[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 1/PUU-X/2012 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap UUD 1945.

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2012-01-03 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 1/PUU-X/2012, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2012-01-20
09:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2012-02-15
13:30		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 1/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap UUD 1945.
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-01-20
09:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2012-02-15
13:30 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2012-03-01
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah,DPR,dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) PDF Audio
4 2012-03-15
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah(IV) PDF Audio
5 2012-04-10
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V) PDF Audio
6 2012-04-17
14:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V) PDF Audio
7 2012-04-26
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VII) PDF Audio
8 2013-01-08
14:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-04-25 Pemohon Tidak Pernah Hadiri Sidang, Permohonan Gugur
2 2012-09-13 Para Penguji Aturan Penyidikan KPK Perbaiki Permohonan
3 2012-06-14 Menguji Konstitusionalitas “Parliamentary Threshold” dalam UU Pemilu
4 2013-01-08 MK: Uji UU Kepegawaian Soal Kasus Kongkret, MK Tidak Berwenang Mengadili
5 2012-07-25 PT Angkasaria Indahabadi Tarik Kembali Uji Materi UU Ketenagakerjaan dan UU Jamsostek
6 2012-05-31 Permasalahkan Konstitusionalitas Utang Negara, Pemohon Uji UU Keuangan Negara
7 2012-04-17 Ahli Pemohon: Bagian Alat Produksi, Alat-Alat Berat Tidak Perlu Kena Pajak
8 2017-07-06 Pemerintah Tegaskan Alat Berat Adalah Objek Pajak
9 2012-08-30 Dualisme Penyidikan Kasus Simulator SIM Diperkarakan ke MK
10 2024-03-21 MK Tolak Permohonan Uji Masa Jabatan Anggota KPID Jabar
11 2013-01-08 MK: Alat-Alat Berat Dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor
12 2012-06-21 DPR dan Pemerintah: Pemohon Pengujian UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara Tak Miliki Kedudukan Hukum
13 2012-04-26 Mantan Dirut PLN Perbaiki Permohonan
14 2013-08-29 Tidak Dirugikan Utang Pemerintah, MK Nyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima
15 2012-08-02 Ahli Pemohon Uji Pemilu DPR, DPD dan DPRD: Ambang Batas 3,5% Hanguskan Hak Pemilih
16 2013-12-13 MK: PTN Badan Hukum Konstitusional
17 2012-10-23 MK Tolak Permohonan Mantan Dirut PLN
18 2013-02-05 Ahli Pemerintah Nyatakan UU Pendidikan Tinggi Tidak Diskriminatif
19 2012-10-10 Pemohon Nyatakan UU Kepegawaian Mengandung Dualisme Hukum
20 2012-08-08 Aturan Kasasi Perkara Pidana Diujikan ke MK
21 2012-12-11 Pemerintah: Otonomi Perguruan Tinggi Ciptakan Debirokratisasi
22 2012-04-26 PUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Ahli Pemohon Nyatakan Alat Berat Bukanlah Kendaraan Bermotor
23 2012-04-13 Mantan Dirut PLN Ajukan Pengujian UU KPK
24 2012-07-19 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
25 2012-02-03 Minta Tambahkan Dua Pasal dalam UU Kepolisian, Permohonan Pemohon Perlu Diperbaiki
26 2012-08-30 MK Putuskan Tidak Dapat Diterima Permohonan Partai Nasdem
27 2012-07-06 “Double Protection” Jaminan Kematian dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Jamsostek Beratkan Pengusaha
28 2012-10-23 MK: Kewenangan KPK Ambil Alih Penyidikan Korupsi dari Kepolisian Konstitusional
29 2012-10-03 Pemerintah dan DPR Anggap Para Pemohon Uji UU KPK Tidak Memiliki Kedudukan Hukum
30 2012-03-01 Uji UU Pajak dan Retribusi Daerah: Pemohon Tidak Miliki legal standing
31 2018-04-26 Pernah Diputus, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Garuda
32 2012-03-15 Ahli Pemohon: Alat Berat Bukan Genus Kendaraan Dikenakan Pajak
33 2012-03-30 Pemohon Tidak Hadir, Sidang Pengujian UU Kepailitan Ditutup Kembali
34 2012-11-20 Uji UU Dikti: Otonomi Perguruan Tinggi Bibit Awal Liberalisasi Pendidikan
35 2012-02-24 Pemohon Uji UU Kepolisian Memperbaiki Permohonan
36 2012-10-16 Alasan Pendukung Prabowo Cabut Permohonan Uji Materi UU Pilpres
37 2012-08-30 MK: Proses Pembentukan UU Pemilu Legislatif Sesuai UUD
38 2013-02-21 Saksi Pemerintah: UU Pendidikan Tinggi Sesuai Keinginan Para Founding Fathers
39 2012-10-15 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
40 2012-05-04 MAKI Tidak Miliki Legal Standing, PUU Kepolisian Tidak Diterima
41 2012-02-15 Pengusaha Ujikan Konstitusionalitas Penarikan Pajak Alat Berat
42 2012-06-28 Pemohon Uji UU Pemilu Legislatif Minta Prioritas Untuk Segera Diputus
43 2013-01-08 Sudah Pernah Diputus MK, Uji UU KPK Tidak Dapat Diterima
44 2012-08-07 Ahli: Kebijakan Ambang Batas Perolehan Suara Rugikan Partai Kecil dan Partai Non-Parlemen
45 2012-09-24 Aturan Pemberhentian PNS Diuji di Mahkamah Konstitusi
46 2015-01-28 Kasus Konkret, MK Nyatakan Tak Berwenang Menguji Gugatan UU ASN PNS Pertanahan Kutai Timur
47 2012-08-30 Pernah Diputus MK, Permohonan Perludem dkk Dinyatakan “Ne Bis In Idem”
48 2013-01-16 DPR: Otonomi Tidak Legitimasi Komersialisasi Perguruan Tinggi
49 2012-08-28 Pemohon Uji Aturan Kasasi dalam KUHAP Perbaiki Permohonan
50 2012-12-04 Uji UU Dikti: Hadirnya Perguruan Tinggi Asing Matikan Perguruan Tinggi dalam Negeri
51 2012-01-20 Tujuh Perusahaan Uji UU Pajak dan Retribusi Daerah
52 2015-07-31 Harus Ada Audit BPK untuk Penyidikan Korupsi
53 2012-07-18 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
54 2012-10-23 Dalil Permohonan Saling Bertentangan, Uji Materi KUHAP Tidak Diterima
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-04-25 Pemohon Tidak Pernah Hadiri Sidang, Permohonan Gugur
2 2012-09-13 Para Penguji Aturan Penyidikan KPK Perbaiki Permohonan
3 2012-06-14 Menguji Konstitusionalitas “Parliamentary Threshold” dalam UU Pemilu
4 2013-01-08 MK: Uji UU Kepegawaian Soal Kasus Kongkret, MK Tidak Berwenang Mengadili
5 2012-07-25 PT Angkasaria Indahabadi Tarik Kembali Uji Materi UU Ketenagakerjaan dan UU Jamsostek
6 2012-05-31 Permasalahkan Konstitusionalitas Utang Negara, Pemohon Uji UU Keuangan Negara
7 2012-04-17 Ahli Pemohon: Bagian Alat Produksi, Alat-Alat Berat Tidak Perlu Kena Pajak
8 2017-07-06 Pemerintah Tegaskan Alat Berat Adalah Objek Pajak
9 2012-08-30 Dualisme Penyidikan Kasus Simulator SIM Diperkarakan ke MK
10 2013-01-08 MK: Alat-Alat Berat Dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor
11 2012-06-21 DPR dan Pemerintah: Pemohon Pengujian UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara Tak Miliki Kedudukan Hukum
12 2012-04-26 Mantan Dirut PLN Perbaiki Permohonan
13 2013-08-29 Tidak Dirugikan Utang Pemerintah, MK Nyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima
14 2012-08-02 Ahli Pemohon Uji Pemilu DPR, DPD dan DPRD: Ambang Batas 3,5% Hanguskan Hak Pemilih
15 2012-10-23 MK Tolak Permohonan Mantan Dirut PLN
16 2013-02-05 Ahli Pemerintah Nyatakan UU Pendidikan Tinggi Tidak Diskriminatif
17 2012-10-10 Pemohon Nyatakan UU Kepegawaian Mengandung Dualisme Hukum
18 2012-08-08 Aturan Kasasi Perkara Pidana Diujikan ke MK
19 2012-12-11 Pemerintah: Otonomi Perguruan Tinggi Ciptakan Debirokratisasi
20 2012-04-26 PUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Ahli Pemohon Nyatakan Alat Berat Bukanlah Kendaraan Bermotor
21 2012-04-13 Mantan Dirut PLN Ajukan Pengujian UU KPK
22 2012-07-19 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
23 2012-02-03 Minta Tambahkan Dua Pasal dalam UU Kepolisian, Permohonan Pemohon Perlu Diperbaiki
24 2012-08-30 MK Putuskan Tidak Dapat Diterima Permohonan Partai Nasdem
25 2012-07-06 “Double Protection” Jaminan Kematian dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Jamsostek Beratkan Pengusaha
26 2012-10-23 MK: Kewenangan KPK Ambil Alih Penyidikan Korupsi dari Kepolisian Konstitusional
27 2012-10-03 Pemerintah dan DPR Anggap Para Pemohon Uji UU KPK Tidak Memiliki Kedudukan Hukum
28 2012-03-01 Uji UU Pajak dan Retribusi Daerah: Pemohon Tidak Miliki legal standing
29 2012-03-15 Ahli Pemohon: Alat Berat Bukan Genus Kendaraan Dikenakan Pajak
30 2012-11-20 Uji UU Dikti: Otonomi Perguruan Tinggi Bibit Awal Liberalisasi Pendidikan
31 2012-02-24 Pemohon Uji UU Kepolisian Memperbaiki Permohonan
32 2013-02-21 Saksi Pemerintah: UU Pendidikan Tinggi Sesuai Keinginan Para Founding Fathers
33 2012-10-15 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
34 2012-02-15 Pengusaha Ujikan Konstitusionalitas Penarikan Pajak Alat Berat
35 2012-06-28 Pemohon Uji UU Pemilu Legislatif Minta Prioritas Untuk Segera Diputus
36 2013-01-08 Sudah Pernah Diputus MK, Uji UU KPK Tidak Dapat Diterima
37 2012-08-07 Ahli: Kebijakan Ambang Batas Perolehan Suara Rugikan Partai Kecil dan Partai Non-Parlemen
38 2012-09-24 Aturan Pemberhentian PNS Diuji di Mahkamah Konstitusi
39 2015-01-28 Kasus Konkret, MK Nyatakan Tak Berwenang Menguji Gugatan UU ASN PNS Pertanahan Kutai Timur
40 2013-01-16 DPR: Otonomi Tidak Legitimasi Komersialisasi Perguruan Tinggi
41 2012-08-28 Pemohon Uji Aturan Kasasi dalam KUHAP Perbaiki Permohonan
42 2012-12-04 Uji UU Dikti: Hadirnya Perguruan Tinggi Asing Matikan Perguruan Tinggi dalam Negeri
43 2012-01-20 Tujuh Perusahaan Uji UU Pajak dan Retribusi Daerah
44 2012-07-18 Pemerintah: Parpol Berkursi Tak Perlu Verifikasi
45 2012-10-23 Dalil Permohonan Saling Bertentangan, Uji Materi KUHAP Tidak Diterima