[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 52/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2012-06-04 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 52/PUU-X/2012, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2012-06-14
14:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2012-06-28
13:30		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 52/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-06-14
14:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan PDF Audio
2 2012-06-28
13:30 WIB		 Perbaikan Permohonan PDF Audio
3 2012-07-17
14:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah PDF Audio
4 2012-07-31
13:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah PDF Audio
5 2012-08-06
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah PDF Audio
6 2012-08-29
14:00 WIB		 Pengucapn Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-10-30 Partai Buruh dan Hanura Kompak Ingin “Presidential Threshold” Diubah, Golkar Berbeda Sikap
2 2023-03-08 Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
3 2017-09-19 Pemohon Uji UU Pemilu Perbaiki Permohonan
4 2020-12-08 DPR: Verifikasi Parpol Butuh Anggaran Besar
5 2012-07-19 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
6 2012-06-14 Menguji Konstitusionalitas “Parliamentary Threshold” dalam UU Pemilu
7 2012-08-30 MK Putuskan Tidak Dapat Diterima Permohonan Partai Nasdem
8 2012-08-02 Ahli Pemohon Uji Pemilu DPR, DPD dan DPRD: Ambang Batas 3,5% Hanguskan Hak Pemilih
9 2018-04-26 Pernah Diputus, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Garuda
10 2013-04-02 Perbaiki Permohonan, Pemohon Minta Ketentuan Tentang Keterwakilan Perempuan Pada UU Pemilu Legislatif Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat
11 2012-08-30 MK: Proses Pembentukan UU Pemilu Legislatif Sesuai UUD
12 2012-06-28 Pemohon Uji UU Pemilu Legislatif Minta Prioritas Untuk Segera Diputus
13 2013-08-28 Tidak Beralasan Hukum, Uji UU Pemilu Legislatif oleh Partai Persatuan Nasional Ditolak
14 2012-08-07 Ahli: Kebijakan Ambang Batas Perolehan Suara Rugikan Partai Kecil dan Partai Non-Parlemen
15 2012-08-30 Pernah Diputus MK, Permohonan Perludem dkk Dinyatakan “Ne Bis In Idem”
16 2012-08-29 MK Putuskan PT 3,5 % Hanya Berlaku untuk DPR RI
17 2022-08-31 MK Tolak Permohonan PSI Soal Pembedaan Verifikasi Parpol
18 2012-07-18 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
19 2018-01-12 MK: Seluruh Parpol Peserta Pemilu Wajib Verifikasi Faktual
20 2012-08-30 Syarat Ambang Batas Perolehan Suara dalam UU Pemilu Legislatif Inkonstitusional
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2020-12-08 DPR: Verifikasi Parpol Butuh Anggaran Besar
2 2012-07-19 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
3 2012-06-14 Menguji Konstitusionalitas “Parliamentary Threshold” dalam UU Pemilu
4 2012-08-30 MK Putuskan Tidak Dapat Diterima Permohonan Partai Nasdem
5 2012-08-02 Ahli Pemohon Uji Pemilu DPR, DPD dan DPRD: Ambang Batas 3,5% Hanguskan Hak Pemilih
6 2013-04-02 Perbaiki Permohonan, Pemohon Minta Ketentuan Tentang Keterwakilan Perempuan Pada UU Pemilu Legislatif Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat
7 2012-06-28 Pemohon Uji UU Pemilu Legislatif Minta Prioritas Untuk Segera Diputus
8 2013-08-28 Tidak Beralasan Hukum, Uji UU Pemilu Legislatif oleh Partai Persatuan Nasional Ditolak
9 2012-08-07 Ahli: Kebijakan Ambang Batas Perolehan Suara Rugikan Partai Kecil dan Partai Non-Parlemen
10 2012-07-18 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
11 2018-01-12 MK: Seluruh Parpol Peserta Pemilu Wajib Verifikasi Faktual