[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 4/PUU-XI/2013 Tentang Permohonan Pengujian Pasal 1 Ayat (2), Pasal 9, pasal 10 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2013-01-07 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 4/PUU-XI/2013, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2013-01-14
09:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2013-01-30
10:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 4/PUU-XI/2013
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Pasal 1 Ayat (2), Pasal 9, pasal 10 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2013-01-14
09:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2013-01-30
10:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2013-02-11
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (III) PDF Audio
4 2013-02-20
14:30 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon (IV) PDF Audio
5 2013-03-14
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V) PDF Audio
6 2013-03-26
14:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2023-09-10 Perbedaan Pandangan Politik Dapat Menjadi Sarana Pembelajaran Politik Bagi Publik
2 2013-04-25 Bela Suami, Istri Antasari Azhar Ikut Uji Materi KUHAP
3 2021-11-06 Ketua MK Paparkan Buku Amendemen Konstitusi Karya Richard Albert
4 2014-10-10 MK: Pelaksanaan RUPS Berdasarkan Putusan PN Paling Lambat 21 Hari
5 2014-11-12 MK Nyatakan Tidak Berwenang Uji Tap MPR Pencabutan Kekuasaan Soekarno
6 2019-03-29 Sambut Pemilu Serentak Demokratis dengan Ikhtiar Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara
7 2013-11-26 Pemerintah: UU PT Beri Keleluasaan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Saham
8 2013-09-12 Pemerintah Nilai Wajar Tingginya Harga Rokok
9 2013-11-12 Tiada Kegentingan yang Memaksa, Perpu MK Digugat Warga Negara
10 2014-03-20 Sudah Pernah Diputus, Gugatan Pemilu Serentak Tidak Dapat Diterima
11 2013-03-14 PUU Pemilu Presiden: Ahli Pemohon Paparkan Prosedur Pencalonan Presiden Tanpa Melalui Parpol
12 2019-02-08 Ketua MK: Pemilu Serentak 2019, Pemilu Terumit di Indonesia
13 2017-10-25 Ahli: Angka Ambang Batas Pencalonan Presiden Tidak Sesuai UUD 1945
14 2015-05-12 Putusan MK Sulit Dieksekusi, Salah Satunya Soal Peninjauan Kembali Berkali-kali
15 2024-01-16 MK Tegaskan Ketetapan MPR Tak Masuk Hierarki Perundang-undangan
16 2018-10-30 MK Tidak Dapat Menerima Uji Materiil Aturan PK
17 2014-01-20 Pemohon Minta MK Tafsirkan “Bukti Permulaan” dalam Tindak Pidana Perpajakan
18 2015-12-11 Pernah Diputus, MK Tidak Dapat menerima Uji Ketentuan Peninjauan Kembali
19 2013-05-15 DPR dan Pemerintah: PK Satu Kali Jamin Kepastian Hukum
20 2015-05-11 Pemerintah Kesulitan Terjemahkan Putusan MK
Butuh kajian mendalam untuk menerjemahkan putusan MK ketika akan dituangkan dalam norma peraturan perundang-undangan tertulis.
21 2013-01-29 Pemohon: Aturan Penentuan Capres Bertentangan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat
22 2013-09-10 Di Luar Kewenangan, MK Tidak Menerima Uji Tap MPR/MPRS
23 2019-03-29 Ketua MK: Seluruh Peserta Bimtek Parpol Diperlakukan Sama dan Adil
24 2014-02-26 Asas “Stelsel Aktif” dalam UU Adminduk Tidak Bertentangan dengan Konstitusi
25 2022-09-03 Ketua MK: Ormas Merupakan Pilar Demokrasi
26 2022-12-11 Pemilu Secara Serentak Bertujuan Menguatkan Sistem Presidensial
27 2015-05-06 KPK: Putusan MK Tidak Selalu Diikuti Hakim
28 2019-02-18 MK Bekerja Sama dengan UPN Veteran Gelar Seminar Nasional
29 2020-01-14 Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak
30 2019-10-16 Perludem Tegaskan Pentingnya Pemilihan Anggota Legislatif dan Kepala Daerah Terpisah
31 2020-12-08 DPR: Verifikasi Parpol Butuh Anggaran Besar
32 2014-01-06 Dirugikan Bank, UU Pajak Diuji oleh Pengusaha
33 2019-03-29 Antisipasi Sengketa Pemilu 2019, MK kembali gelar Bimtek bagi Advokat
34 2015-03-13 Jimly: Tidak Ada Putusan MK yang Sebut PK Bisa Berkali-kali
35 2013-05-16 Terpidana Korupsi Uji UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
36 2015-05-06 Pemohon Uji Ketentuan PK Perkuat Legal Standing
37 2013-11-12 Uji UU PT: Dirut Metro Mini Perbaiki Permohonan
38 2013-04-10 Antasari Azhar Minta “Peninjauan Kembali” Tidak Dibatasi
39 2015-01-21 Jimly: Putusan MK Soal PK Berkali-kali Tidak Hambat Eksekusi Mati
40 2013-09-03 Harga Jual Rokok Mahal, Ahli: Ini Hanya Soal Perang Bisnis
41 2014-02-26 Putusan Pemilu Serentak 2019 Diujikan ke MK
42 2017-09-11 Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold
43 2013-02-21 Aspirasi Tidak Dianggap, Pemohon Minta UU Pemilu Presiden Dibatalkan
44 2017-10-19 Kehilangan Objek, Uji Aturan Batas PK Tidak Dapat Diterima
45 2020-11-07 Ketua MK: Konstitusi Menjadi Rule Of The Game bagi Penyelenggaraan Negara
46 2017-11-14 Ahli: Pembentukan UU Pemilu Langgar Peraturan Perundang-undangan
47 2016-06-14 Ketua MK: Demokrasi Harus Berjalan Dalam Koridor Hukum
48 2015-04-21 PK Hanya Sekali, UU Mahkamah Agung Digugat
49 2013-02-21 Pemohon: Pemilu Presiden dan Legislatif Serentak, Ciptakan Kecerdasan Politik Warga
50 2018-07-18 Tak Bisa Ajukan PK Lebih dari Satu Kali, UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
51 2013-12-04 Dua Pasangan Calon Tuding Terjadi Kejahatan Demokrasi dalam Pilwalkot Subulussalam
52 2015-12-08 Pernah Diputus, MK Tidak Dapat Terima Uji Ketentuan Peninjauan Kembali
53 2019-09-04 Pemilu Serentak Bermasalah, Sejumlah Warga Negara Gugat UU Pemilu
54 2014-01-28 PRESS RELEASE : FAKTA SEPUTAR PUTUSAN "PEMILU SERENTAK"
55 2017-10-04 Partai Bulan Bintang dan LSM Uji Aturan Presidential Threshold di MK
56 2013-03-14 Ahli Pemohon: Pemilu Serentak Sesuai Konstitusi dan Lebih Efektif
57 2014-05-20 MK: Beda Subjek dan Objek Pajak, Pajak Rokok dan Cukai Rokok Bukan Pajak Ganda
58 2016-01-04 RUU Pemilu Berdasar Vonis MK
59 2022-07-07 MK Tegaskan Keserentakan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Konstitusional
60 2020-10-27 MK Tolak Uji Ketentuan Persidangan Tingkat Kasasi dan PK
61 2014-01-23 MK: Mulai 2019, Pilpres dan Pileg Serentak
62 2019-10-02 Perludem Gugat Konstitusionalitas Desain Pemilu Serentak
63 2014-03-06 Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945
64 2014-01-30 Objek Perkara Jadi Undang-Undang, Uji Perpu MK Tidak Dapat Diterima
65 2014-03-13 Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan KPU Tidak Mutlak
66 2019-03-19 Partai Lokal Aceh Ikuti Bimtek PHPU 2019
67 2013-03-26 MK: Parpol Wadah Penyaluran Aspirasi Masyarakat
68 2013-05-30 Pemohon Uji UU Pemberantasan Tipikor Perbaiki Permohonan
69 2018-08-07 Pemohon Uji UU MA dan Kekuasaan Kehakiman Fokuskan Pengujian pada Perkara Pidana
70 2015-09-17 Koalisi Ingin Hanya Ada Satu UU Pemilu
71 2014-02-03 Perbaiki Permohonan, Yusril Tetap Minta Pemilu Serentak 2014
72 2019-04-25 MK Ingatkan Peran Pers Sebagai Pilar Demokrasi
73 2015-05-12 Ketua MK: Norma yang Terhapus Berlaku Bagi Norma Lain
MA bersikukuh tetap akan menerapkan SEMA itu sebagai pedoman bagi hakim terkait pengajuan permohonan PK.
74 2018-11-12 HIMABATARA UNDIP Pelajari Tantangan MK Hadapi Pemilu Serentak 2019
75 2021-12-21 Hakim Konstitusi Harus Menanggalkan Hubungan dengan Lembaga Pengusul
76 2021-09-27 DPR: Pemilu Serentak Tindak Lanjut Putusan MK
77 2015-05-12 Putusan MK Soal Peninjauan Kembali, UU Lain Harus Mengikuti
78 2014-03-11 Penguji UU Pilpres Berkukuh Putusan MK Bisa Di-PK
79 2022-07-08 PA GMNI Belajar Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu
80 2013-09-05 Perempuan Calon Anggota KPU Kepahiang Perbaiki Permohonan
81 2015-07-01 Pemilu Serentak, Parliamentary Treshold dan Presidential Treshold tak Ada Lagi.
82 2024-08-23 Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Bicara Nilai-Nilai Konstitusi Bersama Mahasiswa Universitas Jambi
83 2024-10-11 Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Bahas Implikasi Putusan MK terhadap Demokrasi Indonesia
84 2021-09-07 Pemerintah dan KPU Beri Keterangan Ihwal Pemilu Serentak
85 2024-07-15 Mahasiswa FH Unigoro Belajar Kewenangan MK Mengadili Sengketa Pemilu dan Pilkada
86 2024-11-20 Rekomendasi Hasil FGD Monev Implementasi Putusan MK Bisa Jadi Rujukan
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-04-25 Bela Suami, Istri Antasari Azhar Ikut Uji Materi KUHAP
2 2014-11-12 MK Nyatakan Tidak Berwenang Uji Tap MPR Pencabutan Kekuasaan Soekarno
3 2013-09-12 Pemerintah Nilai Wajar Tingginya Harga Rokok
4 2014-03-20 Sudah Pernah Diputus, Gugatan Pemilu Serentak Tidak Dapat Diterima
5 2013-03-14 PUU Pemilu Presiden: Ahli Pemohon Paparkan Prosedur Pencalonan Presiden Tanpa Melalui Parpol
6 2017-10-25 Ahli: Angka Ambang Batas Pencalonan Presiden Tidak Sesuai UUD 1945
7 2014-01-20 Pemohon Minta MK Tafsirkan “Bukti Permulaan” dalam Tindak Pidana Perpajakan
8 2013-05-15 DPR dan Pemerintah: PK Satu Kali Jamin Kepastian Hukum
9 2013-09-10 Di Luar Kewenangan, MK Tidak Menerima Uji Tap MPR/MPRS
10 2020-12-08 DPR: Verifikasi Parpol Butuh Anggaran Besar
11 2014-01-06 Dirugikan Bank, UU Pajak Diuji oleh Pengusaha
12 2013-05-16 Terpidana Korupsi Uji UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
13 2013-04-10 Antasari Azhar Minta “Peninjauan Kembali” Tidak Dibatasi
14 2013-09-03 Harga Jual Rokok Mahal, Ahli: Ini Hanya Soal Perang Bisnis
15 2017-09-11 Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold
16 2013-02-21 Aspirasi Tidak Dianggap, Pemohon Minta UU Pemilu Presiden Dibatalkan
17 2020-11-07 Ketua MK: Konstitusi Menjadi Rule Of The Game bagi Penyelenggaraan Negara
18 2016-06-14 Ketua MK: Demokrasi Harus Berjalan Dalam Koridor Hukum
19 2015-04-21 PK Hanya Sekali, UU Mahkamah Agung Digugat
20 2013-02-21 Pemohon: Pemilu Presiden dan Legislatif Serentak, Ciptakan Kecerdasan Politik Warga
21 2018-07-18 Tak Bisa Ajukan PK Lebih dari Satu Kali, UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
22 2013-12-04 Dua Pasangan Calon Tuding Terjadi Kejahatan Demokrasi dalam Pilwalkot Subulussalam
23 2019-09-04 Pemilu Serentak Bermasalah, Sejumlah Warga Negara Gugat UU Pemilu
24 2017-10-04 Partai Bulan Bintang dan LSM Uji Aturan Presidential Threshold di MK
25 2013-03-14 Ahli Pemohon: Pemilu Serentak Sesuai Konstitusi dan Lebih Efektif
26 2014-05-20 MK: Beda Subjek dan Objek Pajak, Pajak Rokok dan Cukai Rokok Bukan Pajak Ganda
27 2020-10-27 MK Tolak Uji Ketentuan Persidangan Tingkat Kasasi dan PK
28 2014-01-23 MK: Mulai 2019, Pilpres dan Pileg Serentak
29 2019-10-02 Perludem Gugat Konstitusionalitas Desain Pemilu Serentak
30 2014-03-06 Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945
31 2014-01-30 Objek Perkara Jadi Undang-Undang, Uji Perpu MK Tidak Dapat Diterima
32 2014-03-13 Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan KPU Tidak Mutlak
33 2013-03-26 MK: Parpol Wadah Penyaluran Aspirasi Masyarakat
34 2013-05-30 Pemohon Uji UU Pemberantasan Tipikor Perbaiki Permohonan
35 2014-02-03 Perbaiki Permohonan, Yusril Tetap Minta Pemilu Serentak 2014
36 2014-03-11 Penguji UU Pilpres Berkukuh Putusan MK Bisa Di-PK
37 2013-09-05 Perempuan Calon Anggota KPU Kepahiang Perbaiki Permohonan
38 2021-09-07 Pemerintah dan KPU Beri Keterangan Ihwal Pemilu Serentak