[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 5/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2012-01-11 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 5/PUU-X/2012, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2012-01-27
09:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2012-02-16
14:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 5/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-01-27
09:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2012-02-16
14:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2012-03-06
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah,DPR,dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) PDF Audio
4 2012-03-20
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV) PDF Audio
5 2012-04-11
14:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V) PDF Audio
6 2012-04-24
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VI) PDF Audio
7 2012-05-05
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VII) PDF Audio
8 2012-05-15
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VIII) PDF Audio
9 2013-01-08
14:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-06-11 Objek Permohonan Sama, Uji UU APBN-P 2012 Kemungkinan Besar Digabung
2 2012-09-14 Kehilangan Hak Pilih dalam Pemilukada DKI Jakarta, Dua Warga Ujikan UU Pemda
3 2012-07-19 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
4 2021-03-18 Tidak Terbukti, PHP Bupati Kabupaten Malaka Ditolak
5 2012-08-30 MK Putuskan Tidak Dapat Diterima Permohonan Partai Nasdem
6 2015-02-17 Pemohon Uji Ketentuan “PK” Tetap Lanjutkan Gugatan
7 2015-05-26 Opini
Makna Putusan MK-35
8 2012-06-27 DPR: Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Pengaruhi Besaran APBN-P 2012
9 2013-08-30 Ketua MK: Penguasaan Hutan Adat Upaya Menghidupkan Kearifan Lokal
10 2012-05-28 Tolak Harga Jual BBM Sesuai Mekanisme Pasar, UU APBN-P 2012 Diuji
11 2012-11-29 DPR: UU Guru dan Dosen Tak Halangi Hak Lulusan LPTK Menjadi Guru
12 2013-06-27 MK Tolak Permohonan ICW dkk Terhadap Uji Materi UU Pemda
13 2013-10-30 Dalil Tidak Terbukti, MK Tolak Sengketa Pemilukada Lampung Utara
14 2019-03-18 MK Gelar Seminar di UNS
15 2012-08-07 Ahli: Kebijakan Ambang Batas Perolehan Suara Rugikan Partai Kecil dan Partai Non-Parlemen
16 2012-08-30 Pernah Diputus MK, Permohonan Perludem dkk Dinyatakan “Ne Bis In Idem”
17 2018-05-08 Rekognisi Konstitusi terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat
18 2013-02-13 Pemerintah: Aturan Kasasi Putusan Bebas Tidak Dapat Diujikan Kembali
19 2012-07-04 Nasdem dan PNI Perbaiki Permohonan Uji Syarat Peserta Pemilu
20 2012-08-10 Pemerintah: Pemisahan Hulu dan Hilir Optimalkan Usaha Sektor Migas
21 2012-05-03 Itje Chodidjah: Program RSBI Tidak Berpihak kepada Keadilan Pendidikan
22 2012-03-20 PUU Pilpres: Penetapan Pasangan Calon Presiden Terpilih Tak Berpihak Pada Minoritas
23 2012-06-28 Penguasaan Hutan oleh Negara Harus Memperhatikan Hak Masyarakat Hukum Adat
24 2012-07-27 Kwik Kian Gie: UU APBNP 2012 Bertentangan dengan Konstitusi
25 2012-10-22 Mahasiswa LPTK Perbaiki Uji Materi UU Guru dan Dosen
26 2013-01-08 Saksi Pemerintah: Setelah Pemberlakuan UU Guru dan Dosen, LPTK Jadi Primadona
27 2012-11-06 Dirugikan Tanah Hak Milik Menjadi Tanah Negara, UU Pokok Agraria dan UU Kehutanan Diuji di MK
28 2012-07-16 Sektoralisasi Hulu dan Hilir Migas Perlemah Peran Pertamina
29 2016-05-30 Ketua MK Terima Epistema Institute Bahas Masyarakat Adat
30 2015-11-24 Tak Terlibat Kemitraan, Asosiasi Petani Gugat UU Perkebunan
31 2015-02-03 Ketentuan PK Terhadap Hukuman Mati Digugat Ke MK
32 2012-11-30 Multitafsir Kasasi Putusan Bebas pada KUHAP Dipersoalkan
33 2012-03-13 Uji Materi KUHP: Pencurian Bukan Kejahatan Serius
34 2012-07-18 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
35 2012-06-06 Ahli Pemohon: UU Kehutanan Menekan Masyarakat Hukum Adat
36 2012-04-24 Ahli Pemerintah: Pengantar Bahasa Inggris Tidak Berpotensi Hilangkan Jati Diri Bangsa
37 2012-08-31 Pemohon: UU Pemda Hambat Pemberantasan Korupsi
38 2012-08-29 Ditha Wiradiputra: Pemisahan Hulu dan Hilir Bisnis Migas Sangat Merugikan
39 2016-02-16 MK Kukuhkan Pasangan Parhan Ali dan Markus Pimpin Kabupaten Bangka Barat
40 2012-07-18 Ancaman Pidana Mati dalam KUHP Konstitusional
41 2013-03-13 MK Tegaskan Penggunaan KTP dan KK dalam Pemilukada
42 2012-04-21 Masyarakat Hukum Adat dan LSM Ajukan Pengujian UU Kehutanan
43 2013-03-28 Tidak Beralasan Hukum, Uji UU Guru dan Dosen Ditolak MK
44 2012-12-14 Uji KUHAP: Para Pemohon Perbaiki Permohonan Uji Materi Putusan Bebas Tidak Bisa Dikasasi
45 2024-09-02 Beragam Dinamika dan Tantangan Implementasi Putusan MK
46 2024-10-07 Menguji Proses Pembentukan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
47 2024-06-28 MKRI Bahas Praktik Uji Konstitusional dalam Konferensi Internasional di Rusia
48 2012-07-31 Pemohon Uji UU Migas Perbaiki Permohonan
49 2024-08-30 MK-Unmul Gelar Monitoring dan Evaluasi Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang
50 2012-09-18 DPR: Pemberhentian Kepala Daerah untuk Menjaga Citra Positif
51 2024-07-19 Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat atas Wilayah Laut
52 2013-01-09 MK: Berikan Perlakuan Berbeda atas Siswa, RSBI Inkonstitusional
53 2024-08-31 Pertimbangan Hukum Putusan MK Juga Bersifat Final dan Mengikat
54 2022-08-19 Aswanto: Pemerintah Indonesia Tidak Main-Main Terhadap Sektor Pendidikan
55 2022-11-29 Pemohon Menyoal Kejahatan Farmasi Pertegas Alasan Permohonan
56 2013-05-17 MK: “Hutan Adat” Termasuk “Hutan Hak”, Bukan “Hutan Negara”
57 2013-01-03 Raden Bung Hatta Cabut Permohonan Uji Materi UUPA dan UU Kehutanan
58 2012-02-17 Lagi, Pengujian Konstitusionalitas Hukuman Mati
59 2013-01-08 MK Tolak Uji Materi UU Pilpres yang Diajukan Lima Kepala Suku di Papua
60 2012-04-04 Pemohon PUU Pilpres Perbaiki Permohonan
61 2012-10-07 Merasa Terdiskriminasi, Mahasiswa LPTK Uji UU Dosen dan Guru
62 2015-06-01 Kriminalisasi Masyarakat Adat Masih Terjadi, Putusan MK 35/2012 Masih Diabaikan
63 2012-06-18 PNI, PDP, PNBKI, PPDI, dan Partai NasDem Persoalkan Syarat Peserta Pemilu
64 2019-10-02 Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat
65 2012-05-07 Masyarakat Adat Perbaiki Permohonan Uji UU Kehutanan
66 2012-07-13 Pemohon Uji UU APBN-P 2012 Hadirkan Ahli
67 2013-03-28 MK: Putusan Bebas Perkara Pidana Dapat Dikasasi
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-06-11 Objek Permohonan Sama, Uji UU APBN-P 2012 Kemungkinan Besar Digabung
2 2012-09-14 Kehilangan Hak Pilih dalam Pemilukada DKI Jakarta, Dua Warga Ujikan UU Pemda
3 2012-07-19 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
4 2021-03-18 Tidak Terbukti, PHP Bupati Kabupaten Malaka Ditolak
5 2012-08-30 MK Putuskan Tidak Dapat Diterima Permohonan Partai Nasdem
6 2015-02-17 Pemohon Uji Ketentuan “PK” Tetap Lanjutkan Gugatan
7 2012-06-27 DPR: Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Pengaruhi Besaran APBN-P 2012
8 2013-08-30 Ketua MK: Penguasaan Hutan Adat Upaya Menghidupkan Kearifan Lokal
9 2012-05-28 Tolak Harga Jual BBM Sesuai Mekanisme Pasar, UU APBN-P 2012 Diuji
10 2012-11-29 DPR: UU Guru dan Dosen Tak Halangi Hak Lulusan LPTK Menjadi Guru
11 2013-06-27 MK Tolak Permohonan ICW dkk Terhadap Uji Materi UU Pemda
12 2019-03-18 MK Gelar Seminar di UNS
13 2012-08-07 Ahli: Kebijakan Ambang Batas Perolehan Suara Rugikan Partai Kecil dan Partai Non-Parlemen
14 2013-02-13 Pemerintah: Aturan Kasasi Putusan Bebas Tidak Dapat Diujikan Kembali
15 2012-07-04 Nasdem dan PNI Perbaiki Permohonan Uji Syarat Peserta Pemilu
16 2012-08-10 Pemerintah: Pemisahan Hulu dan Hilir Optimalkan Usaha Sektor Migas
17 2012-06-28 Penguasaan Hutan oleh Negara Harus Memperhatikan Hak Masyarakat Hukum Adat
18 2012-07-27 Kwik Kian Gie: UU APBNP 2012 Bertentangan dengan Konstitusi
19 2012-10-22 Mahasiswa LPTK Perbaiki Uji Materi UU Guru dan Dosen
20 2013-01-08 Saksi Pemerintah: Setelah Pemberlakuan UU Guru dan Dosen, LPTK Jadi Primadona
21 2012-11-06 Dirugikan Tanah Hak Milik Menjadi Tanah Negara, UU Pokok Agraria dan UU Kehutanan Diuji di MK
22 2012-07-16 Sektoralisasi Hulu dan Hilir Migas Perlemah Peran Pertamina
23 2015-11-24 Tak Terlibat Kemitraan, Asosiasi Petani Gugat UU Perkebunan
24 2015-02-03 Ketentuan PK Terhadap Hukuman Mati Digugat Ke MK
25 2012-11-30 Multitafsir Kasasi Putusan Bebas pada KUHAP Dipersoalkan
26 2012-03-13 Uji Materi KUHP: Pencurian Bukan Kejahatan Serius
27 2012-07-18 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
28 2012-06-06 Ahli Pemohon: UU Kehutanan Menekan Masyarakat Hukum Adat
29 2012-04-24 Ahli Pemerintah: Pengantar Bahasa Inggris Tidak Berpotensi Hilangkan Jati Diri Bangsa
30 2012-08-31 Pemohon: UU Pemda Hambat Pemberantasan Korupsi
31 2012-08-29 Ditha Wiradiputra: Pemisahan Hulu dan Hilir Bisnis Migas Sangat Merugikan
32 2016-02-16 MK Kukuhkan Pasangan Parhan Ali dan Markus Pimpin Kabupaten Bangka Barat
33 2012-07-18 Ancaman Pidana Mati dalam KUHP Konstitusional
34 2013-03-13 MK Tegaskan Penggunaan KTP dan KK dalam Pemilukada
35 2012-04-21 Masyarakat Hukum Adat dan LSM Ajukan Pengujian UU Kehutanan
36 2013-03-28 Tidak Beralasan Hukum, Uji UU Guru dan Dosen Ditolak MK
37 2012-12-14 Uji KUHAP: Para Pemohon Perbaiki Permohonan Uji Materi Putusan Bebas Tidak Bisa Dikasasi
38 2012-07-31 Pemohon Uji UU Migas Perbaiki Permohonan
39 2012-09-18 DPR: Pemberhentian Kepala Daerah untuk Menjaga Citra Positif
40 2013-01-09 MK: Berikan Perlakuan Berbeda atas Siswa, RSBI Inkonstitusional
41 2013-05-17 MK: “Hutan Adat” Termasuk “Hutan Hak”, Bukan “Hutan Negara”
42 2013-01-03 Raden Bung Hatta Cabut Permohonan Uji Materi UUPA dan UU Kehutanan
43 2012-02-17 Lagi, Pengujian Konstitusionalitas Hukuman Mati
44 2013-01-08 MK Tolak Uji Materi UU Pilpres yang Diajukan Lima Kepala Suku di Papua
45 2012-10-07 Merasa Terdiskriminasi, Mahasiswa LPTK Uji UU Dosen dan Guru
46 2012-06-18 PNI, PDP, PNBKI, PPDI, dan Partai NasDem Persoalkan Syarat Peserta Pemilu
47 2012-05-07 Masyarakat Adat Perbaiki Permohonan Uji UU Kehutanan
48 2013-03-28 MK: Putusan Bebas Perkara Pidana Dapat Dikasasi