[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 4/PUU-XI/2013 Tentang Permohonan Pengujian Pasal 1 Ayat (2), Pasal 9, pasal 10 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2013-01-07 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 4/PUU-XI/2013, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2013-01-14
09:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2013-01-30
10:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 4/PUU-XI/2013
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Pasal 1 Ayat (2), Pasal 9, pasal 10 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2013-01-14
09:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2013-01-30
10:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2013-02-11
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (III) PDF Audio
4 2013-02-20
14:30 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon (IV) PDF Audio
5 2013-03-14
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V) PDF Audio
6 2013-03-26
14:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-03-20 Sudah Pernah Diputus, Gugatan Pemilu Serentak Tidak Dapat Diterima
2 2013-03-14 PUU Pemilu Presiden: Ahli Pemohon Paparkan Prosedur Pencalonan Presiden Tanpa Melalui Parpol
3 2019-02-08 Ketua MK: Pemilu Serentak 2019, Pemilu Terumit di Indonesia
4 2017-10-25 Ahli: Angka Ambang Batas Pencalonan Presiden Tidak Sesuai UUD 1945
5 2015-05-12 Putusan MK Sulit Dieksekusi, Salah Satunya Soal Peninjauan Kembali Berkali-kali
6 2024-01-16 MK Tegaskan Ketetapan MPR Tak Masuk Hierarki Perundang-undangan
7 2018-10-30 MK Tidak Dapat Menerima Uji Materiil Aturan PK
8 2014-01-20 Pemohon Minta MK Tafsirkan “Bukti Permulaan” dalam Tindak Pidana Perpajakan
9 2015-12-11 Pernah Diputus, MK Tidak Dapat menerima Uji Ketentuan Peninjauan Kembali
10 2013-05-15 DPR dan Pemerintah: PK Satu Kali Jamin Kepastian Hukum
11 2015-05-11 Pemerintah Kesulitan Terjemahkan Putusan MK
Butuh kajian mendalam untuk menerjemahkan putusan MK ketika akan dituangkan dalam norma peraturan perundang-undangan tertulis.
12 2013-01-29 Pemohon: Aturan Penentuan Capres Bertentangan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat
13 2013-09-10 Di Luar Kewenangan, MK Tidak Menerima Uji Tap MPR/MPRS
14 2019-03-29 Ketua MK: Seluruh Peserta Bimtek Parpol Diperlakukan Sama dan Adil
15 2014-02-26 Asas “Stelsel Aktif” dalam UU Adminduk Tidak Bertentangan dengan Konstitusi
16 2022-09-03 Ketua MK: Ormas Merupakan Pilar Demokrasi
17 2022-12-11 Pemilu Secara Serentak Bertujuan Menguatkan Sistem Presidensial
18 2015-05-06 KPK: Putusan MK Tidak Selalu Diikuti Hakim
19 2019-02-18 MK Bekerja Sama dengan UPN Veteran Gelar Seminar Nasional
20 2020-01-14 Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak
21 2019-10-16 Perludem Tegaskan Pentingnya Pemilihan Anggota Legislatif dan Kepala Daerah Terpisah
22 2020-12-08 DPR: Verifikasi Parpol Butuh Anggaran Besar
23 2014-01-06 Dirugikan Bank, UU Pajak Diuji oleh Pengusaha
24 2019-03-29 Antisipasi Sengketa Pemilu 2019, MK kembali gelar Bimtek bagi Advokat
25 2015-03-13 Jimly: Tidak Ada Putusan MK yang Sebut PK Bisa Berkali-kali
26 2013-05-16 Terpidana Korupsi Uji UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
27 2015-05-06 Pemohon Uji Ketentuan PK Perkuat Legal Standing
28 2013-11-12 Uji UU PT: Dirut Metro Mini Perbaiki Permohonan
29 2013-04-10 Antasari Azhar Minta “Peninjauan Kembali” Tidak Dibatasi
30 2015-01-21 Jimly: Putusan MK Soal PK Berkali-kali Tidak Hambat Eksekusi Mati
31 2013-09-03 Harga Jual Rokok Mahal, Ahli: Ini Hanya Soal Perang Bisnis
32 2014-02-26 Putusan Pemilu Serentak 2019 Diujikan ke MK
33 2017-09-11 Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold
34 2013-02-21 Aspirasi Tidak Dianggap, Pemohon Minta UU Pemilu Presiden Dibatalkan
35 2017-10-19 Kehilangan Objek, Uji Aturan Batas PK Tidak Dapat Diterima
36 2020-11-07 Ketua MK: Konstitusi Menjadi Rule Of The Game bagi Penyelenggaraan Negara
37 2017-11-14 Ahli: Pembentukan UU Pemilu Langgar Peraturan Perundang-undangan
38 2016-06-14 Ketua MK: Demokrasi Harus Berjalan Dalam Koridor Hukum
39 2015-04-21 PK Hanya Sekali, UU Mahkamah Agung Digugat
40 2013-02-21 Pemohon: Pemilu Presiden dan Legislatif Serentak, Ciptakan Kecerdasan Politik Warga
41 2018-07-18 Tak Bisa Ajukan PK Lebih dari Satu Kali, UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
42 2013-12-04 Dua Pasangan Calon Tuding Terjadi Kejahatan Demokrasi dalam Pilwalkot Subulussalam
43 2015-12-08 Pernah Diputus, MK Tidak Dapat Terima Uji Ketentuan Peninjauan Kembali
44 2019-09-04 Pemilu Serentak Bermasalah, Sejumlah Warga Negara Gugat UU Pemilu
45 2014-01-28 PRESS RELEASE : FAKTA SEPUTAR PUTUSAN "PEMILU SERENTAK"
46 2017-10-04 Partai Bulan Bintang dan LSM Uji Aturan Presidential Threshold di MK
47 2013-03-14 Ahli Pemohon: Pemilu Serentak Sesuai Konstitusi dan Lebih Efektif
48 2014-05-20 MK: Beda Subjek dan Objek Pajak, Pajak Rokok dan Cukai Rokok Bukan Pajak Ganda
49 2016-01-04 RUU Pemilu Berdasar Vonis MK
50 2022-07-07 MK Tegaskan Keserentakan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Konstitusional
51 2020-10-27 MK Tolak Uji Ketentuan Persidangan Tingkat Kasasi dan PK
52 2014-01-23 MK: Mulai 2019, Pilpres dan Pileg Serentak
53 2019-10-02 Perludem Gugat Konstitusionalitas Desain Pemilu Serentak
54 2014-03-06 Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945
55 2014-01-30 Objek Perkara Jadi Undang-Undang, Uji Perpu MK Tidak Dapat Diterima
56 2014-03-13 Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan KPU Tidak Mutlak
57 2019-03-19 Partai Lokal Aceh Ikuti Bimtek PHPU 2019
58 2013-03-26 MK: Parpol Wadah Penyaluran Aspirasi Masyarakat
59 2013-05-30 Pemohon Uji UU Pemberantasan Tipikor Perbaiki Permohonan
60 2018-08-07 Pemohon Uji UU MA dan Kekuasaan Kehakiman Fokuskan Pengujian pada Perkara Pidana
61 2015-09-17 Koalisi Ingin Hanya Ada Satu UU Pemilu
62 2014-02-03 Perbaiki Permohonan, Yusril Tetap Minta Pemilu Serentak 2014
63 2019-04-25 MK Ingatkan Peran Pers Sebagai Pilar Demokrasi
64 2015-05-12 Ketua MK: Norma yang Terhapus Berlaku Bagi Norma Lain
MA bersikukuh tetap akan menerapkan SEMA itu sebagai pedoman bagi hakim terkait pengajuan permohonan PK.
65 2018-11-12 HIMABATARA UNDIP Pelajari Tantangan MK Hadapi Pemilu Serentak 2019
66 2021-12-21 Hakim Konstitusi Harus Menanggalkan Hubungan dengan Lembaga Pengusul
67 2015-05-12 Putusan MK Soal Peninjauan Kembali, UU Lain Harus Mengikuti
68 2014-03-11 Penguji UU Pilpres Berkukuh Putusan MK Bisa Di-PK
69 2024-08-23 Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Bicara Nilai-Nilai Konstitusi Bersama Mahasiswa Universitas Jambi
70 2024-11-20 Rekomendasi Hasil FGD Monev Implementasi Putusan MK Bisa Jadi Rujukan
71 2023-09-10 Perbedaan Pandangan Politik Dapat Menjadi Sarana Pembelajaran Politik Bagi Publik
72 2022-07-08 PA GMNI Belajar Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu
73 2013-09-05 Perempuan Calon Anggota KPU Kepahiang Perbaiki Permohonan
74 2021-09-07 Pemerintah dan KPU Beri Keterangan Ihwal Pemilu Serentak
75 2015-07-01 Pemilu Serentak, Parliamentary Treshold dan Presidential Treshold tak Ada Lagi.
76 2021-11-06 Ketua MK Paparkan Buku Amendemen Konstitusi Karya Richard Albert
77 2024-10-11 Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Bahas Implikasi Putusan MK terhadap Demokrasi Indonesia
78 2021-09-27 DPR: Pemilu Serentak Tindak Lanjut Putusan MK
79 2013-04-25 Bela Suami, Istri Antasari Azhar Ikut Uji Materi KUHAP
80 2024-07-15 Mahasiswa FH Unigoro Belajar Kewenangan MK Mengadili Sengketa Pemilu dan Pilkada
81 2014-10-10 MK: Pelaksanaan RUPS Berdasarkan Putusan PN Paling Lambat 21 Hari
82 2014-11-12 MK Nyatakan Tidak Berwenang Uji Tap MPR Pencabutan Kekuasaan Soekarno
83 2019-03-29 Sambut Pemilu Serentak Demokratis dengan Ikhtiar Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara
84 2013-11-26 Pemerintah: UU PT Beri Keleluasaan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Saham
85 2013-09-12 Pemerintah Nilai Wajar Tingginya Harga Rokok
86 2013-11-12 Tiada Kegentingan yang Memaksa, Perpu MK Digugat Warga Negara
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2014-03-20 Sudah Pernah Diputus, Gugatan Pemilu Serentak Tidak Dapat Diterima
2 2013-03-14 PUU Pemilu Presiden: Ahli Pemohon Paparkan Prosedur Pencalonan Presiden Tanpa Melalui Parpol
3 2017-10-25 Ahli: Angka Ambang Batas Pencalonan Presiden Tidak Sesuai UUD 1945
4 2014-01-20 Pemohon Minta MK Tafsirkan “Bukti Permulaan” dalam Tindak Pidana Perpajakan
5 2013-05-15 DPR dan Pemerintah: PK Satu Kali Jamin Kepastian Hukum
6 2013-09-10 Di Luar Kewenangan, MK Tidak Menerima Uji Tap MPR/MPRS
7 2020-12-08 DPR: Verifikasi Parpol Butuh Anggaran Besar
8 2014-01-06 Dirugikan Bank, UU Pajak Diuji oleh Pengusaha
9 2013-05-16 Terpidana Korupsi Uji UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
10 2013-04-10 Antasari Azhar Minta “Peninjauan Kembali” Tidak Dibatasi
11 2013-09-03 Harga Jual Rokok Mahal, Ahli: Ini Hanya Soal Perang Bisnis
12 2017-09-11 Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold
13 2013-02-21 Aspirasi Tidak Dianggap, Pemohon Minta UU Pemilu Presiden Dibatalkan
14 2020-11-07 Ketua MK: Konstitusi Menjadi Rule Of The Game bagi Penyelenggaraan Negara
15 2016-06-14 Ketua MK: Demokrasi Harus Berjalan Dalam Koridor Hukum
16 2015-04-21 PK Hanya Sekali, UU Mahkamah Agung Digugat
17 2013-02-21 Pemohon: Pemilu Presiden dan Legislatif Serentak, Ciptakan Kecerdasan Politik Warga
18 2018-07-18 Tak Bisa Ajukan PK Lebih dari Satu Kali, UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
19 2013-12-04 Dua Pasangan Calon Tuding Terjadi Kejahatan Demokrasi dalam Pilwalkot Subulussalam
20 2019-09-04 Pemilu Serentak Bermasalah, Sejumlah Warga Negara Gugat UU Pemilu
21 2017-10-04 Partai Bulan Bintang dan LSM Uji Aturan Presidential Threshold di MK
22 2013-03-14 Ahli Pemohon: Pemilu Serentak Sesuai Konstitusi dan Lebih Efektif
23 2014-05-20 MK: Beda Subjek dan Objek Pajak, Pajak Rokok dan Cukai Rokok Bukan Pajak Ganda
24 2020-10-27 MK Tolak Uji Ketentuan Persidangan Tingkat Kasasi dan PK
25 2014-01-23 MK: Mulai 2019, Pilpres dan Pileg Serentak
26 2019-10-02 Perludem Gugat Konstitusionalitas Desain Pemilu Serentak
27 2014-03-06 Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945
28 2014-01-30 Objek Perkara Jadi Undang-Undang, Uji Perpu MK Tidak Dapat Diterima
29 2014-03-13 Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan KPU Tidak Mutlak
30 2013-03-26 MK: Parpol Wadah Penyaluran Aspirasi Masyarakat
31 2013-05-30 Pemohon Uji UU Pemberantasan Tipikor Perbaiki Permohonan
32 2014-02-03 Perbaiki Permohonan, Yusril Tetap Minta Pemilu Serentak 2014
33 2014-03-11 Penguji UU Pilpres Berkukuh Putusan MK Bisa Di-PK
34 2013-09-05 Perempuan Calon Anggota KPU Kepahiang Perbaiki Permohonan
35 2021-09-07 Pemerintah dan KPU Beri Keterangan Ihwal Pemilu Serentak
36 2013-04-25 Bela Suami, Istri Antasari Azhar Ikut Uji Materi KUHAP
37 2014-11-12 MK Nyatakan Tidak Berwenang Uji Tap MPR Pencabutan Kekuasaan Soekarno
38 2013-09-12 Pemerintah Nilai Wajar Tingginya Harga Rokok