[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 5/PUU-XI/2013 Tentang Permohonan Pengujian Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445)

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2013-01-09 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 5/PUU-XI/2013, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 5/PUU-XI/2013
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445)
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-01-09 MK: DPR Hanya Menyetujui atau Tidak Menyetujui Calon Hakim Agung
2 2013-04-09 MK: Maju Menjadi Caleg, PNS dan Kepala Daerah Harus Mundur
3 2013-07-01 Ahli: UU Penyelenggara Pemilu Beri Kewenangan Longgar kepada KPU
4 2013-04-30 Sistem Penganggaran Bermasalah, Keberadaan Banggar Digugat
5 2015-05-22 Demokrasi Partisipasi
6 2015-11-24 Indonesia Sedang dalam Krisis Air
7 2013-01-29 Hak Jadi Caleg Dibatasi Syarat Pengunduran Diri, Empat Kepala Daerah Uji UU Pemilu
8 2013-07-26 Ahli: Izin Jaksa Agung Bentuk Pemanjaan Penegak Hukum
9 2014-01-28 Lagi, UU Pembentukan Kabupaten Tambraw Diujikan ke MK
10 2014-04-24 MK: Tindakan Kepolisian terhadap Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung
11 2013-05-08 Pemerintah dan DPR Tegaskan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Agung Sesuai UUD 1945
12 2013-06-24 Ahli Pemohon: Semakin Rinci Pembahasan Anggaran, Semakin Kecil Potensi Penyimpangan
13 2013-09-05 "Tidak Bijak, Pemerintah Batasi Koperasi Simpan Pinjam Jalankan Sektor Riil"
14 2019-11-05 Peran MK RI dalam Melindungi Hak Sosial Ekonomi
15 2013-07-31 MK: Pedoman Teknis Pemilu Melalui Peraturan KPU Suatu Kelaziman
16 2016-03-22 Air dan Pekerjaan
17 2015-05-06 Masih Ada Celah Asing Berinvestasi di Sektor Air
Kemungkinan besar investor asing akan membuat kontrak dengan perusahaan pemegang izin.
18 2013-05-28 PUU Penyelenggara Pemilu: Pemohon Sampaikan Sejumlah Perbaikan
19 2013-12-04 Dua Pasangan Calon Tuding Terjadi Kejahatan Demokrasi dalam Pilwalkot Subulussalam
20 2013-06-20 Menteri Jadi Caleg Diminta Mundur
21 2014-12-03 MK Tolak Permohonan Tersangka Proyek Pengadaan Al-Quran Zulkarnain Djabar
22 2014-01-20 Pemohon Perbaiki Gugatan UU Pembentukan Kabupaten Tambrauw
23 2013-11-27 Pemblokiran Kemenkeu Terhadap APBN dan APBN-P Digugat ke MK
24 2013-09-17 Ahli Pemerintah: Minimal, Risiko Koperasi Fokus di Satu Bidang Usaha
25 2013-09-19 Permohonan Zulkarnain, DPR: UU PTPK Untuk Menjamin Kepastian Hukum
26 2013-06-19 Antasari Tegaskan Saat Jalani Proses Hukum Masih Berstatus Jaksa Aktif
27 2023-09-18 Daniel Yusmic Bahas Peran MK dalam Menjaga Ideologi Pancasila
28 2015-06-19 Pengusaha Khawatirkan Aturan Pengusahaan Air
Ada dua jenis industri yang memanfaatkan air.
29 2014-05-23 MK: DPR Tidak Berwenang Tunda Pencairan Anggaran
30 2020-12-09 Perbaikan Permohonan Uji UU Guru dan Dosen
31 2013-07-11 Ahli: Kewenangan Banggar Terlalu Besar, Rentan Penyalahgunaan
32 2013-06-05 Antasari dan MAKI Uji Aturan Penahanan dan Penangkapan Jaksa Harus Izin Jaksa Agung
33 2015-07-01 Pemerintah Harus Perkuat BUMN/BUMD Untuk Kelola Sumber Daya Air
34 2024-11-23 MK Jamin Kepastian Hukum untuk Energi Berkelanjutan
35 2013-05-16 Ahli Pemohon: DPR Hanya Berwenang Menyetujui atau Menolak Calon Hakim Agung
36 2016-04-25 Ketua MKRI Berikan Kuliah Umum di Hadapan Pejabat Aljazair
37 2013-07-16 Uji UU Pemilu dan UU Parpol: Anggota DPRD Anggap Kewajiban Mundur Ganggu Kinerja DPRD
38 2014-02-27 MK Tolak Permohonan Uji UU Pembentukan Kab. Tambrauw
39 2013-04-11 Empat LSM Gugat Keberadaan Banggar DPR
40 2013-01-23 Keluarga TKI Uji UU Perlindungan TKI di Luar Negeri
41 2013-07-10 Pemerintah: Izin Jaksa Agung Untuk Perlindungan Pelaksanaan Tugas Jaksa
42 2015-04-06 Putusan MK Belum Dijalankan, Ketentuan Sumpah Advokat Kembali Diuji
43 2013-03-27 Mantan Calon Hakim Agung Perbaiki Permohonan Uji UU MA
44 2015-05-11 Pemerintah Kesulitan Terjemahkan Putusan MK
Butuh kajian mendalam untuk menerjemahkan putusan MK ketika akan dituangkan dalam norma peraturan perundang-undangan tertulis.
45 2014-01-07 Uji UU Pembentukan Kab. Tambraw, Pemohon: Masuknya Empat Distrik Melanggar Hak Masyarakat Adat
46 2013-10-03 Ahli: Ancaman Penerima Gratifikasi dalam UU PTPK Tidak Proporsional dan Diskriminatif
47 2013-08-28 Dianggap Tak Dapat Mewakili, Permohonan Keluarga TKI Tidak Dapat Diterima
48 2014-11-13 Prinsip Kehati-hatian, Menteri Keuangan Berwenang Lakukan Pembintangan Anggaran
49 2013-05-14 Anggota DPRD: KPU Berlebihan Memverifikasi Syarat Formal Keanggotaan Parpol
50 2013-11-13 Para Tokoh dan Ormas Penguji Uji UU SDA Perbaiki Permohonan
51 2013-08-21 KPK: Kewenangan Banggar Terlalu Besar, Rawan Penyelewengan
52 2018-11-27 MK Tidak Dapat Terima Uji UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
53 2014-01-29 Buktikan Dalil Kesalahan UU SDA, PP Muhammadiyah dkk Hadirkan Tiga Ahli
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-01-09 MK: DPR Hanya Menyetujui atau Tidak Menyetujui Calon Hakim Agung
2 2013-04-09 MK: Maju Menjadi Caleg, PNS dan Kepala Daerah Harus Mundur
3 2013-07-01 Ahli: UU Penyelenggara Pemilu Beri Kewenangan Longgar kepada KPU
4 2013-04-30 Sistem Penganggaran Bermasalah, Keberadaan Banggar Digugat
5 2013-01-29 Hak Jadi Caleg Dibatasi Syarat Pengunduran Diri, Empat Kepala Daerah Uji UU Pemilu
6 2013-07-26 Ahli: Izin Jaksa Agung Bentuk Pemanjaan Penegak Hukum
7 2014-01-28 Lagi, UU Pembentukan Kabupaten Tambraw Diujikan ke MK
8 2013-05-08 Pemerintah dan DPR Tegaskan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Agung Sesuai UUD 1945
9 2013-06-24 Ahli Pemohon: Semakin Rinci Pembahasan Anggaran, Semakin Kecil Potensi Penyimpangan
10 2013-09-05 "Tidak Bijak, Pemerintah Batasi Koperasi Simpan Pinjam Jalankan Sektor Riil"
11 2013-07-31 MK: Pedoman Teknis Pemilu Melalui Peraturan KPU Suatu Kelaziman
12 2013-05-28 PUU Penyelenggara Pemilu: Pemohon Sampaikan Sejumlah Perbaikan
13 2013-12-04 Dua Pasangan Calon Tuding Terjadi Kejahatan Demokrasi dalam Pilwalkot Subulussalam
14 2013-06-20 Menteri Jadi Caleg Diminta Mundur
15 2014-12-03 MK Tolak Permohonan Tersangka Proyek Pengadaan Al-Quran Zulkarnain Djabar
16 2014-01-20 Pemohon Perbaiki Gugatan UU Pembentukan Kabupaten Tambrauw
17 2013-11-27 Pemblokiran Kemenkeu Terhadap APBN dan APBN-P Digugat ke MK
18 2013-09-17 Ahli Pemerintah: Minimal, Risiko Koperasi Fokus di Satu Bidang Usaha
19 2013-09-19 Permohonan Zulkarnain, DPR: UU PTPK Untuk Menjamin Kepastian Hukum
20 2013-06-19 Antasari Tegaskan Saat Jalani Proses Hukum Masih Berstatus Jaksa Aktif
21 2020-12-09 Perbaikan Permohonan Uji UU Guru dan Dosen
22 2013-07-11 Ahli: Kewenangan Banggar Terlalu Besar, Rentan Penyalahgunaan
23 2013-06-05 Antasari dan MAKI Uji Aturan Penahanan dan Penangkapan Jaksa Harus Izin Jaksa Agung
24 2013-05-16 Ahli Pemohon: DPR Hanya Berwenang Menyetujui atau Menolak Calon Hakim Agung
25 2013-07-16 Uji UU Pemilu dan UU Parpol: Anggota DPRD Anggap Kewajiban Mundur Ganggu Kinerja DPRD
26 2013-04-11 Empat LSM Gugat Keberadaan Banggar DPR
27 2013-01-23 Keluarga TKI Uji UU Perlindungan TKI di Luar Negeri
28 2013-07-10 Pemerintah: Izin Jaksa Agung Untuk Perlindungan Pelaksanaan Tugas Jaksa
29 2015-04-06 Putusan MK Belum Dijalankan, Ketentuan Sumpah Advokat Kembali Diuji
30 2014-01-07 Uji UU Pembentukan Kab. Tambraw, Pemohon: Masuknya Empat Distrik Melanggar Hak Masyarakat Adat
31 2013-10-03 Ahli: Ancaman Penerima Gratifikasi dalam UU PTPK Tidak Proporsional dan Diskriminatif
32 2013-08-28 Dianggap Tak Dapat Mewakili, Permohonan Keluarga TKI Tidak Dapat Diterima
33 2014-11-13 Prinsip Kehati-hatian, Menteri Keuangan Berwenang Lakukan Pembintangan Anggaran
34 2013-05-14 Anggota DPRD: KPU Berlebihan Memverifikasi Syarat Formal Keanggotaan Parpol
35 2013-08-21 KPK: Kewenangan Banggar Terlalu Besar, Rawan Penyelewengan
36 2014-01-29 Buktikan Dalil Kesalahan UU SDA, PP Muhammadiyah dkk Hadirkan Tiga Ahli