Pasangan Calon Tuding Terjadi Kejahatan Demokrasi dalam Pilwalkot Subulussalam
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-06-20 Menteri Jadi Caleg Diminta Mundur
2 2014-12-03 MK Tolak Permohonan Tersangka Proyek Pengadaan Al-Quran Zulkarnain Djabar
3 2014-01-20 Pemohon Perbaiki Gugatan UU Pembentukan Kabupaten Tambrauw
4 2013-11-27 Pemblokiran Kemenkeu Terhadap APBN dan APBN-P Digugat ke MK
5 2013-09-17 Ahli Pemerintah: Minimal, Risiko Koperasi Fokus di Satu Bidang Usaha
6 2013-09-19 Permohonan Zulkarnain, DPR: UU PTPK Untuk Menjamin Kepastian Hukum
7 2013-06-19 Antasari Tegaskan Saat Jalani Proses Hukum Masih Berstatus Jaksa Aktif
8 2020-12-09 Perbaikan Permohonan Uji UU Guru dan Dosen
9 2013-07-11 Ahli: Kewenangan Banggar Terlalu Besar, Rentan Penyalahgunaan
10 2013-06-05 Antasari dan MAKI Uji Aturan Penahanan dan Penangkapan Jaksa Harus Izin Jaksa Agung
11 2013-07-16 Uji UU Pemilu dan UU Parpol: Anggota DPRD Anggap Kewajiban Mundur Ganggu Kinerja DPRD
12 2013-05-16 Ahli Pemohon: DPR Hanya Berwenang Menyetujui atau Menolak Calon Hakim Agung
13 2013-04-11 Empat LSM Gugat Keberadaan Banggar DPR
14 2013-01-23 Keluarga TKI Uji UU Perlindungan TKI di Luar Negeri
15 2013-07-10 Pemerintah: Izin Jaksa Agung Untuk Perlindungan Pelaksanaan Tugas Jaksa
16 2015-04-06 Putusan MK Belum Dijalankan, Ketentuan Sumpah Advokat Kembali Diuji
17 2014-01-07 Uji UU Pembentukan Kab. Tambraw, Pemohon: Masuknya Empat Distrik Melanggar Hak Masyarakat Adat
18 2013-10-03 Ahli: Ancaman Penerima Gratifikasi dalam UU PTPK Tidak Proporsional dan Diskriminatif
19 2013-08-28 Dianggap Tak Dapat Mewakili, Permohonan Keluarga TKI Tidak Dapat Diterima
20 2014-11-13 Prinsip Kehati-hatian, Menteri Keuangan Berwenang Lakukan Pembintangan Anggaran
21 2013-05-14 Anggota DPRD: KPU Berlebihan Memverifikasi Syarat Formal Keanggotaan Parpol
22 2013-08-21 KPK: Kewenangan Banggar Terlalu Besar, Rawan Penyelewengan
23 2014-01-29 Buktikan Dalil Kesalahan UU SDA, PP Muhammadiyah dkk Hadirkan Tiga Ahli
24 2014-01-09 MK: DPR Hanya Menyetujui atau Tidak Menyetujui Calon Hakim Agung
25 2013-04-09 MK: Maju Menjadi Caleg, PNS dan Kepala Daerah Harus Mundur
26 2013-07-01 Ahli: UU Penyelenggara Pemilu Beri Kewenangan Longgar kepada KPU
27 2013-04-30 Sistem Penganggaran Bermasalah, Keberadaan Banggar Digugat
28 2013-01-29 Hak Jadi Caleg Dibatasi Syarat Pengunduran Diri, Empat Kepala Daerah Uji UU Pemilu
29 2013-07-26 Ahli: Izin Jaksa Agung Bentuk Pemanjaan Penegak Hukum
30 2014-01-28 Lagi, UU Pembentukan Kabupaten Tambraw Diujikan ke MK
31 2013-05-08 Pemerintah dan DPR Tegaskan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Agung Sesuai UUD 1945
32 2013-06-24 Ahli Pemohon: Semakin Rinci Pembahasan Anggaran, Semakin Kecil Potensi Penyimpangan
33 2013-09-05 "Tidak Bijak, Pemerintah Batasi Koperasi Simpan Pinjam Jalankan Sektor Riil"
34 2013-07-31 MK: Pedoman Teknis Pemilu Melalui Peraturan KPU Suatu Kelaziman
35 2013-05-28 PUU Penyelenggara Pemilu: Pemohon Sampaikan Sejumlah Perbaikan
36 2013-12-04 Dua Pasangan Calon Tuding Terjadi Kejahatan Demokrasi dalam Pilwalkot Subulussalam