[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 1/PUU-XI/2013 Tentang Permohonan Pengujian Pasal 335 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata pasal 335 ayat (1) undang-undang no 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) terhadap Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2013-01-03 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 1/PUU-XI/2013, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2013-01-21
13:00 WIB		 Agenda Sidang : Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2013-02-04
13:00		 Agenda Sidang : PERBAIKAN PERMOHONAN (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 1/PUU-XI/2013
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Pasal 335 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata pasal 335 ayat (1) undang-undang no 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) terhadap Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2013-01-21
13:00 WIB		 Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2013-02-04
13:00 WIB		 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF Audio
3 2013-02-21
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (III) PDF Audio
4 2013-03-19
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (IV) PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2022-03-29 Tindak Lanjut Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
2 2014-01-16 “Perbuatan Tidak Menyenangkan” Bertentangan dengan Konstitusi
3 2013-05-15 DPR dan Pemerintah: PK Satu Kali Jamin Kepastian Hukum
4 2013-12-19 Buruh Perbaiki Permohonan Uji UU SJSN
5 2013-07-09 Pemohon Uji UU Pemilu Legislatif Tambah 2 Pasal
6 2022-09-28 Supir Ojek Daring Uji Aturan Pensiun Pejabat Negara
7 2013-06-25 Warga Minta Partisipasi Dalam Pemilu Tak Dibatasi Umur atau Perkawinan
8 2013-04-10 Antasari Azhar Minta “Peninjauan Kembali” Tidak Dibatasi
9 2013-05-21 Pemohon Uji UU Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Perbaiki Permohonan
10 2013-04-02 Mantan Ketua Panwaslu DKI Jakarta Gugat Ketentuan Putusan Final DKPP
11 2013-01-21 Menguji “Perbuatan Tidak Menyenangkan” dalam KUHP
12 2022-10-17 Supir Ojek Daring Cabut Permohonan Uji Aturan Pensiun Pejabat Negara
13 2013-12-11 Asuransi Wajib Bayar, UU SJSN Digugat
14 2017-11-28 MK Terima Penarikan Kembali Uji UU Pemilu
15 2013-03-07 Larangan PK Kedua Kali Dianggap Mengabaikan Prinsip dan Nilai Keadilan Substansial
16 2013-03-19 Pemeriksaan Dianggap Cukup, Uji KUHAP Menunggu Putusan
17 2013-03-26 Perbaikan Permohonan Uji KUHAP: Ada Penambahan Pemohon dan Dasar Permohonan
18 2013-02-04 Pemohon Uji Materi KUHAP Minta Penegasan Rentang Waktu Pengiriman Surat Penahanan
19 2013-12-11 Asuransi Wajib Bayar, UU SJSN Digugat
20 2014-10-16 MK Tolak Permohonan Memilih dalam Pemilu Jadi Kewajiban
21 2013-09-05 Dana Pensiun bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara Konstitusional
22 2013-02-01 Panel Hakim Konstitusi Klarifikasi Pemohon Pernah Uji Materi Pasal yang Sama
23 2014-10-09 Masih Barang Legal, MK Tolak Uji Materi Larangan Iklan Rokok
24 2025-10-23 Pemohon Uji Aturan Uang Pensiun Anggota DPR Bertambah
25 2013-02-22 DPR: Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam KUHP Sesuai UUD 1945
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2022-03-29 Tindak Lanjut Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
2 2014-01-16 “Perbuatan Tidak Menyenangkan” Bertentangan dengan Konstitusi
3 2013-05-15 DPR dan Pemerintah: PK Satu Kali Jamin Kepastian Hukum
4 2013-07-09 Pemohon Uji UU Pemilu Legislatif Tambah 2 Pasal
5 2013-06-25 Warga Minta Partisipasi Dalam Pemilu Tak Dibatasi Umur atau Perkawinan
6 2013-04-10 Antasari Azhar Minta “Peninjauan Kembali” Tidak Dibatasi
7 2013-05-21 Pemohon Uji UU Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Perbaiki Permohonan
8 2013-04-02 Mantan Ketua Panwaslu DKI Jakarta Gugat Ketentuan Putusan Final DKPP
9 2013-01-21 Menguji “Perbuatan Tidak Menyenangkan” dalam KUHP
10 2017-11-28 MK Terima Penarikan Kembali Uji UU Pemilu
11 2013-03-07 Larangan PK Kedua Kali Dianggap Mengabaikan Prinsip dan Nilai Keadilan Substansial
12 2013-03-19 Pemeriksaan Dianggap Cukup, Uji KUHAP Menunggu Putusan
13 2013-03-26 Perbaikan Permohonan Uji KUHAP: Ada Penambahan Pemohon dan Dasar Permohonan
14 2013-02-04 Pemohon Uji Materi KUHAP Minta Penegasan Rentang Waktu Pengiriman Surat Penahanan
15 2013-09-05 Dana Pensiun bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara Konstitusional
16 2013-02-01 Panel Hakim Konstitusi Klarifikasi Pemohon Pernah Uji Materi Pasal yang Sama
17 2014-10-09 Masih Barang Legal, MK Tolak Uji Materi Larangan Iklan Rokok
18 2013-02-22 DPR: Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam KUHP Sesuai UUD 1945