[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 2/PUU-XI/2013 Tentang Permohonan Uji Materiil Pengujian Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2013-01-03 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 2/PUU-XI/2013, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 2/PUU-XI/2013
Pokok Perkara : Permohonan Uji Materiil Pengujian Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-09-18 Wajib Mundur Saat Maju Kepala Daerah, Anggota DPD Uji UU Pilkada
2 2013-01-21 Tidak Ada Dapil Khusus, WNI di Luar Negeri Ajukan Uji UU Pemilu
3 2022-09-14 Jika Menteri yang Maju Capres Harus Mundur, Pemerintahan Akan Terganggu
4 2021-12-15 Penghentian Penyelidikan Bukan Objek Pengujian Praperadilan
5 2013-11-26 Pemohon: Struktur dan Substansi Perpu MK Kacau
6 2013-05-14 Protes Institusi Hukum, Mahasiswa Pencuri Pakaian Uji Materi Empat UU
7 2014-01-09 Pemohon Uji KUHAP: Aturan Praperadilan Tidak Mengakomodasi Terlapor Pidana
8 2021-09-29 MK Tolak Uji UU BPK yang Diajukan Eks Presdir DP Pertamina
9 2013-07-04 “Harusnya BUMN Tidak Tunduk kepada UU Keuangan Negara”
10 2013-04-03 Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 Ajukan Pengujian UU Usaha Perasuransian
11 2015-01-21 Permohonan Tidak Memenuhi Syarat, Uji KUHAP Ditolak
12 2013-12-03 Ahli Pemohon: Keistimewaan Muhammadiyah Harus Diakui
13 2013-02-18 Uji UU Pemilu Legislatif: DPR Sampaikan Prinsip-prinsip Pembagian Dapil
14 2014-09-18 MK: BUMN dan BHMN PT Merupakan Kepanjangan Tangan dari Negara
15 2015-07-09 Tidak Perlu Mundur Saat Mendaftar, PNS Wajib Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Daerah
16 2014-12-23 MK : Selain Musyawarah-Mufakat, Pemilihan Kepengurusan Ormas Dilakukan Lewat Suara Terbanyak
17 2020-11-05 Saksi Pemerintah: Asuransi Usaha Bersama Satu-Satunya di Indonesia
18 2020-09-08 DPR Tegaskan Mekanisme Pengujian PP Merupakan Kewenangan MA
19 2013-03-26 Partai Persatuan Nasional Perbaiki Permohonan
20 2014-01-28 Ahli dan Saksi Pemerintah: UU Ormas Tidak Represif
21 2021-01-14 Meski Ada Perbedaan Pendapat, MK Tetap Kabulkan Permohonan AJB Bumiputera
22 2014-09-04 Tersangka Pemerkosaan Kembali Uji Ketentuan Praperadilan dalam KUHAP
23 2014-02-21 Bukan Persoalan Konstitusionalitas, MK Putuskan Uji Materi UU KUHAP Tidak Diterima
24 2013-03-05 Ahli Pemohon: Daerah Pemilihan Belum Pertimbangkan Aspek Keterwakilan dengan Baik
25 2013-06-17 BUMN Terhambat Kembangkan Usaha, Forum Hukum BUMN Gugat UU Keuangan Negara
26 2014-04-03 MK: Pembentukan UU Asuransi Usaha Bersama Paling Lambat 2,5 Tahun
27 2014-12-23 Ormas Bebas Didirikan Tanpa Surat Keterangan Terdaftar
28 2014-09-16 Ikuti Nasihat Hakim, Pemohon Uji Ketentuan Praperadilan Perbaiki Permohonan
29 2013-04-09 MK: Maju Menjadi Caleg, PNS dan Kepala Daerah Harus Mundur
30 2013-08-30 Cabup Peraih Suara Kedua Pemilukada Kabupaten Aru Perbaiki Permohonan
31 2015-07-31 GNCI Minta DPRA Atur Regulasi Pilkada
32 2013-11-07 Pemerintah dan DPR Anggap PP Muhammadiyah Tak Paham UU Ormas
33 2013-04-22 Uji UU Perasuransian: Pemohon Pemegang Ubah Batu Uji Permohonan
34 2015-04-29 Lagi, Aturan Pengunduran Diri Bagi PNS dalam UU Pilkada Digugat
35 2020-08-19 Pemerintah: Pengaturan Usaha Persuransian adalah Pilihan Open Legal Policy
36 2020-10-21 Ahli: Asuransi Usaha Bersama Kekurangan Akses Modal Akibat Tak Ada Aturan Hukum Khusus
37 2013-07-17 “Pemerintah Kelola BUMN Amanat Konstitusi”
38 2020-05-18 BPA AJB Bumiputera Uji Pengaturan Perusahaan
39 2013-02-04 Pemohon WNI di Luar Negeri Perbaiki Permohonan Pengujian UU Pemilu
40 2014-10-16 Menteri BUMN Berkunjung ke MK
41 2020-08-22 M. Guntur Hamzah Paparkan Kekayaan BUMN dalam Putusan MK
42 2014-11-28 Pemerintah: PNS Mengundurkan Diri Sebelum Menjadi Pejabat Publik Tidak Diskriminatif
43 2013-10-23 Muhammadiyah Anggap UU Ormas Batasi Kebebasan Berserikat dan Berkumpul
44 2013-06-20 Menteri Jadi Caleg Diminta Mundur
45 2020-09-25 Margarito: Pengaturan Usaha Perasuransian Bercorak Kapitalis
46 2013-02-01 Panel Hakim Konstitusi Klarifikasi Pemohon Pernah Uji Materi Pasal yang Sama
47 2013-12-12 Merasa Dikriminalisasi, Pengusaha Gugat Ketentuan Praperadilan
48 2013-09-25 Ahli Pemerintah: UU Keuangan Negara Meminimalisasi Potensi Korupsi di BUMN
49 2013-02-14 Syarat Mundur Permanen bagi PNS Dinilai Diskriminatif, UU Pemilu Legislatif Diuji
50 2020-06-17 BPA AJB Bumiputera Pertegas Kedudukan Hukum
51 2018-11-27 BUMN Kejar Keuntungan, Tidak Kurangi Prinsip Penguasaan Negara
52 2020-11-09 Daniel Yusmic P. Foekh Bahas Kebebasan Berpendapat di Tengah Keberlakuan UU ITE
53 2013-03-07 Gagal Jadi Peserta Pemilu 2014, Partai Persatuan Nasional Uji UU Pemilu Legislatif
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-09-18 Wajib Mundur Saat Maju Kepala Daerah, Anggota DPD Uji UU Pilkada
2 2013-01-21 Tidak Ada Dapil Khusus, WNI di Luar Negeri Ajukan Uji UU Pemilu
3 2013-11-26 Pemohon: Struktur dan Substansi Perpu MK Kacau
4 2013-05-14 Protes Institusi Hukum, Mahasiswa Pencuri Pakaian Uji Materi Empat UU
5 2014-01-09 Pemohon Uji KUHAP: Aturan Praperadilan Tidak Mengakomodasi Terlapor Pidana
6 2021-09-29 MK Tolak Uji UU BPK yang Diajukan Eks Presdir DP Pertamina
7 2013-07-04 “Harusnya BUMN Tidak Tunduk kepada UU Keuangan Negara”
8 2013-04-03 Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 Ajukan Pengujian UU Usaha Perasuransian
9 2015-01-21 Permohonan Tidak Memenuhi Syarat, Uji KUHAP Ditolak
10 2013-12-03 Ahli Pemohon: Keistimewaan Muhammadiyah Harus Diakui
11 2013-02-18 Uji UU Pemilu Legislatif: DPR Sampaikan Prinsip-prinsip Pembagian Dapil
12 2014-09-18 MK: BUMN dan BHMN PT Merupakan Kepanjangan Tangan dari Negara
13 2020-11-05 Saksi Pemerintah: Asuransi Usaha Bersama Satu-Satunya di Indonesia
14 2013-03-26 Partai Persatuan Nasional Perbaiki Permohonan
15 2014-01-28 Ahli dan Saksi Pemerintah: UU Ormas Tidak Represif
16 2021-01-14 Meski Ada Perbedaan Pendapat, MK Tetap Kabulkan Permohonan AJB Bumiputera
17 2014-09-04 Tersangka Pemerkosaan Kembali Uji Ketentuan Praperadilan dalam KUHAP
18 2014-02-21 Bukan Persoalan Konstitusionalitas, MK Putuskan Uji Materi UU KUHAP Tidak Diterima
19 2013-03-05 Ahli Pemohon: Daerah Pemilihan Belum Pertimbangkan Aspek Keterwakilan dengan Baik
20 2013-06-17 BUMN Terhambat Kembangkan Usaha, Forum Hukum BUMN Gugat UU Keuangan Negara
21 2014-04-03 MK: Pembentukan UU Asuransi Usaha Bersama Paling Lambat 2,5 Tahun
22 2014-09-16 Ikuti Nasihat Hakim, Pemohon Uji Ketentuan Praperadilan Perbaiki Permohonan
23 2013-04-09 MK: Maju Menjadi Caleg, PNS dan Kepala Daerah Harus Mundur
24 2013-08-30 Cabup Peraih Suara Kedua Pemilukada Kabupaten Aru Perbaiki Permohonan
25 2013-04-22 Uji UU Perasuransian: Pemohon Pemegang Ubah Batu Uji Permohonan
26 2020-10-21 Ahli: Asuransi Usaha Bersama Kekurangan Akses Modal Akibat Tak Ada Aturan Hukum Khusus
27 2013-07-17 “Pemerintah Kelola BUMN Amanat Konstitusi”
28 2013-02-04 Pemohon WNI di Luar Negeri Perbaiki Permohonan Pengujian UU Pemilu
29 2013-10-23 Muhammadiyah Anggap UU Ormas Batasi Kebebasan Berserikat dan Berkumpul
30 2013-06-20 Menteri Jadi Caleg Diminta Mundur
31 2020-09-25 Margarito: Pengaturan Usaha Perasuransian Bercorak Kapitalis
32 2013-02-01 Panel Hakim Konstitusi Klarifikasi Pemohon Pernah Uji Materi Pasal yang Sama
33 2013-09-25 Ahli Pemerintah: UU Keuangan Negara Meminimalisasi Potensi Korupsi di BUMN
34 2013-02-14 Syarat Mundur Permanen bagi PNS Dinilai Diskriminatif, UU Pemilu Legislatif Diuji
35 2020-11-09 Daniel Yusmic P. Foekh Bahas Kebebasan Berpendapat di Tengah Keberlakuan UU ITE
36 2013-03-07 Gagal Jadi Peserta Pemilu 2014, Partai Persatuan Nasional Uji UU Pemilu Legislatif