[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 7/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2012-01-11 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 7/PUU-X/2012, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2012-01-27
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2012-02-16
14:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 7/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-01-27
10:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2012-02-16
14:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2012-03-06
14:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah,DPR,dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) PDF Audio
4 2012-03-20
14:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari DPR, Pemohon dan Pemerintah (IV) PDF Audio
5 2012-04-12
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari DPR, Pemohon dan Pemerintah (V) PDF Audio
6 2012-10-09
14:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-08-14 Permohonan Saipul Jamil Ditolak MK
2 2013-03-13 MK Tegaskan Penggunaan KTP dan KK dalam Pemilukada
3 2012-10-10 MK Tolak Judicial Review UU Intelijen Negara
4 2012-02-24 Ketentuan Pidana Salah Merujuk, UU Pemda Diuji Ke MK
5 2020-09-28 Pemohon Bukan Subjek Hukum, Uji UU Pengadilan Pajak Tak Dapat Diterima
6 2012-10-15 Tidak Bisa Tarik Pajak Air Permukaan, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulbar Uji UU Pajak dan Retribusi Daerah
7 2012-04-27 Hakim PTUN Semarang Ajukan Uji Materi Ketidakjelasan Ketentuan Tunjangan Hakim
8 2012-02-16 Uji UU Intelijen Memasuki Sidang Kedua Beragenda Perbaikan Permohonan
9 2012-03-28 Frasa “Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah” Dimasalahkan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana
10 2012-11-26 Uji UU Pemda: Eggi Sudjana Minta Diikutsertakan sebagai Cagub Jabar Jalur Independen
11 2013-02-22 Kabulkan Permohonan Bupati Lingga, MK Tegaskan Pulau Berhala Masuk Wilayah Kepri
12 2013-04-15 MK: Syarat Dukungan Calon Kepala Daerah Jalur Perseorangan dalam UU Pemda Konstitusional
13 2012-09-13 Uji Materi UU tentang Pilkada DKI Diputuskan Hari Ini
14 2013-03-18 Ahli Pemohon Tidak Hadir, Uji UU Ketenagakerjaan Masuki Sidang Terakhir
15 2012-06-25 Saipul Jamil Ujikan “Lalai” dalam UU Lalu Lintas
16 2013-02-20 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum, Permohonan Pejabat Pendapatan Daerah Sulawesi Barat Tidak Dapat Diterima
17 2012-07-31 Delegasi Kewenangan Mengatur Tidak Jelas, Uji Materi Soal Gaji dan Tunjangan Hakim Dikabulkan
18 2012-03-07 DPR: Tugas BIN Harus Hormati Hukum, Demokrasi, dan HAM
19 2012-06-20 Uji Materi Frasa “dua ratus lima puluh rupiah” dalam KUHP Bukan Kewenangan MK
20 2012-05-02 Ketidaknetralan Aparat Negara/Pemerintah dalam Pemilukada Diancam Pidana
21 2012-03-08 Pemohon: Pasal Ancaman Pidana Pemilukada Salah Sebut Pasal
22 2012-08-06 IHCS Perbaiki Permohonan Ihwal Undur Diri Anggota TNI dan Polri yang Maju Pemilukada
23 2012-04-12 UU Intelijen Harus Berikan Kepastian Tidak Disalahgunakan
24 2012-12-19 Dua Pekerja Persoalkan Ketentuan PHK Dalam UU Ketenagakerjaan
25 2012-11-12 PUU Pemda: Calon Independen Gubernur Jabar Merasa Dirugikan Hak Konstitusionalnya
26 2012-04-19 Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana Perbaiki Permohonan
27 2012-09-25 Uji Aturan Urusan Piutang Negara Dikabulkan Sebagian oleh MK
28 2012-09-21 Halangi Hak Memilih, UU Pemda DKI Jakarta Kembali Diujikan
29 2012-06-28 Pemerintah Anggap Tidak Logis Sengketa Pulau Berhala Sesi Kedua
30 2012-07-23 IHSC Persoalkan Pengunduran Diri Anggota TNI-Polri Ikut Pemilukada
31 2013-01-15 MK: Konstitusional, Undur Diri Anggota TNI dan Polri Peserta Pemilukada
32 2012-09-06 Pemohon Uji UU Pemda DKI Perbaiki Permohonan
33 2012-06-01 Pemohon: Pulau Berhala Masuk Wilayah Kabupaten Lingga
34 2012-10-30 Tidak Menikmati Pembayaran Pajak Air Permukaan, UU Dipersoalkan di MK
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-08-14 Permohonan Saipul Jamil Ditolak MK
2 2013-03-13 MK Tegaskan Penggunaan KTP dan KK dalam Pemilukada
3 2012-10-10 MK Tolak Judicial Review UU Intelijen Negara
4 2020-09-28 Pemohon Bukan Subjek Hukum, Uji UU Pengadilan Pajak Tak Dapat Diterima
5 2012-10-15 Tidak Bisa Tarik Pajak Air Permukaan, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulbar Uji UU Pajak dan Retribusi Daerah
6 2012-04-27 Hakim PTUN Semarang Ajukan Uji Materi Ketidakjelasan Ketentuan Tunjangan Hakim
7 2012-02-16 Uji UU Intelijen Memasuki Sidang Kedua Beragenda Perbaikan Permohonan
8 2012-11-26 Uji UU Pemda: Eggi Sudjana Minta Diikutsertakan sebagai Cagub Jabar Jalur Independen
9 2013-02-22 Kabulkan Permohonan Bupati Lingga, MK Tegaskan Pulau Berhala Masuk Wilayah Kepri
10 2013-04-15 MK: Syarat Dukungan Calon Kepala Daerah Jalur Perseorangan dalam UU Pemda Konstitusional
11 2013-03-18 Ahli Pemohon Tidak Hadir, Uji UU Ketenagakerjaan Masuki Sidang Terakhir
12 2012-06-25 Saipul Jamil Ujikan “Lalai” dalam UU Lalu Lintas
13 2013-02-20 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum, Permohonan Pejabat Pendapatan Daerah Sulawesi Barat Tidak Dapat Diterima
14 2012-07-31 Delegasi Kewenangan Mengatur Tidak Jelas, Uji Materi Soal Gaji dan Tunjangan Hakim Dikabulkan
15 2012-03-07 DPR: Tugas BIN Harus Hormati Hukum, Demokrasi, dan HAM
16 2012-05-02 Ketidaknetralan Aparat Negara/Pemerintah dalam Pemilukada Diancam Pidana
17 2012-03-08 Pemohon: Pasal Ancaman Pidana Pemilukada Salah Sebut Pasal
18 2012-08-06 IHCS Perbaiki Permohonan Ihwal Undur Diri Anggota TNI dan Polri yang Maju Pemilukada
19 2012-04-12 UU Intelijen Harus Berikan Kepastian Tidak Disalahgunakan
20 2012-12-19 Dua Pekerja Persoalkan Ketentuan PHK Dalam UU Ketenagakerjaan
21 2012-11-12 PUU Pemda: Calon Independen Gubernur Jabar Merasa Dirugikan Hak Konstitusionalnya
22 2012-09-25 Uji Aturan Urusan Piutang Negara Dikabulkan Sebagian oleh MK
23 2012-09-21 Halangi Hak Memilih, UU Pemda DKI Jakarta Kembali Diujikan
24 2012-06-28 Pemerintah Anggap Tidak Logis Sengketa Pulau Berhala Sesi Kedua
25 2012-07-23 IHSC Persoalkan Pengunduran Diri Anggota TNI-Polri Ikut Pemilukada
26 2013-01-15 MK: Konstitusional, Undur Diri Anggota TNI dan Polri Peserta Pemilukada
27 2012-09-06 Pemohon Uji UU Pemda DKI Perbaiki Permohonan
28 2012-06-01 Pemohon: Pulau Berhala Masuk Wilayah Kabupaten Lingga
29 2012-10-30 Tidak Menikmati Pembayaran Pajak Air Permukaan, UU Dipersoalkan di MK