[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 3/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 Tentanag Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2012-01-09 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 3/PUU-X/2012, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2012-01-18
13:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 3/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 Tentanag Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-01-18
13:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2012-02-08
16:00 WIB		 Pengucapan Ketetapan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-04-09 Tiga Mahasiswa Minta Seluruh Isi UU Pendidikan Tinggi Dibatalkan
2 2012-07-13 Pemohon Uji UU APBN-P 2012 Hadirkan Ahli
3 2012-12-11 Pemerintah: Otonomi Perguruan Tinggi Ciptakan Debirokratisasi
4 2013-08-19 Ahli Pemohon: Masuknya Surakarta ke Jawa Tengah Kecelakaan Sejarah
5 2012-02-10 Pengujian UU APBN: Pembatasan BBM Bersubsidi Roda Empat Dinilai Inkonstitusional
6 2013-05-31 Ahli: UU Dikti Akibatkan Tersingkirnya Mahasiswa Miskin
7 2012-09-19 Hefrizal Handra: Sangat Rasional Negara Intervensi Atasi Dampak Semburan Lumpur Lapindo
8 2012-02-08 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU Otsus Papua
9 2012-11-29 DPR: UU Perbankan Berikan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Jalur Pengadilan
10 2013-08-29 MK: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sebabkan Tumpang Tindih Kewenangan
11 2012-11-29 Usaha Gulung Tikar, Pengusaha Tambang Ajukan Uji UU Minerba
12 2013-02-28 PUU Minerba: Penambang Kecil Anggap Syarat Izin Pertambangan Memberatkan
13 2013-03-28 MK: Pengaktifan Kembali Kepala Daerah yang Tidak Bersalah Hanya untuk Pemberhentian Sementara
14 2012-07-20 Pemohon Uji UU Kesehatan Perbaiki Permohonan
15 2012-04-27 Permohonan Uji UU Kepolisian Direvisi
16 2013-02-21 Saksi Pemerintah: UU Pendidikan Tinggi Sesuai Keinginan Para Founding Fathers
17 2012-07-24 Pemerintah: Fenomena Alam Penyebab Semburan Lumpur Sidoarjo
18 2012-09-21 Pemohon: UU Tipikor Tidak Memberi Efek Jera
19 2012-07-26 Norma Telah Dihapus, Pengujian Aturan BBM Bersubsidi Tidak Diterima
20 2022-06-28 Manahan Sitompul Bahas Peran MK sebagai Kampus Konstitusi dan Otonomi Perguruan Tinggi
21 2012-03-06 Pembatasan Premium Bersubsidi Mobil Pribadi Langgar Konstitusi
22 2012-12-13 Kuasa Pemohon Uji UU Minerba Tak Hadiri Sidang Karena Berhalangan
23 2019-11-28 MK: Pengelola Perguruan Tinggi Tidak Terkait UU Dikti
24 2012-09-07 Pemohon Menilai UU Tipikor Cacat Hukum
25 2012-11-06 Pemohon Uji UU Pendidikan Tinggi Perbaiki Permohonan
26 2022-11-25 Wahiduddin Adams Jelaskan Fungsi MK dalam Hukum Islam
27 2012-06-18 Wajib Pajak Tak Rela “Kasus Lumpur Lapindo” Bebani APBN
28 2012-07-27 Kwik Kian Gie: UU APBNP 2012 Bertentangan dengan Konstitusi
29 2012-01-18 Uji UU Otsus Papua: Aturan Dua Kali Menjabat Kembali Dipersoalkan
30 2012-11-30 Usaha Gulung Tikar, Pengusaha Tambang Ajukan Uji UU Minerba
31 2012-12-20 Ahli: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lebih Tepat oleh Peradilan Agama
32 2012-08-07 RP Koesoemadinata: Gunung Lumpur Sidoarjo Bukan Gejala Alam
33 2012-09-07 Ahli Pemerintah Tak Hadir, Sidang Uji Alokasi Dana APBN untuk Lumpur Sidoarjo Ditunda
34 2012-05-16 Sidang Pengujian Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Mulai Digelar
35 2013-02-28 Aturan Pembiayaan Anggaran Kesehatan Dalam UU Kesehatan Tidak Bertentangan Dengan UUD 1945
36 2012-09-13 Pemerintah: Aturan Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Pernah Diputus MK
37 2012-05-31 Harga BBM Bersubsidi Dalam UU APBNP 2012 Menciderai Semangat Pendiri Bangsa
38 2012-03-30 Syarat Dapat Banding di Pengadilan Pajak Dipersoalkan di MK
39 2023-10-28 Manahan Sitompul Bahas Jaminan Konstitusional Atas Pendidikan dan Kampus Merdeka
40 2012-10-19 Pemohon Tidak Hadir, Pemeriksaan Uji UU Perbankan Syariah Dinyatakan Selesai
41 2012-08-28 Arimbi Heroepoetri: Tak Semua Korban Luapan Lumpur Masuk Kategori BPLS
42 2012-05-04 “Ne Bis in Idem”, Uji Materi UU Pengadilan Pajak Tidak Diterima
43 2012-09-24 Pemohon: UU Tipikor Tidak Memberi Efek Jera
44 2012-10-19 Pemohon Anggap UU Pendidikan Tinggi Diskriminatif dan Bewatak Kapitalis
45 2013-02-19 Pemohon Tarik Kembali Pengujian “Hukuman Mati” bagi Pelaku Korupsi
46 2020-03-06 Mahasiswa UIN Raden Inten Lampung Belajar Putusan Landmark MK
47 2012-07-03 Pemohon Keberatan APBN untuk “Kasus Lumpur Lapindo” Perbaiki Permohonan
48 2012-08-02 Ahli Pemohon Uji Pemilu DPR, DPD dan DPRD: Ambang Batas 3,5% Hanguskan Hak Pemilih
49 2013-12-13 MK: PTN Badan Hukum Konstitusional
50 2013-02-05 Ahli Pemerintah Nyatakan UU Pendidikan Tinggi Tidak Diskriminatif
51 2012-04-13 Kewenangan Perizinan dalam UU Kepolisian Dipersoalkan
52 2013-01-15 MK: Jabatan Kapolri Termasuk Rumpun Jabatan Karier
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-04-09 Tiga Mahasiswa Minta Seluruh Isi UU Pendidikan Tinggi Dibatalkan
2 2012-12-11 Pemerintah: Otonomi Perguruan Tinggi Ciptakan Debirokratisasi
3 2013-08-19 Ahli Pemohon: Masuknya Surakarta ke Jawa Tengah Kecelakaan Sejarah
4 2012-02-10 Pengujian UU APBN: Pembatasan BBM Bersubsidi Roda Empat Dinilai Inkonstitusional
5 2013-05-31 Ahli: UU Dikti Akibatkan Tersingkirnya Mahasiswa Miskin
6 2012-09-19 Hefrizal Handra: Sangat Rasional Negara Intervensi Atasi Dampak Semburan Lumpur Lapindo
7 2012-02-08 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU Otsus Papua
8 2012-11-29 DPR: UU Perbankan Berikan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Jalur Pengadilan
9 2013-08-29 MK: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sebabkan Tumpang Tindih Kewenangan
10 2012-11-29 Usaha Gulung Tikar, Pengusaha Tambang Ajukan Uji UU Minerba
11 2013-02-28 PUU Minerba: Penambang Kecil Anggap Syarat Izin Pertambangan Memberatkan
12 2013-03-28 MK: Pengaktifan Kembali Kepala Daerah yang Tidak Bersalah Hanya untuk Pemberhentian Sementara
13 2012-07-20 Pemohon Uji UU Kesehatan Perbaiki Permohonan
14 2012-04-27 Permohonan Uji UU Kepolisian Direvisi
15 2013-02-21 Saksi Pemerintah: UU Pendidikan Tinggi Sesuai Keinginan Para Founding Fathers
16 2012-09-21 Pemohon: UU Tipikor Tidak Memberi Efek Jera
17 2019-11-28 MK: Pengelola Perguruan Tinggi Tidak Terkait UU Dikti
18 2012-09-07 Pemohon Menilai UU Tipikor Cacat Hukum
19 2012-11-06 Pemohon Uji UU Pendidikan Tinggi Perbaiki Permohonan
20 2012-06-18 Wajib Pajak Tak Rela “Kasus Lumpur Lapindo” Bebani APBN
21 2012-07-27 Kwik Kian Gie: UU APBNP 2012 Bertentangan dengan Konstitusi
22 2012-01-18 Uji UU Otsus Papua: Aturan Dua Kali Menjabat Kembali Dipersoalkan
23 2012-12-20 Ahli: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lebih Tepat oleh Peradilan Agama
24 2012-08-07 RP Koesoemadinata: Gunung Lumpur Sidoarjo Bukan Gejala Alam
25 2012-09-07 Ahli Pemerintah Tak Hadir, Sidang Uji Alokasi Dana APBN untuk Lumpur Sidoarjo Ditunda
26 2012-05-16 Sidang Pengujian Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Mulai Digelar
27 2013-02-28 Aturan Pembiayaan Anggaran Kesehatan Dalam UU Kesehatan Tidak Bertentangan Dengan UUD 1945
28 2012-05-31 Harga BBM Bersubsidi Dalam UU APBNP 2012 Menciderai Semangat Pendiri Bangsa
29 2012-03-30 Syarat Dapat Banding di Pengadilan Pajak Dipersoalkan di MK
30 2012-08-28 Arimbi Heroepoetri: Tak Semua Korban Luapan Lumpur Masuk Kategori BPLS
31 2012-10-19 Pemohon Anggap UU Pendidikan Tinggi Diskriminatif dan Bewatak Kapitalis
32 2013-02-19 Pemohon Tarik Kembali Pengujian “Hukuman Mati” bagi Pelaku Korupsi
33 2020-03-06 Mahasiswa UIN Raden Inten Lampung Belajar Putusan Landmark MK
34 2012-07-03 Pemohon Keberatan APBN untuk “Kasus Lumpur Lapindo” Perbaiki Permohonan
35 2012-08-02 Ahli Pemohon Uji Pemilu DPR, DPD dan DPRD: Ambang Batas 3,5% Hanguskan Hak Pemilih
36 2013-02-05 Ahli Pemerintah Nyatakan UU Pendidikan Tinggi Tidak Diskriminatif
37 2012-04-13 Kewenangan Perizinan dalam UU Kepolisian Dipersoalkan
38 2013-01-15 MK: Jabatan Kapolri Termasuk Rumpun Jabatan Karier