[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 2/PUU-XI/2013 Tentang Permohonan Uji Materiil Pengujian Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2013-01-03 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 2/PUU-XI/2013, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 2/PUU-XI/2013
Pokok Perkara : Permohonan Uji Materiil Pengujian Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-02-01 Panel Hakim Konstitusi Klarifikasi Pemohon Pernah Uji Materi Pasal yang Sama
2 2013-12-12 Merasa Dikriminalisasi, Pengusaha Gugat Ketentuan Praperadilan
3 2013-09-25 Ahli Pemerintah: UU Keuangan Negara Meminimalisasi Potensi Korupsi di BUMN
4 2013-02-14 Syarat Mundur Permanen bagi PNS Dinilai Diskriminatif, UU Pemilu Legislatif Diuji
5 2020-06-17 BPA AJB Bumiputera Pertegas Kedudukan Hukum
6 2018-11-27 BUMN Kejar Keuntungan, Tidak Kurangi Prinsip Penguasaan Negara
7 2020-11-09 Daniel Yusmic P. Foekh Bahas Kebebasan Berpendapat di Tengah Keberlakuan UU ITE
8 2013-03-07 Gagal Jadi Peserta Pemilu 2014, Partai Persatuan Nasional Uji UU Pemilu Legislatif
9 2017-09-18 Wajib Mundur Saat Maju Kepala Daerah, Anggota DPD Uji UU Pilkada
10 2013-01-21 Tidak Ada Dapil Khusus, WNI di Luar Negeri Ajukan Uji UU Pemilu
11 2025-06-18 Tindakan Pejabat Kepolisian “Menurut Penilaiannya Sendiri” Rawan Disalahgunakan
12 2022-09-14 Jika Menteri yang Maju Capres Harus Mundur, Pemerintahan Akan Terganggu
13 2015-01-21 Permohonan Tidak Memenuhi Syarat, Uji KUHAP Ditolak
14 2013-04-09 MK: Maju Menjadi Caleg, PNS dan Kepala Daerah Harus Mundur
15 2020-09-08 DPR Tegaskan Mekanisme Pengujian PP Merupakan Kewenangan MA
16 2025-03-04 Pasal Penyebaran Kebencian Kepada Masyarakat Tertentu dalam UU ITE Dianggap Multitafsir
17 2025-07-03 UU Polri Kembali Diuji, Frasa “Penilaian Sendiri” Dinilai Berpotensi Disalahgunakan
18 2013-11-26 Pemohon: Struktur dan Substansi Perpu MK Kacau
19 2013-02-18 Uji UU Pemilu Legislatif: DPR Sampaikan Prinsip-prinsip Pembagian Dapil
20 2021-09-29 MK Tolak Uji UU BPK yang Diajukan Eks Presdir DP Pertamina
21 2015-07-09 Tidak Perlu Mundur Saat Mendaftar, PNS Wajib Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Daerah
22 2021-12-15 Penghentian Penyelidikan Bukan Objek Pengujian Praperadilan
23 2013-05-14 Protes Institusi Hukum, Mahasiswa Pencuri Pakaian Uji Materi Empat UU
24 2020-10-21 Ahli: Asuransi Usaha Bersama Kekurangan Akses Modal Akibat Tak Ada Aturan Hukum Khusus
25 2014-12-23 MK : Selain Musyawarah-Mufakat, Pemilihan Kepengurusan Ormas Dilakukan Lewat Suara Terbanyak
26 2013-03-26 Partai Persatuan Nasional Perbaiki Permohonan
27 2014-01-28 Ahli dan Saksi Pemerintah: UU Ormas Tidak Represif
28 2021-01-14 Meski Ada Perbedaan Pendapat, MK Tetap Kabulkan Permohonan AJB Bumiputera
29 2014-09-04 Tersangka Pemerkosaan Kembali Uji Ketentuan Praperadilan dalam KUHAP
30 2014-02-21 Bukan Persoalan Konstitusionalitas, MK Putuskan Uji Materi UU KUHAP Tidak Diterima
31 2013-03-05 Ahli Pemohon: Daerah Pemilihan Belum Pertimbangkan Aspek Keterwakilan dengan Baik
32 2013-06-17 BUMN Terhambat Kembangkan Usaha, Forum Hukum BUMN Gugat UU Keuangan Negara
33 2014-01-09 Pemohon Uji KUHAP: Aturan Praperadilan Tidak Mengakomodasi Terlapor Pidana
34 2014-04-03 MK: Pembentukan UU Asuransi Usaha Bersama Paling Lambat 2,5 Tahun
35 2014-12-23 Ormas Bebas Didirikan Tanpa Surat Keterangan Terdaftar
36 2014-09-16 Ikuti Nasihat Hakim, Pemohon Uji Ketentuan Praperadilan Perbaiki Permohonan
37 2020-11-05 Saksi Pemerintah: Asuransi Usaha Bersama Satu-Satunya di Indonesia
38 2013-12-03 Ahli Pemohon: Keistimewaan Muhammadiyah Harus Diakui
39 2013-07-17 “Pemerintah Kelola BUMN Amanat Konstitusi”
40 2014-09-18 MK: BUMN dan BHMN PT Merupakan Kepanjangan Tangan dari Negara
41 2013-07-04 “Harusnya BUMN Tidak Tunduk kepada UU Keuangan Negara”
42 2013-08-30 Cabup Peraih Suara Kedua Pemilukada Kabupaten Aru Perbaiki Permohonan
43 2013-04-03 Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 Ajukan Pengujian UU Usaha Perasuransian
44 2015-07-31 GNCI Minta DPRA Atur Regulasi Pilkada
45 2013-11-07 Pemerintah dan DPR Anggap PP Muhammadiyah Tak Paham UU Ormas
46 2013-04-22 Uji UU Perasuransian: Pemohon Pemegang Ubah Batu Uji Permohonan
47 2015-04-29 Lagi, Aturan Pengunduran Diri Bagi PNS dalam UU Pilkada Digugat
48 2020-08-19 Pemerintah: Pengaturan Usaha Persuransian adalah Pilihan Open Legal Policy
49 2020-05-18 BPA AJB Bumiputera Uji Pengaturan Perusahaan
50 2013-02-04 Pemohon WNI di Luar Negeri Perbaiki Permohonan Pengujian UU Pemilu
51 2014-10-16 Menteri BUMN Berkunjung ke MK
52 2020-08-22 M. Guntur Hamzah Paparkan Kekayaan BUMN dalam Putusan MK
53 2014-11-28 Pemerintah: PNS Mengundurkan Diri Sebelum Menjadi Pejabat Publik Tidak Diskriminatif
54 2013-10-23 Muhammadiyah Anggap UU Ormas Batasi Kebebasan Berserikat dan Berkumpul
55 2013-06-20 Menteri Jadi Caleg Diminta Mundur
56 2020-09-25 Margarito: Pengaturan Usaha Perasuransian Bercorak Kapitalis
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-02-01 Panel Hakim Konstitusi Klarifikasi Pemohon Pernah Uji Materi Pasal yang Sama
2 2013-09-25 Ahli Pemerintah: UU Keuangan Negara Meminimalisasi Potensi Korupsi di BUMN
3 2013-02-14 Syarat Mundur Permanen bagi PNS Dinilai Diskriminatif, UU Pemilu Legislatif Diuji
4 2020-11-09 Daniel Yusmic P. Foekh Bahas Kebebasan Berpendapat di Tengah Keberlakuan UU ITE
5 2013-03-07 Gagal Jadi Peserta Pemilu 2014, Partai Persatuan Nasional Uji UU Pemilu Legislatif
6 2017-09-18 Wajib Mundur Saat Maju Kepala Daerah, Anggota DPD Uji UU Pilkada
7 2013-01-21 Tidak Ada Dapil Khusus, WNI di Luar Negeri Ajukan Uji UU Pemilu
8 2015-01-21 Permohonan Tidak Memenuhi Syarat, Uji KUHAP Ditolak
9 2013-04-09 MK: Maju Menjadi Caleg, PNS dan Kepala Daerah Harus Mundur
10 2013-11-26 Pemohon: Struktur dan Substansi Perpu MK Kacau
11 2013-02-18 Uji UU Pemilu Legislatif: DPR Sampaikan Prinsip-prinsip Pembagian Dapil
12 2021-09-29 MK Tolak Uji UU BPK yang Diajukan Eks Presdir DP Pertamina
13 2013-05-14 Protes Institusi Hukum, Mahasiswa Pencuri Pakaian Uji Materi Empat UU
14 2020-10-21 Ahli: Asuransi Usaha Bersama Kekurangan Akses Modal Akibat Tak Ada Aturan Hukum Khusus
15 2013-03-26 Partai Persatuan Nasional Perbaiki Permohonan
16 2014-01-28 Ahli dan Saksi Pemerintah: UU Ormas Tidak Represif
17 2021-01-14 Meski Ada Perbedaan Pendapat, MK Tetap Kabulkan Permohonan AJB Bumiputera
18 2014-09-04 Tersangka Pemerkosaan Kembali Uji Ketentuan Praperadilan dalam KUHAP
19 2014-02-21 Bukan Persoalan Konstitusionalitas, MK Putuskan Uji Materi UU KUHAP Tidak Diterima
20 2013-03-05 Ahli Pemohon: Daerah Pemilihan Belum Pertimbangkan Aspek Keterwakilan dengan Baik
21 2013-06-17 BUMN Terhambat Kembangkan Usaha, Forum Hukum BUMN Gugat UU Keuangan Negara
22 2014-01-09 Pemohon Uji KUHAP: Aturan Praperadilan Tidak Mengakomodasi Terlapor Pidana
23 2014-04-03 MK: Pembentukan UU Asuransi Usaha Bersama Paling Lambat 2,5 Tahun
24 2014-09-16 Ikuti Nasihat Hakim, Pemohon Uji Ketentuan Praperadilan Perbaiki Permohonan
25 2020-11-05 Saksi Pemerintah: Asuransi Usaha Bersama Satu-Satunya di Indonesia
26 2013-12-03 Ahli Pemohon: Keistimewaan Muhammadiyah Harus Diakui
27 2013-07-17 “Pemerintah Kelola BUMN Amanat Konstitusi”
28 2014-09-18 MK: BUMN dan BHMN PT Merupakan Kepanjangan Tangan dari Negara
29 2013-07-04 “Harusnya BUMN Tidak Tunduk kepada UU Keuangan Negara”
30 2013-08-30 Cabup Peraih Suara Kedua Pemilukada Kabupaten Aru Perbaiki Permohonan
31 2013-04-03 Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 Ajukan Pengujian UU Usaha Perasuransian
32 2013-04-22 Uji UU Perasuransian: Pemohon Pemegang Ubah Batu Uji Permohonan
33 2013-02-04 Pemohon WNI di Luar Negeri Perbaiki Permohonan Pengujian UU Pemilu
34 2013-10-23 Muhammadiyah Anggap UU Ormas Batasi Kebebasan Berserikat dan Berkumpul
35 2013-06-20 Menteri Jadi Caleg Diminta Mundur
36 2020-09-25 Margarito: Pengaturan Usaha Perasuransian Bercorak Kapitalis