[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 2/PUU-X/2012 Tentang Pengujian UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD RI Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2012-01-03 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 2/PUU-X/2012, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2012-01-18
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2012-02-08
11:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 2/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD RI Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-01-18
10:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2012-02-08
11:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2012-02-21
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah,DPR,dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) PDF Audio
4 2012-03-07
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV) PDF Audio
5 2013-01-03
14:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-06-28 Pemohon Uji UU Pemilu Legislatif Minta Prioritas Untuk Segera Diputus
2 2013-04-29 Proses Legislasi Akan Lebih Efisien
3 2013-08-28 Tidak Beralasan Hukum, Uji UU Pemilu Legislatif oleh Partai Persatuan Nasional Ditolak
4 2012-08-07 Ahli: Kebijakan Ambang Batas Perolehan Suara Rugikan Partai Kecil dan Partai Non-Parlemen
5 2012-01-18 Tersangka Korupsi Uji UU Kejaksaan
6 2022-07-07 MK Tolak Uji UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
7 2013-03-27 MK: DPD Berwenang Ajukan dan Bahas RUU
8 2012-11-01 Ahli Pemohon: Kewenangan Legislasi DPD Tidak Boleh Dileburkan dengan DPR
9 2012-08-13 Keberadaan Fraksi MPR, DPR, DPD, dan DPRD Diuji di MK
10 2012-08-30 Pernah Diputus MK, Permohonan Perludem dkk Dinyatakan “Ne Bis In Idem”
11 2013-01-03 Sudah Pernah Diputus, Uji Materi “Kejaksaan Sebagai Penyidik dan Penuntut Korupsi” Tidak Dapat Diterima
12 2012-08-29 MK Putuskan PT 3,5 % Hanya Berlaku untuk DPR RI
13 2013-02-19 Bupati Kaur dan Bupati Seluma Nyatakan Pelayanan Meningkat Pasca Pemekaran
14 2012-09-12 DPR: Tanpa Fraksi, Musyawarah Mufakat Sulit Terwujud
15 2012-09-25 Ahli Pemohon: Kedaulatan Rakyat Tidak Bisa Terdelegasikan Melalui Fraksi di Parlemen
16 2012-10-19 Syarat Sarjana dalam UU Khusus Papua Diuji
17 2012-07-27 Kwik Kian Gie: UU APBNP 2012 Bertentangan dengan Konstitusi
18 2012-03-05 Warga dan Pengusaha Keberatan Batasan Rumah Minimalis Tipe 36
19 2014-04-28 Mahasiswa IAIN Walisongo Kunjungi MK
20 2013-02-08 Pemerintah Nyatakan Pemekaran Tiga Kabupaten di Provinsi Bengkulu Sesuai dengan Konstitusi
21 2012-02-08 Kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum atau Penyidik Dipersoalkan
22 2018-09-20 MK Tegaskan Waktu Keberlakuan Putusan Soal Larangan Caleg DPD dari Parpol
23 2014-10-13 Ahli Pemohon: UU MD3 Langgengkan Proses Legislatif Koruptif
24 2012-12-12 DAU dan DAK Kab. Bengkulu Selatan Diserap Tiga Kecamatan di Kab. Seluma dan Kab. Kaur
25 2022-08-31 MK Tolak Permohonan PSI Soal Pembedaan Verifikasi Parpol
26 2012-07-18 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
27 2018-01-12 MK: Seluruh Parpol Peserta Pemilu Wajib Verifikasi Faktual
28 2015-06-16 Kualitas UU Banyak Cacat Ideologi
29 2012-05-16 Sidang Pengujian Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Mulai Digelar
30 2012-05-30 Sengketa Kuasa Pulau Berhala
31 2012-05-31 Harga BBM Bersubsidi Dalam UU APBNP 2012 Menciderai Semangat Pendiri Bangsa
32 2012-02-10 Perkara Uji UU Perumahan Memiliki “Kembaran”
33 2013-02-05 Permohonan Uji UU Otsus Papua Dinyatakan Gugur
34 2012-04-25 Pemohon Tidak Pernah Hadiri Sidang, Permohonan Gugur
35 2014-10-21 Ahli : Kesampingkan DPD, UU MD3 Abaikan Putusan MK
36 2012-12-19 APKASI Dukung Penyaluran Aspirasi Daerah Melalui DPD RI
37 2012-08-30 Syarat Ambang Batas Perolehan Suara dalam UU Pemilu Legislatif Inkonstitusional
38 2012-07-17 Pemohon Uji UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Perbaiki Permohonan
39 2012-09-21 Pemohon Uji UU BPJS Perbaiki Permohonan
40 2023-03-08 Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
41 2013-01-21 Uji UU Otsus Papua, Pemohon Kembali Tidak Hadir
42 2012-06-05 MK Putuskan Persyaratan Wilayah Pertambangan Inkonstitusional Bersyarat
43 2014-11-04 Ahli Pemohon: Kewenangan Konstitusional DPD Tidak Bisa Dikurangi
44 2012-10-15 Pekerja Berhak Mendaftar Jaminan Sosial
45 2012-06-14 Menguji Konstitusionalitas “Parliamentary Threshold” dalam UU Pemilu
46 2024-10-30 Partai Buruh dan Hanura Kompak Ingin “Presidential Threshold” Diubah, Golkar Berbeda Sikap
47 2012-10-03 Sidang Uji Eksistensi Fraksi di MPR DPR dan DPRD, Tunggu Vonis
48 2012-06-28 Sengketa Kuasa Pulau Berhala Tunggu Putusan MK
49 2012-08-31 Pemohon Uji UU Parpol dan UU MD3 Perbaiki Permohonan
50 2022-10-22 Memahami Konsep Desentralisasi Asimetris Berdasar Undang-Undang
51 2012-10-10 DPD Perbaiki Permohonan Judicial Review di MK
52 2012-06-13 Ahli Pemohon Tegaskan Pulau Berhala Wilayah Provinsi Jambi
53 2012-11-28 Minta Perluasan Wilayah, Bupati dan DPRD Bengkulu Selatan Uji UU Nomor 3 Tahun 2003
54 2012-03-26 Menpera: UU Perumahan dan Pemukiman Mempunyai Landasan Filosofis, Historis, Sosiologis, Yuridis dan Teologis
55 2012-11-22 Ahli DPD: Produk UU Cacat Formil tanpa Kehadiran DPD
56 2014-09-29 MK Kukuhkan Pimpinan DPR Dipilih Lewat Musyawarah Mufakat
57 2013-07-26 Tidak Beralasan Hukum, MK Tolak Pengujian UU Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur
58 2012-10-03 “Ne Bis In Idem”, Uji Konstitusionalitas Materi UU Perkim Tidak Diterima
59 2013-01-23 Pemohon: DPD Berwenang Menyetujui RUU
60 2012-11-06 Pemohon Uji Ketentuan Syarat Pendidikan Sarjana bagi Cagub-Wagub Papua Perbaiki Legal Standing
61 2013-03-13 Ketua DPRD Kab. Kaur Tegaskan Tolak Bergabung Kembali Ke Kab. Bengkulu Selatan
62 2012-08-02 Ahli Pemohon Uji Pemilu DPR, DPD dan DPRD: Ambang Batas 3,5% Hanguskan Hak Pemilih
63 2015-10-02 Kamar Kedua Parlemen
64 2012-07-13 Pemohon Uji UU APBN-P 2012 Hadirkan Ahli
65 2021-08-12 Tiga Ahli Hadir dalam Sidang Lanjutan UU Cipta Kerja
66 2021-03-20 Saldi Isra: Bicara Lembaga Negara, Tak Boleh Berhenti pada Bunyi Konstitusi Saja
67 2012-09-24 UU MD3 dan P3 Rugikan Fungsi Legislasi DPD
68 2020-12-08 DPR: Verifikasi Parpol Butuh Anggaran Besar
69 2017-09-19 Pemohon Uji UU Pemilu Perbaiki Permohonan
70 2013-02-22 Kabulkan Permohonan Bupati Lingga, MK Tegaskan Pulau Berhala Masuk Wilayah Kepri
71 2012-07-19 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
72 2012-04-17 Ahli Pemohon: Tipe Rumah 21 Terjangkau Bagi Masyarakat Menengah ke Bawah
73 2014-09-01 DPD Ajukan Uji Formil dan Materiil UU MD3
74 2012-02-21 DPR: Jaksa Berwenang Menyelidiki Perkara Tipikor
75 2012-08-30 MK Putuskan Tidak Dapat Diterima Permohonan Partai Nasdem
76 2012-10-23 Ketua DPD: UU MD3 dan UU P3 Mengebiri Hak Legislasi DPD
77 2015-09-22 MK: DPD Berhak Ikut Pembahasan RUU
78 2012-12-06 Pemohon Tidak Hadir, Uji UU Otsus Papua Ditunda
79 2012-09-07 UU BPJS Belum Jamin Hak Pekerja
80 2012-03-07 Soal Jaksa Penyidik, Ahli Pemerintah: Jaksa, Tokoh Utama Penyelenggaraan Peradilan Pidana
81 2018-04-26 Pernah Diputus, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Garuda
82 2013-04-02 Perbaiki Permohonan, Pemohon Minta Ketentuan Tentang Keterwakilan Perempuan Pada UU Pemilu Legislatif Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat
83 2012-03-30 Pemohon Tidak Hadir, Sidang Pengujian UU Kepailitan Ditutup Kembali
84 2012-06-27 DPR: Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Pengaruhi Besaran APBN-P 2012
85 2012-08-30 MK: Proses Pembentukan UU Pemilu Legislatif Sesuai UUD
86 2012-05-09 PUU Pembentukan Kab. Lingga: Maruarar Siahaan Berikan Keterangan Selaku Ahli Pemohon
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-06-28 Pemohon Uji UU Pemilu Legislatif Minta Prioritas Untuk Segera Diputus
2 2013-08-28 Tidak Beralasan Hukum, Uji UU Pemilu Legislatif oleh Partai Persatuan Nasional Ditolak
3 2012-08-07 Ahli: Kebijakan Ambang Batas Perolehan Suara Rugikan Partai Kecil dan Partai Non-Parlemen
4 2012-01-18 Tersangka Korupsi Uji UU Kejaksaan
5 2013-03-27 MK: DPD Berwenang Ajukan dan Bahas RUU
6 2012-11-01 Ahli Pemohon: Kewenangan Legislasi DPD Tidak Boleh Dileburkan dengan DPR
7 2012-08-13 Keberadaan Fraksi MPR, DPR, DPD, dan DPRD Diuji di MK
8 2013-01-03 Sudah Pernah Diputus, Uji Materi “Kejaksaan Sebagai Penyidik dan Penuntut Korupsi” Tidak Dapat Diterima
9 2013-02-19 Bupati Kaur dan Bupati Seluma Nyatakan Pelayanan Meningkat Pasca Pemekaran
10 2012-09-25 Ahli Pemohon: Kedaulatan Rakyat Tidak Bisa Terdelegasikan Melalui Fraksi di Parlemen
11 2012-10-19 Syarat Sarjana dalam UU Khusus Papua Diuji
12 2012-07-27 Kwik Kian Gie: UU APBNP 2012 Bertentangan dengan Konstitusi
13 2012-03-05 Warga dan Pengusaha Keberatan Batasan Rumah Minimalis Tipe 36
14 2013-02-08 Pemerintah Nyatakan Pemekaran Tiga Kabupaten di Provinsi Bengkulu Sesuai dengan Konstitusi
15 2012-12-12 DAU dan DAK Kab. Bengkulu Selatan Diserap Tiga Kecamatan di Kab. Seluma dan Kab. Kaur
16 2012-07-18 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
17 2018-01-12 MK: Seluruh Parpol Peserta Pemilu Wajib Verifikasi Faktual
18 2012-05-16 Sidang Pengujian Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Mulai Digelar
19 2012-05-30 Sengketa Kuasa Pulau Berhala
20 2012-05-31 Harga BBM Bersubsidi Dalam UU APBNP 2012 Menciderai Semangat Pendiri Bangsa
21 2013-02-05 Permohonan Uji UU Otsus Papua Dinyatakan Gugur
22 2012-04-25 Pemohon Tidak Pernah Hadiri Sidang, Permohonan Gugur
23 2014-10-21 Ahli : Kesampingkan DPD, UU MD3 Abaikan Putusan MK
24 2012-12-19 APKASI Dukung Penyaluran Aspirasi Daerah Melalui DPD RI
25 2012-07-17 Pemohon Uji UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Perbaiki Permohonan
26 2012-09-21 Pemohon Uji UU BPJS Perbaiki Permohonan
27 2014-11-04 Ahli Pemohon: Kewenangan Konstitusional DPD Tidak Bisa Dikurangi
28 2012-10-15 Pekerja Berhak Mendaftar Jaminan Sosial
29 2012-06-14 Menguji Konstitusionalitas “Parliamentary Threshold” dalam UU Pemilu
30 2012-10-03 Sidang Uji Eksistensi Fraksi di MPR DPR dan DPRD, Tunggu Vonis
31 2012-06-28 Sengketa Kuasa Pulau Berhala Tunggu Putusan MK
32 2012-08-31 Pemohon Uji UU Parpol dan UU MD3 Perbaiki Permohonan
33 2012-10-10 DPD Perbaiki Permohonan Judicial Review di MK
34 2012-06-13 Ahli Pemohon Tegaskan Pulau Berhala Wilayah Provinsi Jambi
35 2012-11-28 Minta Perluasan Wilayah, Bupati dan DPRD Bengkulu Selatan Uji UU Nomor 3 Tahun 2003
36 2012-11-22 Ahli DPD: Produk UU Cacat Formil tanpa Kehadiran DPD
37 2014-09-29 MK Kukuhkan Pimpinan DPR Dipilih Lewat Musyawarah Mufakat
38 2013-07-26 Tidak Beralasan Hukum, MK Tolak Pengujian UU Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur
39 2012-10-03 “Ne Bis In Idem”, Uji Konstitusionalitas Materi UU Perkim Tidak Diterima
40 2013-01-23 Pemohon: DPD Berwenang Menyetujui RUU
41 2012-11-06 Pemohon Uji Ketentuan Syarat Pendidikan Sarjana bagi Cagub-Wagub Papua Perbaiki Legal Standing
42 2013-03-13 Ketua DPRD Kab. Kaur Tegaskan Tolak Bergabung Kembali Ke Kab. Bengkulu Selatan
43 2012-08-02 Ahli Pemohon Uji Pemilu DPR, DPD dan DPRD: Ambang Batas 3,5% Hanguskan Hak Pemilih
44 2021-08-12 Tiga Ahli Hadir dalam Sidang Lanjutan UU Cipta Kerja
45 2012-09-24 UU MD3 dan P3 Rugikan Fungsi Legislasi DPD
46 2020-12-08 DPR: Verifikasi Parpol Butuh Anggaran Besar
47 2013-02-22 Kabulkan Permohonan Bupati Lingga, MK Tegaskan Pulau Berhala Masuk Wilayah Kepri
48 2012-07-19 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
49 2012-04-17 Ahli Pemohon: Tipe Rumah 21 Terjangkau Bagi Masyarakat Menengah ke Bawah
50 2012-08-30 MK Putuskan Tidak Dapat Diterima Permohonan Partai Nasdem
51 2012-10-23 Ketua DPD: UU MD3 dan UU P3 Mengebiri Hak Legislasi DPD
52 2012-09-07 UU BPJS Belum Jamin Hak Pekerja
53 2012-03-07 Soal Jaksa Penyidik, Ahli Pemerintah: Jaksa, Tokoh Utama Penyelenggaraan Peradilan Pidana
54 2013-04-02 Perbaiki Permohonan, Pemohon Minta Ketentuan Tentang Keterwakilan Perempuan Pada UU Pemilu Legislatif Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat
55 2012-06-27 DPR: Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Pengaruhi Besaran APBN-P 2012
56 2012-05-09 PUU Pembentukan Kab. Lingga: Maruarar Siahaan Berikan Keterangan Selaku Ahli Pemohon