[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 41/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2012-05-07 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 41/PUU-X/2012, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2012-05-16
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2012-05-31
13:30		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 41/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-05-16
10:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan PDF Audio
2 2012-05-31
13:30 WIB		 Perbaikan Permohonan PDF Audio
3 2012-06-21
09:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli Pemohon dan Pemerintah PDF Audio
4 2012-07-03
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-05-31 Permasalahkan Konstitusionalitas Utang Negara, Pemohon Uji UU Keuangan Negara
2 2012-06-21 DPR dan Pemerintah: Pemohon Pengujian UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara Tak Miliki Kedudukan Hukum
3 2013-08-29 Tidak Dirugikan Utang Pemerintah, MK Nyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-05-31 Permasalahkan Konstitusionalitas Utang Negara, Pemohon Uji UU Keuangan Negara
2 2012-06-21 DPR dan Pemerintah: Pemohon Pengujian UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara Tak Miliki Kedudukan Hukum
3 2013-08-29 Tidak Dirugikan Utang Pemerintah, MK Nyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima