[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 5/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2012-01-11 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 5/PUU-X/2012, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2012-01-27
09:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2012-02-16
14:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 5/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-01-27
09:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2012-02-16
14:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2012-03-06
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah,DPR,dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) PDF Audio
4 2012-03-20
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV) PDF Audio
5 2012-04-11
14:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V) PDF Audio
6 2012-04-24
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VI) PDF Audio
7 2012-05-05
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VII) PDF Audio
8 2012-05-15
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VIII) PDF Audio
9 2013-01-08
14:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-11-29 DPR: UU Guru dan Dosen Tak Halangi Hak Lulusan LPTK Menjadi Guru
2 2013-06-27 MK Tolak Permohonan ICW dkk Terhadap Uji Materi UU Pemda
3 2013-10-30 Dalil Tidak Terbukti, MK Tolak Sengketa Pemilukada Lampung Utara
4 2019-03-18 MK Gelar Seminar di UNS
5 2012-08-07 Ahli: Kebijakan Ambang Batas Perolehan Suara Rugikan Partai Kecil dan Partai Non-Parlemen
6 2012-08-30 Pernah Diputus MK, Permohonan Perludem dkk Dinyatakan “Ne Bis In Idem”
7 2018-05-08 Rekognisi Konstitusi terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat
8 2013-02-13 Pemerintah: Aturan Kasasi Putusan Bebas Tidak Dapat Diujikan Kembali
9 2012-07-04 Nasdem dan PNI Perbaiki Permohonan Uji Syarat Peserta Pemilu
10 2012-08-10 Pemerintah: Pemisahan Hulu dan Hilir Optimalkan Usaha Sektor Migas
11 2012-05-03 Itje Chodidjah: Program RSBI Tidak Berpihak kepada Keadilan Pendidikan
12 2012-03-20 PUU Pilpres: Penetapan Pasangan Calon Presiden Terpilih Tak Berpihak Pada Minoritas
13 2012-06-28 Penguasaan Hutan oleh Negara Harus Memperhatikan Hak Masyarakat Hukum Adat
14 2012-07-27 Kwik Kian Gie: UU APBNP 2012 Bertentangan dengan Konstitusi
15 2012-10-22 Mahasiswa LPTK Perbaiki Uji Materi UU Guru dan Dosen
16 2013-01-08 Saksi Pemerintah: Setelah Pemberlakuan UU Guru dan Dosen, LPTK Jadi Primadona
17 2012-11-06 Dirugikan Tanah Hak Milik Menjadi Tanah Negara, UU Pokok Agraria dan UU Kehutanan Diuji di MK
18 2012-07-16 Sektoralisasi Hulu dan Hilir Migas Perlemah Peran Pertamina
19 2016-05-30 Ketua MK Terima Epistema Institute Bahas Masyarakat Adat
20 2015-11-24 Tak Terlibat Kemitraan, Asosiasi Petani Gugat UU Perkebunan
21 2015-02-03 Ketentuan PK Terhadap Hukuman Mati Digugat Ke MK
22 2012-11-30 Multitafsir Kasasi Putusan Bebas pada KUHAP Dipersoalkan
23 2012-03-13 Uji Materi KUHP: Pencurian Bukan Kejahatan Serius
24 2012-07-18 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
25 2012-06-06 Ahli Pemohon: UU Kehutanan Menekan Masyarakat Hukum Adat
26 2012-04-24 Ahli Pemerintah: Pengantar Bahasa Inggris Tidak Berpotensi Hilangkan Jati Diri Bangsa
27 2012-08-31 Pemohon: UU Pemda Hambat Pemberantasan Korupsi
28 2012-08-29 Ditha Wiradiputra: Pemisahan Hulu dan Hilir Bisnis Migas Sangat Merugikan
29 2016-02-16 MK Kukuhkan Pasangan Parhan Ali dan Markus Pimpin Kabupaten Bangka Barat
30 2012-07-18 Ancaman Pidana Mati dalam KUHP Konstitusional
31 2013-03-13 MK Tegaskan Penggunaan KTP dan KK dalam Pemilukada
32 2012-04-21 Masyarakat Hukum Adat dan LSM Ajukan Pengujian UU Kehutanan
33 2013-03-28 Tidak Beralasan Hukum, Uji UU Guru dan Dosen Ditolak MK
34 2012-12-14 Uji KUHAP: Para Pemohon Perbaiki Permohonan Uji Materi Putusan Bebas Tidak Bisa Dikasasi
35 2024-10-07 Menguji Proses Pembentukan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
36 2012-07-31 Pemohon Uji UU Migas Perbaiki Permohonan
37 2024-08-31 Pertimbangan Hukum Putusan MK Juga Bersifat Final dan Mengikat
38 2024-08-30 MK-Unmul Gelar Monitoring dan Evaluasi Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang
39 2024-06-28 MKRI Bahas Praktik Uji Konstitusional dalam Konferensi Internasional di Rusia
40 2013-01-09 MK: Berikan Perlakuan Berbeda atas Siswa, RSBI Inkonstitusional
41 2022-11-29 Pemohon Menyoal Kejahatan Farmasi Pertegas Alasan Permohonan
42 2022-08-19 Aswanto: Pemerintah Indonesia Tidak Main-Main Terhadap Sektor Pendidikan
43 2013-01-03 Raden Bung Hatta Cabut Permohonan Uji Materi UUPA dan UU Kehutanan
44 2013-05-17 MK: “Hutan Adat” Termasuk “Hutan Hak”, Bukan “Hutan Negara”
45 2024-07-19 Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat atas Wilayah Laut
46 2012-09-18 DPR: Pemberhentian Kepala Daerah untuk Menjaga Citra Positif
47 2024-09-02 Beragam Dinamika dan Tantangan Implementasi Putusan MK
48 2012-02-17 Lagi, Pengujian Konstitusionalitas Hukuman Mati
49 2013-01-08 MK Tolak Uji Materi UU Pilpres yang Diajukan Lima Kepala Suku di Papua
50 2012-04-04 Pemohon PUU Pilpres Perbaiki Permohonan
51 2012-10-07 Merasa Terdiskriminasi, Mahasiswa LPTK Uji UU Dosen dan Guru
52 2015-06-01 Kriminalisasi Masyarakat Adat Masih Terjadi, Putusan MK 35/2012 Masih Diabaikan
53 2012-06-18 PNI, PDP, PNBKI, PPDI, dan Partai NasDem Persoalkan Syarat Peserta Pemilu
54 2019-10-02 Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat
55 2012-05-07 Masyarakat Adat Perbaiki Permohonan Uji UU Kehutanan
56 2012-07-13 Pemohon Uji UU APBN-P 2012 Hadirkan Ahli
57 2013-03-28 MK: Putusan Bebas Perkara Pidana Dapat Dikasasi
58 2012-06-11 Objek Permohonan Sama, Uji UU APBN-P 2012 Kemungkinan Besar Digabung
59 2012-09-14 Kehilangan Hak Pilih dalam Pemilukada DKI Jakarta, Dua Warga Ujikan UU Pemda
60 2012-07-19 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
61 2021-03-18 Tidak Terbukti, PHP Bupati Kabupaten Malaka Ditolak
62 2012-08-30 MK Putuskan Tidak Dapat Diterima Permohonan Partai Nasdem
63 2015-02-17 Pemohon Uji Ketentuan “PK” Tetap Lanjutkan Gugatan
64 2015-05-26 Opini
Makna Putusan MK-35
65 2012-06-27 DPR: Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Pengaruhi Besaran APBN-P 2012
66 2013-08-30 Ketua MK: Penguasaan Hutan Adat Upaya Menghidupkan Kearifan Lokal
67 2012-05-28 Tolak Harga Jual BBM Sesuai Mekanisme Pasar, UU APBN-P 2012 Diuji
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-11-29 DPR: UU Guru dan Dosen Tak Halangi Hak Lulusan LPTK Menjadi Guru
2 2013-06-27 MK Tolak Permohonan ICW dkk Terhadap Uji Materi UU Pemda
3 2019-03-18 MK Gelar Seminar di UNS
4 2012-08-07 Ahli: Kebijakan Ambang Batas Perolehan Suara Rugikan Partai Kecil dan Partai Non-Parlemen
5 2013-02-13 Pemerintah: Aturan Kasasi Putusan Bebas Tidak Dapat Diujikan Kembali
6 2012-07-04 Nasdem dan PNI Perbaiki Permohonan Uji Syarat Peserta Pemilu
7 2012-08-10 Pemerintah: Pemisahan Hulu dan Hilir Optimalkan Usaha Sektor Migas
8 2012-06-28 Penguasaan Hutan oleh Negara Harus Memperhatikan Hak Masyarakat Hukum Adat
9 2012-07-27 Kwik Kian Gie: UU APBNP 2012 Bertentangan dengan Konstitusi
10 2012-10-22 Mahasiswa LPTK Perbaiki Uji Materi UU Guru dan Dosen
11 2013-01-08 Saksi Pemerintah: Setelah Pemberlakuan UU Guru dan Dosen, LPTK Jadi Primadona
12 2012-11-06 Dirugikan Tanah Hak Milik Menjadi Tanah Negara, UU Pokok Agraria dan UU Kehutanan Diuji di MK
13 2012-07-16 Sektoralisasi Hulu dan Hilir Migas Perlemah Peran Pertamina
14 2015-11-24 Tak Terlibat Kemitraan, Asosiasi Petani Gugat UU Perkebunan
15 2015-02-03 Ketentuan PK Terhadap Hukuman Mati Digugat Ke MK
16 2012-11-30 Multitafsir Kasasi Putusan Bebas pada KUHAP Dipersoalkan
17 2012-03-13 Uji Materi KUHP: Pencurian Bukan Kejahatan Serius
18 2012-07-18 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
19 2012-06-06 Ahli Pemohon: UU Kehutanan Menekan Masyarakat Hukum Adat
20 2012-04-24 Ahli Pemerintah: Pengantar Bahasa Inggris Tidak Berpotensi Hilangkan Jati Diri Bangsa
21 2012-08-31 Pemohon: UU Pemda Hambat Pemberantasan Korupsi
22 2012-08-29 Ditha Wiradiputra: Pemisahan Hulu dan Hilir Bisnis Migas Sangat Merugikan
23 2016-02-16 MK Kukuhkan Pasangan Parhan Ali dan Markus Pimpin Kabupaten Bangka Barat
24 2012-07-18 Ancaman Pidana Mati dalam KUHP Konstitusional
25 2013-03-13 MK Tegaskan Penggunaan KTP dan KK dalam Pemilukada
26 2012-04-21 Masyarakat Hukum Adat dan LSM Ajukan Pengujian UU Kehutanan
27 2013-03-28 Tidak Beralasan Hukum, Uji UU Guru dan Dosen Ditolak MK
28 2012-12-14 Uji KUHAP: Para Pemohon Perbaiki Permohonan Uji Materi Putusan Bebas Tidak Bisa Dikasasi
29 2012-07-31 Pemohon Uji UU Migas Perbaiki Permohonan
30 2013-01-09 MK: Berikan Perlakuan Berbeda atas Siswa, RSBI Inkonstitusional
31 2013-01-03 Raden Bung Hatta Cabut Permohonan Uji Materi UUPA dan UU Kehutanan
32 2013-05-17 MK: “Hutan Adat” Termasuk “Hutan Hak”, Bukan “Hutan Negara”
33 2012-09-18 DPR: Pemberhentian Kepala Daerah untuk Menjaga Citra Positif
34 2012-02-17 Lagi, Pengujian Konstitusionalitas Hukuman Mati
35 2013-01-08 MK Tolak Uji Materi UU Pilpres yang Diajukan Lima Kepala Suku di Papua
36 2012-10-07 Merasa Terdiskriminasi, Mahasiswa LPTK Uji UU Dosen dan Guru
37 2012-06-18 PNI, PDP, PNBKI, PPDI, dan Partai NasDem Persoalkan Syarat Peserta Pemilu
38 2012-05-07 Masyarakat Adat Perbaiki Permohonan Uji UU Kehutanan
39 2013-03-28 MK: Putusan Bebas Perkara Pidana Dapat Dikasasi
40 2012-06-11 Objek Permohonan Sama, Uji UU APBN-P 2012 Kemungkinan Besar Digabung
41 2012-09-14 Kehilangan Hak Pilih dalam Pemilukada DKI Jakarta, Dua Warga Ujikan UU Pemda
42 2012-07-19 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
43 2021-03-18 Tidak Terbukti, PHP Bupati Kabupaten Malaka Ditolak
44 2012-08-30 MK Putuskan Tidak Dapat Diterima Permohonan Partai Nasdem
45 2015-02-17 Pemohon Uji Ketentuan “PK” Tetap Lanjutkan Gugatan
46 2012-06-27 DPR: Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Pengaruhi Besaran APBN-P 2012
47 2013-08-30 Ketua MK: Penguasaan Hutan Adat Upaya Menghidupkan Kearifan Lokal
48 2012-05-28 Tolak Harga Jual BBM Sesuai Mekanisme Pasar, UU APBN-P 2012 Diuji