[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 92/PUU-X/2012 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2012-09-17 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 92/PUU-X/2012, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2012-09-24
13:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2012-10-10
13:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 92/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-09-24
13:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan PDF Audio
2 2012-10-10
13:00 WIB		 Perbaikan Permohonan PDF Audio
3 2012-10-23
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (III) PDF Audio
4 2012-11-01
11:00 WIB		 Mendengarkan Saksi/Ahli dari Pemohon, serta Pemerintah (IV) PDF Audio
5 2012-11-22
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Forum Konstitusi dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (V) PDF Audio
6 2012-12-19
11:00 WIB		 Mendengarkan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (VI) PDF Audio
7 2013-01-23
11:00 WIB		 Mendengarkan Ket. Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VI) PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-10-10 DPD Perbaiki Permohonan Judicial Review di MK
2 2012-11-22 Ahli DPD: Produk UU Cacat Formil tanpa Kehadiran DPD
3 2014-09-29 MK Kukuhkan Pimpinan DPR Dipilih Lewat Musyawarah Mufakat
4 2013-01-23 Pemohon: DPD Berwenang Menyetujui RUU
5 2015-10-02 Kamar Kedua Parlemen
6 2021-08-12 Tiga Ahli Hadir dalam Sidang Lanjutan UU Cipta Kerja
7 2021-03-20 Saldi Isra: Bicara Lembaga Negara, Tak Boleh Berhenti pada Bunyi Konstitusi Saja
8 2012-09-24 UU MD3 dan P3 Rugikan Fungsi Legislasi DPD
9 2014-09-01 DPD Ajukan Uji Formil dan Materiil UU MD3
10 2012-10-23 Ketua DPD: UU MD3 dan UU P3 Mengebiri Hak Legislasi DPD
11 2015-09-22 MK: DPD Berhak Ikut Pembahasan RUU
12 2013-04-29 Proses Legislasi Akan Lebih Efisien
13 2022-07-07 MK Tolak Uji UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
14 2013-03-27 MK: DPD Berwenang Ajukan dan Bahas RUU
15 2012-11-01 Ahli Pemohon: Kewenangan Legislasi DPD Tidak Boleh Dileburkan dengan DPR
16 2014-04-28 Mahasiswa IAIN Walisongo Kunjungi MK
17 2018-09-20 MK Tegaskan Waktu Keberlakuan Putusan Soal Larangan Caleg DPD dari Parpol
18 2014-10-13 Ahli Pemohon: UU MD3 Langgengkan Proses Legislatif Koruptif
19 2015-06-16 Kualitas UU Banyak Cacat Ideologi
20 2014-10-21 Ahli : Kesampingkan DPD, UU MD3 Abaikan Putusan MK
21 2012-12-19 APKASI Dukung Penyaluran Aspirasi Daerah Melalui DPD RI
22 2014-11-04 Ahli Pemohon: Kewenangan Konstitusional DPD Tidak Bisa Dikurangi
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-10-10 DPD Perbaiki Permohonan Judicial Review di MK
2 2012-11-22 Ahli DPD: Produk UU Cacat Formil tanpa Kehadiran DPD
3 2014-09-29 MK Kukuhkan Pimpinan DPR Dipilih Lewat Musyawarah Mufakat
4 2013-01-23 Pemohon: DPD Berwenang Menyetujui RUU
5 2021-08-12 Tiga Ahli Hadir dalam Sidang Lanjutan UU Cipta Kerja
6 2012-09-24 UU MD3 dan P3 Rugikan Fungsi Legislasi DPD
7 2012-10-23 Ketua DPD: UU MD3 dan UU P3 Mengebiri Hak Legislasi DPD
8 2013-03-27 MK: DPD Berwenang Ajukan dan Bahas RUU
9 2012-11-01 Ahli Pemohon: Kewenangan Legislasi DPD Tidak Boleh Dileburkan dengan DPR
10 2014-10-21 Ahli : Kesampingkan DPD, UU MD3 Abaikan Putusan MK
11 2012-12-19 APKASI Dukung Penyaluran Aspirasi Daerah Melalui DPD RI
12 2014-11-04 Ahli Pemohon: Kewenangan Konstitusional DPD Tidak Bisa Dikurangi