[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 6/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2012-01-11 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 6/PUU-X/2012, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2012-01-27
09:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2012-02-10
10:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 6/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-01-27
09:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2012-02-10
10:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2012-04-17
16:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-04-17 UU Migas Dianggap Merendahkan Martabat Negara
2 2012-09-28 Koalisi Masyarakat Zakat Perbaiki Permohonan
3 2012-02-17 Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Diuji Ke MK
4 2021-09-15 ICCIS 2021 Bahas Keterkaitan MK, Agama, dan Perlindungan Hak Konstitusional
5 2012-07-03 Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Perbaiki Permohonan Pengujian Umur Pensiun
6 2012-10-12 Pemohon Nyatakan Mekanisme Pengalokasian Kursi Dalam UU Pemilu Legislatif Konstitusional Bersyarat
7 2012-10-23 Mahkamah Tolak Pengujian Rangkap Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
8 2012-09-18 MK: Uji Ketentuan Terkait Tembakau Sebagai Zat Adiktif Ne Bis In Idem
9 2012-04-13 PUU Pemda: Perbaikan Permohonan Menyoal Syarat Pendidikan Kepala Daerah
10 2012-04-17 Tidak Punya Legal Standing, Pengujian UU Pemda Dinyatakan Tidak Dapat Terima
11 2013-01-03 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU Pemilu Legislatif
12 2017-02-22 Hakim Ad Hoc PHI Dapat Diangkat Kembali Lebih dari Satu Kali
13 2012-12-13 Ahli Pemohon: Penetapan Alokasi Kursi dalam UU Pemilu Legislatif Dilakukan Secara Acak
14 2012-10-09 UU Pengelolaan Zakat Jamin Kepastian Hukum Muzakki, Mustahik, dan LAZ
15 2023-11-28 Konsep “Dikuasai oleh Negara” dalam Penyediaan Tenaga Listrik
16 2012-10-24 Ahli Pemerintah: Penghimpunan Zakat Nasional Baru Capai 0.8%
17 2012-07-13 Pemohon Uji UU APBN-P 2012 Hadirkan Ahli
18 2012-11-13 MK: Kedudukan BP Migas Bertentangan dengan UUD 1945
19 2013-05-21 MK: Praperadilan Berlaku untuk Pemberantasan Korupsi
20 2013-05-21 MK: LSM Termasuk "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" Dapat Ajukan Praperadilan
21 2012-06-28 Pemerintah Benarkan Adanya Surplus Pendapatan Migas
22 2012-10-29 Uji UU Pileg: Pemohon Cantumkan Metode Penghitungan Alokasi Kursi DPR
23 2012-07-26 Pemerintah: Aturan Pensiun Hakim Ad Hoc PHI Tidak Diskriminatif
24 2012-09-04 Mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad Perbaiki Permohonan Pengujian KUHAP
25 2012-03-30 Syarat Pendidikan Kepala Daerah dalam UU Pemda Dianggap Diskriminatif
26 2012-11-08 Tujuh Parpol Uji Syarat Verifikasi Parpol Peserta Pemilu dalam UU Pemilu
27 2012-06-20 Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Uji Aturan Umur “Pensiun” ke MK
28 2012-09-14 Anggap UU Pengelolaan Zakat Mengkriminalisasi, Lembaga Amil Zakat Mengadu ke MK
29 2012-06-27 DPR: Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Pengaruhi Besaran APBN-P 2012
30 2012-12-13 MK: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Memerhatikan ICP Tidak Bertentangan dengan UUD 1945
31 2012-05-01 PP Muhammadiyah Perbaiki Permohonan Uji UU Migas
32 2015-06-25 DPR Tanggapi Pengujian UU BPJS
33 2013-03-28 Permohonan FSPPB dan KSPMI Uji UU Migas Ditolak oleh MK
34 2012-05-28 Tolak Harga Jual BBM Sesuai Mekanisme Pasar, UU APBN-P 2012 Diuji
35 2012-06-20 Hasyim Muzadi: Negara Harus Jadi Pengendali Migas
36 2013-01-16 Putusan MK: Tamatan Pendidikan Nonformal Berhak Sebagai Calon Kepala Daerah
37 2022-11-25 Wahiduddin Adams Jelaskan Fungsi MK dalam Hukum Islam
38 2012-10-17 MUI: UU Pengelolaan Zakat Wujud Good Governance
39 2012-08-15 Aturan Pihak Ketiga Dapat Ajukan Pra Peradilan Diuji di MK
40 2013-01-03 Sudah Pernah Diputus, Uji Materi “Kejaksaan Sebagai Penyidik dan Penuntut Korupsi” Tidak Dapat Diterima
41 2012-07-27 Kwik Kian Gie: UU APBNP 2012 Bertentangan dengan Konstitusi
42 2013-02-01 Panel Hakim Konstitusi Klarifikasi Pemohon Pernah Uji Materi Pasal yang Sama
43 2012-07-31 Petani Tembakau Perbaiki Uji Materi Aturan Pengamanan Zat Adiktif
44 2013-01-08 MK: "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" Berhak Ajukan Praperadilan Mencakup Masyarakat Luas
45 2012-11-08 Uji UU Pemilu Legislatif: Perludem Anggap Keseimbangan Wewenang DPR dan DPD Solusi Masalah Alokasi Kursi
46 2012-05-24 Pemerintah: BP Migas Hanya Sebagai Pengendali
47 2013-02-05 Tidak Beralasan Hukum, Uji Materi Soal Pengecualian Keputusan TUN Ditolak
48 2021-05-25 Pemerintah Minta Proses Subholding PT Pertamina Tidak Sebabkan PHK
49 2013-01-15 MK: Penentuan Batas Usia Pensiun Hakim Kewenangan Pembentuk UU
50 2021-10-27 Terbuka Peluang Hakim Ad Hoc Tipikor Ikut Seleksi Periode Ketiga
51 2012-12-10 Tidak Terpilih Menjadi Pimpinan DPRD Tolikara, UU PTUN Diuji ke MK
52 2015-07-23 Jihad Konstitusi, Jihad Baru Muhammadiyah
53 2012-11-06 Azyumardi Azra: Potensi Dana Zakat Memicu Tarik Menarik Kepentingan
54 2013-02-06 Ahli Pemohon: Data kependudukan Tidak Akurat, Rawan Dipolitisir
55 2012-08-02 Hikmahanto Juwana: KKS Dalam UU Migas Kontrak Perdata
56 2012-02-10 Ujikan UU Pemda, Berburu Pemekaran Pulau Buru
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-04-17 UU Migas Dianggap Merendahkan Martabat Negara
2 2012-09-28 Koalisi Masyarakat Zakat Perbaiki Permohonan
3 2012-07-03 Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Perbaiki Permohonan Pengujian Umur Pensiun
4 2012-10-12 Pemohon Nyatakan Mekanisme Pengalokasian Kursi Dalam UU Pemilu Legislatif Konstitusional Bersyarat
5 2012-10-23 Mahkamah Tolak Pengujian Rangkap Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
6 2012-09-18 MK: Uji Ketentuan Terkait Tembakau Sebagai Zat Adiktif Ne Bis In Idem
7 2012-04-13 PUU Pemda: Perbaikan Permohonan Menyoal Syarat Pendidikan Kepala Daerah
8 2012-04-17 Tidak Punya Legal Standing, Pengujian UU Pemda Dinyatakan Tidak Dapat Terima
9 2013-01-03 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU Pemilu Legislatif
10 2017-02-22 Hakim Ad Hoc PHI Dapat Diangkat Kembali Lebih dari Satu Kali
11 2012-12-13 Ahli Pemohon: Penetapan Alokasi Kursi dalam UU Pemilu Legislatif Dilakukan Secara Acak
12 2012-10-09 UU Pengelolaan Zakat Jamin Kepastian Hukum Muzakki, Mustahik, dan LAZ
13 2012-10-24 Ahli Pemerintah: Penghimpunan Zakat Nasional Baru Capai 0.8%
14 2012-11-13 MK: Kedudukan BP Migas Bertentangan dengan UUD 1945
15 2013-05-21 MK: Praperadilan Berlaku untuk Pemberantasan Korupsi
16 2013-05-21 MK: LSM Termasuk "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" Dapat Ajukan Praperadilan
17 2012-06-28 Pemerintah Benarkan Adanya Surplus Pendapatan Migas
18 2012-10-29 Uji UU Pileg: Pemohon Cantumkan Metode Penghitungan Alokasi Kursi DPR
19 2012-07-26 Pemerintah: Aturan Pensiun Hakim Ad Hoc PHI Tidak Diskriminatif
20 2012-09-04 Mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad Perbaiki Permohonan Pengujian KUHAP
21 2012-11-08 Tujuh Parpol Uji Syarat Verifikasi Parpol Peserta Pemilu dalam UU Pemilu
22 2012-06-20 Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Uji Aturan Umur “Pensiun” ke MK
23 2012-09-14 Anggap UU Pengelolaan Zakat Mengkriminalisasi, Lembaga Amil Zakat Mengadu ke MK
24 2012-06-27 DPR: Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Pengaruhi Besaran APBN-P 2012
25 2012-12-13 MK: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Memerhatikan ICP Tidak Bertentangan dengan UUD 1945
26 2012-05-01 PP Muhammadiyah Perbaiki Permohonan Uji UU Migas
27 2013-03-28 Permohonan FSPPB dan KSPMI Uji UU Migas Ditolak oleh MK
28 2012-05-28 Tolak Harga Jual BBM Sesuai Mekanisme Pasar, UU APBN-P 2012 Diuji
29 2013-01-16 Putusan MK: Tamatan Pendidikan Nonformal Berhak Sebagai Calon Kepala Daerah
30 2012-10-17 MUI: UU Pengelolaan Zakat Wujud Good Governance
31 2012-08-15 Aturan Pihak Ketiga Dapat Ajukan Pra Peradilan Diuji di MK
32 2013-01-03 Sudah Pernah Diputus, Uji Materi “Kejaksaan Sebagai Penyidik dan Penuntut Korupsi” Tidak Dapat Diterima
33 2012-07-27 Kwik Kian Gie: UU APBNP 2012 Bertentangan dengan Konstitusi
34 2013-02-01 Panel Hakim Konstitusi Klarifikasi Pemohon Pernah Uji Materi Pasal yang Sama
35 2012-07-31 Petani Tembakau Perbaiki Uji Materi Aturan Pengamanan Zat Adiktif
36 2013-01-08 MK: "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" Berhak Ajukan Praperadilan Mencakup Masyarakat Luas
37 2012-11-08 Uji UU Pemilu Legislatif: Perludem Anggap Keseimbangan Wewenang DPR dan DPD Solusi Masalah Alokasi Kursi
38 2013-02-05 Tidak Beralasan Hukum, Uji Materi Soal Pengecualian Keputusan TUN Ditolak
39 2013-01-15 MK: Penentuan Batas Usia Pensiun Hakim Kewenangan Pembentuk UU
40 2012-12-10 Tidak Terpilih Menjadi Pimpinan DPRD Tolikara, UU PTUN Diuji ke MK
41 2012-11-06 Azyumardi Azra: Potensi Dana Zakat Memicu Tarik Menarik Kepentingan
42 2013-02-06 Ahli Pemohon: Data kependudukan Tidak Akurat, Rawan Dipolitisir
43 2012-02-10 Ujikan UU Pemda, Berburu Pemekaran Pulau Buru