[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 1/PUU-X/2012 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap UUD 1945.

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2012-01-03 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 1/PUU-X/2012, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2012-01-20
09:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2012-02-15
13:30		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 1/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap UUD 1945.
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-01-20
09:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2012-02-15
13:30 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2012-03-01
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah,DPR,dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) PDF Audio
4 2012-03-15
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah(IV) PDF Audio
5 2012-04-10
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V) PDF Audio
6 2012-04-17
14:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V) PDF Audio
7 2012-04-26
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VII) PDF Audio
8 2013-01-08
14:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2025-05-19 MK Ajak Mahasiswa Gencarkan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
2 2012-08-08 Aturan Kasasi Perkara Pidana Diujikan ke MK
3 2012-04-26 PUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Ahli Pemohon Nyatakan Alat Berat Bukanlah Kendaraan Bermotor
4 2017-07-06 Pemerintah Tegaskan Alat Berat Adalah Objek Pajak
5 2024-03-21 MK Tolak Permohonan Uji Masa Jabatan Anggota KPID Jabar
6 2013-12-13 MK: PTN Badan Hukum Konstitusional
7 2012-08-30 Dualisme Penyidikan Kasus Simulator SIM Diperkarakan ke MK
8 2012-07-25 PT Angkasaria Indahabadi Tarik Kembali Uji Materi UU Ketenagakerjaan dan UU Jamsostek
9 2012-10-23 MK: Kewenangan KPK Ambil Alih Penyidikan Korupsi dari Kepolisian Konstitusional
10 2012-10-23 MK Tolak Permohonan Mantan Dirut PLN
11 2012-12-11 Pemerintah: Otonomi Perguruan Tinggi Ciptakan Debirokratisasi
12 2013-08-29 Tidak Dirugikan Utang Pemerintah, MK Nyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima
13 2012-07-19 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
14 2012-02-03 Minta Tambahkan Dua Pasal dalam UU Kepolisian, Permohonan Pemohon Perlu Diperbaiki
15 2012-06-21 DPR dan Pemerintah: Pemohon Pengujian UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara Tak Miliki Kedudukan Hukum
16 2012-06-14 Menguji Konstitusionalitas “Parliamentary Threshold” dalam UU Pemilu
17 2013-01-08 MK: Alat-Alat Berat Dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor
18 2012-04-17 Ahli Pemohon: Bagian Alat Produksi, Alat-Alat Berat Tidak Perlu Kena Pajak
19 2012-08-30 MK Putuskan Tidak Dapat Diterima Permohonan Partai Nasdem
20 2012-08-02 Ahli Pemohon Uji Pemilu DPR, DPD dan DPRD: Ambang Batas 3,5% Hanguskan Hak Pemilih
21 2012-07-06 “Double Protection” Jaminan Kematian dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Jamsostek Beratkan Pengusaha
22 2012-10-03 Pemerintah dan DPR Anggap Para Pemohon Uji UU KPK Tidak Memiliki Kedudukan Hukum
23 2012-03-01 Uji UU Pajak dan Retribusi Daerah: Pemohon Tidak Miliki legal standing
24 2018-04-26 Pernah Diputus, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Garuda
25 2012-03-15 Ahli Pemohon: Alat Berat Bukan Genus Kendaraan Dikenakan Pajak
26 2012-03-30 Pemohon Tidak Hadir, Sidang Pengujian UU Kepailitan Ditutup Kembali
27 2012-11-20 Uji UU Dikti: Otonomi Perguruan Tinggi Bibit Awal Liberalisasi Pendidikan
28 2012-02-24 Pemohon Uji UU Kepolisian Memperbaiki Permohonan
29 2012-10-16 Alasan Pendukung Prabowo Cabut Permohonan Uji Materi UU Pilpres
30 2012-08-30 MK: Proses Pembentukan UU Pemilu Legislatif Sesuai UUD
31 2013-02-21 Saksi Pemerintah: UU Pendidikan Tinggi Sesuai Keinginan Para Founding Fathers
32 2012-10-15 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
33 2012-05-04 MAKI Tidak Miliki Legal Standing, PUU Kepolisian Tidak Diterima
34 2012-02-15 Pengusaha Ujikan Konstitusionalitas Penarikan Pajak Alat Berat
35 2012-06-28 Pemohon Uji UU Pemilu Legislatif Minta Prioritas Untuk Segera Diputus
36 2013-01-08 Sudah Pernah Diputus MK, Uji UU KPK Tidak Dapat Diterima
37 2012-08-07 Ahli: Kebijakan Ambang Batas Perolehan Suara Rugikan Partai Kecil dan Partai Non-Parlemen
38 2012-09-24 Aturan Pemberhentian PNS Diuji di Mahkamah Konstitusi
39 2015-01-28 Kasus Konkret, MK Nyatakan Tak Berwenang Menguji Gugatan UU ASN PNS Pertanahan Kutai Timur
40 2012-08-30 Pernah Diputus MK, Permohonan Perludem dkk Dinyatakan “Ne Bis In Idem”
41 2013-01-16 DPR: Otonomi Tidak Legitimasi Komersialisasi Perguruan Tinggi
42 2012-08-28 Pemohon Uji Aturan Kasasi dalam KUHAP Perbaiki Permohonan
43 2012-12-04 Uji UU Dikti: Hadirnya Perguruan Tinggi Asing Matikan Perguruan Tinggi dalam Negeri
44 2012-01-20 Tujuh Perusahaan Uji UU Pajak dan Retribusi Daerah
45 2015-07-31 Harus Ada Audit BPK untuk Penyidikan Korupsi
46 2012-07-18 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
47 2012-10-23 Dalil Permohonan Saling Bertentangan, Uji Materi KUHAP Tidak Diterima
48 2012-04-25 Pemohon Tidak Pernah Hadiri Sidang, Permohonan Gugur
49 2012-09-13 Para Penguji Aturan Penyidikan KPK Perbaiki Permohonan
50 2012-05-31 Permasalahkan Konstitusionalitas Utang Negara, Pemohon Uji UU Keuangan Negara
51 2012-04-26 Mantan Dirut PLN Perbaiki Permohonan
52 2012-10-10 Pemohon Nyatakan UU Kepegawaian Mengandung Dualisme Hukum
53 2026-05-18 DPR dan Presiden Jelaskan Kewenangan Konstitusional BPK Tentukan Kerugian Negara
54 2013-02-05 Ahli Pemerintah Nyatakan UU Pendidikan Tinggi Tidak Diskriminatif
55 2012-04-13 Mantan Dirut PLN Ajukan Pengujian UU KPK
56 2013-01-08 MK: Uji UU Kepegawaian Soal Kasus Kongkret, MK Tidak Berwenang Mengadili
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-08-08 Aturan Kasasi Perkara Pidana Diujikan ke MK
2 2012-04-26 PUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Ahli Pemohon Nyatakan Alat Berat Bukanlah Kendaraan Bermotor
3 2017-07-06 Pemerintah Tegaskan Alat Berat Adalah Objek Pajak
4 2012-08-30 Dualisme Penyidikan Kasus Simulator SIM Diperkarakan ke MK
5 2012-07-25 PT Angkasaria Indahabadi Tarik Kembali Uji Materi UU Ketenagakerjaan dan UU Jamsostek
6 2012-10-23 MK: Kewenangan KPK Ambil Alih Penyidikan Korupsi dari Kepolisian Konstitusional
7 2012-10-23 MK Tolak Permohonan Mantan Dirut PLN
8 2012-12-11 Pemerintah: Otonomi Perguruan Tinggi Ciptakan Debirokratisasi
9 2013-08-29 Tidak Dirugikan Utang Pemerintah, MK Nyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima
10 2012-07-19 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
11 2012-02-03 Minta Tambahkan Dua Pasal dalam UU Kepolisian, Permohonan Pemohon Perlu Diperbaiki
12 2012-06-21 DPR dan Pemerintah: Pemohon Pengujian UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara Tak Miliki Kedudukan Hukum
13 2012-06-14 Menguji Konstitusionalitas “Parliamentary Threshold” dalam UU Pemilu
14 2013-01-08 MK: Alat-Alat Berat Dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor
15 2012-04-17 Ahli Pemohon: Bagian Alat Produksi, Alat-Alat Berat Tidak Perlu Kena Pajak
16 2012-08-30 MK Putuskan Tidak Dapat Diterima Permohonan Partai Nasdem
17 2012-08-02 Ahli Pemohon Uji Pemilu DPR, DPD dan DPRD: Ambang Batas 3,5% Hanguskan Hak Pemilih
18 2012-07-06 “Double Protection” Jaminan Kematian dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Jamsostek Beratkan Pengusaha
19 2012-10-03 Pemerintah dan DPR Anggap Para Pemohon Uji UU KPK Tidak Memiliki Kedudukan Hukum
20 2012-03-01 Uji UU Pajak dan Retribusi Daerah: Pemohon Tidak Miliki legal standing
21 2012-03-15 Ahli Pemohon: Alat Berat Bukan Genus Kendaraan Dikenakan Pajak
22 2012-11-20 Uji UU Dikti: Otonomi Perguruan Tinggi Bibit Awal Liberalisasi Pendidikan
23 2012-02-24 Pemohon Uji UU Kepolisian Memperbaiki Permohonan
24 2013-02-21 Saksi Pemerintah: UU Pendidikan Tinggi Sesuai Keinginan Para Founding Fathers
25 2012-10-15 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
26 2012-02-15 Pengusaha Ujikan Konstitusionalitas Penarikan Pajak Alat Berat
27 2012-06-28 Pemohon Uji UU Pemilu Legislatif Minta Prioritas Untuk Segera Diputus
28 2013-01-08 Sudah Pernah Diputus MK, Uji UU KPK Tidak Dapat Diterima
29 2012-08-07 Ahli: Kebijakan Ambang Batas Perolehan Suara Rugikan Partai Kecil dan Partai Non-Parlemen
30 2012-09-24 Aturan Pemberhentian PNS Diuji di Mahkamah Konstitusi
31 2015-01-28 Kasus Konkret, MK Nyatakan Tak Berwenang Menguji Gugatan UU ASN PNS Pertanahan Kutai Timur
32 2013-01-16 DPR: Otonomi Tidak Legitimasi Komersialisasi Perguruan Tinggi
33 2012-08-28 Pemohon Uji Aturan Kasasi dalam KUHAP Perbaiki Permohonan
34 2012-12-04 Uji UU Dikti: Hadirnya Perguruan Tinggi Asing Matikan Perguruan Tinggi dalam Negeri
35 2012-01-20 Tujuh Perusahaan Uji UU Pajak dan Retribusi Daerah
36 2012-07-18 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
37 2012-10-23 Dalil Permohonan Saling Bertentangan, Uji Materi KUHAP Tidak Diterima
38 2012-04-25 Pemohon Tidak Pernah Hadiri Sidang, Permohonan Gugur
39 2012-09-13 Para Penguji Aturan Penyidikan KPK Perbaiki Permohonan
40 2012-05-31 Permasalahkan Konstitusionalitas Utang Negara, Pemohon Uji UU Keuangan Negara
41 2012-04-26 Mantan Dirut PLN Perbaiki Permohonan
42 2012-10-10 Pemohon Nyatakan UU Kepegawaian Mengandung Dualisme Hukum
43 2013-02-05 Ahli Pemerintah Nyatakan UU Pendidikan Tinggi Tidak Diskriminatif
44 2012-04-13 Mantan Dirut PLN Ajukan Pengujian UU KPK
45 2013-01-08 MK: Uji UU Kepegawaian Soal Kasus Kongkret, MK Tidak Berwenang Mengadili