[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nonmor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2012-04-02 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 35/PUU-X/2012, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2012-04-20
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2012-05-04
13:30		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 35/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nonmor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-04-20
13:30 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan PDF Audio
2 2012-05-04
13:30 WIB		 Perbaikan Permohonan PDF Audio
3 2012-05-23
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah PDF Audio
4 2012-06-05
14:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah PDF Audio
5 2012-06-14
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah PDF Audio
6 2012-06-27
14:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon dan Pemerintah PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-04-21 Masyarakat Hukum Adat dan LSM Ajukan Pengujian UU Kehutanan
2 2024-09-02 Beragam Dinamika dan Tantangan Implementasi Putusan MK
3 2024-10-07 Menguji Proses Pembentukan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4 2024-06-28 MKRI Bahas Praktik Uji Konstitusional dalam Konferensi Internasional di Rusia
5 2024-08-30 MK-Unmul Gelar Monitoring dan Evaluasi Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang
6 2024-07-19 Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat atas Wilayah Laut
7 2024-08-31 Pertimbangan Hukum Putusan MK Juga Bersifat Final dan Mengikat
8 2013-05-17 MK: “Hutan Adat” Termasuk “Hutan Hak”, Bukan “Hutan Negara”
9 2015-06-01 Kriminalisasi Masyarakat Adat Masih Terjadi, Putusan MK 35/2012 Masih Diabaikan
10 2019-10-02 Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat
11 2012-05-07 Masyarakat Adat Perbaiki Permohonan Uji UU Kehutanan
12 2015-05-26 Opini
Makna Putusan MK-35
13 2013-08-30 Ketua MK: Penguasaan Hutan Adat Upaya Menghidupkan Kearifan Lokal
14 2019-03-18 MK Gelar Seminar di UNS
15 2018-05-08 Rekognisi Konstitusi terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat
16 2012-06-28 Penguasaan Hutan oleh Negara Harus Memperhatikan Hak Masyarakat Hukum Adat
17 2016-05-30 Ketua MK Terima Epistema Institute Bahas Masyarakat Adat
18 2015-11-24 Tak Terlibat Kemitraan, Asosiasi Petani Gugat UU Perkebunan
19 2012-06-06 Ahli Pemohon: UU Kehutanan Menekan Masyarakat Hukum Adat
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-04-21 Masyarakat Hukum Adat dan LSM Ajukan Pengujian UU Kehutanan
2 2013-05-17 MK: “Hutan Adat” Termasuk “Hutan Hak”, Bukan “Hutan Negara”
3 2012-05-07 Masyarakat Adat Perbaiki Permohonan Uji UU Kehutanan
4 2013-08-30 Ketua MK: Penguasaan Hutan Adat Upaya Menghidupkan Kearifan Lokal
5 2019-03-18 MK Gelar Seminar di UNS
6 2012-06-28 Penguasaan Hutan oleh Negara Harus Memperhatikan Hak Masyarakat Hukum Adat
7 2015-11-24 Tak Terlibat Kemitraan, Asosiasi Petani Gugat UU Perkebunan
8 2012-06-06 Ahli Pemohon: UU Kehutanan Menekan Masyarakat Hukum Adat