[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 8/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2012-01-12 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 8/PUU-X/2012, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2012-02-08
11:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2012-02-22
13:30		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 8/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-02-08
11:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2012-02-22
13:30 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2012-03-05
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah,DPR,Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) PDF Audio
4 2013-02-13
14:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-02-22 Kabulkan Permohonan Bupati Lingga, MK Tegaskan Pulau Berhala Masuk Wilayah Kepri
2 2012-10-18 Uji UU Bantuan Hukum: DPR Tuding Pemohon Langgar HAM
3 2020-09-25 Paralegal Tetap dapat Berikan Bantuan Hukum bagi Warga Tidak Mampu
4 2013-05-21 MK: Praperadilan Berlaku untuk Pemberantasan Korupsi
5 2012-03-05 DPR: Aturan Timsel KPU-Bawaslu Lapor ke DPR Sudah Jelas dan Tegas
6 2023-05-25 Praperadilan Wewenang Pengadilan Negeri
7 2013-05-21 MK: LSM Termasuk "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" Dapat Ajukan Praperadilan
8 2015-12-01 MK Tolak Uji Materi OC Kaligis Soal KUHAP
9 2019-05-21 Aturan Masa Jabatan Anggota BPK Konstitusional
10 2019-03-18 BPK Tanggapi Uji Materiil Terkait Masa Jabatan Anggota
11 2019-01-15 Masa Jabatan BPK Dipersoalkan, UU BPK Diuji
12 2012-03-20 Pemohon: Petaka Menimpa Ketika Kec. Sungai Raya Masuk Wilayah Kab. Bengkayang
13 2019-03-11 Ahli: Masa Jabatan Anggota BPK Harusnya Sama dengan Anggota DPR
14 2012-09-11 Pemohon: Sidang Pengucapan Putusan Terbuka Untuk Umum Harus Diumumkan
15 2013-04-17 Enam Advokat Gugat Kewenangan BPHN
16 2012-05-02 Pernah Diputus, Uji UU Pembentukan Kab. Bengkayang Tidak Diterima
17 2012-06-26 Pernah Diuji dan Diputus MK, PUU Pilpres Tidak Diterima
18 2012-09-21 UU Bantuan Hukum Dianggap Merugikan Advokat
19 2012-06-28 Pemerintah Anggap Tidak Logis Sengketa Pulau Berhala Sesi Kedua
20 2012-03-28 Dianggap Inkonstitusional, UU MA Kembali Diuji ke MK
21 2012-04-22 Sidang Lanjutan Uji UU MA, Perbaikan Permohonan
22 2015-03-25 Pemohon Uji Ketentuan Sidang di MA Tegaskan Tidak Nebis In Idem
23 2012-07-27 Kwik Kian Gie: UU APBNP 2012 Bertentangan dengan Konstitusi
24 2016-03-22 Lindungi Advokat di Luar Sidang
Ikadin Apresiasi Putusan MK
25 2012-06-01 Pemohon: Pulau Berhala Masuk Wilayah Kabupaten Lingga
26 2012-07-02 Aturan Kenaikan BBM dan Pembagian BLT Diuji ke MK
27 2012-05-07 Dirugikan Tanpa Calon Perseorangan, UU Pilpres Digugat
28 2012-11-13 Uji UU Bantuan Hukum: Ahli Pihak Terkait Patahkan Dalil Pemohon
29 2012-07-23 Hakim Nasihati Pemohon Uji UU Perlindungan Konsumen dan UU Larangan Monopoli
30 2012-11-29 Uji Masa Jabatan Anggota Legislatif: Berkas Perbaikan Lewat Waktu, Kuasa Pemohon Minta Maaf
31 2013-02-13 Aturan Proses Seleksi Anggota KPU dalam UU Penyelenggara Pemilu Konstitusional
32 2012-09-19 Uji UU Kejaksaan Ditolak Seluruhnya oleh MK
33 2012-10-15 Aturan Praperadilan Kembali Diujikan ke MK
34 2012-10-31 Perwakilan MAKI Ubah Legal Standing dalam Pengujian KUHAP
35 2012-02-22 Pemohon Uji UU Penyelenggara Pemilu Minta MK Jatuhkan Putusan Sela
36 2013-02-13 Permohonan Kabur, Uji Materi HIR Tidak Dapat Diterima MK
37 2012-06-18 Pemohon Uji UU Pembentukan Prov. Kepri Perbaiki Permohonan
38 2012-10-10 Pemohon Uji UU Bantuan Hukum Perbaiki Permohonan
39 2013-01-20 Pemohon Uji UU Pilpres Cabut Permohonan
40 2025-01-02 Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Tidak Diperlukan
41 2024-11-25 Permohonan Uji Periodisasi Jabatan Anggota DPR Diperbaiki
42 2019-02-26 Kewenangan BPK Bersifat Kolektif Kolegial
43 2012-08-29 Persoalkan Putusan Banding, Kasasi dan PK Tidak Dilakukan dengan Sidang Terbuka Untuk Umum
44 2012-12-13 MK: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Memerhatikan ICP Tidak Bertentangan dengan UUD 1945
45 2013-12-19 MK: Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Tidak Langgar UUD 1945
46 2012-10-31 Posbakumadin Anggap Uji UU Bantuan Hukum Tidak Relevan
47 2012-11-13 PUU Pemilu Legislatif: Pemohon Persoalkan Masa Jabatan Anggota Legislatif Tanpa Batas
48 2013-03-13 MK: Pembatasan Masa Jabatan Presiden Tak Dapat Dipersamakan dengan Anggota DPR dan DPRD
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-02-22 Kabulkan Permohonan Bupati Lingga, MK Tegaskan Pulau Berhala Masuk Wilayah Kepri
2 2012-10-18 Uji UU Bantuan Hukum: DPR Tuding Pemohon Langgar HAM
3 2020-09-25 Paralegal Tetap dapat Berikan Bantuan Hukum bagi Warga Tidak Mampu
4 2013-05-21 MK: Praperadilan Berlaku untuk Pemberantasan Korupsi
5 2013-05-21 MK: LSM Termasuk "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" Dapat Ajukan Praperadilan
6 2019-05-21 Aturan Masa Jabatan Anggota BPK Konstitusional
7 2019-03-18 BPK Tanggapi Uji Materiil Terkait Masa Jabatan Anggota
8 2019-01-15 Masa Jabatan BPK Dipersoalkan, UU BPK Diuji
9 2019-03-11 Ahli: Masa Jabatan Anggota BPK Harusnya Sama dengan Anggota DPR
10 2012-09-11 Pemohon: Sidang Pengucapan Putusan Terbuka Untuk Umum Harus Diumumkan
11 2013-04-17 Enam Advokat Gugat Kewenangan BPHN
12 2012-05-02 Pernah Diputus, Uji UU Pembentukan Kab. Bengkayang Tidak Diterima
13 2012-06-26 Pernah Diuji dan Diputus MK, PUU Pilpres Tidak Diterima
14 2012-09-21 UU Bantuan Hukum Dianggap Merugikan Advokat
15 2012-06-28 Pemerintah Anggap Tidak Logis Sengketa Pulau Berhala Sesi Kedua
16 2012-03-28 Dianggap Inkonstitusional, UU MA Kembali Diuji ke MK
17 2012-04-22 Sidang Lanjutan Uji UU MA, Perbaikan Permohonan
18 2015-03-25 Pemohon Uji Ketentuan Sidang di MA Tegaskan Tidak Nebis In Idem
19 2012-07-27 Kwik Kian Gie: UU APBNP 2012 Bertentangan dengan Konstitusi
20 2012-06-01 Pemohon: Pulau Berhala Masuk Wilayah Kabupaten Lingga
21 2012-07-02 Aturan Kenaikan BBM dan Pembagian BLT Diuji ke MK
22 2012-11-13 Uji UU Bantuan Hukum: Ahli Pihak Terkait Patahkan Dalil Pemohon
23 2012-07-23 Hakim Nasihati Pemohon Uji UU Perlindungan Konsumen dan UU Larangan Monopoli
24 2012-11-29 Uji Masa Jabatan Anggota Legislatif: Berkas Perbaikan Lewat Waktu, Kuasa Pemohon Minta Maaf
25 2013-02-13 Aturan Proses Seleksi Anggota KPU dalam UU Penyelenggara Pemilu Konstitusional
26 2012-09-19 Uji UU Kejaksaan Ditolak Seluruhnya oleh MK
27 2012-10-15 Aturan Praperadilan Kembali Diujikan ke MK
28 2012-10-31 Perwakilan MAKI Ubah Legal Standing dalam Pengujian KUHAP
29 2013-02-13 Permohonan Kabur, Uji Materi HIR Tidak Dapat Diterima MK
30 2012-06-18 Pemohon Uji UU Pembentukan Prov. Kepri Perbaiki Permohonan
31 2012-10-10 Pemohon Uji UU Bantuan Hukum Perbaiki Permohonan
32 2013-01-20 Pemohon Uji UU Pilpres Cabut Permohonan
33 2019-02-26 Kewenangan BPK Bersifat Kolektif Kolegial
34 2012-08-29 Persoalkan Putusan Banding, Kasasi dan PK Tidak Dilakukan dengan Sidang Terbuka Untuk Umum
35 2012-12-13 MK: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Memerhatikan ICP Tidak Bertentangan dengan UUD 1945
36 2012-10-31 Posbakumadin Anggap Uji UU Bantuan Hukum Tidak Relevan
37 2012-11-13 PUU Pemilu Legislatif: Pemohon Persoalkan Masa Jabatan Anggota Legislatif Tanpa Batas
38 2013-03-13 MK: Pembatasan Masa Jabatan Presiden Tak Dapat Dipersamakan dengan Anggota DPR dan DPRD