SIPPI

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan /Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945