[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 3/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 Tentanag Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2012-01-09 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 3/PUU-X/2012, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2012-01-18
13:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 3/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 Tentanag Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-01-18
13:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2012-02-08
16:00 WIB		 Pengucapan Ketetapan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-12-13 MK: PTN Badan Hukum Konstitusional
2 2013-02-05 Ahli Pemerintah Nyatakan UU Pendidikan Tinggi Tidak Diskriminatif
3 2012-04-13 Kewenangan Perizinan dalam UU Kepolisian Dipersoalkan
4 2013-01-15 MK: Jabatan Kapolri Termasuk Rumpun Jabatan Karier
5 2013-04-09 Tiga Mahasiswa Minta Seluruh Isi UU Pendidikan Tinggi Dibatalkan
6 2012-07-13 Pemohon Uji UU APBN-P 2012 Hadirkan Ahli
7 2012-12-11 Pemerintah: Otonomi Perguruan Tinggi Ciptakan Debirokratisasi
8 2013-08-19 Ahli Pemohon: Masuknya Surakarta ke Jawa Tengah Kecelakaan Sejarah
9 2012-02-10 Pengujian UU APBN: Pembatasan BBM Bersubsidi Roda Empat Dinilai Inkonstitusional
10 2013-05-31 Ahli: UU Dikti Akibatkan Tersingkirnya Mahasiswa Miskin
11 2012-09-19 Hefrizal Handra: Sangat Rasional Negara Intervensi Atasi Dampak Semburan Lumpur Lapindo
12 2012-02-08 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU Otsus Papua
13 2012-11-29 DPR: UU Perbankan Berikan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Jalur Pengadilan
14 2013-08-29 MK: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sebabkan Tumpang Tindih Kewenangan
15 2013-02-28 PUU Minerba: Penambang Kecil Anggap Syarat Izin Pertambangan Memberatkan
16 2012-11-29 Usaha Gulung Tikar, Pengusaha Tambang Ajukan Uji UU Minerba
17 2013-03-28 MK: Pengaktifan Kembali Kepala Daerah yang Tidak Bersalah Hanya untuk Pemberhentian Sementara
18 2012-07-20 Pemohon Uji UU Kesehatan Perbaiki Permohonan
19 2012-04-27 Permohonan Uji UU Kepolisian Direvisi
20 2013-02-21 Saksi Pemerintah: UU Pendidikan Tinggi Sesuai Keinginan Para Founding Fathers
21 2012-07-24 Pemerintah: Fenomena Alam Penyebab Semburan Lumpur Sidoarjo
22 2012-09-21 Pemohon: UU Tipikor Tidak Memberi Efek Jera
23 2012-07-26 Norma Telah Dihapus, Pengujian Aturan BBM Bersubsidi Tidak Diterima
24 2022-06-28 Manahan Sitompul Bahas Peran MK sebagai Kampus Konstitusi dan Otonomi Perguruan Tinggi
25 2012-03-06 Pembatasan Premium Bersubsidi Mobil Pribadi Langgar Konstitusi
26 2012-12-13 Kuasa Pemohon Uji UU Minerba Tak Hadiri Sidang Karena Berhalangan
27 2019-11-28 MK: Pengelola Perguruan Tinggi Tidak Terkait UU Dikti
28 2012-09-07 Pemohon Menilai UU Tipikor Cacat Hukum
29 2012-11-06 Pemohon Uji UU Pendidikan Tinggi Perbaiki Permohonan
30 2022-11-25 Wahiduddin Adams Jelaskan Fungsi MK dalam Hukum Islam
31 2012-06-18 Wajib Pajak Tak Rela “Kasus Lumpur Lapindo” Bebani APBN
32 2012-07-27 Kwik Kian Gie: UU APBNP 2012 Bertentangan dengan Konstitusi
33 2012-01-18 Uji UU Otsus Papua: Aturan Dua Kali Menjabat Kembali Dipersoalkan
34 2012-11-30 Usaha Gulung Tikar, Pengusaha Tambang Ajukan Uji UU Minerba
35 2012-12-20 Ahli: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lebih Tepat oleh Peradilan Agama
36 2012-08-07 RP Koesoemadinata: Gunung Lumpur Sidoarjo Bukan Gejala Alam
37 2012-09-07 Ahli Pemerintah Tak Hadir, Sidang Uji Alokasi Dana APBN untuk Lumpur Sidoarjo Ditunda
38 2012-05-16 Sidang Pengujian Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Mulai Digelar
39 2013-02-28 Aturan Pembiayaan Anggaran Kesehatan Dalam UU Kesehatan Tidak Bertentangan Dengan UUD 1945
40 2012-09-13 Pemerintah: Aturan Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Pernah Diputus MK
41 2012-05-31 Harga BBM Bersubsidi Dalam UU APBNP 2012 Menciderai Semangat Pendiri Bangsa
42 2012-03-30 Syarat Dapat Banding di Pengadilan Pajak Dipersoalkan di MK
43 2023-10-28 Manahan Sitompul Bahas Jaminan Konstitusional Atas Pendidikan dan Kampus Merdeka
44 2012-10-19 Pemohon Tidak Hadir, Pemeriksaan Uji UU Perbankan Syariah Dinyatakan Selesai
45 2012-08-28 Arimbi Heroepoetri: Tak Semua Korban Luapan Lumpur Masuk Kategori BPLS
46 2012-09-24 Pemohon: UU Tipikor Tidak Memberi Efek Jera
47 2012-05-04 “Ne Bis in Idem”, Uji Materi UU Pengadilan Pajak Tidak Diterima
48 2012-10-19 Pemohon Anggap UU Pendidikan Tinggi Diskriminatif dan Bewatak Kapitalis
49 2013-02-19 Pemohon Tarik Kembali Pengujian “Hukuman Mati” bagi Pelaku Korupsi
50 2020-03-06 Mahasiswa UIN Raden Inten Lampung Belajar Putusan Landmark MK
51 2012-07-03 Pemohon Keberatan APBN untuk “Kasus Lumpur Lapindo” Perbaiki Permohonan
52 2012-08-02 Ahli Pemohon Uji Pemilu DPR, DPD dan DPRD: Ambang Batas 3,5% Hanguskan Hak Pemilih
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2013-02-05 Ahli Pemerintah Nyatakan UU Pendidikan Tinggi Tidak Diskriminatif
2 2012-04-13 Kewenangan Perizinan dalam UU Kepolisian Dipersoalkan
3 2013-01-15 MK: Jabatan Kapolri Termasuk Rumpun Jabatan Karier
4 2013-04-09 Tiga Mahasiswa Minta Seluruh Isi UU Pendidikan Tinggi Dibatalkan
5 2012-12-11 Pemerintah: Otonomi Perguruan Tinggi Ciptakan Debirokratisasi
6 2013-08-19 Ahli Pemohon: Masuknya Surakarta ke Jawa Tengah Kecelakaan Sejarah
7 2012-02-10 Pengujian UU APBN: Pembatasan BBM Bersubsidi Roda Empat Dinilai Inkonstitusional
8 2013-05-31 Ahli: UU Dikti Akibatkan Tersingkirnya Mahasiswa Miskin
9 2012-09-19 Hefrizal Handra: Sangat Rasional Negara Intervensi Atasi Dampak Semburan Lumpur Lapindo
10 2012-02-08 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU Otsus Papua
11 2012-11-29 DPR: UU Perbankan Berikan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Jalur Pengadilan
12 2013-08-29 MK: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sebabkan Tumpang Tindih Kewenangan
13 2013-02-28 PUU Minerba: Penambang Kecil Anggap Syarat Izin Pertambangan Memberatkan
14 2012-11-29 Usaha Gulung Tikar, Pengusaha Tambang Ajukan Uji UU Minerba
15 2013-03-28 MK: Pengaktifan Kembali Kepala Daerah yang Tidak Bersalah Hanya untuk Pemberhentian Sementara
16 2012-07-20 Pemohon Uji UU Kesehatan Perbaiki Permohonan
17 2012-04-27 Permohonan Uji UU Kepolisian Direvisi
18 2013-02-21 Saksi Pemerintah: UU Pendidikan Tinggi Sesuai Keinginan Para Founding Fathers
19 2012-09-21 Pemohon: UU Tipikor Tidak Memberi Efek Jera
20 2019-11-28 MK: Pengelola Perguruan Tinggi Tidak Terkait UU Dikti
21 2012-09-07 Pemohon Menilai UU Tipikor Cacat Hukum
22 2012-11-06 Pemohon Uji UU Pendidikan Tinggi Perbaiki Permohonan
23 2012-06-18 Wajib Pajak Tak Rela “Kasus Lumpur Lapindo” Bebani APBN
24 2012-07-27 Kwik Kian Gie: UU APBNP 2012 Bertentangan dengan Konstitusi
25 2012-01-18 Uji UU Otsus Papua: Aturan Dua Kali Menjabat Kembali Dipersoalkan
26 2012-12-20 Ahli: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lebih Tepat oleh Peradilan Agama
27 2012-08-07 RP Koesoemadinata: Gunung Lumpur Sidoarjo Bukan Gejala Alam
28 2012-09-07 Ahli Pemerintah Tak Hadir, Sidang Uji Alokasi Dana APBN untuk Lumpur Sidoarjo Ditunda
29 2012-05-16 Sidang Pengujian Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Mulai Digelar
30 2013-02-28 Aturan Pembiayaan Anggaran Kesehatan Dalam UU Kesehatan Tidak Bertentangan Dengan UUD 1945
31 2012-05-31 Harga BBM Bersubsidi Dalam UU APBNP 2012 Menciderai Semangat Pendiri Bangsa
32 2012-03-30 Syarat Dapat Banding di Pengadilan Pajak Dipersoalkan di MK
33 2012-08-28 Arimbi Heroepoetri: Tak Semua Korban Luapan Lumpur Masuk Kategori BPLS
34 2012-10-19 Pemohon Anggap UU Pendidikan Tinggi Diskriminatif dan Bewatak Kapitalis
35 2013-02-19 Pemohon Tarik Kembali Pengujian “Hukuman Mati” bagi Pelaku Korupsi
36 2020-03-06 Mahasiswa UIN Raden Inten Lampung Belajar Putusan Landmark MK
37 2012-07-03 Pemohon Keberatan APBN untuk “Kasus Lumpur Lapindo” Perbaiki Permohonan
38 2012-08-02 Ahli Pemohon Uji Pemilu DPR, DPD dan DPRD: Ambang Batas 3,5% Hanguskan Hak Pemilih