[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 10/PUU-X/2012 Tentang Permohonan Pengunjian Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 angka 29, angka 30 dan angka 31, Pasal 6 ayat (1) huruf e dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, PAsal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Penjelasan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 terhadap UUD 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2012-01-18 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 10/PUU-X/2012, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2012-02-03
09:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2012-02-24
10:30		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 10/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Permohonan Pengunjian Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 angka 29, angka 30 dan angka 31, Pasal 6 ayat (1) huruf e dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, PAsal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Penjelasan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 terhadap UUD 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-02-03
09:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2012-02-24
10:30 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2012-03-14
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah(III) PDF Audio
4 2012-04-03
14:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah(IV) PDF Audio
5 2012-04-12
14:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V) PDF Audio
6 2012-11-22
14:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-03-28 Ancaman Pidana kepada Hakim dalam Peradilan Anak Inkonstitusional
2 2023-05-10 Pemohon Uji Materi Aturan Sanksi Pidana Penghinaan Lambang Negara Perbaiki Permohonan
3 2012-04-04 HM Laica Marzuki: Pembuat UU Minerba Bagai Menyila Dua Jenis Tanaman Dari Populasi Berbeda
4 2012-11-20 IKAHI Uji UU Sistem Peradilan Anak yang Dianggap Mengkriminalisasi Hakim
5 2013-01-10 DPR: UU Sistem Peradilan Pidana Anak Tidak Menyebutkan Hakim Terkena Pidana
6 2012-12-03 IKAHI Perbaiki Permohonan Uji UU Sistem Peradilan Anak
7 2012-04-13 Ahli Pemerintah: Penetapan Wilayah Pertambangan Harus Seizin Pemerintah
8 2012-02-29 Bupati Kutai Timur Perbaiki Permohonan Uji UU Minerba
9 2018-05-23 MK: Sanksi Pidana Terhadap Jaksa Inkonstitusional
10 2012-11-22 MK: Penetapan WP dan WUP oleh Pemerintah Setelah Ditentukan Pemda
11 2024-10-25 Ridwan Mansyur: MK Konsisten Mendorong Penguatan Implementasi Keadilan Restoratif
12 2012-03-15 DPR: Uji UU Minerba oleh Bupati Kutai Timur, Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma
13 2023-02-28 Tidak Miliki Kedudukan Hukum, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Uji KUHP
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-03-28 Ancaman Pidana kepada Hakim dalam Peradilan Anak Inkonstitusional
2 2012-04-04 HM Laica Marzuki: Pembuat UU Minerba Bagai Menyila Dua Jenis Tanaman Dari Populasi Berbeda
3 2012-11-20 IKAHI Uji UU Sistem Peradilan Anak yang Dianggap Mengkriminalisasi Hakim
4 2013-01-10 DPR: UU Sistem Peradilan Pidana Anak Tidak Menyebutkan Hakim Terkena Pidana
5 2012-12-03 IKAHI Perbaiki Permohonan Uji UU Sistem Peradilan Anak
6 2012-04-13 Ahli Pemerintah: Penetapan Wilayah Pertambangan Harus Seizin Pemerintah
7 2012-02-29 Bupati Kutai Timur Perbaiki Permohonan Uji UU Minerba
8 2018-05-23 MK: Sanksi Pidana Terhadap Jaksa Inkonstitusional
9 2012-11-22 MK: Penetapan WP dan WUP oleh Pemerintah Setelah Ditentukan Pemda